Mahasiswa sejak dahulu dikenal sebagai agen perubahan yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat. Peran tersebut tidak hanya berlaku dalam lingkup nasional, tetapi juga di tingkat daerah, termasuk di Kota Probolinggo. Saat ini, reformasi peradilan dan stabilitas dana pendidikan daerah menjadi dua isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama.
Reformasi peradilan tidak hanya berkaitan dengan lembaga hukum, tetapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo telah melakukan sejumlah langkah reformasi birokrasi. Salah satunya melalui penguatan pelayanan publik dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan masyarakat secara cepat dan transparan.
Selain itu, pemerintah daerah juga mulai membuka akses informasi publik terkait transparansi anggaran daerah melalui portal resmi pemerintah. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya membangun pemerintahan yang lebih terbuka kepada masyarakat. Namun, kebijakan yang baik tetap membutuhkan pengawasan publik agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
Di sinilah mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial. Mahasiswa tidak hanya bertugas menyampaikan kritik, tetapi juga harus mampu memberikan gagasan dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Pergerakan mahasiswa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama dalam memastikan reformasi birokrasi berjalan secara adil dan transparan.
Di sisi lain, stabilitas dana pendidikan daerah juga menjadi persoalan yang sangat penting. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketika pengelolaan dana pendidikan tidak stabil, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik.
Dana pendidikan seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas fasilitas sekolah, bantuan pendidikan, dan pengembangan tenaga pengajar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan perlu dilakukan secara terbuka agar tidak terjadi penyimpangan atau penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.
Baca Juga: Tetap Bertahan Hingga Kini, Tradisi Manten Tebu Jadi Warisan Budaya yang Dijaga
Mahasiswa Kota Probolinggo harus mampu menghadirkan gerakan yang lebih intelektual dan solutif. Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui aksi demonstrasi, tetapi juga melalui diskusi publik, kajian akademik, hingga audiensi dengan pemerintah daerah. Pendekatan yang berbasis data dan argumentasi akan membuat gerakan mahasiswa lebih efektif dalam mendorong perubahan kebijakan.
Pemerintah daerah juga perlu membuka ruang partisipasi yang luas bagi mahasiswa dan masyarakat sipil. Komunikasi yang sehat antara pemerintah dan mahasiswa akan menciptakan pembangunan daerah yang lebih demokratis dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Pada akhirnya, mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga transparansi kebijakan pemerintah daerah. Reformasi peradilan yang baik dan stabilitas dana pendidikan yang terjaga merupakan bagian penting dalam menciptakan masa depan Kota Probolinggo yang lebih maju, adil, dan berkualitas. (*)
Penulis: Anugerah Setyo Nurchayo
Editor : Imron Arlado