Kasatlantas Polres Mojokerto AKP Arpan mengatakan, mudik mengendarai roda dua (R2) memiliki risiko keselamatan yang lebih tinggi ketimbang roda empat (R4) ke atas. Sebab, pengendara motor bakal dihadapkan dengan sejumlah potensi bahaya. Mulai faktor internal pengendara hingga faktor eksternal yang membayangi. Tak pelak, tingkat fatalitas saat terjadi kecelakaan pun berbanding lurus dengan tingginya risiko tersebut. ”Bisa dikatakan, risiko kecelakaan maupun fatalitas pengendara motor dua kali lipat lebih tinggi ketimbang naik transportasi umum,” sebutnya.
Menurutnya, moda transportasi umum layaknnya bus bisa jadi alternatif kendaraan mudik. Lantaran Dishub punya standar pemeriksaan tersendiri hingga bus itu dinyatakan laik jalan dan aman sebagai angkutan mudik. Tak hanya itu, terakomodirnya sejumlah pemudik dalam satu kendaraan besar bisa mengurangi volume kendaraan di jalur mudik. Utamanya jumlah kendaraan roda dua.
Sehingga, potensi kemacetan dan risiko kecelakaan di jalur mudik bisa diminimalisir. ”Ketika pengendara motor dialihkan untuk naik bus atau travel, otomatis jumlah R2 di jalan berkurang. Volume kendaraan berkurang, maka risiko kemacetan dan kecelakaan menurun. Jadi, pemudik bisa mengoptimalkan layanan transportasi umum sebagai alternatif,” ungkapnya.
Bukan tanpa sebab. Selama pandemi ini, sejumlah protokol kesehatan ketat diterapkan di terminal guna mengantisipasi persebaran Covid-19. ”Sehingga kesehatan pemudik lebih terjaga dengan adanya sejumlah deteksi dini di sana,” imbuhnya.
Senada ditegaskan Kepala UPT P3 LLAJ Mojokerto Yoyok Kristyowahono. Ia menyebut, keamanan pemudik lebih terjaga saat naik transportasi umum dibanding mengendarai motor. Terlebih, pengawasan pada kendaraan angkutan umum Lebaran kian diperketat. Selain SIM dan STNK kendaraan, ada standar lain yang mesti dilalui. Yakni berlakukanya kartu pengawasan alias trayek maupun lolos uji KIR untuk laik jalan. ”Dan selama pandemi ini, protokol kesehatan di terminal (Kertajaya) diberlakukan ketat. Apalagi untuk Lebaran. Penumpang wajib scan PeduliLindungi dan vaksin lengkap,” sebutnya.
Meski begitu, pihaknya mewanti-wanti agar tidak salah pilih jasa transportasi darat layaknya travel. Sebab, jasa antar jemput itu berpotensi tinggi terjadinya pelanggaran izin hingga disebut travel gelap. Otomatis, standar yang diberlakukan Dishub bakal diabaikan sehingga bahaya membayangi penumpangnya. ”Harus hati-hati memilih jasa travel. Ciri utamanya, karena angkutan berbayar, mereka harus ada trayeknya. Itu bisa dilihat dengan kendaraannya yang berpelat kuning,” ungkapnya.
Dengan begitu, kendaraan umum mesti melakukan uji laik jalan alias KIR. Terlebih, perusahaan jasa travel mesti mengantongi izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Sehingga jasa travel tersebut diawasi oleh pemerintah. ”Ketika terjadi kecelakaan, kerugian berat ada di penumpang. Karena mereka tidak ter-cover Jasa Raharja. Pihak travel gelap akan disanksi tegas,” tandasnya. Ditambahkannya, mudik dengan transportasi umum sukses itu sukses diterapkan Pemerintah provinsi Jawa Timur. Empat ribu pemudik diangkut 100 bus untuk pulang kampung ke 16 daerah di Jatim, Kamis (28/4). (vad/ron)
Editor : Fendy Hermansyah