Jawa Pos Radar Mojokerto - Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan tanggapan hati-hati mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, yang menjabat sebagai presiden kedua Indonesia.
Dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (4/11/2025), Puan menekankan bahwa meskipun menghargai proses pengusulan, penting untuk memeriksa dengan cermat catatan kehidupan Soeharto dari masa lalu hingga saat ini.
Puan berpendapat bahwa pemberian gelar pahlawan merupakan hal yang krusial dan bersejarah, sehingga tidak boleh dilakukan secara sembarangan. “Karena hal ini sangat penting, maka kita perlu mempertimbangkan catatan kehidupan dari dulu sampai sekarang,” tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa waktu pengajuan gelar ini merupakan aspek penting yang perlu dipikirkan dengan hati-hati. Penilaian tidak hanya boleh fokus pada kontribusi pembangunan, dimensi moral, sosial, dan historis juga harus menjadi bagian dari evaluasi tersebut.
Puan menegaskan bahwa prosedur resmi untuk mengusulkan gelar pahlawan nasional wajib melalui dewan yang relevan. Ia menyarankan agar semua pihak menyerahkan penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan apakah usulan gelar pahlawan layak untuk diterima.
Ia menambahkan bahwa evaluasi ini harus dilakukan dengan objektif dan transparan, agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik .
Sementara itu, meskipunPuan mengingatkan tentang pentingnya kajian, terdapat dukungan politik untuk pengusulan Soeharto.
Fraksi Gerindra di DPR mengungkapkan dukungan mereka untuk memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, dengan argumen bahwa ia memiliki pengaruh besar dalam pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan mencapai ketahanan pangan.
Namun, proposal ini juga mendapat penolakan dari kelompok masyarakat sipil. Sekitar 30 gerakan sipil, termasuk korban pelanggaran HAM dari era Orde Baru, menolak keras pencalonan Soeharto sebagai pahlawan. Mereka berpendapat bahwa catatan kepemimpinannya dipenuhi dengan peristiwa-peristiwa kelam yang tidak dapat diabaikan.
Dalam surat terbuka kepada Kementerian Sosial, Gerakan Masyarakat Sipil " Adili Soeharto " menyatakan bahwa pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto berpotensi menutup luka sejarah yang masih ada sejak zaman Orde Baru.
Baca Juga: Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan Batal Dipecat, Bagaimana Karirnya di Polri?
Puan menjelaskan bahwa keputusan seperti ini bukan sekedar masalah yang diberikan. Gelar pahlawan nasional mempunyai dampak signifikan pada narasi sejarah.
Menurutnya, jika diberikan tanpa analisis yang mendalam, gelar tersebut bisa menimbulkan kontroversi dan pertanyaan dari segi moral di masyarakat.
Oleh karena itu, Puan meminta agar hasil penelitian tentang rekam jejak Soeharto dapat dipublikasikan, setidaknya dalam bentuk ringkasan atau poin-poin penting, agar masyarakat dapat mengikuti proses dan menilai kelayakan usulan tersebut. Keterbukaan semacam ini dianggap penting agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran sejarah.
Di akhir pernyataannya, Puan menekankan bahwa pengusulan gelar pahlawanmerupakan tanggung jawab bersama negara, lembaga akademik atau penelitian, dan masyarakat sipil. Menurutnya, semua pihak harus terlibat agar gelar pahlawan nasional tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral bangsa.
Dengan pandangan ini, Puan berharap bahwa diskusi mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dapat menjadi momen refleksi sejarah bagi Indonesia bukan hanya untuk mengenang kontribusinya , tetapi juga untuk mengakui kontroversi dan dampak dari masa lalunya.Okta
Editor : Imron Arlado