Jawa Pos Radar Mojokerto - Presiden Prabowo Subianto mengonfirmasi bahwa ia akan membentuk sebuah Tim atau Komisi untuk Reformasi Kepolisian sebagai respons terhadap keinginan masyarakat setelah terjadinya kerusuhan pada demonstrasi beberapa waktu yang lalu. Proposal ini pertama kali muncul selama pertemuan dengan pemimpin Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana pada tanggal 11 September 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dua permintaan dari masyarakat mendapatkan tanggapan yang baik, pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan tim independen untuk menyelidiki kejadian demonstrasi yang berakhir ricuh.
DPR Angkat Suara, Publik Menunggu
Tanggapan terhadap rencana presiden datang dari Komisi III DPR. Rudianto Lallo, salah satu anggota komisi tersebut, menegaskan bahwa langkah ini krusial untuk meningkatkan legitimasi serta profesionalisme Polri. Ia berpendapat bahwa sebagai presiden sekaligus kepala angkatan bersenjata, Prabowo memiliki pemahaman mengenai pentingnya perbaikan menyeluruh di institusi kepolisian.
Dukungan dari lembaga legislatif dipandang sangat penting. Tanpa adanya dukungan politik, reformasi sering terhenti di tengah jalan. Namun, masyarakat juga berharap kali ini reformasi tidak hanya menjadi pembicaraan atau sekadar jargon politik, melainkan benar-benar memberikan perubahan signifikan terhadap kinerja kepolisian di lapangan.
Sementara itu, GNB bersama berbagai organisasi masyarakat mendesak agar reformasi Polri menyentuh isu-isu mendasar, pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan berlebihan dalam demonstrasi, serta kurangnya akuntabilitas internal. Mereka juga meminta perhatian khusus terhadap nasib demonstran yang masih berada dalam penahanan.
Lintasan Tantangan
Mewujudkan perubahan dalam Polri bukanlah hal yang sepele. Ada sejumlah rintangan besar yang harus dihadapi:
Baca Juga: David da Silva Menggila: Dua Gol Pastikan Persib Bungkam Persebaya
- Struktur kelembagaan yang rumit
Polri memiliki jaringan yang mencapai tingkat daerah. Untuk mengubah sistem di dalamnya, diperlukan komitmen politik yang kuat serta strategi yang efektif.
- Budaya organisasi
Perubahan tidak hanya bergantung pada pembuatan regulasi baru. Ada aspek mentalitas aparat yang perlu diperbaiki, mulai dari sikap represif, penyalahgunaan kekuasaan, hingga hubungan dengan masyarakat.
- Transparansi dan pengawasan
Permintaan dari publik jelas, proses reformasi harus dilakukan dengan transparan dan dapat diawasi. Jika komisi ini beroperasi secara tertutup, kredibilitas publik dapat terancam.
- Koordinasi antar lembaga
Polri memiliki hubungan yang erat dengan eksekutif, legislatif, dan lembaga peradilan. Reformasi yang berhasil hanya dapat tercapai jika semua pihak bekerja sama secara harmonis.
Jalan yang Bisa Ditempuh
Supaya rencana ini tidak gagal, ada beberapa langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah:
Baca Juga: Tuai Kritik Tajam, Kolaborasi Mark Lee x McDonald's Disorot Publik Global
- Membuat kerangka kerja yang jelas
Siapa saja yang tergabung dalam komisi, apa saja tujuan yang ingin dicapai, dan kapan hasilnya harus dilaporkan.
- Melibatkan masyarakat sipil
Harus mengikutsertakan individu dari kalangan akademis, praktisi hukum, serta organisasi hak asasi manusia untuk memastikan objektivitas.
- Memperbaiki regulasi pendukung
Peraturan hukum harus menjadi dasar agar proses reformasi tidak hanya berhenti pada rekomendasi.
- Membangun komunikasi publik
Masyarakat perlu mendapatkan informasi mengenai kemajuan reformasi ini agar kepercayaan tetap terjaga.
Baca Juga: Mengenal Gaya Hidup Gen Z Dari Tren Viral hingga Keseharian yang Otentik
Rencana Presiden Prabowo untuk mendirikan Tim Reformasi Polri menjadi langkah krusial menuju peningkatan lembaga keamanan negara. Dengan adanya dukungan dari DPR, harapan masyarakat mulai muncul.
Namun, proses reformasi akan penuh tantangan. Dibutuhkan komitmen politik, kesungguhan dari aparat, serta keterlibatan masyarakat agar Polri dapat bertransformasi menjadi lembaga yang profesional, transparan, dan mendapatkan pengakuan dari publik.
Apabila upaya ini berhasil, reformasi Polri di tangan Prabowo bukan sekadar catatan dalam sejarah politik, melainkan juga warisan yang signifikan bagi demokrasi Indonesia. Leny Ramandhan Oktaviany
Editor : Imron Arlado