JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Nilai tukar rupiah kembali melemah tajam hingga menembus Rp18.000 per dolar AS pada awal Juni 2026. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terulangnya krisis moneter seperti yang pernah mengguncang Indonesia pada 1998. Tekanan global, lonjakan harga minyak, serta melemahnya neraca perdagangan membuat fondasi ekonomi nasional tampak rapuh menghadapi gejolak pasar.
Pelemahan rupiah berdampak langsung pada inflasi impor. Harga kebutuhan pokok melonjak, sementara daya beli masyarakat semakin tertekan. Pasar modal pun ikut melemah, dengan investor asing menarik dana mereka karena ketidakpastian fiskal. Bank Indonesia berupaya menahan pelemahan dengan menaikkan suku bunga acuan dan melakukan intervensi di pasar valas, namun ruang kebijakan moneter semakin terbatas.
Baca Juga: Innova Crysta vs Fortuner: Mana yang Lebih Cocok untuk Anda?
Pemerintah menegaskan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan krisis 1998. Inflasi masih terkendali di kisaran 2,41% dan defisit APBN tetap dalam batas aman. Meski demikian, pelemahan rupiah dianggap sebagai ujian serius bagi ketahanan ekonomi nasional. Risiko resesi domestik tetap membayangi bila tren pelemahan berlanjut dan harga energi global tidak stabil.
Surplus neraca perdagangan Indonesia yang sebelumnya menjadi penopang rupiah kini menyusut drastis. Dari US$3,32 miliar pada Maret 2026, angka tersebut turun menjadi hanya US$89,1 juta pada April 2026. Penurunan ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama ketika harga minyak dunia melonjak dan kebutuhan impor energi meningkat.
Baca Juga: Innova Crysta Safety: Fitur Keamanan Terkini untuk Perjalanan Aman
Di sisi lain, masyarakat mulai merasakan dampak nyata dari pelemahan rupiah. Harga bahan pokok naik, ongkos transportasi meningkat, dan biaya hidup sehari-hari semakin berat. Kondisi ini menimbulkan keresahan sosial yang berpotensi memperburuk stabilitas politik bila tidak segera ditangani dengan kebijakan yang tepat.
Bank Indonesia meningkatkan intervensi pasar valas melalui transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF). Pemerintah juga berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar defisit APBN tetap terkendali. Namun, para pengamat menilai langkah-langkah ini hanya bersifat jangka pendek. Indonesia membutuhkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi dan memperkuat sektor industri dalam negeri.
Baca Juga: PT PIM Menerima Penghargaan dari Bupati Albarraa
Gelombang krisis moneter baru ini menjadi alarm keras bagi ekonomi Indonesia. Meski fondasi fiskal dan moneter lebih kuat dibanding era 1998, risiko inflasi, resesi, dan krisis kepercayaan tetap membayangi. Tanpa langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan, Indonesia bisa kembali terjebak dalam pusaran krisis yang sulit dikendalikan.
FERDI
Editor : Imron Arlado