KOTA – Langkah Pemkot Mojokerto menggelar pelantikan 78 pejabat yang dilanjut retret selama tiga hari sejak Rabu (31/12) hingga Jumat (2/1) di Magelang, Jawa Tengah, memicu polemik.
Salah satunya soal beban biaya transportasi dan akomodasi yang ditanggung masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) lantaran kegiatan berlangsung setelah tutup buku anggaran.
Ketentuan biaya itu tertuang dalam lampiran surat undangan tertanggal 30 Desember 2025 yang ditandatangani Kepala BKPSDM Kota Mojokerto Muraji.
Dalam keterangan tambahan poin (a) disebutkan, segala biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing OPD. Agenda kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji berlangsung pada hari pertama di Kebun Raya Gunung Tidar.
Setelah itu, selama dua hari berikutnya, para pegawai dijadwalkan mengikuti penguatan kepemimpinan di Hotel Atris Magelang.
Salah seorang pejabat mengatakan, hingga kemarin seluruh pegawai yang dilantik masih berada di Magelang.
”Semua, tidak hanya pejabat utama,” ujarnya. Yang jadi masalah, kegiatan ini digelar saat pemkot sudah tutup buku anggaran pada 29 Desember 2025. Akibatnya, para kepala OPD harus mengeluarkan biaya secara mandiri untuk perjalanan hingga penginapan di hotel.
Baca Juga: PAD Sektor Pariwisata Diduga Bocor, Gus Bupati Mojokerto Merasa Diakali Pengelola Wisata
Kegiatan pelantikan dan semacam retret pada momen pergantian tahun itu menjadi sorotan Pembina Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Mojokerto Rif’an Hanum. Menurutnya, keputusan memboyong pejabat ke luar daerah tak tepat di tengah efisiensi anggaran dan pemotongan dana transfer pusat.
Di sisi lain, lanjutnya, para pejabat seyogianya tak meninggalkan daerah dan memprioritaskan keamanan pada libur tahun baru serta kondisi cuaca yang ekstrem seperti sekarang.
”Artinya, ada prioritas yang tidak tepat. Kebijakan seperti ini berisiko memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran dan memperburuk citra pemerintah di mata publik,” cetusnya.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, terdapat 78 pegawai yang dilantik. Meliputi, sembilan pejabat pimpinan tinggi pratama, 35 pejabat administator, dan 34 pejabat pengawas.
Menurutnya, kawasan Tidar di Magelang jadi pilihan karena kental dengan nilai sejarah yang mengingatkan pada filosofi kepemimpinan dan pengabdian.
”Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung visi Kota Mojoketo yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan berkelanjutan,” ucapnya dalam laman resmi Pemkot Mojokerto, Rabu (31/12). (adi/ris)
Editor : Imron Arlado