JAWA POS RADAR MOJOKERTO – Pemerintah Provinsi Jawa Timur merancang berbagai program bantuan sosial guna memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah sepanjang tahun 2025.
Melalui penyesuaian dan pengalihan sejumlah pos belanja dalam APBD Perubahan, pemprov memastikan aliran dukungan finansial tetap menjangkau seluruh 38 kabupaten dan kota, mulai dari pusat-pusat ekonomi seperti Surabaya hingga daerah pesisir timur Banyuwangi.
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menopang kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga menjaga perputaran ekonomi lokal serta menahan dampak fluktuasi harga yang kerap terjadi menjelang akhir tahun.
Bantuan yang digulirkan tidak terbatas pada paket pangan atau transfer tunai semata, melainkan juga mencakup dukungan di bidang pendidikan, layanan kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi skala mikro.
Baca Juga: Sungai Brangkal di Kota Mojokerto yang Penuh Sampah Akhirnya Dibersihkan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan langkah ini mampu menekan beban biaya hidup rumah tangga, sekaligus memperkuat daya tahan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan lonjakan harga kebutuhan pokok dan tekanan inflasi sepanjang tahun.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, penyalurannya dijalankan dengan mekanisme berlapis dan pengawasan ketat.
Selain bekerja sama dengan bank-bank penyalur serta menyediakan akses melalui aplikasi daring, pemerintah daerah di setiap kabupaten dan kota diwajibkan rutin memperbarui data penerima.
Pemutakhiran ini diperkuat dengan verifikasi langsung di lapangan, sehingga keluarga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewat dan distribusi bantuan dapat berlangsung transparan serta akurat.
Pejabat Dinas Sosial Jawa Timur menilai, program bantuan ini diharapkan membawa efek berganda, menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian lokal, dari pedagang kaki lima hingga pelaku usaha mikro.
Baca Juga: Dituntut Dua Tahun, Terdakwa Perkara Arisan Online Fiktif Malah Minta Bebas
Pemerintah provinsi mendorong kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan, dan komunitas warga, agar bansos tidak berhenti sebagai bantuan sementara, melainkan menjadi pemicu lahirnya kemandirian dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh wilayah Jawa Timur.
Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bertekad memastikan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok pedesaan dapat merasakan dampak perlindungan sosial yang nyata dan berkesinambungan.
Upaya tersebut dirancang tidak hanya sebagai penyangga kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi untuk meningkatkan kesejahteraan warga secara lebih luas dan berkelanjutan. BINTANG PURNAMA/Wulandari
Editor : Imron Arlado