JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi menyampaikan protes secara langsung ke Menkeu Purbaya. Mereka melayangkan protes atas kebijakan pemerintah pusat yang memotong anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Selasa (07/10) lalu, para gubernur dari berbagai provinsi terlihat mendatangi Gedung Kementerian Keuangan di Jakarta secara bersamaan dengan tujuan untuk menyampaikan protes.
Hal ini merupakan bentuk penolakan atas kebijakan pemotongan TKD yang dinilai membebani daerah. Mereka menilai pemotongan TKD terlalu besar 20-30 persen di tingkat provinsi dan bahkan hingga 60-70 persen di beberapa kabupaten atau kota.
Atas adanya kebijakan tersebut, dianggap menyulitkan pemerintah daerah dalam membiayai gaji dan tunjangan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), pembangunan jalan, dan jembatan serta pelaksanaan berbagai prioritas daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir langsung dalam pertemuan tersebut, bersama sejumlah anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Sebanyak 18 gubernur mendatangi pertemuan dengan Menteri Keuangan pada hari itu, gubernur tersebut diantaranya:
- Kalimantan Timur
- Kalimantan Utara
- Jambi
- Kepulauan Bangka Belitung
- Banten
- Kepulauan Riau
- Jawa Tengah
- Sulawesi Tengah
- Maluku Utara
- Sumatera Barat
- DIY
- Papua Pegunungan
- Bengkulu
- Aceh
- Sumatera Utara
- Lampung
- Sulawesi Selatan
- Nusa Tenggara Barat
Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara, menjadi salah satu juru bicara dalam pertemuan waktu itu. Ia menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak kebijakan pemotongan dana yang dianggap terlalu besar dan berdampak terhadap program pembangunan daerah.
“Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPK yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar. Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen, itu berat,” kata Sherly pada wartawan setelah pertemuan dengan Menkeu Keuangan (07/10).
Menurut Gubernur Maluku tersebut, masih banyak daerah yang kini kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur yang ada.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara menanggapi tentang protes para gubernur tersebut. Setelah pertemuan dengan para gubernur, ia menilai sikap protes dan keberatan itu wajar karena setiap daerah menginginkan alokasi dana yang besar.
“Kalau semua orang angkanya dipotong, ya pasti semuanya enggak setuju itu normal,” katanya. Ia juga menegaskan sebelum meminta tambahan anggaran, pemerintah perlu harus meningkatkan efektivitas belanjanya dan tata kelola fiskal.
Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan penyesuain TKD diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal nasional. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemotongan TKD 2026 belum bersifat final.
Pemerintah pusat masih membuka dialog dengan APSI agar kebijakan tersebut dilakukan secara proporsional dan menghambat pelayanan publik.
Purbaya menilai aksi protes yang dilakukan oleh para gubernur tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi fiskal yang sehat. ia berharap semangat yang sama juga ditunjukkan dalam memperbaiki kualitas belanja daerah, “Kritik boleh, tapi kinerja juga harus ikut baik,” ujarnya.
Septian Trio
Editor : Imron Arlado