JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Ibu an bayi dalam kandungan diduga meninggal karena keterlambatan penanganan setelah ditolak oleh empat rumah sakit di Jayapura, Papua. Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas kejadian yang memilukan tersebut.
Irene Sokoy, seorang warga Kampung Hobong, Sentani, Jayapura, Papua, meninggal bersama bayinya dalam kandungan yang diduga keterlambatan penanganan medis setelah ditolak oleh empat rumah sakit berbeda pada Senin dini hari, 17 November 2025.
Sekitar pukul 03.00 WIT, Irene dibawa dari Kampung Kensio menggunakan speed boat menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari di Sentani untuk melahirkan. Namun, setelah itu ia dirujuk ke RSUD Abepura di Kota Jayapura, dimana Irene juga tidak dilayani.
Kemudian pihak keluarga mencoba membawa Irene ke Rumah Sakit Swasta Dian Harapan dan RS Bhayangkara, namun kedua rumah sakit ini pun juga menolak untuk memberikan pelayanan kepada Irene. Diduga salah satu rumah sakit meminta biaya operasi sebesar Rp 8 juta, yang mana pihak keluarga Irene tidak sanggup untuk memenuhinya.
Akhirnya pihak keluarga membawa Irene ke RSUD DOK II Kota Jayapura, namun dalam perjalanan Irene menghembuskan nafas terakhirnya.
Matius Derek Fakhiri selaku Gubernur Papua menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada pihak keluarga Irene Sokoy, ibu hamil yang meninggal bersama bayi di dalam kandungan setelah mendapatkan penolakan pelayanan dari empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura.
“Saya selaku pribadi dan Gubernur menyampaikan berbela sungkawa dan turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami,” ucap Matius melalui postingan akun Instagramnya @matius_fakhiri, Sabtu (22/11).
Matius juga menyampaikan tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan buruknya pelayanan, apalagi ketika nyawa seorang ibu dan anak dipertaruhkan. Ia juga menambahkan bahwa masih ada rumah sakit yang lebih sibuk dengan prosedur administrasi daripada menyelamatkan manusia.
Ia juga telah memerintahkan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap rumah sakit, termasuk pergantian direktur rumah sakit yang lalai dan tidak mampu memberikan pelayanan. Matius juga meminta untuk adanya penyatuan visi dan standar pelayanan antara RS pemerintah dan swasta, yakni mengenai mengutamakan pelayanan terhadap pasien sedangkan untuk proses administrasi diurus setelahnya.
Ia menekankan perubahan ini tidak bisa ditunda, “Papua harus memiliki sistem kesehatan yang manusiawi, responsif, dan profesional. Dan saya pastikan, langkah-langkah tegas akan kami ambil.”
“Untuk setiap inu, setiap anak, dan setiap nyawa di tanah ini Papua wajib hadir,” pungkasnya.
Kabar memilukan ini langsung ramai di media sosial, masyarakat berharap melalui kejadian ini menjadi momentum pembenahan sistem kesehatan baik di daerah tersebut maupun di seluruh daerah di Indonesia.
Septian Trio
Editor : Imron Arlado