Sebab, adanya monopoli perusahaan atas pembelian gabah kepada petani juga bakal berakibat pada ketersediaan stok beras di daerah.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengatakan, persoalan persaingan pembelian gabah kering kepada petani antara pemodal besar dan pelaku UMKM sudah menjadi perhatian pemerintah.
Bahkan, tutupnya penggilingan padi di Kabupaten Mojokerto yang kena imbas. Persoalan ini telah dibahas serius dalam rapat dalam tim pengendalian inflasi daerah (TPID).
’’Sudah sempat kita bahas, tapi akan kita cek lagi secara riil di lapangan,’’ ungkapnya.
Pada prinsipnya, tegas bupati, pemda cukup cemas atas monopoli pemodal besar terhadap pembelian bahan kebutuhan pokok tersebut.
Sebab, kondisi itu secara tidak langsung akan memengaruhi stok beras di Bumi Majapahit.
Lebih-lebih, gabah yang sebelumnya dibeli dari petani nantinya akan didistribusikan keluar daerah.
’’Jadi, saya sebetulnya juga waswas. Karena pemodal besar berasnya dilempar ke luar Mojokerto. Sementara kita butuh untuk masyarakat kita sendiri, makanya perlu pembahasan,’’ tegasnya.
Ketua Perpadi (Perkumpulan penggilingan padi) Kabupaten Mojokerto Agus Mulyohadi menegaskan, persaingan pembelian gabah dengan pemodal besar di tingkat petani perlu solusi pasti dari pemerintah.
Meski menguntungkan petani, dalam jangka panjang monopoli itu akan berpengaruh pada stok beras di daerah.
’’Jadi kalau di Kabupaten Mojokerto harga beras makin mahal, sementara stoknya menipis, ya karena memang perusahaan besar itu membeli dan membawanya ke luar daerah. Akhirnya di Mojokerto stok menipis,’’ ungkapnya.
Lebih-lebih di musim kemarau seperti sekarang ini seiring dengan penurunan produksi di tingkat petani. Kondisi ini mengharuskan pemerintah hadir.
Salah satunya, harus ada pembatasan pembelian gabah oleh perusahaan besar.
Di lain sisi, pemerintah juga harus kembali gencarkan gerakan lumbung pangan di desa-desa.
’’Makanya peran pemerintah harus hadir. Jadi perusahaan kapitalis di bahan pokok seperti ini mengkhawatirkan. Lumbung-lumbung padi di kampung-kampung harus dihidupkan lagi,’’ tegasnya.
Keberadaan lumbung pangan di desa-desa ini, imbuh Agus, cukup vital di tengah gejolak inflasi yang terjadi di Kabupaten Mojokerto.
’’Pemerintah bisa bersinergi dengan gapoktan, karena dalam jangka panjang itu bisa menstabilkan stok dan harga di daerah,’’ tuturnya. (ori/ron)
Editor : Fendy Hermansyah