JAWA POS RADAR MOJOKERTO - Gempa Megathrust berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan pembahasan secara serius. Karena, gempa bumi ini diprediksi akan melanda di beberapa wilayah sepanjang pantai barat Sumatera dan di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa.
Menanggapi persoalan ini, BMKG meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf ) memaksimalkan langkah antisipasi dengan melakukan beberapa upaya mitigasi untuk menghadapi kemungkinan bencana, terutama di kawasan wisata pantai.
Kepala Bidang Mitigasi Tsunami Samudra Hindia dan Pasifik BMKG, Suci Anugrah mengatakan, hingga saat ini masih ditemukan beberapa hotel dan destinasi wisata yang tidak mengikuti standar dasar mitigasi gempa dan tsunami.
''Seringkali kami menemui hotel dengan rambu evakuasi yang tidak jelas, tata kelola interior yang menyulitkan saat terjadi gempa dan pintu darurat yang sulit difungsikan,'' ungkap Suci, dikutip melalui keterangan tertulis pada Selasa, (27/8).
Menurut Suci, dalam menopang pariwisata berkelanjutan ada baiknya meningkatkan standar keamanan destinasi wisata di Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa yang telah menerapkan standar mitigasi bencana yang cukup memadai sejauh ini baru Provinsi Bali.
Suci menambahkan, gempa megathrust dapat terjadi kapan saja dan hal ini tidak dapat diprediksi dengan pasti kapan terjadinya.
Salah satu cara yang dapat dilakukan hanyalah mempersiapkan diri untuk selalu siap dan siaga, terutama untuk beberapa wilayah yang termasuk rawan bencana.
''Sektor pariwisata tentu perlu menyiapkan langkah mitigasi. Sekarang kita sudah mengenal istilah megathrust dan istilah tsunami, sebelum ini kita belum kenal istilah ini," ujarnya.
Selanjutnya, Suci menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam upaya mitigasi ancaman megathrust bagi sektor pariwisata.
Hal pertama yang harus dilakukan menurutnya adalah dengan membangun sistem evakuasi di beberapa tempat wisata, seperti hotel yang harus menyediakan rambu evakuasi dan petunjuk mitigasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum.
Untuk tahapan kedua, yaitu dengan memberikan informasi kesiapsiagaan bencana melalui beberapa media, seperti poster, flyer, dan informasi yang berkaitan dengan beberapa wilayah rawan bencana gempa dan tsunami.
Suci mengatakan bahwa hal-hal seperti inilah yang justru kurang diperhatikan oleh pihak pengelola hotel dan destinasi wisata.
''Pihak hotel seringkali tidak memberikan safety briefing, hotel di kawasan rawan gempa harus memberikan pemahaman agar tamu bisa siap siaga saat bencana," jelasnya,
Untuk tahapan terakhir, Suci memastikan bahwa pihak pengelola hotel dan destinasi wisata memiliki akses langsung mengenai informasi dari BMKG.
Suci meyakinkan ketika tiga tahapan tersebut dijalankan dengan baik oleh pihak pengelola hotel dan destinasi wisata, maka dampak dari Megathrust ini masih bisa diminimalisir.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa bencana adalah tanggung jawab semua pihak, karena banyak aspek yang terlibat ketika terjadi bencana.
Suci juga mengungkapkan jika Indonesia telah mengadopsi International Standardization Organization (ISO) 22328 mengenai keamanan dan manajemen kedaruratan.
''Setiap pengelola pariwisata dan pihak terkait bisa merujuk ISO manajemen kedaruratan dalam menyusun standar evakuasi dan mitigasi bencana,'' tutur Suci. (SALSSS)
Editor : Imron Arlado