Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi krusial bagi tumbuh kembang generasi bangsa. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik dengan kondisi pendidiknya, yang mana, belum semua guru mendapat kesejahteraan yang layak. Atas kondisi tersebut, Aslikhah Azis sangat konsisten memperjuangkan hak-hak para pendidik.
DIAMANAHI sebagai Ketua Umum Pengurus Daerah Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PD Himpaudi) Kabupaten Mojokerto, ibu dua anak ini tanpa lelah mendedikasikan dirinya untuk organisasi profesi yang diampunya sejak 2024 lalu. Di bawah kepemimpinannya, Himpaudi menjelma menjadi organisasi yang tidak hanya fokus pada peningkatan mutu kompetensi pendidik.
Himpaudi juga aktif memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan para anggotanya. Komunikasi, Kolaborasi dan koordinasi dengan elemen terkait, khususnya Pemkab Mojokerto menjadi prinsip yang dipegang teguh. ’’Jika guru PAUD kuat dan terlindungi, maka fondasi karakter anak Indonesia juga akan kuat. Ini investasi bangsa yang tidak bisa ditunda,’’ tegas wanita 59 tahun ini.
Agar bisa menjamin kesejahteraan pendidik, Aslikhah berharap ada kebijakan afirmatif kepada pemerintah daerah. Terdiri dari kesetaraan status dan kualifikasi guru PAUD non formal. Kesejahteraan bisa melalui skema insentif yang layak dan berkelanjutan. Saat ini, jumlah anggotanya mencapai 1.543 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) PAUD non formal yang tersebar di 18 kecamatan.
Dari jumlah itu, baru 972 guru dan PTK telah menerima insentif sebesar Rp 250 ribu per bulan. Untuk itu, Himpaudi berharap ke depan insentif tersebut dapat diberikan secara merata kepada seluruh pendidik yang telah mengabdikan diri belasan tahun. Termasuk perlindungan dalam bentuk jaminan sosial serta kepastian hukum selama bekerja. ’’Kami juga berjuang agar guru setara dengan pekerja lainnya sesuai dengan dedikasinya,’’ tambahnya.
Selain kesejahteraan materiil, Aslikhah juga konsen pada peningkatan kualitas mengajar anggotanya. Berbagai agenda berskala besar ia gelar, mulai dari pelatihan praliterasi, gerakan penanganan stunting di tingkat desa melalui peran aktif guru PAUD, hingga kegiatan sosial keagamaan rutin seperti santunan anak yatim dan Halalbihalal akbar yang melibatkan ribuan pendidik. ’’Kami juga menyusun buku pendamping sebagai bahan pembelajaran siswa PAUD dengan mengedepankan kearifan lokal,’’ pungkasnya. (far/fen)
Editor : Fendy Hermansyah