Konsistensi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam membangun komunikasi publik yang kolaboratif, inklusif, dan berdampak nyata kembali mendapat pengakuan. Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim meraih penghargaan The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment dalam ajang Jawa Pos Radar Mojokerto Award 2026.
PENGHARGAAN tersebut merupakan apresiasi atas dedikasi Biro Administrasi Pimpinan dalam mengawal komunikasi publik Pemprov Jatim melalui pendekatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, memperkuat partisipasi masyarakat. Serta menghadirkan narasi pembangunan yang mudah dipahami hingga menjangkau desa dan komunitas.
Selama beberapa tahun terakhir, komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jatim tidak lagi diposisikan sekadar sebagai sarana penyampaian informasi pemerintah, melainkan sebagai instrumen membangun kepercayaan publik, memperluas ruang dialog, serta mendorong kolaborasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Peran tersebut dijalankan melalui Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan yang bertanggung jawab menyiapkan materi strategis pimpinan, mengelola hubungan media, menyusun narasi pembangunan, mengoptimalkan komunikasi digital, hingga memperkuat koordinasi komunikasi lintas perangkat daerah.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim Pulung Chausar mengatakan, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif seluruh insan komunikasi publik di lingkungan Pemprov Jatim. ’’Penghargaan ini kami persembahkan bukan hanya untuk Biro Administrasi Pimpinan, tetapi untuk seluruh jajaran Pemprov Jatim yang setiap hari bekerja membangun komunikasi publik yang terbuka, kolaboratif, dan berpihak kepada masyarakat. Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan menghadirkan ruang partisipasi,’’ ujarnya.
Menurut Pulung, tantangan komunikasi pemerintah saat ini semakin kompleks. Perubahan perilaku masyarakat, derasnya arus informasi digital, hingga fragmentasi media menuntut pemerintah memiliki strategi komunikasi yang adaptif sekaligus humanis. ’’Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakannya, tetapi juga bagaimana kebijakan itu dipahami, diterima, dan didukung masyarakat. Karena itu, komunikasi publik harus dibangun secara kolaboratif dengan melibatkan pemerintah, media, akademisi, dunia usaha, dan komunitas,’’ tegasnya.
Ia menjelaskan, pendekatan komunikasi yang dikembangkan Biro Administrasi Pimpinan mengedepankan prinsip pentahelix, yakni mempertemukan berbagai aktor pembangunan dalam satu ekosistem komunikasi yang saling menguatkan. ’’Kolaborasi adalah kata kuncinya. Pemerintah tidak boleh berjalan sendiri. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam menyampaikan narasi pembangunan, semakin besar peluang masyarakat memahami dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan,’’ katanya.
Pulung menambahkan, komunikasi publik juga harus mampu menghadirkan optimisme sekaligus menjadi perekat sosial di tengah berbagai dinamika masyarakat. ’’Kami ingin setiap informasi pemerintah tidak berhenti menjadi berita, tetapi mampu menjadi inspirasi, membangun optimisme, dan menggerakkan masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan Jawa Timur,’’ ujarnya.
Pulung menegaskan, penghargaan tersebut bukanlah garis akhir, melainkan amanah untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik di Jawa Timur. ’’Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa komunikasi publik harus terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Yang terpenting bukan seberapa banyak informasi yang disampaikan pemerintah, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat. Kami akan terus memperkuat komunikasi publik yang kolaboratif, inklusif, humanis, dan berkelanjutan demi mewujudkan Jawa Timur yang semakin maju, adil, dan sejahtera,’’ pungkasnya. (fen/ris)
Editor : Fendy Hermansyah