Diamanahi sebagai wakil rakyat bukanlah pekerjaan gampang. Ada tanggung jawab dan kepercayaan besar yang wajib ia wujudkan selama lima tahun ke depan. Khususnya di bidang pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai belum menunjukkan dampak positif bagi perekonomian masyarakat Kota Onde-Onde.
PADAHAL, banyak potensi ekonomi yang bisa digali di kota dengan tiga kecamatan ini. Yang paling tragis adalah keberadaan sejumlah pasar rakyat yang justru lesu setelah dibangun. Sebut saja Pasar Prapanca yang dibangun sejak 2019 dan Pasar Rakyat Ketidur yang dikerjakan 2021. Termasuk, Rest Area Gunung Gedangan yang dibangun pada 2019 dengan nilai anggaran Rp 4,23 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kota Mojokerto.
Tiga proyek fisik ini dinilai Santoso Bekti Wibowo belum mampu menunjukkan perputaran rupiah yang signifikan. Menurut Ketua Komisi II ini, minimnya kegiatan pendamping yang digelar di area pasar disebut sebagai biang atas lesunya jumlah pengunjung. ’’Selama ini kami melihat belum ada tanda-tanda pergerakan ekonomi yang efektif. Padahal, secara kualitas infrastruktur sudah memadai,’’ ungkapnya.
Menjalankan fungsi pengawasan, pria 54 tahun ini lantas mengusulkan kepada Diskopukmperindag Kota Mojokerto agar menggelar kegiatan yang mampu menyedot banyak animo warga. Salah satunya kegiatan olahraga yang memiliki jumlah atlet dan penonton yang militan. Terlebih, beberapa cabang olahraga saat ini menunjukkan peningkatan performa dan jumlah atlet. Itu tampak dari banyaknya capaian prestasi dan medali yang diraih saat Porprov IX Juni lalu dengan raihan peringkat 9 dari 38 kontingen se-Jatim.
Dengan kegiatan olahraga, Santoso optimistis aktivitas perdagangan di sekitar pasar ikut tergerak, sehingga perekonomian warga, utamanya pedagang dan pelaku usaha kecil menengah (UKM) ikut bangkit. ’’Olahraga adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia yang akan ditingkatkan sesuai visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto. Contohnya kejuaraan open karate Danrem Cup di GOR Mojopahit, 19 Juli kemarin yang diikuti hingga 1.500 atlet. Itu belum terhitung orang tua dan pengikut atlet yang pastinya meningkatkan omzet UKM,’’ tandasnya.
Selain kegiatan pendamping di pasar, Santoso juga mengkritisi unsur ’’permainan’’ yang ditemukan di beberapa proyek pembangunan fisik beberapa tahun terakhir. Hal itu dibuktikan dari penetapan tersangka oknum pejabat di dinas PUPR oleh Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto beberapa waktu lalu. Dengan temuan itu, Santoso menegaskan kepada Pemkot Mojokerto maupun pihak swasta agar ke depan memperhatikan aturan main secara fair, mulai dari proses perencanaan, lelang, pelaksanaan hingga pengawasan proyek pembangunan.
Dengan pembangunan fair dan terbuka, tandas Santoso, maka kualitas pembangunan juga ikut tinggi. Sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebaik mungkin, terutama dalam meningkatkan roda ekonominya secara mandiri. ’’Sewaktu rapat dengar pendapat (RDP) dengan diskopukmperindag dan Baperida sudah kami sampaikan agar selama proses pembangunan infrastruktur harus dijalankan secara fair, tidak ada yang ditutup-tutupi,’’ imbuhnya.
Selain di bidang pembangunan, Santoso juga concern mengembangkan sejumlah cabor agar lebih berprestasi. Apalagi, ia juga dimandati sebagai Ketua KONI Kota Mojokerto periode 2019-2023 dan periode 2023-2027. Salah satu capaiannya yang paling fenomenal adalah peningkatan plot anggaran yang meningkat. Yakni, menjadi Rp 2,5 miliar untuk tahun anggaran nonporprov dan Rp 4-6 miliar untuk tahun anggaran yang terdapat gelaran Porprov. ’’Alhamdulillah, anggaran pembinaan atlet di KONI selalu naik setiap tahunnya. Dan kami wujudkan dengan perolehan puluhan medali,’’ pungkasnya seraya menyebutkan total perolehan 94 medali, terdiri dari 30 emas, 28 perak, dan 36 perunggu pada Porprov IX Juni lalu. (far/fen)
Editor : Hendra Junaedi