Ekonomi pembangunan merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang memiliki fokus utama pada upaya mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Di negara berkembang seperti Indonesia, urgensi penerapan prinsip-prinsip ekonomi pembangunan sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.
Meski Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 sebesar 5,1% sedikit meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,0%, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya merata dan inklusif.
Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah utama. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan yang diukur dengan koefisien Gini memang sempat menurun, tetapi belum cukup signifikan untuk menyelesaikan masalah struktural yang ada. Wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia bagian timur masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pembangunan ekonomi yang ideal harus mampu mendorong pertumbuhan yang inklusif (melibatkan seluruh lapisan masyarakat) dan berkelanjutan (tidak merusak lingkungan serta mampu menjaga kesejahteraan jangka panjang).
Salah satu tantangan utama pembangunan ekonomi di Indonesia yakni disparitas wilayah. Disparitas wilayah merupakan kondisi dimana terjadi kesenjangan atau ketimpangan antar wilayah yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya perbedaan karakteristik yang dimiliki oleh setiap wilayah. Disparitas terjadi antar negara, provinsi, kabupaten, perdesaan, dan perkotaan.
Jawa sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menyumbang lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara wilayah seperti Maluku dan Papua masih tertinggal dalam banyak aspek.
Contohnya di wilayah Papua masih banyak daerah terpencil yang sulit dijangkau, sehingga akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menjadi terbatas Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam kontribusi ekonomi, tetapi juga mencerminkan ketidakadilan dalam distribusi pembangunan dan akses terhadap sumber daya.
Sejatinya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti program Dana Desa, pembangunan infrastruktur lewat proyek strategis nasional, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti koordinasi antarinstansi, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, serta masalah tata kelola yang belum optimal.
Dari sudut pandang ekonomi pembangunan, solusi atas tantangan ini tidak bisa hanya bersifat sektoral atau parsial. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi.
Misalnya, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal tidak hanya harus fokus pada jalan dan jembatan, tetapi juga mencakup akses internet, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya yang tercatat. Dari data yang ada di internet 20% dari wilayah yang memiliki akses internet yang layak. Dengan demikian, masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton dari pembangunan, tetapi turut aktif sebagai pelaku utama.
Peran dunia pendidikan juga sangat penting. Khususnya perguruan tinggi jurusan Ekonomi Pembangunan memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam teori, tetapi juga mampu memahami realitas sosial dan memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Mahasiswa dan akademisi harus aktif dalam riset terapan, pengabdian masyarakat, serta terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik.
Selain itu, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan juga harus memperhatikan aspek lingkungan. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru menimbulkan tekanan besar terhadap sumber daya alam.
Pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan industri seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak ekologis jangka panjang. Padahal, pembangunan yang merusak lingkungan pada akhirnya akan menciptakan kerugian ekonomi yang lebih besar, seperti bencana alam, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar.
Di sisi lain, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan optimal tanpa keterlibatan aktif masyarakat. Konsep people-centered development atau pembangunan yang berpusat pada masyarakat harus menjadi paradigma utama.
Pemerintah perlu memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pembiayaan. Terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan inklusi sosial harus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku pembangunan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan hijau (green economy) dalam setiap kebijakan ekonomi.
Misalnya, dengan mendorong investasi pada energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, serta perlindungan kawasan hutan dan perairan. Selain memberikan dampak positif terhadap lingkungan, pendekatan ini juga bisa menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Jadi dapat di pahami bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bukanlah sebuah utopia. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ialah tujuan yang dapat dicapai apabila seluruh elemen bangsa bekerja sama secara sinergis.
Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sektor swasta sebagai penggerak ekonomi, akademisi sebagai pemikir, dan masyarakat sebagai pelaku pembangunan harus bersatu dalam visi yang sama: menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan.
Oleh: Muhammad Firman Hidayat
Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Malang
Kontak Person:
081286389066 & muhfirmanhidayat5@gmail.com
Editor : Imron Arlado