Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
DEMIKIAN itu penggalan lirik lagu berjudul Kolam Susu yang dipopulerkan Koes Plus tahun 1970 silam. Di negeri yang katanya makmur, harapan akan anak-anak sekolah yang tumbuh sehat lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya semudah menanam benih di tanah subur. Realita justru sebaliknya, informasi soal program ini terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di balik janji-janji manis yang terus dibicarakan, ada dinding privasi dan ketidakaturan birokrasi yang membuat publik, bahkan media harus mengetuk pintu berkali-kali demi secuil data.
Di tengah padang pasir kesulitan ekonomi yang membakar, MBG hadir bak oasis bagi banyak siswa. Akan tetapi, seperti oasis di gurun pasir, harapan ini sering diselimuti ketidakjelasan yang membuat aksesnya misterius dan privasi terancam. Pepatah ”air beriak tanda tak dalam’’ menggambarkan kondisi ini karena di balik permukaan yang menggiurkan dan tersembunyi kompleksitas yang menguji hak dasar anak atas informasi dan rasa aman.
Ketika pemerintah meluncurkan program MBG, banyak pihak berharap ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan. Namun, di lapangan, ”angin segar’’ itu seringkali hanya terasa bagi segelintir sekolah, padahal program ini sudah berjalan nyaris setahun. Dari total 38.400 anak penerima manfaat MBG di Kota Mojokerto, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK, madrasah, hingga pondok pesantren, baru 21.760 siswa atau sekitar 57 persen yang tersentuh program ini. Demikian pula di Kabupaten Mojokerto, baru sekitar 500 lebih lembaga pendidikan yang merasakan program nasional itu.
Sisanya, masih menunggu giliran, menanti sosialisasi, atau bahkan belum tahu kapan program akan benar-benar hadir di sekolah mereka. Ibarat ”bagai menanti hujan di musim kemarau’’, banyak sekolah hanya bisa berharap tanpa kepastian.
Adanya sekolah lain yang juga belum mencicipi program tersebut menandakan betapa minimnya arus informasi yang mengalir ke akar rumput. Bahkan, di Kota Mojokerto terdapat 6 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi, namun belum semua mencantumkan secara lengkap alamat dapur mereka.
Salah satunya SPPG Wates, Kecamatan Magersari. Saat hendak mencari di penelusuran Google, justru hasilnya nihil. Padahal, di baliknya terpendam kisah tentang sekolah yang menanti tanpa kepastian, guru yang harus menjawab pertanyaan murid soal: kapan makan gratis datang? dan siswa yang berharap menu lebih bervariasi. Program MBG yang seharusnya menjadi jembatan menuju generasi sehat, justru kerap terhalang kabut birokrasi dan dinding privasi. Seperti menyeberangi sungai dengan jembatan goyang, langkah menuju transparansi terasa penuh kehati-hatian.
Pemerintah dan dinas pendidikan perlu memperjelas mekanisme publikasi data strukturisasi atau tahapan, status pelaksanaan dan temuan umum harus bisa diakses publik tanpa mengorbankan privasi. Sekolah juga perlu mendapatkan panduan tegas tentang batasan data yang boleh dan tidak boleh dibagikan.
Data dari lapangan menunjukkan MBG bukan sekadar camilan, tetapi penyambung nyawa. Bagi mereka yang sarapan hanya segelas air gula, program ini adalah tameng dari kelaparan yang menggerogoti konsentrasi. Keluhan yang muncul pun beragam. Di antaranya mengeluhkan menu yang monoton, porsi lauk yang sedikit, hingga makanan yang datang dalam keadaan dingin atau bahkan busuk.
’’Nasinya keras bahkan belum tanak saat dibagikan,’’ tutur U, salah satu pengajar SD di Kecamatan Mojoanyar. Kontradiksi ini ibarat memberi payung tetapi membiarkan badan basah kuyup. Niat baik tidak diimbangi eksekusi konsisten. Di sinilah letak dilema besar: di satu sisi, pemerintah ingin program ini berjalan efektif dan akuntabel, tetapi di sisi lain, birokrasi dan kekhawatiran soal privasi membuat data sulit diakses. Banyak guru dan kepala sekolah merasa takut jika data yang mereka suguhkan akan ”disalahgunakan” atau menimbulkan masalah baru.
’’Kalau ada keluhan atau kritik terkait menu, kita harus lapor langsung ke aparat keamanannya, tidak boleh lapor ke media,’’ lontar salah satu kepala sekolah. Akibatnya, lebih aman untuk menutup data rapat-rapat, meski itu berarti mengorbankan hak publik untuk tahu. Data sulit diakses, evaluasi program MBG pun menjadi setengah hati. Masalah-masalah seperti makanan basi, porsi kurang, distribusi terlambat, hingga menu yang monoton terus berulang tanpa solusi sistemik.
Guru dan siswa hanya bisa mengeluh di ruang kelas, sementara laporan resmi tetap ”bersih” dari kritik. Padahal, jika data dibuka lebih terbuka, masalah bisa diidentifikasi lebih cepat dan solusi bisa dirumuskan bersama. Transparansi bukan hanya soal membuka angka, tetapi juga membuka ruang dialog antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
Dilansir dari antikorupsi.org, program tersebut memiliki banyak kelemahan, mulai dari kebijakan teknis, anggaran, realita di lapangan, dan status pelaksanaan. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan program MBG dinilai tidak transparan dan tidak dapat diakses oleh publik. Program MBG ini seperti yang disebutkan dalam pepatah, ”tak ada gading yang tak retak’’ atau tidak ada sesuatu pun yang sempurna di dunia ini. Jika program ini ingin terus berlanjut sesuai target pemerintah dan kesejahteraan warga, transparansi harus jadi air yang mengusir kabut. Dan semoga ke depan, MBG tetap menjadi harapan tanpa meninggalkan keresahan. (ris)
*) Wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto
Editor : Fendy Hermansyah