Pemberdayaan UMKM Jadi Strategi Pembangunan Daerah
KOTA – Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi strategi pembangunan daerah di Kota Mojokerto. Pemerintah kota (pemkot) melakukannya lewat pendampingan legalitas usaha, kemudahan perizinan, hingga akses permodalan.
Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berkomitmen untuk terus mengembangkan sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian kiwari. Peraih penghargaan tokoh SME (Small and Medium Enterprises) Empowerment Leadership Jawa Pos Radar Mojokerto Award 2026, itu mengatakan, pemkot selalu hadir untuk membersamai pelaku UMKM. ”Kami memastikan UMKM tidak berjalan sendiri,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin (14/7).
Kehadiran pemerintah daerah salah satunya diwujudkan melalui pembangunan ekosistem pemberdayaan secara menyeluruh. Pengurusan legalisasi usaha, peningkatan kapasitas, standardisasi produk, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga promosi dan perluasan pasar adalah di antara bentuk cawe-cawe pemkot untuk membantu para pelaku UMKM.
Ning Ita, sapaan karib wali kota mengatakan, standardisasi produk dan peningkatan daya saing kini jadi fokus utama. Hingga Juli 2026, pemkot telah memfasilitasi 437 pendaftaran merek, 3.664 sertifikasi halal, dan 343 fasilitasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN). ”Langkah ini penting agar produk UMKM memiliki kepastian hukum, memenuhi standar kualitas, serta semakin dipercaya oleh konsumen dan mampu masuk ke pasar yang lebih luas,” jelasnya.
Selain itu, ia melanjutkan, pemkot juga mengadakan berbagai kegiatan pameran, menyediakan platform digital, serta bersinergi dengan para pemangku kepentingan untuk memperluas ruang promosi UMKM. ”Target kami sederhana, yaitu semakin banyak UMKM yang naik kelas, omzetnya meningkat, dan mampu menciptakan lapangan kerja baru,” imbuh dia.
Ning Ita tak memungkiri, dengan wilayahnya yang kecil, kekuatan pembangunan Kota Mojokerto tak bertumpu pada sumber daya alam (SDA). Melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM) berikut kreativitasnya dan daya saing para pelaku usaha di dalamnya.
Dan, di tengah dinamika ekonomi saat ini, ia mengklaim, UMKM tak hanya terbukti memiliki daya tahan yang kuat, namun juga mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat. ”UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Kota Mojokerto,” ucapnya.
Berkaca pada kenyataan itu, Ning Ita menilai investasi terbaik yang sudah selayaknya dilakukan pemerintah daerah adalah memperkuat UMKM agar semakin tumbuh, berkembang, dan berinovasi. Ketika UMKM mampu naik kelas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha.
Lebih dari itu, lapangan kerja akan semakin terbuka, pendapatan masyarakat meningkat, daya beli menguat, dan ekonomi daerah tumbuh lebih inklusif. ”Itulah sebabnya pemberdayaan UMKM bukan sekadar program ekonomi, tetapi strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” beber dia.
Bagi Ning Ita, penghargaan Kepemimpinan Kategori Pemberdayaan UMKM atau SME Empowerment Leadership Award dari Jawa Pos Radar Mojokerto menjadi motivasi untuk terus membersamai pelaku UMKM. Penghargaan itu diterima Ning Ita pada malam apresiasi di Ballroom Sunrise Hotel Mojokerto, Selasa (7/7).
Dalam acara tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto juga hadir untuk menyerahkan penghargaan kepada 16 desa di Kabupaten Mojokerto.
Menurut Ning Ita, penghargaan ini menjadi bukti arah kebijakan pembinaan UMKM yang dijalankan pemkot berada di jalur yang benar. Dirinya pun berkomitmen untuk memastikan setiap pelaku usaha memperoleh kesempatan berkembang melalui pendampingan, pelatihan, kemudahan perizinan, akses permodalan, digitalisasi, hingga perluasan pasar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan.
”Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh pelaku UMKM Kota Mojokerto, jajaran perangkat daerah, dan seluruh pihak yang selama ini berkolaborasi membangun ekosistem UMKM. Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama,” tuturnya. (adi/ris)
Editor : Fendy Hermansyah