SURABAYA - Gagasan tentang perlindungan sosial merupakan investasi jangka panjang untuk mencetak sumber daya manusia yang produktif kembali memperoleh penguatan akademik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui disertasi yang menawarkan model PKH Produktif-Inklusif sebagai transformasi perlindungan sosial di Indonesia.
Disertasi berjudul "Dari Bantuan Sosial ke Warga Negara Produktif: Program Keluarga Harapan sebagai Investasi Sosial" tersebut sekaligus menegaskan bahwa bantuan sosial tidak boleh berhenti sebagai instrumen mengurangi kemiskinan, tetapi harus menjadi pijakan membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menariknya, dalam penelitian tersebut Adhy juga menempatkan berbagai reformasi perlindungan sosial yang dilakukan saat Menteri Sosial dijabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai salah satu fondasi penting dalam penguatan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen investasi sosial.
Menurut Adhy, penguatan basis data penerima manfaat, digitalisasi penyaluran bantuan sosial, hingga pendekatan perlindungan sosial yang lebih adaptif dan inklusif menjadi pijakan penting bagi pengembangan model PKH ke depan.
’’Perlindungan sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai beban anggaran, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi,’’ ujar Adhy dalam rilis yang diterima, Jumat (10/7).
Ia menjelaskan, selama hampir dua dekade implementasi PKH telah berhasil meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut berujung pada kemandirian ekonomi.
Karena itu, Adhy menawarkan konsep PKH Produktif-Inklusif, yakni model perlindungan sosial yang tidak hanya memberikan bantuan kepada keluarga miskin, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas, memperluas kesempatan kerja, serta membuka akses terhadap pasar.
’’Keberhasilan graduasi keluarga penerima manfaat tidak cukup diukur dari berhentinya bantuan sosial, tetapi harus dibuktikan dengan tercapainya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Kesejahteraan tidak berhenti pada berkurangnya kemiskinan. Tujuan akhirnya adalah melahirkan warga negara yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,’’ tegasnya.
Dalam Sidang Terbuka Senat Akademik UI yang dipimpin Prof. Evi Fitriani, Adhy dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,86 dan predikat Sangat Memuaskan. Ia juga tercatat sebagai Doktor ke-83 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI.
Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, capaian akademik tersebut menjadi penguat bahwa kebijakan perlindungan sosial harus terus diarahkan pada pembangunan manusia yang produktif. Sejalan dengan visi Gubernur Khofifah, bantuan sosial diharapkan tidak hanya menjadi jaring pengaman sosial (social safety net), tetapi juga menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan, dan perluasan kesempatan berusaha.
Dengan demikian, transformasi perlindungan sosial tidak hanya berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Editor : Fendy Hermansyah