SURABAYA - Implementasi mandatori Biodiesel B50 dinilai akan semakin memperkuat posisi Jawa Timur sebagai pusat industri dan logistik nasional. Dengan ekosistem industri yang telah berkembang serta dukungan infrastruktur yang memadai, Jawa Timur siap menjadi salah satu penggerak utama dalam rantai pasok dan implementasi program transisi energi nasional tersebut.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur siap mendukung akselerasi transformasi energi nasional melalui implementasi mandatori Biodiesel B50 yang diluncurkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7).
Menurut Khofifah, Jawa Timur memiliki posisi strategis sebagai pusat industri, manufaktur, perdagangan, dan logistik nasional sehingga siap mendukung rantai pasok biodiesel, mulai dari distribusi, pemanfaatan, hingga pengembangan industri pendukung.
’’Jawa Timur memiliki seluruh modal untuk menjadi penggerak akselerasi energi berbasis biodiesel. Sebagai pusat industri dan logistik nasional, kami siap memastikan implementasi B50 berjalan optimal di daerah,’’ katanya.
Khofifah menjelaskan, peluncuran B50 merupakan langkah besar menuju kedaulatan energi nasional karena menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
’’Peluncuran B50 merupakan langkah besar menuju kedaulatan energi nasional. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil sekaligus mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki bangsa sendiri,’’ ujar Khofifah.
Ia mengatakan, Jawa Timur telah memiliki ekosistem industri yang mampu menopang percepatan transisi energi melalui kawasan industri, jaringan pelabuhan, infrastruktur logistik, serta sektor transportasi dan manufaktur yang berkembang.
’’B50 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi energi yang berbasis pada kekuatan nasional. Ini bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang penguatan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi yang semakin inklusif dan berkelanjutan,’’ ungkapnya.
Khofifah menambahkan, keberhasilan implementasi B50 memerlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
’’Sinergi pemerintah, dunia usaha, BUMN, akademisi, dan masyarakat akan menjadi kunci agar manfaat B50 tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat,’’ katanya.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut peluncuran mandatori Biodiesel B50 sebagai tonggak penting menuju kemandirian energi Indonesia. Program tersebut diproyeksikan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp170 triliun dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 44,46 juta ton karbon dioksida (CO₂) pada 2026.
’’Ini adalah sebuah prestasi bagi bangsa Indonesia dan saya sangat bangga. Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki kekayaan sumber daya alam luar biasa. Karena itu, kita harus memaksimalkan potensi tersebut agar menjadi bangsa yang mandiri dalam pangan dan mandiri dalam energi untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kita cintai,’’ tegas Presiden Prabowo.
Editor : Fendy Hermansyah