JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, proyek warisan Jokowi ini meninggalkan kerugian sebesar Rp1 triliun pada semester I 2025 sehingga menjadi beban bagi keuangan PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Kerugian tersebut tercatat dalam laporan keuangan konsolidasi per Juni 2025. Nilai kerugian itu timbul akibat kepemilikan mayoritas saham KAI pada konsorsium pengelola Whoosh, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).
KAI mempunyai 58,53 persen saham di PSBI. Kerugian bersih PSBI yang tercatat sebagai kontribusi terhadap KAI mencapai Rp951,48 miliar per Juni 2025.
Jika digabung dengan kerugian pada semester II 2024, total kerugian KAI dari proyek Whoosh dalam setahun terakhir mencapai Rp1,9 triliun. Adapun sepanjang tahun kalender 2024, kerugian tersebut mencapai Rp2,69 triliun.
Direktur Utama (Dirut) KAI, Bobby Rasyidin membenarkan hal tersebut, ia mengaku bahwa utang proyek kereta Whoosh memang berat.
Beban kerugian dari proyek Whoosh yang ditanggung KAI terjadi sejak operasi komersial pada Oktober 2023.
Hal ini bahkan berpotensi menjadi bom waktu bagi BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
“Khususnya terkait KCIC, ini yang sedang kami dalami karena bisa menjadi bom waktu,” ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (20/8/2025).
Kerugian itu sangat membebani kondisi keuangan KAI, sehingga membuat pelunasan utang terasa sulit untuk dilakukan. Pada akhirnya, KAI harus melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Tanggapan DPR Terkait Kerugian KAI
Darmadi Durianto, Anggota Komisi VI DPR asal Fraksi PDIP, mengungkapkan bahwa utang KAI ini terbilang cukup besar. Oleh sebab itu, KAI harus menanggung biaya proyek KCJB yang sebelumnya mengalami pembengkakan.
“Memang ada utang sangat besar yang harus dipikul KAI dalam proyek KCIC. Hal ini karena KAI menguasai lebih dari 58 persen saham PSBI, sementara PSBI memiliki porsi 60 persen di kereta Whoosh dan China 40 persen. Jika dihitung pada 2025, beban kerugian KCIC terhadap keuangan bisa mencapai lebih dari Rp4 triliun,” ujarnya.
Darmadi memperkirakan utang KAI di tahun depan akan membengkak menjadi Rp6 triliun. Pasalnya, belum genap setengah tahun, tetapi beban keuangan yang ditanggung KAI sebesar Rp 1,2 triliun.
“Kalau masalah ini tidak diselesaikan, Direktur Utama tidak akan menerima tantiem. Gaji memang tetap berjalan, tetapi tantiem tidak akan diberikan karena kerugian dan beban dari KCIC,” jelasnya.
Anggota Komisi VI DPR asal PDIP, Rieke Diah ‘Oneng’ Pitaloka juga turut memberi tanggapan. Rieke menjelaskan bahwa KAI memiliki saham terbanyak dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni sebesar 58,53 persen.
Rieke menegaskan bahwa proyek strategis nasional seharusnya tidak dibebankan kepada BUMN, terlebih lagi jika BUMN tersebut berperan dalam penyelenggaraan layanan publik.
“Bisa kolaps. Jika layanan publik di sektor transportasi runtuh, dampaknya akan meluas ke berbagai aspek,” tambahnya.
LINDA/Wulan
Editor : Imron Arlado