JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus kembali menjadi sorotan publik pada awal Mei 2026. Banyak orang tua dan siswa di DKI Jakarta mempertanyakan mengapa dana KJP bulan ini belum juga cair, padahal biasanya pencairan dilakukan di awal bulan.
Menurut informasi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, keterlambatan pencairan KJP Plus Mei 2026 disebabkan oleh proses verifikasi ulang data penerima. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Pria Asal Jombang Mendadak Tewas di Teras Hotel Mojokerto
Verifikasi ini dilakukan karena adanya temuan data ganda dan penerima yang sudah tidak memenuhi syarat, misalnya siswa yang sudah lulus atau pindah sekolah. Hal ini membuat proses administrasi menjadi lebih panjang dari biasanya.
Selain itu, faktor teknis di sistem perbankan juga disebut menjadi salah satu penyebab. Bank penyalur dana KJP harus menyesuaikan sistem pencairan dengan data terbaru dari Dinas Pendidikan, sehingga terjadi penundaan.
Baca Juga: Dikeluhkan Warga, Penanganan Sampah di Kota Mojokerto Belum Maksimal
Keterlambatan pencairan ini tentu berdampak langsung pada aktivitas siswa dan orang tua. Banyak yang mengandalkan dana KJP untuk kebutuhan transportasi, makan siang, hingga membeli perlengkapan sekolah.
Di media sosial, keluhan warga Jakarta pun ramai dibicarakan. Tagar #KJPBelumCair sempat menjadi trending, dengan banyak orang tua mengunggah keluhan dan menanyakan kepastian pencairan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan menegaskan bahwa dana KJP Mei 2026 tetap akan cair. Hanya saja, waktunya mundur dari jadwal biasanya. Diperkirakan pencairan akan dilakukan pada pertengahan bulan Mei.
“Proses verifikasi sedang kami selesaikan. Kami pastikan dana KJP Plus akan segera disalurkan kepada penerima yang berhak,” ujar salah satu pejabat Dinas Pendidikan.
Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keterlambatan ini menunjukkan perlunya sistem yang lebih transparan dan efisien. Dengan jumlah penerima yang mencapai ratusan ribu siswa, proses administrasi harus lebih cepat agar tidak mengganggu kebutuhan pendidikan.
Baca Juga: PN Mojokerto Eksekusi Lahan Pabrik Pengolahan Bulu Ayam
Beberapa sekolah juga mengimbau orang tua untuk sementara mencari alternatif pembiayaan kebutuhan anak, sembari menunggu pencairan KJP. Hal ini dilakukan agar aktivitas belajar siswa tidak terganggu.
Pemerintah daerah berjanji akan memperbaiki sistem pencairan agar lebih tepat waktu di bulan-bulan berikutnya. Mereka juga berencana melakukan integrasi data dengan sistem kependudukan untuk menghindari masalah data ganda.
Dengan adanya keterlambatan ini, masyarakat berharap pemerintah lebih terbuka dalam memberikan informasi resmi. Transparansi jadwal pencairan akan membantu orang tua dan siswa mengatur kebutuhan sehari-hari dengan lebih baik.
FERDI
Editor : Imron Arlado