Radar Mojokerto JawaPos.com | Politik RSS News Feed http://radarmojokerto.jawapos.com/rss/105/politik http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarmojokerto-logo1.png http://www.jawapos.com/images/radar-logo/radarmojokerto-logo1.png Radar Mojokerto JawaPos.com | Politik RSS News Feed http://radarmojokerto.jawapos.com/rss/105/politik id Thu, 21 Feb 2019 20:00:59 +0700 Radar Mojokerto <![CDATA[Danrem Mojokerto Tegaskan Netralitas TNI di Pilpres]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/21/120819/danrem-mojokerto-tegaskan-netralitas-tni-di-pilpres http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/21/120819/danrem-mojokerto-tegaskan-netralitas-tni-di-pilpres

Danrem 082/CPYJ Mojokerto Arm Kolonel Ruly Candrayadi menegaskan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.]]>

MOJOKERTO – Danrem 082/CPYJ Mojokerto Arm Kolonel Ruly Candrayadi menegaskan netralitas TNI dalam Pemilu dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Sehingga bila nanti kedapatan prajurit yang diduga melanggar aturan, pihaknya berjanji untuk menindak tegas. Lebih-lebih ada oknum yang terlibat dalam dukung mendukung salah satu paslon Presiden dan Wakil Presiden tertentu.

’’Tidak ada alasan. Pasti kita proses sesuai aturan. Itu sudah sesuai petunjuk komandan atas,’’ ujarnya kepada awak media di makorem kemarin. Ruly menegaskan, TNI tentu akan terlibat dalam pengamanan Pemilu dan Pilpres 27 April nanti bersama jajaran kepolisian.

Termasuk menyiapkan personel yang di dalamnya melibatkan prajurit di enam Kodim jajaran. Meliputi, Mojokerto, Jombang, Kediri, Lamongan, Bojonegoro dan Tuban. ”Untuk wilayah potensi (konflik) nanti dikoordinasikan dengan kepolisian. Yang jelas kita siap untuk mengamankan Pemilu,” tandasnya tanpa menyebut daerah mana saja masuk peta rawan.

’’Namun, tentu kami terlibat dalam mengantisipasi,’’ ujarnya. Ruly menyinggung masih meradangnya berita hoaks atau bohong yang masih sering muncul di tengah masyarakat.

Sehingga alumnus AKMIL tahun 1993 ini mengajak semua pihak terlibat aktif dalam menangkalnya. Termasuk unsur TNI dan kalangan media. Utamanya di tahun politik yang sudah berjalan ini. Sehingga NKRI tetap terjaga, dan tidak terpecah belah.

’’Berita hoaks perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Jangan satu pihak saja,’’ imbuhnya. Dia menyebutkan, TNI bukanlah paranormal yang bisa membaca pikiran orang. Meski begitu, sangat perlu mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkomunikasi, berdiskusi, dan duduk bareng guna menjalin silaturahmi.

Agar sama-sama saling menjaga persatuan dan persaudaraan demi bangsa Indonesia. Dengan ikut memerangi berita hoaks atau yang mengandung unsu kebencian.  ’’Dengan begitu, berita hoaks, jangan malah diteruskan,’’ pungkas Ruly yang resmi menjabat Danrem sejak 18 Januari lalu.

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 21 Feb 2019 20:00:59 +0700
<![CDATA[Kotak Suara Pemilu Rusak, Ditemukan Sobek hingga Berlubang]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/21/120812/kotak-suara-pemilu-rusak-ditemukan-sobek-hingga-berlubang http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/21/120812/kotak-suara-pemilu-rusak-ditemukan-sobek-hingga-berlubang

Ketangguhan kotak suara karton kembali menuai pertanyaan. Di Kabupaten Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan belasan kotak suara yang rusak.]]>

MOJOKERTO – Ketangguhan kotak suara karton kembali menuai pertanyaan. Di Kabupaten Mojokerto, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan belasan kotak suara yang rusak dan tak memungkinkan dilakukan perbaikan.

Kerusakan itu baru ditemukan saat para pekerja melakukan setting kotak suara di GOR Dinas Pendidikan, Jalan RA Basuni dan di gudang KPU Jalan RAAK Adinegoro, Sooko. Dua lokasi ini menjadi sentral penataan kotak kardus itu.

Kerusakan mulai berlubang, mika transparan yang pecah, hingga ringsek. Kerusakan ini disinyalir terjadi sejak proses pengiriman dari perusahaan pemenang lelang di kawasan Gresik.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, kerusakan kotak suara bukan berasal dari proses penyimpanan yang salah atau pekerja yang ceroboh. Namun, kerusakan terjadi sejak pengiriman barang.

’’Ada yang berlubang dan ada juga yang sobek,’’ paparnya. Kerusakan kotak yang tercatat di KPU, tak seluruhnya fatal. Ada juga yang hanya mengalami cacat di salah satu bagian.

Yuhan menghitung, dengan kerusakan yang ditemukan, KPU Kabupaten Mojokerto mengalami kekurangan kotak suara hingga 380 buah. Banyaknya kekurangan itu karena kotak suara untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga KPU, belum diterima.

Ia sangat optimistis, kekurangan kotak suara itu, bakal segera teratasi. ’’Kita akan mengajukan logistik yang mengalami kekurangan. Dan pasti akan segera dikirim kekurangannya,’’ tegas Yuhan.

Sementara itu, di gudang KPU, pekerja masih sibuk memasang stiker aneka warna. Stiker ini dimaksudkan untuk mempermudah pemilih usai melakukan pencoblosan di bilik suara.

Selain itu, proses penataan kotak suara juga terus dilakukan. Pekerja nampak sibuk menata hingga tujuh tingkatan. Penataan setinggi itu dilakukan untuk mengurangi ruang gudang yang terasa kurang luas.

Kurangnya ruang penyimpanan ini menyusul banyaknya kotak suara dalam pemilu kali ini. KPU menyebut, jumlah kotak suara yang harus disimpan mencapai 16.105 buah. Berbeda dengan kotak suara di pemilu sebelumnya yang tak kurang dari 4 ribu kotak saja.

]]>
Mochamad Chariris Thu, 21 Feb 2019 18:01:39 +0700
<![CDATA[12 Ribu Kotak Suara KPU Dilelang, Dibanderol Rp 612 Juta]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/20/120632/12-ribu-kotak-suara-kpu-dilelang-dibanderol-rp-612-juta http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/20/120632/12-ribu-kotak-suara-kpu-dilelang-dibanderol-rp-612-juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto bakal melelang 12.163 kotak suara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto bakal melelang 12.163 kotak suara. Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kotak berbahan dasar aluminium tersebut dipasang harga senilai Rp 612 juta.

Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Dwi Heru Kendoyo, mengatakan, tingginya harga yang dipasang itu mendasar dari hasil perhitungan tim appraisal atas harga aluminium di pasaran.

Dikatakan dia, jumlah kotak suara yang dilelang mencapai 12.163 buah. Dengan rincian, kotak suara eks Pemilu 2004  dengan kondisi baik mencapai 8.024 buah, dan kotak dengan tingkat kerusakan berat dan ringan sebanyak 1.622 buah.

Sisanya, berasal dari kotak suara eks Pemilu 2009 sebanyak 2.202 buah dengan kondisi baik, dan 315 buah dengan kondisi rusak berat dan ringan. ’’Dengan harga limit senilai Rp 16.500 per kilogram,’’ paparnya, kemarin.

Kotak suara sebanyak 12.163 buah tersebut, memiliki berat hingga 37,1 ton. Dengan berat itu, maka harga kotak suara secara keseluruhan mencapai 612 juta.

Saat ini, KPU masih menunggu jadwal lelang dari KPKNL. Petugas akan melakukan lelang secara terbuka bagi siapa pun yang ingin mengajukan penawaran. ’’Tentunya, ada uang jaminan yang harus dibayarkan sebesar Rp 125 juta,’’ paparnya.

Dilelangnya kotak suara berbahan aluminium tersebut karena pemerintah tak lagi menggunakannya dalam pemilu April nanti. Pemilu nanti, KPU akan menggunakan kotak berbahan karton.

Selain menggunakan kotak suara berbahan dasar kertas duplek, desain kotak suara juga mengalami perubahan. Yakni, salah satu sudut kotak ini terdapat sisi yang transparan. Dengan desain itulah, yang mendasari penghapusan losgistik berupa kotak suara untuk dilelang.

Jika kotak suara dilakukan pelelangan, berbeda dengan bilik suara. Heru menjelaskan, di aturan terbaru, tak mengatur perubahan dalam bilik suara. Sehingga, bilik yang telah dipakai sebelumnya, masih bisa dimanfaatkan.

KPU Kabupaten Mojokerto membutuhkan 12.884 bilik dalam Pemilu 2019 nanti. Saat ini masih terdapat stok sebanyak 9.034 bilik berbahan alumunium. Kekurangan bilik sudah disediakan KPU dengan mendatangkan bilik baru berbahan kertas sebanyak 3.850 buah. 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 20 Feb 2019 22:41:52 +0700
<![CDATA[MUI Keluarkan Fatwa Haram Golput di Pemilu 2019]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/19/120323/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-di-pemilu-2019 http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/19/120323/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-di-pemilu-2019

Mendekati pesta demokrasi lima tahunan pada 17 April 2019 mendatang, MUI Kabupaten Mojokerto mengeluarkan fatwa haram golput di Pemilu dan Pilpres 2019.]]>

MOJOKERTO – Mendekati pesta demokrasi lima tahunan pada 17 April 2019 mendatang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto mengeluarkan fatwa haram untuk golput alias tidak menggunakan hak suara.

Ketua Komisi Fatwa, Hukum, dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Mojokerto, H Saifuddin Zuhri, mengatakan, semua umat Islam diharapkan menggunakan hak pilih pada Pemilu dan Pilpres 2019. Yakni, dengan mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) terdekat.

Bahkan, MUI mewajibkan bagi semua umat Islam untuk memberikan hak suaranya. Dengan demikian, lembaganya juga mengharamkan bagi yang memiliki hak pilih namun tidak menggunakan hak suaranya pada Rabu (17/4) tersebut.

”Karena golput itu sama saja tidak mempunyai kepedulian. Makanya, MUI memutuskan untuk memberikan fatwa haram,’’ katanya Senin (18/2). Untuk itu, kata Zuhri, guna menindaklanjuti fatwa tersebut, MUI bakal menerbitkan surat edaran yang akan disampaikan pada semua tokoh agama se-Kabupaten Mojokerto.

Isi surat edaranya, menyakut seruan kepada seluruh umat Islam di Kabupaten Mojokerto wajib menggunakan hak suaranya. Rencananya, penerbitan surat edaran itu akan disampaikan satu bulan sebelum hari H pencoblosan.

”Karena dalam Islam itu, kekosongan pemimpin satu hari saja itu lebih buruk daripada dipimpin orang bodoh satu tahun sekalipun. Dari itulah akhirnya, bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib,’’ jelasnya. Dengan demikian, jika ada umat yang bingung dalam memilih kedua calon Presiden, Zuhri menjelaskan, ada tiga cara menentukkan pilihan yang tepat.

Yakni, jika ada salah satu dari dua calon itu ada yang baik, maka pilihlah yang baik tersebut. Kedua, jika kedua-duanya itu baik, maka pilih yang kebaikannya lebih banyak. Dan yang ketiga, lanjut Zuhri, jika kedua-duanya itu buruk, maka pilihlah yang sedikit keburukannya.

”Saya yakin, umat Islam sudah banyak yang tahu tentang hal itu kok,’’ ucapnya. Dengan demikian Zuhri berharap, umat Islam nantinya agar cerdas dalam menentukan setiap pilihan. Sebab, setiap pilihan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab di dunia, melainkan juga menjadi tanggung jawab agama.

’’Kalau sudah bicara agama, nanti urusannya di akhirat,’’ tambahnya. Sementara itu, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang Nadhatul Ulama (PC NU) Kota Mojokerto KH Sholeh Hasan, menyambut baik keputusan atau fatwa haram untuk tidak menggunakan hak suara yang disampaikan MUI Kabupaten Mojokerto tersebut.

Alasannya, karena sebagai negara yang berasas demokrasi, seharusnya umat Islam sadar, bahwa memilih pemimpin di negeri ini adalah suatu kewajibannya yang harus dilaksanakan. Sebab, lanjut Kiai Sholeh, setiap memilih pemimpin tersebut sekaligus untuk menentukan maju tidaknya bangsa Indonesia ke depan.

”Menurut kami, ya kalau golput jangan hidup di Indonesia sajalah. Karena itu kewajiban setiap warga Indonesia,’’ jelasnya. (ras)

]]>
Mochamad Chariris Tue, 19 Feb 2019 17:28:51 +0700
<![CDATA[KPU Sajikan Hasil Real Count Pemilu 2019]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/15/119533/kpu-sajikan-hasil-real-count-pemilu-2019 http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/15/119533/kpu-sajikan-hasil-real-count-pemilu-2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menargetkan proses perhitungan Pemilu April nanti, bakal rampung paling lambat sehari pasca pemungutan suara.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menargetkan proses perhitungan Pemilu April nanti, bakal rampung paling lambat sehari pasca pemungutan suara. Target itu dinilai sangat logis menyusul penambahan personel yang sangat besar.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, mengatakan, jumlah personel yang akan difokuskan dalam perhitungan nanti mencapai 40 orang. Angka ini mengalami kenaikan empat kali lipat dibanding jumlah personel yang dipakai dalam Pilgub 2018 lalu.

’’Pilgub lalu hanya 10 orang. Nanti, di Pilpres akan ada penambahan yang besar,’’ paparnya, kemarin. Dikatakan Arif, dengan pengerahan 10 orang yang bertugas meng-entry data hasil Pilgub, KPU mampu menyelesaikan lalu menyajikan ke publik sekitar pukul 12 siang. ’’Selama 23 jam, sudah selesai semua dan sudah ter-upload,’’ tegas dia.

Waktu panjang yang dibutuhkan untuk meng-entry data ke server KPU RI itu, karena perhitungan menyasar 5 kertas suara. Yakni, kertas suara Pilpres, DPD, DPR RI, DPRD Jatim dan DPRD Kabupaten.

Dengan penambahan personel dalam jumlah besar tersebut, proses entry data diperkirakan sudah rampung maksimal sore hari. Hasil perhitungan yang bisa diakses langsung oleh publik itu dipastikan real count. ’’Karena, semua yang tersaji berasal dari salinan C1,’’ papar Arif.

Arif mengaku tak mengkhawatirkan proses entry data yang membutuhkan waktu cukup panjang. Namun, yang kerap menjadi antisipasi dirinya yakni target perhitungan itu akan meleset jika terjadi kerusakan dalam sistem jaringan.

Alasannya, semua proses entri data dan scanning C1 hologram serta hasil perhitungan, selalu mengandalkan sistem jaringan. Kekhawatiran itu karena aplikasi yang disiapkan KPU RI, seringkali mengalami trouble. Semisal saat pendaftaran caleg beberapa bulan silam. Hampir seluruh KPU se-Indonesia mengalami kerusakan jaringan.

’’Kalau kendalanya dari jaringan, kita juga tak bisa berbuat apa-apa,’’ ungkapnya. Kerusakan jaringan yang dimungkinkan masih akan terulang tersebut, ditegaskan Arif, dipastikan tak berlangsung panjang. ’’Yang jelas, kami sudah memiliki SOP (standar operating procedure). Kami berusaha secepat-cepatnya untuk memberikan hasil real count ke publik,’’ pungkasnya.

Sementara itu, hingga kemarin, KPU masih melakukan setting kotak suara di gudang KPU di Jalan RAAK Adinegoro, Sooko. Belasan ribu kotak suara ini akan didistribusikan ke 18 kecamatan. Sementara, logistik lainnya telah dipersiapkan dan tertata rapi di sudut-sudut gudang. 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 15 Feb 2019 11:21:41 +0700
<![CDATA[Catut Foto Ning Ita, Satpol PP Preteli APK Caleg]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/13/119253/catut-foto-ning-ita-satpol-pp-preteli-apk-caleg http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/13/119253/catut-foto-ning-ita-satpol-pp-preteli-apk-caleg

Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, terpampang di sebuah spanduk salah satu caleg di kawasan Prajurit Kulon.]]>

MOJOKERTO – Foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, terpampang di sebuah spanduk salah satu caleg di kawasan Prajurit Kulon.

Selasa (12/2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satpol PP Kota Mojokerto pun menurunkan alat peraga kampanye (APK) itu dan menyitanya. APK dominan warna biru itu memajang foto calon anggota DPR RI Rasiyo.

Termuat tulisan ucapan selamat atas pelantikan wali kota dan wakil wali kota. Ucapan itu juga disertai foto pasangan kepala daerah yang lengkap dengan atribut kenegaraan. ’’Itu tidak diperbolehkan. Karena tidak sesuai dengan aturan,’’ ujar Komisioner Bawaslu Kota Mojokerto Indrias Kristiningrum.

Divisi Penindakan Bawaslu Kota Mojokerto ini, menjelaskan, dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, melarang keterlibatan kepala pejabat negara dalam alat peraga.

’’Pejabat negara tidak diperbolehkan berada di APK,’’ tambah Indri. Perlu diketahui, Rasiyo merupakan caleg Partai Demokrat nomor urut 4. Ia merupakan mantan Sekdaprov Jatim di era Gubernur Soekarwo. Usai pensiun sebagai pegawai negeri, Rasiyo kemudian bergabung dengan Demokrat dan mencoba peruntungan sebagai caleg.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, menambahkan, konten alat peraga diatur secara rinci. Termasuk melarang pemasangan gambar kepala derah. ’’Kita melepasnya karena aturan yang melarang pemasangan gambar pejabat publik,’’ jelasnya.

Selain pemasangan gambar wali kota dan wakil wali kota dalam APK, Bawaslu dan Satpol PP Kota Mojokerto juga melepas 24 APK lainnya di kawasan Kranggan. Alat peraga itu berupa poster, spanduk dan baliho.

Ulil menerangkan, pencopotan itu dilakukan karena pemasangan APK tersebut mengabaikan aturan. Semisal, pemasangan baliho yang nyantol di tiang listrik dan pepohonan. ’’Dua titik itu masih mendominasi. Banyak sekali yang menyalahi aturan,’’ tambah dia.

Tingginya kesalahan memilih lokasi pemasangan itu, disebabkan karena banyaknya caleg yang mempercayakan pemasangan ke pihak ketiga. Sementara, orang yang telah dipercaya tak memahami aturan yang telah ditentukan.

’’Kami kembali tegaskan. Jika memang ada kesalahan lokasi atau konten, kami akan serius melakukan pelepasan,’’ papar Ulil. Sebelum dilakukan pencopotan dan pelepasan APK, bawaslu terlebih dulu mengeluarkan surat perintah pelepasan secara mandiri.  Jika 1 x 24 jam diabaikan, maka bawaslu dan satpol PP akan terjun melakukan pembersihan. 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 13 Feb 2019 18:34:47 +0700
<![CDATA[KPU Kekurangan Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/08/118400/kpu-kekurangan-gudang-penyimpanan-logistik-pemilu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/08/118400/kpu-kekurangan-gudang-penyimpanan-logistik-pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto tengah kebingungan tempat pemilahan dan penyimpanan logistik yang akan dipakai dalam Pemilu 2019, April nanti.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto tengah kebingungan tempat pemilahan dan penyimpanan logistik yang akan dipakai dalam Pemilu 2019, April nanti.

Alasannya, gudang yang dimanfaatkan KPU selama ini, tak mampu menampung seluruh logistik yang dibutuhkan. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, logistik yang akan dipakai dalam Pemilu nanti akan membludak dibanding biasanya. Karena, saat ini, terdapat lima kontestasi.

Sekarang ini, KPU hanya menyewa GOR Dinas Pendidikan, di Jalan RA Basuni, Desa Sooko. Di lokasi ini, sudah hampir penuh dengan logistik. Di tribun yang biasanya kosong, kini sudah sesak dengan berbagai kebutuhan logistik.

Di antaranya, tinta, kertas sampul, bantalan, dan kebutuhan lainnya. ’’Kalau hanya gedung ini, tidak cukup. Kita perlu gedung baru,’’ paparnya, kemarin. Terdapat dua gedung yang tengah dilirik KPU sebagai lokasi penyimpanan logistik nanti. Yakni, di kawasan Jalan Raya Desa Jabon, dan Gayaman, Kecamatan Mojoanyar.

Dua lokasi ini akan membantu ruang penampungan baru yang kini sudah meluber. ’’Rencana kita ada di dua lokasi itu. semoga saja cukup,’’ imbuh Yuhan. Selain memberikan ruang tambahan, ungkap Yuhan, dua lokasi baru yang dibutuhkan itu juga untuk mempermudah proses packing.

Berbeda jika harus berada dalam satu gedung seperti yang terjadi sekarang ini. Ia mencontohkan, gudang di kawasan Jabon nanti akan dikhususkan untuk penyimpanan logistik Pilpres dan DPD. Sementara, di gudang yang lain akan dikhususkan untuk DPR RI dan DPRD tingkat Jatim. Sedangkan, gudang di GOR Dinas Pendidikan di Desa Sooko akan dikhususkan DPRD Kabupaten Mojokerto.

Dengan ruang penyimpanan itu, maka ia sangat optimis, mampu meminimalisir potensi kesalahan dan mempermudah petugas. ’’Kita hanya antisipasi. Dan akan mempermudah untuk memilahnya,’’ beber dia.  

Kebutuhan gudang baru ini dinilai sangat mendesak. Karena KPU sendiri memastikan gudang baru harus ditentukan sebelum penataan kotak suara dilakukan. Sementara itu, hingga Kamis (7/2) petugas KPU Kabupaten Mojokerto masih disibukkan dengan proses penataan segel yang dipusatkan di GOR dinas pendidikan.

Diperkirakan, proses ini akan menelan waktu hingga akhir pekan esok.

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 08 Feb 2019 19:00:59 +0700
<![CDATA[Packing Logistik Pemilu 2019, KPU Dituntut Harus Teliti]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/07/118097/packing-logistik-pemilu-2019-kpu-dituntut-harus-teliti http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/07/118097/packing-logistik-pemilu-2019-kpu-dituntut-harus-teliti

KPU tengah menyiapkan logistik Pemilu 2019 yang berlangsung April nanti. Saat ini, hanya tersisa surat suara yang masih menunggu giliran proses pengiriman.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto tengah menyiapkan logistik Pemilu 2019 yang berlangsung April nanti. Saat ini, hanya tersisa surat suara yang masih menunggu giliran proses pengiriman.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, saat ini KPU hanya menunggu kedatangan surat suara dan sederet formulir yang dibutuhkan. Namun, kebutuhan lainnya dalam pemilu sudah diterima utuh.

Di antaranya kotak dan bilik suara, tanda pengenal petugas, kabel segel, bantalan alat coblos, tinta, segel hingga sampul yang akan diisi dengan berbagai dokumen. ’’Semua sudah kami tata. Ketika semua sudah siap, tinggal membagi setiap kecamatan saja,’’ ujarnya kemarin.

Rabu (6/2) petugas tengah melakukan pembagian kertas segel di GOR Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto di Desa Sooko. Lokasi ini menjadi sentral penyimpanan logistik pemilu. Kertas segel ini ditata sangat detail. Setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan mendapat jatah hingga 53 segel.

Sekretaris KPU Kabupaten Mojokerto Heru Kendoyo, menambahkan, kertas segel ini dipakai oleh petugas TPS untuk menyegel surat suara sah, surat suara tidak sah, hingga surat suara yang tidak digunakan. Setiap dokumen akan dimasukkan dalam sampul yang akan ditutup oleh segel.

Heru menerangkan, selain kertas segel, KPU juga sudah menata cukup apik atas berbagai logistik. Semisal, tinta dan bantalan yang sudah disetting untuk mempermudah pendistribusian.

Meski semua logistik sudah dipastikan aman, namun Heru menyebut, KPU belum melakukan setting kotak dan bilik suara. Diperkirakan, petugas baru akan menyentuh dua item logistik itu akhir pekan nanti.

Setting kotak dan bilik suara nanti, sebut Heru, akan menelan waktu yang cukup panjang. Karena per satu bilik saja akan menelan waktu hingga lima menit. ’’Kami butuh waktu sekitar 15 hari untuk menyelesaikan,’’ tegasnya.

Waktu itu dirasa cukup lantaran jumlah pekerja yang dikerahkan mencapai 16 orang. Mereka akan bekerja keras untuk menyelesaikan pemasangan sebelum surat suara diterima.

Perlu diketahui, di Kabupaten Mojokerto, jumlah kebutuhan logistik pada pemilu nanti akan mengalami pembekakan. Menyusul, munculnya PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam aturan ini, jumlah pemilih setiap TPS dibatasi maksimal 300 pemilih saja.

Saat Pileg dan Pilpres 2019 nanti, jumlah TPS mencapai 3.221 titik. Angka ini mengalami kenaikan dua kali lipat dibanding Pilgub Jatim yang hanya 1.719 TPS saja. Dengan jumlah TPS tersebut, maka KPU membutuhkan 16.105 kotak suara. (ron/ris)

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 07 Feb 2019 16:00:59 +0700
<![CDATA[KPU Kabupaten Mojokerto Temukan Ratusan Pemilih Ganda]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/06/117872/kpu-kabupaten-mojokerto-temukan-ratusan-pemilih-ganda http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/06/117872/kpu-kabupaten-mojokerto-temukan-ratusan-pemilih-ganda

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto masih menemukan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2).]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto masih menemukan data pemilih ganda dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2). Jumlahnya mencapai 420 pemilih.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Vikhie Risdianto, mengatakan, angka itu ditemukan setelah KPU melakukan penelitian data lanjutan atas daftar pemilih yang telah ditetapkan sejak beberapa bulan lalu. ’’Ternyata, masih ada yang ganda,’’ paparnya, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Dikatakan dia, temuan data pemilih ganda itu bukan disebabkan kesengajaan. Melainkan karena banyaknya perpindahan domisili pemilih. ’’Di lokasi awal, data masih ada. Tetapi, data orang tersebut juga ada di lokasi yang baru,’’ imbuh dia.

Meski memastikan data pemilih tersebut ganda, namun KPU tak akan melakukan pencoretan. Vickhie beralasan, KPU hanya akan memberikan tanda khusus dan menahan lembar C6. Formulir ini sebagai pemberitahuan kepada pemilih yang biasanya dibagikan jelang pemungutan suara. ’’C6 kita tahan dan tidak kita bagikan,’’ tegasnya.

Check list Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam DPT tersebut akan dipasang di kolom Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), nama hingga alamat pemilih. ’’Di kolom keterangan, akan ada tanda TMS. Sehingga, data yang bersangkutan akan tetap tidak bisa memilih,’’ jelas Vikhie.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusholihah, menambahkan, meski KPU sudah melakukan verifikasi atas data tersebut, Bawaslu tak menghentikan proses penelitian. Pemutakhiran data itu akan dilakukan hingga jelang pencoblosan.

Dikatakan Afidah, bawaslu akan tetap memberikan ruang bagi  masyarakat yang tak masuk dalam DPT. ’’Laporkan. Kami akan memverifikasinya,’’ paparnya.

Perlu diketahui, DPT di Kabupaten Mojokerto dalam pemilu yang digelar April nanti, mengalami kenaikan hingga 21.071. Kenaikan ini disebabkan jumlah pemilih pemula, coklit ulang, hingga temuan bawaslu.

Dalam DPT yang dipakai saat Pemilihan Gubernur lalu, jumlah pemilih mencapai 811.959 orang. Dan, saat ini jumlah pemilih mencapai 833.031. DPT yang ditetapkan KPU Kabupaten Mojokerto tersebut, sudah melalui perbaikan. Sebelumnya, saat perbaikan pertama atau tahap DPTHP 1, jumlah pemilih hanya 822.316.

Angka ini kemudian kembali dilakukan penelitian dan sinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Ddispenduk Capil) Kabupaten. Hasilnya, terjadi penambahan hingga total 833.031 pemilih. Angka inilah yang akan dipakai dalam Pemilu 2019 nanti. (ron/abi)

]]>
Mochamad Chariris Wed, 06 Feb 2019 16:00:59 +0700
<![CDATA[KPU Coret Partai Garuda dari Perhelatan Pemilu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/02/117272/kpu-coret-partai-garuda-dari-perhelatan-pemilu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/02/117272/kpu-coret-partai-garuda-dari-perhelatan-pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dalam perhelatan Pemilu, April nanti.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dalam perhelatan Pemilu, April nanti. Meski begitu, nomor dan logo partai ini akan tetap terpampang di surat suara.

Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu karena Partai Garuda tak memasukkan Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) yang diwajibkan bagi seluruh parpol peserta pemilu. ’’Sehingga, ketika tidak melaporkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), kami tidak mencatatkan sebagai temuan dan mengajukan pelaporan ke Bawaslu Jatim,’’ tegas Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor.

Ulil beralasan, Bawaslu Kota Mojokerto yang bersikap diam bukan berarti lalai dan mengabaikan kenakalan partai besutan mantan Menteri Penerangan era Soeharto, Harmoko tersebut. Akan tetapi, karena parpol tersebut sudah tak memenuhi syarat formil mengikuti pemilu. 

Selain itu, kepengurusan parpol ini di Kota Mojokerto, juga mengalami kevakuman cukup lama. Sejumlah pengurus inti dari partai ini sudah menyatakan mundur dari struktur. ’’Syarat ini sangat penting. Sehingga, kalau tetap dilaporkan, tidak akan memenuhi syarat,’’ ungkap Ulil.

Lalu bagaimana jika muncul suara dalam Pileg nanti? Mantan aktivis mahasiswa ini, menjelaskan, munculnya suara nyasar dalam pileg nanti sangat berpotensi. Namun, panitia pemungutan akan mengambil sikap tegas berupa penganuliran. ’’Akan dianggap tidak sah,’’ paparnya.

Selain di Kota, Partai Garuda juga bermasalah di Kabupaten Mojokerto. dalam putusan sidang ajudikasi di Bawaslu Jatim, partai ini diberikan toleransi selama tujuh hari untuk mengirim LDAK ke KPU. Namun, hingga batas akhir pengiriman, parpol tersebut mengabaikannya.

Perlu diketahui, Partai Garuda merupakan satu-satunya parpol peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye ke KPU. Padahal, syarat ini mutlak harus dilakukan parpol di setiap jenjang kepengurusan. (ron/abi)

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 02 Feb 2019 15:00:59 +0700
<![CDATA[Tak Laporkan Dana Kampanye, Garuda Terancam Disanksi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/01/117085/tak-laporkan-dana-kampanye-garuda-terancam-disanksi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/02/01/117085/tak-laporkan-dana-kampanye-garuda-terancam-disanksi

Sikap Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Kabupaten Mojokerto yang tak melaporkan dana kampanye, bakal menuai sanksi. Dianggap tak patuhi tahapan.]]>

MOJOKERTO – Sikap Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) di Kabupaten Mojokerto yang tak melaporkan dana kampanye, bakal menuai sanksi.

Parpol ini dianggap tak patuh terhadap tahapan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Ahmad Basori, mengatakan, pihaknya sudah melaporkan Partai Garuda ke Bawaslu Jatim, Kamis sore (31/1).

Menyusul, toleransi selama tujuh hari, tak kunjung dilakukan. ’’Baru saja kami laporkan. Bahwa, Garuda tetap tidak melaporkan,’’ ujarnya. Basori menerangkan, kemarin sore merupakan batas akhir yang diberikan Bawaslu Provinsi saat sidang ajudikasi pekan lalu.

Isinya, Partai Garuda harus menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) ke KPU. ’’Diberi toleransi selama 7x24 jam,’’ tambahnya. Karena tetap mengabaikan putusan tersebut, ungkap Basori, bawaslu langsung melaporkan ke Bawaslu Provinsi.

’’Sekarang, kita menunggu sanksi yang akan dijatuhkan. Apakah menganulir parpol ini dalam pemilu nanti, atau bagaimana,’’ jelas dia. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijelaskan, peserta pemilu yang tak mengirim laporan awal dana kampanye (LADK), KPU bisa memberikan sanksi berupa diskualifikasi.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, membenarkan nihilnya LPSDK Partai Garuda. Ia mengaku, sudah berupaya mendatangi pengurus partai yang didirikan mantan Menteri Penerangan, Harmoko ini. ’’Kita sudah mendatangi ketua, sekretaris dan bendahara. Dan meminta untuk melaporkan,’’ ujarnya.

Hasil dalam pertemuan itu cukup mengejutkan. Pengurus DPC partai ini telah mengajukan mundur massal di pertengahan tahun 2018 silam. ’’Dengan alasan ini, mereka tidak mau melaporkan,’’ tambahnya.

Partai Garuda, disebut Arif, memang tak mengusung kandidat dalam pencalegan yang digelar April nanti. Akan tetapi,  dalam aturan, laporan dana kampanye harus dilaporkan seluruh partai politik peserta pemilu.

Untuk sanksi yang akan dijatuhkan ke parpol ini, KPU memastikan akan menjalankannya. Termasuk, mendiskualifikasi perolehan suara dalam Pemilu nanti. ’’Apa pun sanksi yang diberikan nanti, akan kita jalankan,’’ pungkas dia.

Perlu diketahui, Partai Garuda merupakan satu-satunya parpol peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye ke KPU. Padahal, syarat ini mutlak harus dilakukan parpol di setiap jenjang kepengurusan.

 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 01 Feb 2019 14:00:59 +0700
<![CDATA[PT Pos Tahan Distribusi Tabloid di Tingkat Kecamatan]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/26/115953/pt-pos-tahan-distribusi-tabloid-di-tingkat-kecamatan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/26/115953/pt-pos-tahan-distribusi-tabloid-di-tingkat-kecamatan

Kantor Pos Cabang Mojokerto mengaku kesulitan mendeteksi jumlah masjid dan pesantren yang menjadi sasaran penyebaran tabloid Indonesia Barokah.]]>

MOJOKERTO - Kantor Pos Cabang Mojokerto mengaku kesulitan mendeteksi jumlah masjid dan pesantren yang menjadi sasaran penyebaran tabloid Indonesia Barokah.

Alasannya, pengiriman dilakukan dengan menggunakan perangko dengan tarif subsidi. Manajer Operasional Kantor Pos Cabang Mojokerto, Novia Nur Laila, mengatakan, dengan menggunakan perangko, maka data pendistribusian tak terlihat.

Berbeda dengan pengiriman yang lain. Semisal pengiriman kilat. ’’Karena perlakuannya surat perangko seperti itu,’’ ungkapnya. Meski tak mengetahui secara pasti jumlah pengiriman, namun Novia mengaku, pengiriman perangko dengan sasaran masjid di Kabupaten Mojokerto sejak dua hari terakhir, cukup banyak.

Tak lumrah seperti pengiriman di hari biasa. Jumat pagi (25/1), kata Novia, kantor cabang mendistribusikan ke masing-masing kecamatan. Namun, rencana distribusi itu tertahan di kantor pos kecamatan setelah mendapat instruksi untuk segera menahannya.

’’Ada telegram dari pusat untuk meng-keep dulu. Tidak boleh dikirim ke penerima,’’ jelasnya. Kantor Pos Cabang Mojokerto menerima tumpukan pengiriman itu kemarin dini hari. Lalu dilakukan sortir dan dikirim ke masing-masing kantor kecamatan. Pengiriman dilakukan sebanyak dua kali.

Novia mengaku, masih menunggu instruksi lanjutan atas keberadaan tabloid tersebut. Apakah harus dikembalikan ke kantor pusat atau disimpan begitu saja. ’’Yang jelas, kita hanya dapat perintah untuk menahan dulu. Tidak boleh didistribusikan,’’ pungkas dia.

Seperti diberitakan, tabloid Indonesia Barokah berisi 13 rubrik berita yang menyudutkan paslon pilpres Prabowo-Sandiaga. Dari sekian banyak tulisan yang disajikan, Laporan Utama halaman 5 yang cukup menyita perhatian. Berita berjudul Prabowo Marah, Media Dibelah itu lebih menyuguhkan subjekifitas penulis.

Semisal yang tertulis di paragraf pertamanya’’Prabowo Subianto kembali berulah dengan marah-marah dan melontarkan pernyataan kontroversial’’. Isi laporan itu adalah soal tuduhan bahwa Prabowo terlibat dan memiliki kepentingan besar di balik Reuni 212.

Hal ini ditunjukkan ketika ia marah-marah ke media yang dianggap mengecilkan jumlah massa yang mengikuti acara. Berita ini juga dilengkapi dengan foto Prabowo berukuran besar dengan pose kedua tangan terangkat.

Di halaman 2 tabloid ini, juga tercantum susunan redaksi lengkap dengan alamat di Jalan Haji Kerenkemi, Rawa Bacang, Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi. Moch Shaka Dzulkarnaen sebagai Pemimpin Umum dan Ichwanuddin sebagai Pemimpin Redaksi. 

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 26 Jan 2019 10:00:59 +0700
<![CDATA[Masjid dan Pesantren Jadi Target Penyebaran Tabloid]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/26/115952/masjid-dan-pesantren-jadi-target-penyebaran-tabloid http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/26/115952/masjid-dan-pesantren-jadi-target-penyebaran-tabloid

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendata sudah sembilan kecamatan di Kabupaten Mojokerto menerima tabloid Indonesia Barokah. Terjadi di kota dan kabupaten.]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendata sudah sembilan kecamatan di Kabupaten Mojokerto menerima tabloid Indonesia Barokah. Meski sebagian tertahan di kantor pos, namun sebagian yang lain sudah terdistribusikan ke masjid dan pesantren.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Dody Faisal, mengatakan, sembilan kecamatan yang menjadi sasaran pengiriman tabloid itu adalah Kecamatan Gedeg, Jetis, Ngoro, Pungging, Mojosari, Gondang, Dlanggu, Kutorejo, dan Trowulan.

Dari sembilan kecamatan yang dituju, ungkap Dody, sebagian besar masih tertahan di kantor pos. Sementara, sisanya sudah sampai tujuan. Seperti pondok pesantren di kawasan Pungging. ’’Ponpes Nurul Islam Jabon Tegal, Pungging. Di lokasi ini kami menemukan dua eksemplar tabloid,’’ ujarnya kepada radarmojokerto.id Jumat (25/1).

Setiap masjid dan pesantren yang menjadi sasaran penyebaran tabloid itu, dikatakannya, selalu terdapat satu amplop cokelat dengan isi dua hingga tiga eksemplar.

Menurutnya, meski sejauh ini bawaslu tak memiliki kewenangan melakukan penyitaan, namun pengawasan atas peredaran surat kabar dengan konten condong ke salah satu paslon Pilres tersebut, dilakukan sangat serius. ’’Perintah yang kami terima, masih sebatas itu. Melakukan pendataan dan pengawasan,’’ imbuh dia.

Ia memprediksi, penyebaran tabloid itu akan menyasar setiap kecamatan. Makanya, kemarin, ia pun mendatangi Kantor Pos Cabang Mojokerto untuk berkoordinasi atas pengiriman tabloid tersebut. ’’Semua proses pengiriman melalui kantor pos. Untuk itu, perlu koordinasi lebih lanjut untuk mengantisipasi terjadinya pengiriman lanjutan,’’ papar Dody.

Komisioner Bawaslu yang lain, Ahmad Basori, menambahkan, pendistribusian tabloid itu sudah dua hari terakhir. pengiriman dilakukan secara masif oleh kurir kantor pos. ’’Jadi, tidak hanya hari ini. Tetapi, sudah dua hari lalu sudah ada yang menerima,’’ jelasnya.

Pun demikian dengan Bawaslu Kota Mojokerto. Kemarin, Ketua Bawaslu Ulil Absor juga langsung terjun ke kantor Pos Cabang Mojokerto di Jalan Ahmad Yani. Ia menerangkan, meski tak memiliki kewenangan melakukan penyitaan, namun ia dan jajarannya tetap mewaspadai penyebaran tabloid tersebut.

Apakah ada black campaign melalui konten dalam tabloid tersebut? ulil menjelaskan, pihaknya masih menunggu instruksi dari Bawaslu Jatim. ’’Untuk sementara, kita hanya melakukan pendataan saja,’’ pungkasnya.

Di Kota Mojokerto, terdata sembilan pesantren yang menjadi sasaran penyebaran tabloid dengan yang berisi 13 rubrik berita menyudutkan paslon pilpres Prabowo-Sandiaga tersebut. Sembilan pesantren itu adalah Sabilul Muttaqin Jalan Wahid Hasyim; Al azhar Jalan Azhar, Kedundung; Tarbiyatul Aulad Jalan Pendidikan Pulo Wetan; Al Khodijah Surodinawan; Nurul Huda Jalan KH Usman; Miftahul Hikmah Kemasan Blooto; Al Hasyimiyah Jalan Cakarayam; Assholihiyah Penarip; dan Manbaul Quran Bancang, Wates. (ron/abi)

]]>
Mochamad Chariris Sat, 26 Jan 2019 08:00:59 +0700
<![CDATA[Masih Membandel, Pemasang APK Sesuai Selera Dipreteli]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/24/115529/masih-membandel-pemasang-apk-sesuai-selera-dipreteli http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/24/115529/masih-membandel-pemasang-apk-sesuai-selera-dipreteli

Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dicopot Bawaslu sejak masa kampanye berlangsung, rupanya tak kunjung membuat para caleg berbenah.]]>

MOJOKERTO – Ratusan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dicopot Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sejak masa kampanye berlangsung, rupanya tak kunjung membuat para caleg berbenah.

Mereka tetap mengabaikan aturan dengan memasangnya sesuai selera. Rabu (23/1) Bawaslu bersama Satpol PP Kota Mojokerto kembali menurunkan puluhan APK. Mulai dari poster, spanduk, hingga baliho. Pelepasan itu karena lokasi pemasangan yang terlarang.

Salah satu APK yang dilepas adalah baliho berukuran jumbo milik PKS. Terpasang di simpang tiga Jalan KH Nawawi, baliho ini dinilai melanggar SK KPU Nomor 92/HK.03.1-Kpt/3576/Kota/IX/2018 tentang Lokasi Pemasangan APK Pemilihan Umum 2019 di Kota Mojokerto.

’’Ada yang menempel ke tiang listrik. Seharusnya berdiri sendiri dengan tiang dan tegak,’’ jelas Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor. Selain itu, bawaslu juga menemukan pemasangan APK di tembok posyandu. Pemasangan ini dinilai Ulil telah menyalahi Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Dalam aturan ini dijelaskan, pemasangan APK tidak diperbolehkan di fasilitas umum. Seperti tempat ibadah, rumah sakit, dan gedung milik pemerintah, hingga gedung-gedung lembaga pendidikan. Pelepasan APK akan terus diintensifkan bawaslu. Ulil menilai, pelepasan yang terus-menerus diharapkan mampu mengurangi kesalahan para caleg dalam memasang alat peraga.

’’Silakan saja memasang APK. Di mana pun boleh. Asalkan tidak di lokasi-lokasi yang dilarang oleh aturan,’’ ungkapnya. Ulil menyebut, pelepasan akan dilakukan tiap dua pekan. Dalam operasi yang digelar kemarin, terdapat puluhan APK dari sejumlah parpol. Pelepasan karena dipasang di tiang listrik, nyantol di pepohonan, hingga di fasilitas umum. 

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 24 Jan 2019 16:00:59 +0700
<![CDATA[Dana Kampanye Parpol Ngeblong, Bawaslu: Ini Tidak Benar]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/08/112299/dana-kampanye-parpol-ngeblong-bawaslu-ini-tidak-benar http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/08/112299/dana-kampanye-parpol-ngeblong-bawaslu-ini-tidak-benar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menilai, nihilnya laporan sumbangan dana kampanye sejumlah parpol, sangat tidak logis.]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menilai, nihilnya laporan sumbangan dana kampanye sejumlah parpol, sangat tidak logis. Karena, secara kasat mata, aliran dana untuk kampanye itu, sudah nampak di permukaan.

Hal itu ditegaskan Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolihah, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin. Ia mencontohkan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) PKB yang nihil. ’’Di LPSDK-4, rincian masing-masing caleg, justru terdapat sumbangan dengan total Rp 144,043 juta,’’ ungkapnya.

Idealnya, anggaran riil yang telah dikeluarkan dicatat seutuhnya dan dilaporkan ke KPU. ’’Faktual cost sudah jelas ada. Tapi, tidak dilaporkan. Ini tidak benar,’’ tambah Afidah.

Data LPSDK juga seharusnya seimbang. Penggunaan dana kampanye berbentuk apa pun oleh caleg, harus dilaporkan secara detail. Semisal, biaya pengeluaran pembuatan baliho, spanduk, hingga jasa pemasangannya.

Ditegaskan Afidah, pelaporan nol anggaran yang dilakukan sejumlah parpol dalam LPSDK, dipastikan harus diperbaiki. ’’Ada proses audit dari KAP (Kantor Akuntan Publik). Mereka yang sekarang bekerja dan memberikan catatan,’’ tambah dia.

Diakuinya, pelaporan yang fiktif oleh parpol memang memiliki konsekuensi hukum. Akan tetapi, bawaslu akan melangkah tegas jika pelaporan itu dilakukan secara sengaja. ’’Kami melihat, ada ketidakpahaman parpol. Padahal sudah disosialisasikan secara maksimal,’’ paparnya.

Yang cukup menarik, tak sedikit parpol yang mengirimkan data LPSDK tak sesuai dengan formulir yang dimasukkan. ’’Kalau seperti ini, saya pastikan ada penilaian KAP. Antarformulir saja tidak sinkron itu mustahil,’’ tambah dia.

Selain penerimaan dana sumbangan kampanye yang harus dilaporkan, ungkap Afidah, parpol juga harus menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK).

Di laporan ini, parpol pun harus melakukan perhitungan mulai dari pemasukan hingga pengeluarkan anggaran secara rinci. ’’Kalau tidak diperbaiki, tentu akan ada kesalahan dalam laporan lanjutan. Makanya, perbaikan harus dilakukan oleh parpol yang salah dalam pelaporan,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 partai politik beserta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 telah menyerahkan LPSDK ke KPU, 2 Januari lalu. Dari jumlah itu, PKS masuk sebagai parpol dengan penerimaan sumbangan paling besar.

Sementara, empat parpol tercatat dana kampanye nol. Keempatnya adalah PKB, Gerindra, Golkar dan PKPI. Sedangkan, di kota Mojokerto, parpol dengan anggaran nol yakni PKB, Gerindra, Golkar, dan PKPI. 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 08 Jan 2019 16:00:59 +0700
<![CDATA[Sumbangan Dana Kampanye Nomor Urut 02 Nihil]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/05/111833/sumbangan-dana-kampanye-nomor-urut-02-nihil http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/05/111833/sumbangan-dana-kampanye-nomor-urut-02-nihil

Sumbangan dana kampanye tim paslon nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga Uno, tercatat nol di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Paslon 1 Jokowi-Ma’ruf Rp 3,5 juta.]]>

MOJOKERTO – Sumbangan dana kampanye tim paslon nomor urut 2, Prabowo-Sandiaga Uno, tercatat nol di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Berbeda dengan paslon 1 Jokowi-Ma’ruf dengan total Rp 3,5 juta.

Besaran ini setelah tim pemenangan kampanye Pilpres, menyerahkan laporan penerimaan dana kampanye (LPSDK) dibatas akhir penyerahan ke KPU pada 2 Januari lalu. ’’Untuk paslon nomor urut 2, laporannya nihil,’’ ujar Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif.

Sementara, ia menjelaskan, Jokowi-Ma’ruf Amin, melaporkan pemasukan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 2 juta. ’’Kami sudah mencatat dan melaporkan ke KPU pusat,’’ jelasnya.

Pasca melaporkan dana sumbangan kampanye, ungkap Arif, nantinya tim kampanye juga wajib melaporkan seluruh penggunaan dana kampanye. ’’Kalau sudah selesai, nanti ada pelaporan. Dan kita umumkan lagi,’’ tukas dia.

Sumbangan dana kampanye untuk paslon nomor 2 di Kota Mojokerto juga tercatat nihil. Sementara, Jokowi-Ma’ruf senilai Rp 1,5 juta. Di dua wilayah ini, sumbangan dana kampanye untuk Jokowi-Ma’ruf total mencapai Rp 3,5 juta.

Sementara itu, di Kota Mojokerto, KPU mencatat lima parpol dengan sumbangan dana kampanye nol. Kelima parpol itu adalah Berkarya, Gerindra, Partai Bulan Bintang, Golkar, dan Hanura. Sedangkan, Partai Garuda tidak menyampaikan dana kampanye hingga di penutupan penerimaan laporan.

Dari 15 parpol yang melaporkan dana kampanye di Kota Mojokerto, PKS tercatat sebagai parpol dengan sumbangan terbesar. Total dananya mencapai Rp 47.718.700. Sementara, posisi kedua terbesar diraih PDI Perjuangan dengan total dana Rp 35.826.992. Di posisi ketiga, PAN dengan dana Rp 28.398.000 dan menyusul Demokrat dengan dana kampanye senilai Rp 27.797.250.

Terpisah, tim kampanye Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hidayat, saat dikonfirmasi atas nihilnya dana di dua daerah ini membenarkannya. Ia menyebut, hingga penutupan pelaporan, tak ada sumbangan dana kampanye yang masuk. ’’Memang tidak ada sumbangan. Kalau ada, tentu akan kami laporkan,’’ katanya singkat. 

 

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 05 Jan 2019 16:30:59 +0700
<![CDATA[Enggan Lepas Jabatan Anggota Dewan, Erma Ajukan Kasasi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/05/111827/enggan-lepas-jabatan-anggota-dewan-erma-ajukan-kasasi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/05/111827/enggan-lepas-jabatan-anggota-dewan-erma-ajukan-kasasi

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Erma Mua’arofah, bakal melawan putusan majelis hakim PN Mojokerto atas penolakan gugatannya terhadap PKB.]]>

MOJOKERTO – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Erma Mua’arofah, bakal melawan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto atas penolakan gugatannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jumat (4/1) Erma memastikan dirinya tak bergeming dan pengajuan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Erma Mu’arofah, Dani Setiawan SH, mengatakan, pasca mendengar putusan hakim PN Mojokerto, ia langsung melakukan pertemuan dengan Erma.

Pertemuan khusus tersebut untuk membicarakan langkah hukum yang akan ditempuh. ’’Kami sudah ada pertemuan dan akan menempuh jalur hukum lanjutan,’’ ungkapnya, kemarin. Diterangkan dia, langkah hukum berbentuk pengajuan kasasi itu karena sejumlah alasan. Di antaranya, putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap kliennya.

Dani menyebut, proses pemecatan Erma Mu’arofah oleh DPP PKB karena mengaca pada surat peringatan pertama hingga ketiga yang dikeluarkan DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Sementara, proses tersebut dinilai tidak prosedural.

Rencana kasasi itu akan disampaikan dalam waktu dekat ke PN Mojokerto. Sementara, memori kasasi masih dirancang oleh tim penasihat hukumnya. Untuk memastikan kasasi ini, Dani mengaku, memiliki waktu yang cukup panjang.

Yakni, 14 hari pasca pembacaan putusan di PN Mojokerto, Kamis (3/1) lalu. ’’Proses kasasi sendiri akan dimulai 30 hari sejak tercatat di Mahkamah Agung. Itu aturannya,’’ tambahnya. Sementara, terkait batasan akhir hingga keluarnya kasasi, Dani melihat, semua itu tergantung hakim MA.

Langkah kasasi yang diajukan Erma ini, kian mempersempit peluang proses Pergantian Antarwaktu (PAW) di tubuh PKB. Karena, dalam aturan, proses PAW tak boleh dilakukan saat masa bakti anggota dewan, kurang dari 6 bulan. Saat ini, Erma masih aktif di berbagai kegiatan dewan.

Terpisah, turunnya putusan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh. Ia  mengatakan, majelis hakim PN Mojokerto sudah tepat dalam mengeluarkan putusan. Karena, persoalan tersebut mestinya diselesaikan melalui internal partai. Yaitu, melalui mahkamah partai. Bukan melalui pengadilan negeri.

’’Dalam persidangan, penggugat juga tidak dapat membuktikan fakta perbuatan melawan hukum atas proses pemecatan kader partai. Sebaliknya, justru dapat kita buktikan atas fakta-fakta yang mendasari atas pemecatan yang bersaangkutan dan hal tersebut tidak dapat dibantah,’’ jelasnya.

Ayni menambahkan, penolakan gugatan itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan UU Parpol yang menyebutkan jika persoalan itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, Putusan pengadilan negeri adalah tingkat pertama dan terakhir. ’’Harusnya ada kebijakan dan gubernur untuk segera melakukan PAW,’’ desaknya. 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 05 Jan 2019 13:00:59 +0700
<![CDATA[PKS Terima Sumbangan Kampanye Paling Besar]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/04/111667/pks-terima-sumbangan-kampanye-paling-besar http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/04/111667/pks-terima-sumbangan-kampanye-paling-besar

5 partai politik (parpol) beserta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 telah menyerahkan LPSDK ke KPU.]]>

MOJOKERTO – 15 partai politik (parpol) beserta tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 2 telah menyerahkan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) ke Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

Dari jumlah itu, PKS masuk sebagai parpol dengan penerimaan sumbangan paling besar. Sementara, empat parpol tercatat nihil. PKS mencatat, besaran dana sumbangan kampanye itu bersumber dari internal parpol sebesar Rp 113.900.000.

Sedangkan, sisanya merupakan sumbangan dari sejumlah caleg dengan kisaran sumbangan Rp 250 ribu hingga Rp 5 juta. Dengan total dana sumbangan sebesar Rp 127.936.000

Tertinggi kedua Partai Perindo dengan sumbangan dana kampanye sebesar Rp 78.345.000.  Partai baru ini mengandalkan dana kampanyenya melalui para calegnya yang bertarung di lima Daerah Pemilihan (Dapil).

Partai dengan dana kampanye terbesar ketiga adalah Partai Demokrat. Parpol besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini mencatatkan dana sumbangan kampanye ke Kabupaten Mojokerto senilai Rp 30.435.000.

’’Semua parpol sudah melaporkan ke KPU dan sudah kita umumkan ke publik,’’ ujar Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arief. Dijelaskan Arif, pelaporan dana sumbangan kampanye menjadi salah satu kewajiban parpol dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kampanye.

Sebelum menyerahkan LPSDK, partai politik peserta pemilu sudah lebih dulu menyerahkan laporan awal dana kampanye (LADK), 22 September 2018 silam.

’’Setelah LPSDK, akan ada laporan lagi yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dilaporkan pada tiga hari setelah penetapan peserta pemilu dan ditutup delapan hari setelah pemungutan suara,’’ jelasnya.

Arif menambahkan, jika partai politik tidak melaporkan LPPDK, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berat. Yakni, bisa berupa penganuliran jika calonnya menang dalam pemilu nanti.

Lalu bagaimana dengan parpol Garuda yang tak melaporkan dana kampanye? Arif menjelaskan, Partai Garuda tak berpartisipasi dalam pemilu nanti. Sehingga, tak dibutuhkan pertanggungjawaban dan pelaporan. 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 04 Jan 2019 16:30:59 +0700
<![CDATA[Gugatan Ditolak, Erma Terancam Dipecat dari PKB]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/04/111660/gugatan-ditolak-erma-terancam-dipecat-dari-pkb http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/04/111660/gugatan-ditolak-erma-terancam-dipecat-dari-pkb

Gugatan Erma Mu’arofah terhadap keputusan partainya, digagalkan hakim PN Mojokerto Kamis (3/1). Ketua Komisi IV Bidang Kesra ini juga terancam dipecat PKB.]]>

MOJOKERTO – Gugatan Erma Mu’arofah terhadap keputusan partainya, digagalkan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Kamis  (3/1).

Kini, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan (Kesra) DPRD Kabupaten Mojokerto ini pun terancam segera dilengserkan. Selain menolak gugatan Erma, Ketua Majelis Hakim Agus Waluyo Tjahjono, juga menghukum penggugat dengan membayar biaya sidang sebesar Rp 750 ribu.

Putusan hakim ini dilandasi atas data dan fakta selama persidangan berlangsung. Hakim menilai, kasus tersebut merupakan perselisihan di internal partai politik. Dan bukan termasuk perbuatan hukum.

Sementara itu, Erma Mu’arofah melalui kuasa hukumnya, Dani Setiawan SH, menilai, putusan hakim ini dianggap jauh dari rasa keadilan. Karena, gugatan yang dilayangkan ke PN Mojokerto bukan perselisihan partai politik.

Melainkan, sudah merupakan perbuatan melawan hukum. ’’Ada AD/ART Partai yang dilanggar. Makanya, kami menilai, ada perbuatan melawan hukum di kasus ini,’’ tegas Dani. Ditegaskan Dani, gugatan yang diajukan ke PN Mojokerto itu, difokuskan ke proses pemecatan yang dianggap tak prosedural.

Semisal, proses keluarnya surat peringatan pertama, hingga ketiga yang berujung pemecatan. Dani menambahkan, dengan surat peringatan partai yang tak prosedural, maka berimbas terhadap keluarnya surat pemecatan pada 7 September silam.

’’Karena, prosedur pemecatan terhadap keanggotaan, telah dilakukan tanpa mekanisme yang jelas,’’ ungkapnya. Ia mencontohkan, pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) Erma Mu’arofah dilampirkan sejumlah bukti pendukung. Di antaranya, surat peringatan satu, peringatan dua, hingga berakhir ke SK pemecatan.

’’Nah, prosedur inilah yang kita persoalkan,’’ katanya. Atas putusan hakim PN itu, Erma Mu’arofah masih pikir-pikir untuk mengajukan langkah hukum ke tingkat kasasi. ’’Kami ada waktu sampai 14 hari. Tentunya, tim penasihat hukum akan melakukan koordinasi lebih dulu untuk menentukan langkah,’’ pungkas Dani.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemecatan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Erma Mu’arofah oleh PKB dan dilanjutkan dengan PAW, berakhir di meja hijau. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 04 Jan 2019 10:00:59 +0700
<![CDATA[7 Ribu Warga Kota Terancam Golput di Pemilu 2019]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/03/111440/7-ribu-warga-kota-terancam-golput-di-pemilu-2019 http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/03/111440/7-ribu-warga-kota-terancam-golput-di-pemilu-2019

Ribuan warga Kota Mojokerto berpotensi tak bisa menyalurkan aspirasinya saat Pemilu, April nanti. hingga saat ini, mereka tak masuk DPTHP2.]]>

MOJOKERTO – Ribuan warga Kota Mojokerto berpotensi tak bisa menyalurkan aspirasinya saat Pemilu, April nanti.

Pasalnya, hingga saat ini, mereka tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan II (DPTHP2) dan juga belum melakukan perekaman KTP Elektronik (KTP-el).

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, mengatakan, terdapat 7.252 warga di Kota Mojokerto yang belum mengantongi dan bahkan melakukan perekaman KTP Elektronik.

Padahal, KTP-el atau e-KTP menjadi salah satu syarat penting untuk memasukkan seseorang ke DPT. ’’Ini yang menjadi kendala untuk bisa masuk di DPTHP2,’’ ungkapnya, kemarin.

Ditegaskan Ulil, dari 7 ribuan orang itu, hanya 119 warga yang sudah melakukan perekaman KTP Elektronik. Dan mereka langsung masuk dalam DPTHP2 yang diplenokan KPU, 8 Desember lalu.

Lalu, bagaimana nasib warga yang belum  mengantongi KTP Elektronik itu? Ulil menerangkan, mereka diimbau segera melakukan perekaman ke dispenduk. Sehingga, bisa mendapatkan surat keterangan (suket).

Akan tetapi, suket tersebut tak akan mengubah nama seseorang masuk dalam DPTHP2. Mereka hanya masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). ’’Masuk ke DPK. Tidak bisa kalau dipaksakan ke DPTHP2,” jelas Ulil.

Dengan menjadi pemilih khusus, maka warga tersebut hanya diperbolehkan melakukan pencoblosan mulai pukul 12.00 hingga 13.00 saja. Ulil menyebut, dengan waktu yang berbeda, maka psikologis seseorang pasti sudah berubah.

’’Saya melihatnya, mereka sudah malas ikut berpartisipasi,’’ pungkasnya. Perlu diketahui, KPU Kota Mojokerto telah melakukan rekapitulasi DPTHP2 awal Desember lalu dengan jumlah pemilih mencapai 98.174.

Dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 47.854 orang dan perempuan 50.320. Jumlah ini tersebar di tiga kecamatan dengan 18 kelurahan. Mereka akan menyalurkan aspirasinya di 430 TPS. 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 03 Jan 2019 10:00:59 +0700
<![CDATA[Sandiaga Uno Sambangi Napi Kasus Pidana Pemilu, Apa Yang Dibicarakan?]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/02/111377/sandiaga-uno-sambangi-napi-kasus-pidana-pemilu-apa-yang-dibicarakan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/02/111377/sandiaga-uno-sambangi-napi-kasus-pidana-pemilu-apa-yang-dibicarakan

Terpidana kasus pidana pemilu, Kades Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono, mendapat kunjungan istimewa saat menjalani tahanan.]]>

MOJOKERTO - Terpidana kasus pidana pemilu, Kades Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono, mendapat kunjungan istimewa.

Rabu (2/1) ia dijenguk Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Mojokerto serta sejumlah tim kampanye kandidat nomor urut 02 ini.

Sandi tiba dengan pengawalan sangat ketat dari tim kampanye dan kepolisian. Ia langsung menuju ruang Kalapas dan baru dipertemukan dengan Suhartono alias Nono di area pembesukan. Tak ada penyambutan dan ruang istimewa dari pihak lapas.

Pertemuan dengan Nono berlangsung terbuka. Bahkan, selama pertemuan hampir 30 menit tersebut, tiga komisioner Bawaslu Kota Mojokerto bisa langsung melakukan pemantauan.

Di pertemuan itu, Sandiaga banyak berbincang dengan kades yang divonis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto selama dua bulan penjara tentang kronologi asal hingga proses peradilan yang telah dilaluinya.

”Sandiaga tetap meminta konsisten. Dan jangan sampai melanggar aturan,” terang tim kampanye Prabowo-Sandi wilayah Mojokerto, Hidayat.

Dalam pertemuan itu, kata Hidayat, Sandiaga mengungkapkan telah terjadinya ketidakadilan yang menimpa Kades Nono ini. ”Karena masih banyak kasus yang jauh lebih besar, justru diabaikan. Malah, kasus ringan kayak gini yang dicari-cari,” tambah dia.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 02 Jan 2019 20:00:59 +0700
<![CDATA[Rangkul Anak Yatim, Cak Imin Ajak Ngaji dan Doakan Bangsa]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/01/111191/rangkul-anak-yatim-cak-imin-ajak-ngaji-dan-doakan-bangsa http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2019/01/01/111191/rangkul-anak-yatim-cak-imin-ajak-ngaji-dan-doakan-bangsa

Perayaan Tahun Baru 2019 dirayakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menggelar doa bersama untuk bangsa dan berbagi bersama ratusan anak yatim piatu.]]>

MOJOKERTO – Tahun Baru 2019 dirayakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan menggelar doa bersama untuk bangsa dan berbagi dengan ratusan anak yatim piatu di Kabupaten Mojokerto.

Ketua Umum DPP PKB H Muhaimin Iskandar, Ketua DPW PKB Jawa Timur (Jatim) H Halim Iskandar, dan Ketua DPC PKB Hj Ayni Zuroh nampak hadir dalam acara yang dipusatkan di GOR Gajah Mada Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Selasa pagi (1/1) tersebut.

Mengenakan kemeja putih, doa bersama dipimpin langsung Muhaimin Iskandar yang diikuti 200 an anak yatim piatu bersama pengurus dan kader PKB se-Kabupaten Mojokerto.

”Mari bersama-sama mendoakan bangsa Indonesia ini agar selalu menjadi Negara yang baldatun tayyibatun warabbun ghafur,” ujar Cak Imin sapaan Muhaimin Iskandar diamini anak yatim piatu.

Cak Imin menuturkan, perayaan tahun baru tidak harus dirayarakan dengan cara-cara berlebihan. Namun, baiknya dirayakan dengan smart dan bermartabat. Salah satunya duduk bareng dan berbagi dengan anak yatim piatu, serta mendoakan kemaslahatan umat dan bangsa Indonesia.

Ketua DPW PKB Jatim Halim Iskandar menambahkan, sudah saatnya bersama-sama mendoakan bangsa Indonesia agar lebih baik dan maju. Terlebih, doa tersebut dikemas dengan melibatkan ratusan anak yatim piatu. Bukan sebaliknya, merayakan tahun baru dengan berfoya-foya dan jauh dari asas manfaat.

”Anak-anak adalah aset bangsa. Maka sudah kita peduli dan berbagi kebahagiaan dengan mereka. Tidak sebaliknya, merayakan tahun baru dengan hal-hal negatif,” tandas Cak Halim begitu Halim Iskandar disapa.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Amirudin, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak atas terselenggaranya kegiatan Perayaan Tahun Baru Cak Imin Bersama Yatim-Piatu.

Dia berharap, ke depan, akan semakin banyak kegiatan serupa yang digalang. Baik dikemas dalam bentu bhakti sosial, pengajian umum, silaturahim, maupun berkumpul bareng anak-anak yatim piatu.

”Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan kepeduliaan antarsesama. Terlebih, mendoakan bangsa ini aman, tentram, damai dan saling hormat-menghormati antarsesama,” papar pria kelahiran Mojosari ini.

Acara yang dibuka dengan penampilan tarian khas Mojokerto, Mayangrontek, ini kemudian dipungkasi mengaji ala anak yatim piatu dan berbagai atraksi hiburan. Di antaranya, penampilan sulap, badut, dan beragam kesenian. 

 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 01 Jan 2019 21:41:45 +0700
<![CDATA[APK Pilpres Menempel di Angkot Dipreteli Bawaslu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/27/110406/apk-pilpres-menempel-di-angkot-dipreteli-bawaslu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/27/110406/apk-pilpres-menempel-di-angkot-dipreteli-bawaslu

Tingkat kesadaran calon anggota legislatif (caleg) dalam memasang alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Mojokerto, masih sangat rendah.]]>

MOJOKERTO – Tingkat kesadaran calon anggota legislatif (caleg) dalam memasang alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Mojokerto, masih sangat rendah. Deretan pelanggaran pun dilakukan para wakil rakyat itu.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat, sudah melepas hingga 170 APK yang tak sesuai aturan. Bentuknya, mulai baliho, spanduk, hingga stiker yang menempel di angkutan umum.

’’Sejak awal masa kampanye, kita rutin melakukan pelepasan. Dan sekarang, sudah terkumpul sampai ratusan itu,’’ ungkap Komisioner Bawaslu Kabupaten Afidatusholikha. Sejumlah angkot yang dipasang stiker itu dilakukan sejumlah caleg DPRD Jatim dan DPR RI.

Angkutan ini banyak ditemukan di jurusan Mojokerto-Mojosari. Pelepasan stiker di angkot ini karena dianggap sudah tak sesuai aturan. Afidah menegaskan, larangan ini sudah diatur secara detail dan disosialisasikan ke masing-masing parpol.

Dia menambahkan, pelepasan atribut tersebut dipastikan belum tuntas. Karena, masih terdapat 51 lokasi alat peraga kampanye yang tak prosedural. ’’Baru saja ada laporan dari panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan. Sudah banyak lagi yang bermunculan,’’ tambahnya.

Tak prosedurnya pemasangan APK itu, ditegaskan Afidah, karena dipaku di pohon, di tempel di tiang listrik, berada di dekat lembaga pendidikan, pemerintahan, tempat ibadah dan kesehatan.

Untuk APK jenis baliho, juga banyak yang ditemukan melintang di tengah jalan. ’’Padahal, lokasi itu sudah jelas-jelas dilarang. Ini yang harus ditegaskan bahwa caleg tidak bisa memasang APK seenaknya,’’ ungkap Afidah.

Langkah pembersihan APK nakal itu akan terus diintensifkan tiap Rabu, setiap dua pekan sekali. Proses pembersihan akan melibatkan satpol PP dan aparat kepolisian. 

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 27 Dec 2018 17:00:59 +0700
<![CDATA[Gambar Tiga Caleg PKS Jadi Sasaran Vandalisme]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/26/110216/gambar-tiga-caleg-pks-jadi-sasaran-vandalisme http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/26/110216/gambar-tiga-caleg-pks-jadi-sasaran-vandalisme

Belum tuntas menyelesaikan kasus dugaan pencurian baliho milik caleg Perindo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto kembali kecolongan.]]>

MOJOKERTO – Belum tuntas menyelesaikan kasus dugaan pencurian baliho milik caleg Perindo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto kembali kecolongan.

Kali ini, alat peraga milik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dirusak. Baliho berukuran jumbo yang dipasang di Jalan Mayjen Sungkono, Kota Mojokerto tersebut, dicoret dengan menggunakan cat warna hijau yang sangat parah.

Dari tiga orang yang berada di baliho tersebut, nyaris tak bisa dikenali. Pelaku menyemprotkan cat itu tepat di bagian garis mata. Sejumlah tulisan dengan kata-kata kotor juga dibubuhkan di baliho tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor, mengatakan, bawaslu sudah terjun dan melakukan penelusuran atas laporan PKS Kota Mojokerto tersebut. Dan kini, alat peraga kampanye (APK) tersebut sudah diamankan satpol PP.

’’Kita keluarkan rekomendasi untuk dilakukan pelepasan. Dan APK itu menjadi alat bukti dalam pelaporan PKS,’’ ungkapnya, Selasa (24/12). Ulil menerangkan, meski laporan DPD PKS Kota Mojokerto dinilai tak memenuhi syarat formil, namun bawaslu tetap melakukan penanganan sesuai prosedur.

Yakni, membentuk tim investigasi yang bersumber dari panwascam dan Petugas Pengawas Lapangan (PPL). ’’Sampai batas akhir pelaporan, ternyata PKS tidak bisa melengkapi laporan,’’ tambah dia.

Dengan menggandeng panwascam dan PPL, dikatakan dia, bawaslu akan menggali fakta atas ulah orang-orang yang tak bertanggung jawab tersebut.

Benarkah perusakan itu ditujukan khusus ke PKS? Ulil mengaku, pihaknya belum bisa mereka-reka atas dugaan motif perusakan tersebut. Karena, kasus yang hampir sama juga menimpa Perindo.

Beberapa waktu lalu, baliho milik Perindo yang dipasang di Jalan Raden Wijaya, juga lenyap begitu saja. ’’Tentunya, bawaslu masih menggali fakta atas dua peristiwa itu,’’ tambahnya.

Dalam waktu dekat, Ulil mengaku, akan mengumpulkan seluruh parpol di Kota Mojokerto. Langkah koordinasi tersebut untuk pengetatan dalam pemasangan APK. Setiap pemasangan APK, diharapkan dilaporkan ke bawaslu.

Laporan ini dinilai Ulil akan menjadi salah satu langkah pengawasan. ’’Kalau ada yang lapor dan titik-titiknya ditentukan, maka kita akan mengetahui. Dan mudah untuk ikut melakukan pengawasan,’’ pungkasnya.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 26 Dec 2018 14:00:59 +0700
<![CDATA[Buktikan Kualitas, Kotak Suara Diduduki dan Disemprot Air]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/20/109385/buktikan-kualitas-kotak-suara-diduduki-dan-disemprot-air http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/20/109385/buktikan-kualitas-kotak-suara-diduduki-dan-disemprot-air

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menguji ketahanan kotak suara Pemilu 2019 yang terbuat dari karton, di kantor KPU, Jalan RAAK Adinegoro.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menguji ketahanan kotak suara Pemilu 2019 yang terbuat dari karton, di kantor KPU, Jalan RAAK Adinegoro.

Pengujian dilakukan dengan cara ditindih beban hingga disemprot air. Langkah uji ketahanan ini sekaligus menjawab keraguan sejumlah kalangan atas rendahnya kualitas kotak suara dalam pemilu yang digelar April nanti.

’’Banyak isu yang muncul. Katanya, tidak kuat. Mudah sobek dan sebagainya. Makanya, kita buktikan sekarang,’’ terang Ketua KPU Ayuhannafiq. Kotak suara itu terbuat dari karton kedap air dengan panjang berukuran 60 sentimeter, lebar 40 sentimeter, dan ketebalan 1 sentimeter.

Kotak berwarna putih tersebut memiliki dua sisi penutup yang dikunci dengan menggunakan cable ties atau pengikat kabel berbahan plastik. Sedangkan, penutup atas kotak suara dikunci dengan kabel penghubung yang nantinya akan dikencangkan dengan gembok.

Proses pengujian dilakukan dengan meminta salah satu staf KPU untuk naik ke atas kotak suara. Dengan beban 60 kilogram, kotak suara berbahan karton ini masih bertahan. Bahkan, seorang staf yang menindih kotak suara dengan berat 70 kilogram, juga tak mengubah. Apalagi merusak kotak suara.

’’Asumsi kita, kotak suara nanti akan kita tumpuk hingga tujuh kotak. Dengan berat per kotak, rata-rata 12 kilogram. Ternyata, kotak paling bawah, masih sangat kuat,’’ jelas Yuhan.

Pun demikian untuk menjawab keraguan atas mudah rusaknya kotak suara akibat kelembaban. Kotak pun disiram dengan air yang disemprot dengan menggunakan selang. Air membasahi sekeliling kotak dan tak tembus ke dalamnya.

Lalu bagaimana dengan gembok di kotak karton tersebut? Yuhan menuturkan, gembok bukan satu-satunya alat pengaman dalam proses pemilu nanti. Karena, masih terdapat sejumlah lembaga yang melakukan pengawasan dan pengamanan.

’’Ada Bawaslu di sana. Ada aparat keamanan. Tentunya, gembok bukan pengaman satu-satunya,’’ pungkas dia.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto Afidatusolihah, menegaskan, Bawaslu sudah turun dan langsung melakukan uji ketahanan terhadap kotak suara tersebut. Hasilnya, dinyatakan aman.

Ditegaskan Afidah, kotak suara tersebut memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik. Tak hanya dari tindihan beban, tetapi juga kedap air. ’’Kami pastikan aman,’’ paparnya. Terkait dengan keraguan atas pengamanan gembok yang dipasang, Afidah menilai, keraguan tersebut sangat berlebihan.

’’Selama ini, Bawaslu tidak pernah menemukan kecurangan yang berkaitan dengan kotak suara. Justru yang terjadi pelanggaran dan kecurangan, berada di luar kotak suara,’’ paparnya. Ia pun mencontohkan sejumlah pelanggaran pemilu di sejumlah daerah hingga dilakukan pencoblosan ulang.

’’Pelanggaran tidak ada yang berhubungan dengan kotak suara. Karena, selain gembok, masih ada unsur lain yang mengamankan,’’ pungkas perempuan berjilbab ini. 

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 20 Dec 2018 13:00:59 +0700
<![CDATA[Bawaslu Ajak Ormas Lawan Berita Hoax]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/19/109248/bawaslu-ajak-ormas-lawan-berita-hoax http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/19/109248/bawaslu-ajak-ormas-lawan-berita-hoax

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menggandeng sejumlah ormas keagamaan. Diharapkan mampu berperan aktif dalam proses pengawasan Pemilu 2019.]]>

MOJOKERTO – Di Kota Mojokerto, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggandeng sejumlah ormas keagamaan. Digelar di Hotel Raden Wijaya, acara ini diharapkan mampu berperan aktif dalam proses pengawasan selama tahapan pemilu berlangsung.

Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Abshor kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin. ’’Kita MoU ini dilandasi beberapa faktor. Mulai dari ajakan agar menjadi bagian dari pengawas pemilu hingga ikut mencegah,’’ katanya.

Di depan ratusan anggota ormas yang hadir, Ulil menerangkan, ormas yang memiliki jaringan langsung ke masyarakat, mampu berperan aktif dalam rangka pencegahan pelanggaran. ’’Setiap ada indikasi pelanggaran, hendaknya segera dicegah. Jangan sampai terjadi pelanggaran,’’ tambah dia.

Dengan menggandeng ormas antaragama, kata Ulil, akan berdampak sangat luas terhadap penyebaran berita bohong yang kerap muncul di tengah perhelatan pemilu. Masyarakat akan waspada dan lebih selektif dalam menelaah kabar yang diterima. 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 19 Dec 2018 22:00:59 +0700
<![CDATA[Bawaslu Ajak ASN Tunjukkan Netralitas lewat Medsos]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/19/109240/bawaslu-ajak-asn-tunjukkan-netralitas-lewat-medsos http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/19/109240/bawaslu-ajak-asn-tunjukkan-netralitas-lewat-medsos

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengimbau ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) berlaku netral dalam Pemilu 2019 mendatang.]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mengimbau ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) berlaku netral dalam Pemilu 2019 mendatang. Selain netral, ASN juga harus nampak netral.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, dalam pertemuan dengan ratusan ASN di Sun Palace Hotel, Trowulan, kemarin siang. ’’ASN tidak hanya harus netral. Tapi juga harus nampak netral,’’ ujarnya.

Dia menjelaskan, ASN harus nampak netral dan menunjukkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Aris mencontohkan, untuk menampakkan netralitas bisa dilakukan melalui status di media sosialnya.

’’Kalau bisa, untuk menunjukkan kenetralan, bisa melalui medsos. Semisal, saya harus netral,’’ tambahnya. Mantan aktivis antikorupsi ini, menambahkan, ASN tak diperbolehkan mempertontonkan kecenderungannya dalam menentukan pilihan. Meski harus diakui, ASN memiliki hak pilih.

’’Jika perlu, hak politik ASN ini hanya ada di bilik suara. Selain itu, tidak boleh,’’ ungkap Aris. Jika ASN cukup bernyali dan mempertontonkan pilihannya, maka bawaslu tak akan segan menyempritnya.

Bahkan, jika sudah terbukti melanggar, maka sanksi berat berupa hukuman penjara bisa diterapkan. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur, ASN yang terlibat dalam politik praktis, bakal dijerat hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 15 juta.

Dalam UU dijelaskan tentang larangan-larangan yang tak boleh dilakukan ASN. Bukan hanya ASN, kepala desa juga tak boleh ikut serta dalam kampanye caleg dan capres. ’’Jika ditemukan ada ASN yang mengarahkan ke seorang calon, maka akan dikenakan pidana. Penjara satu tahun, denda Rp 15 juta,’’ tegasnya.

Menurutnya, aturan itu dibuat agar para ASN bisa fokus untuk bekerja. Mereka tak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik. ’’Silakan saja jika punya pilihan, tapi jangan sampai terlibat ke politik praktis. Misal mengarahkan warga memilih seseorang calon. Mengimbau pilih satu calon saja tidak boleh,’’ katanya.

Aris menerangkan, bawaslu akan melakukan pengawasan sangat ketat terhadap semua ASN. Pihaknya juga menunggu laporan dari warga jika menemukan ada ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye.

’’Ketika ada ASN yang terlibat jadi tim sukses, lakukan kampanye, menggiring ke calon tertentu, mengimbau, apalagi melaksanakan pertemuan, akan dijerat pidana,’’ ujarnya. Ia pun mengimbau, agar masyarakat turut serta dalam melakukan pengawasan. ’’Jangan takut melapor jika ada pelanggaran yang terjadi,’’ imbaunya.

Sanksi yang tegas dalam UU ini, rupanya memantik reaksi dari sejumlah PNS yang hadir. Mereka menilai, aturan tersebut tak memberikan rasa keadilan. ’’Kami hanya menjalankan aturan. Salahkan aturan kalau ada yang protes demikian. Karena, aturannya seperti itu,’’ pungkas Aris.

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 19 Dec 2018 17:00:59 +0700
<![CDATA[Dipasang di Area Terlarang, APK Caleg Dipreteli]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/14/108433/dipasang-di-area-terlarang-apk-caleg-dipreteli http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/14/108433/dipasang-di-area-terlarang-apk-caleg-dipreteli

Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) milik dua caleg incumbent asal Kota Mojokerto, dilepas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto, Kamis (13/12).]]>

MOJOKERTO – Sejumlah Alat Peraga Kampanye (APK) milik dua caleg incumbent asal Kota Mojokerto, dilepas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto, Kamis (13/12). Pembersihan ini dilakukan karena pemasangan dilakukan di area terlarang.

Di antaranya APK milik politisi PKB Junaedi Malik. Caleg nomor urut 1 di daerah pemilihan Magersari ini, memasang baliho tanpa disertai dengan tiang mandiri. Salah satunya memanfaatkan tiang listrik.

Dipasang di sekitaran kolam pancing, baliho ini pun dilepas bawaslu dengan mendapat bantuan dari petugas satpol PP. Pun demikian dengan caleg incumbent asal Gerindra Muhammad Harun.

Ia memasang belasan baliho di deretan pagar tepi sungai. ’’Selain titik yang salah dan sesuai aturan, model pemasangan juga melanggar,’’ ungkap Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor.

Dikatakan dia, pelepasan APK tak hanya memburu kalangan incumbent. Namun, para peserta pemilu yang memasang di area yang salah, maka bawaslu akan melakukan penertiban.

’’Penertiban adalah jalan terakhir. Sebelumnya, kita sudah memberikan warning agar segera memperbaiki proses pemasangan,’’ ungkapnya. Penertiban ini dipastikan bakal terus berjalan.

Ulil menerangkan, dengan penertiban yang diagendakan berlangsung rutin dua pekan sekali ini, akan menjadikan pemilu kali ini berlangsung lebih demokratis dan minim pelanggaran.

’’Kami sangat berharap, peserta pemilu dalam tahap kampanye, bersama-sama mencegah pelanggaran. Sehingga pemilu dapat berjalan damai dan demokratis,’’ pungkas dia.

 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 14 Dec 2018 10:00:59 +0700
<![CDATA[Jumlah Caleg di Kabupaten Mojokerto Berkurang]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/11/107985/jumlah-caleg-di-kabupaten-mojokerto-berkurang http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/11/107985/jumlah-caleg-di-kabupaten-mojokerto-berkurang

Jumlah calon legislatif (caleg) di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Mojokerto dipastikan berkurang. Ini setelah ada dua caleg dari PPP meninggal.]]>

MOJOKERTO – Jumlah calon legislatif (caleg) di pemilihan legislatif (Pileg) 2019 di Kabupaten Mojokerto dipastikan berkurang.

Semula, caleg yang ditetapkan melalui daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif oleh KPU Kabupaten Mojokerto mencapai 500 orang. Namun, kini berkurang dua caleg. Sehingga jumlahnya turun menjadi 498 orang.

Hal itu menyusul terdapat dua caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang meninggal. Yakni, Siti Aisyah dan Mashuda. Siti Aisyah meninggal 5 Oktober lalu pasca menjalani proses persalinan yang berat.

Kader Fatayat NU asal Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto ini semula tercatat sebagai caleg dengan nomor urut 4 di daerah pemilihan (dapil) 1 (Mojosari, Pungging dan Ngoro). Sedangkan Mashuda meninggal dunia akibat terserang penyakit yang lama dideritanya.

Politisi asal Desa Gemekan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto tersebut sebelumnya juga menyandang nomor urut 4 dari dapil 3 (Sooko, Puri dan Trowulan).

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto menegaskan, perihal caleg meninggal atau mengundurkan diri, sesuai ketentuan memang ada perlakuan khusus. ”Terkait caleg meninggal dan mengundurkan diri memang ada perlakuan berbeda,” kata Yuhan, Selasa (11/12).

Dia menjelaskan, untuk caleg yang meninggal, sedianya, KPU akan menerbitkan berita acara (BA) yang ditentukan dalam rapat pleno. ”Intinya, dalam pleno itu dibahas tentang status caleg yang meninggal,” paparnya.

Dia menyatakan, sesuai ketentuan, caleg meninggal, KPU akan mengeluarkan nama almarhum atau almarhumah dari daftar calon tetap (DCT). ”Sehingga, dalam surat suara saat pencoblosan 17 April 2019 nanti, nama caleg meninggal sudah tidak ada lagi. Baik foto, nama, maupun nomor urutnya,” tandasnya.

”Artinya, ada pengosongan nama caleg karena meninggal,” imbuh Yuhan. Sementara itu, untuk kasus caleg mengundurkan diri, Yuhan mengaku KPU tidak akan melakukan pencoretan. Gambar caleg tersebut tetap ada dalam DCT.

Termasuk di surat suara. ”Kasus caleg mengundurkan diri tidak kita coret. Namanya tetap tercantum,” paparnya. Perlakuan berbeda ini, terang Yuhan, menyusul dalam PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan, caleg yang telah ditetapkan dilarang mengundurkan diri.

”Caleg tidak diperbolehkan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon anggota legislatif,” pungkasnya.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 11 Dec 2018 21:00:59 +0700
<![CDATA[Caleg PPP yang Meninggal Bertambah Menjadi Dua Orang]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/10/107771/caleg-ppp-yang-meninggal-bertambah-menjadi-dua-orang http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/10/107771/caleg-ppp-yang-meninggal-bertambah-menjadi-dua-orang

KPU Kabupaten Mojokerto menyebutkan calon legislatif (caleg) DPRD setempat yang meninggal dunia diketahui mencapai dua orang. Siti Aisyah dan Mashuda dari PPP.]]>

MOJOKERTO – KPU Kabupaten Mojokerto menyebutkan calon legislatif (caleg) DPRD setempat yang meninggal dunia diketahui mencapai dua orang. Selain Siti Aisyah, caleg atas nama Drs. Mashuda, SE, MM juga mengalami hal yang sama.

”Dua-duanya adalah caleg dari PPP (Partai Persatuan Pembangunan),” jelas Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq. Siti Aisyah diketahui caleg dengan nomor urut 4 di daerah pemilihan (dapil) Mojokerto 1 (Mojosari, Pungging dan Ngoro).

Sedangkan Mashuda juga dengan nomor urut 4, namun dari dapil Mojokerto 3 (Sooko, Puri dan Trowulan). ”Keterangan dua caleg yang meninggal dunia ini sudah disampaikan parpol kepada kami (KPU),” imbuhnya.

Diketahui, penyebab Siti Aisyah meninggal dunia setelah dia mengalami proses persalinan atau kelahiran yang cukup berat Oktober lalu. Sedangkan, Mashuda meninggal dunia akibat terserang penyakit yang dideritanya sejak lama.

Yuhan menyatakan, kedua caleg asal PPP ini meninggal dunia semula ada dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Mojokerto pada Pileg 2019 mendatang akan dihilangkan atau dicoret dari pencalonan. 

Baik pada nama, nomor urut dan asal parpol tetap sama seperti yang ditetapkan oleh KPU sebelumnya. ”Sebelumnya memang telah resmi ditetapkan sebagai caleg. Namun, karena meninggal dunia caleg yang bersangkutan otomatis akan dihapus atau dihilangkan di surat suara,” tandasnya.

Sekadar diketahui jumlah keseluruhan caleg di Kabupaten Mojokerto sebanyak 500 orang. Sebelumnya, ratusan caleg ini didaftarkan oleh berbagai partai politik (parpol) dan resmi ditetapkan KPU melalui DCT. Mereka kemudian bertarung melalui 4 dapil.

Masing-masing dapil Mojokerto 1, 2, 3, 4 dan 5 tersebar di 18 kecamatan. Dengan demikian, caleg aktif yang masih berpeluang memperebutkan jatah 50 kursi di DPRD setempat tersisa 498 orang.

]]>
Mochamad Chariris Mon, 10 Dec 2018 16:44:16 +0700
<![CDATA[Caleg Kabupaten Mojokerto dari PPP Meninggal Dunia]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/10/107739/caleg-kabupaten-mojokerto-dari-ppp-meninggal-dunia http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/10/107739/caleg-kabupaten-mojokerto-dari-ppp-meninggal-dunia

Kontestasi peserta pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 mendatang berkurang. Menyusul adanya caleg dari PPP yang meninggal dunia.]]>

MOJOKERTO – Kontestasi peserta pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 mendatang berkurang. Menyusul adanya calon legislatif (caleg) yang diketahui telah meninggal dunia.

”Ya, dari laporan yang kami terima, memang ada caleg meninggal dunia,” ungkap Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Ayuhanafiq kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Senin (10/12). Caleg meninggal dunia ini diketahui bernama Siti Aisyah, S.Ag, S.Pd.

Dia tercatat sebagai caleg dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan nomor urut 4 daerah pemilihan (dapil) Mojokerto I (Mojosari, Pungging dan Ngoro). ”Informasinya meninggal dunia saat bersangkutan dalam proses melahirkan,” imbuh Yuhan.

Meski demikian, kata Yuhan, nama Siti Aisyah semula terdaftar sebagai caleg PPP setelah resmi ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT) caleg Kabupaten Mojokerto akan dicoret. Sehingga gambar, nama dan nomor urutnya akan dihapus. 

"Artinya, di surat suara nanti, nama, foto, dan nomor urutnya hilang alias dikosongkan,” tandasnya. Demikian juga pada papan pengumuman DCT Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto yang dipublikasikan KPU di tempat-tempat umum.

Meski demikian nama Siti Aisyah hingga saat ini masih nampak dalam bando berukuran besar berisi pengumuman DPT caleg di depan Kantor KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan RAAK Adi Negoro, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Terpantau belum ada perubahan apa pun dalam daftar itu. Baik perihal foto, nama, atau nomor urutnya, tetap seperti semula. Sehingga gambar perempuan asal Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto ini.

 

]]>
Mochamad Chariris Mon, 10 Dec 2018 12:18:45 +0700
<![CDATA[10 Desember Ning Ita-Cak Rizal Dilantik di Grahadi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/08/107415/10-desember-ning-ita-cak-rizal-dilantik-di-grahadi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/08/107415/10-desember-ning-ita-cak-rizal-dilantik-di-grahadi

Pekan depan Kota Mojokerto resmi mempunyai wali kota dan wakil wali kota (wawali) baru. Kota Onde-Onde dipimpin Ika Puspitasari didampingi Ahmad Rizal Zakaria.]]>

MOJOKERTO – Pekan depan Kota Mojokerto resmi mempunyai wali kota dan wakil wali kota (wawali) baru. Kota Onde-Onde dipimpin Ika Puspitasari (Ning Ita) didampingi Ahmad Rizal Zakaria (Cak Rizal).

Hal itu menyusul kepastian jadwal dari Gubernur Jatim Soekarwo yang melantik pasangan pemenang Pilwali 2018 itu pada Senin (10/12).

Setelah sempat mengalami maju-mundur, jadwal pelantikan akhirnya dipastikan. Tim panitia pelantikan lokal mendapatkan kepastian jadwal dari Pemprov Jatim.

Yakni, pada tanggal 10 Desember 2018 mendatang. Pelantikan wali kota-wawali terpilih digelar di gedung Grahadi Surabaya.

Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jatim Soekarwo yang membacakan keputusan Mendagri. Kemudian, pengucapan sumpah/janji jabatan yang dipandu pula oleh gubernur.

Pasangan kepala daerah anyar tersebut juga akan mendapatkan tanda jabatan sekaligus penyerahan keputusan Mendagri.

’’Nanti dilantik Gubernur Jatim Soekarwo pada Senin tanggal 10 Desember 2018,’’ ujar Any Wijaya, plt Kabag Pemerintahan Setdakot Mojokerto, selepas rapat persiapan pelantikan.

Ia mengatakan, pelantikan bakal digelar di Gedung Grahadi Surabaya. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2018 tidak disertai pelantikan kepala daerah lainnya.

Meski sebelumnya, sesuai jadwal pelantikan awal, kepala daerah Kota Mojokerto bakal dilantik bareng Kabupaten Jombang. Namun, Kabupaten Jombang telah dilantik terlebih dahulu.

Sempat pula bakal dibarengkan dengan pelantikan Bupati-Wabup Kabupaten Sampang. Hanya saja, diketahui Kabupaten Sampang terjadi pemungutan suara ulang. Bahkan telah memiliki ketetapan hukum, namun dianggap terlalu mepet.

’’Nanti (pelantikan) Kota Mojokerto saja. Sampang sudah dok kasasi tapi tanggal 5 Desember. Akan tetapi terlalu mepet. Sehingga batal dibarengkan Kota Mojokerto,’’ rinci Any seusai mengikuti rapat persiapan pelantikan.

Meski demikian, pihaknya menyebutkan, masih ada rangkaian peresmian suksesi Kota Mojokerto yang belum klir. Yakni, masa serah terima jabatan (sertijab) dan sidang paripurna istimewa penyampaian visi-misi pasangan wali kota-wawali periode 2018-2023 tersebut.

’’Untuk sertijab dan paripurna masih menunggu tanggalnya,’’ lanjut perempuan berjilbab ini. Belum ada kepastian jadwal sertijab-paripurna dari pemprov. Menyusul, agenda kerja Gubernur Jatim Soekarwo pada bulan Desember ini masih padat.

’’Jadi agenda Pak Gubernur masih penuh. Permohonan kita, maksimal tanggal 21 Desember. Tanggal 24 Desember tidak mungkin karena libur bersama,’’ sebutnya. Lantaran, agenda sertijab-paripurna maksimal digelar 14 hari setelah pelantikan. 

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 08 Dec 2018 11:30:59 +0700
<![CDATA[Rusak Estetika, Warga Turunkan Paksa APK Caleg]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/08/107413/rusak-estetika-warga-turunkan-paksa-apk-caleg http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/08/107413/rusak-estetika-warga-turunkan-paksa-apk-caleg

Dua alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) di Jalan Raya Desa/Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto diturunkan paksa warga Jumat (7/12).]]>

MOJOKERTO - Dua alat peraga kampanye (APK) calon legislatif (caleg) di Jalan Raya Desa/Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto diturunkan paksa warga kemarin (7/12). APK berbentuk baliho itu dinilai telah merusak estetika dan keasrian.

Pantaun Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin dua baliho caleg tersebut terlihat masih baru. Namun, beberapa warga harus menurunkan paksa setelag menilai APK tersebut mengganggu keindahan lingkungan.

Asep, 28 warga setempat mengatakan, baliho tersebut memang baru tiga hari lalu dipasang. Namun, karena beberapa warga merasa terganggu karena alasan estetika, mereka lalu memutuskan untuk menurunkan APK secara paksa.

”Warga nggak mau tahu, kalau tidak suka ya diturunkan saja, tapi nggak sampai dibakar. Dibiarkan di tempat,’’ katanya. Dia menambahkan, lokasi tersebut memang menjadi langganan ditempati baliho caleg.

Hanya saja, meski beberapa kali diturunkan, tetap saja masih banyak baliho yang dipasang kembali. ”Biasanya baliho itu dipasang waktu malam hari. Jadi warga tidak tahu,’’ tambahnya. Andika, 25 warga lainnya menyatakan, APK caleg tersebut memang merusak estetika.

”Mending kalau bisa dipajang gambar lain-lah, dari pada baliho itu,’’ jelasnya. Kini, kata Andika, kendati lokasi tersebut menjadi langganan pemasangan baliho liar, namun warga mengancam akan tetap paksa menurunkan. ”Kalau mau diturunkan kita nggak bilang-bilang. Pokoknya kita turunkan saja,’’ ujarnya. (ras)

 

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 08 Dec 2018 06:00:59 +0700
<![CDATA[Tak Gubris Peringatan Bawaslu, APK Nakal Dipreteli]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/05/106862/tak-gubris-peringatan-bawaslu-apk-nakal-dipreteli http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/05/106862/tak-gubris-peringatan-bawaslu-apk-nakal-dipreteli

Peringatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap sejumlah parpol yang melakukan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) diabaikan.]]>

MOJOKERTO – Peringatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap sejumlah parpol yang melakukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK), diabaikan.

Selasa (4/12) lembaga ini bersama satpol PP langsung menyapu bersih alat peraga yang melanggar tersebut. Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, mengatakan, puluhan APK yang melanggar tersebut, dinilai melanggar ketentuan.

’’Mereka tidak mentaati aturan yang dikeluarkan KPU,’’ ungkapnya. Ulil mencontohkan, pemasangan APK harusnya tetap mengacu terhadap aturan. Yakni, berada di lokasi yang sudah ditentukan KPU melalui SK KPU Kota Mojokerto Nomor 91, 92, dan 93 tahun 2018.

Pelepasan yang dilakukan bawaslu ini, merupakan bentuk keseriusannya memelototi pelanggaran selama proses dan tahapan kampanye berlangsung. Diharapkan, nantinya akan menjadikan pemilu berjalan lebih demokratis.

Sementara itu, dalam penertiban kemarin, satpol PP berhasil melepas puluhan alat peraga yang tersebar di dua kecamatan. Yakni, Kranggan dan Prajurit Kulon.

Di Kranggan, petugas melepas baliho berukuran besar milik caleg Hanura di kawasan Tropodo, Kelurahan Meri. Alat peraga ini dilepas lantaran berada di bantaran sungai.

’’Kami hanya menjalankan rekomendasi bawaslu. Dan, ketika ada rekomedasi, harus kami jalankan karena kami sebagai eksekutor,’’ tegas Kabid Trantib Satpol PP Kota Mojokerto Hatta Amrulloh, singkat.

Perlu diketahui, bawaslu memberikan teguran tertulis terhadap 8 parpol. Mereka dianggap bandel lantaran memasang alat peraga kampanye (APK) di sejumlah area terlarang.

Delapan parpol itu di antaranya, Partai Golkar. Partai beringin ini tercatat sebagai parpol yang paling banyak melanggar pemasangan APK. Total pelanggaran APK mencapai 35 titik.

Sementara, peringkat kedua dilakukan Gerindra dengan APK melanggar sebanyak 17 titik. Sisanya dilakukan Demokrat dengan 9 APK, PDI Perjuangan dengan 8 APK, PKP sebanyak 6 APK, Perindo 4 APK, Hanura 3 APK dan Nasdem 2 APK. 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 05 Dec 2018 15:00:59 +0700
<![CDATA[Pasang APK Ngawur, Delapan Parpol Disemprit Bawaslu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/04/106671/pasang-apk-ngawur-delapan-parpol-disemprit-bawaslu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/04/106671/pasang-apk-ngawur-delapan-parpol-disemprit-bawaslu

Bawaslu Kota Mojokerto memberikan teguran tertulis terhadap 8 parpol. Mereka dianggap bandel lantaran memasang alat peraga kampanye (APK).]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto memberikan teguran tertulis terhadap 8 parpol. Mereka dianggap bandel lantaran memasang alat peraga kampanye (APK) di sejumlah area terlarang.

Delapan parpol itu adalah Golkar. Partai beringin ini tercatat sebagai parpol yang paling banyak melanggar pemasangan APK. Total pelanggaran APK mencapai 35 titik. Sementara, peringkat kedua dilakukan Gerindra dengan APK melanggar sebanyak 17 titik.

Sisanya dilakukan Demokrat dengan 9 APK, PDI Perjuangan dengan 8 APK, PKP sebanyak 6 APK, Perindo 4 APK, Hanura 3 APK dan Nasdem 2 APK.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, mengatakan, bawaslu sudah mengeluarkan surat peringatan ke parpol-parpol yang melanggar tersebut, sejak Kamis (29/11) lalu. ’’Kami berikan waktu 1x24 jam untuk menurunkan atau melepas secara mandiri,’’ ungkapnya, kemarin.

Akan tetapi, hingga kemarin, tak banyak parpol yang menghiraukan warning tersebut. ’’Hanya sekitar 10 persen yang mentaati. Dan sisanya 90 persen tidak menghiraukan,’’ tegas dia.

Ulil menilai, kesalahan dalam pemasangan APK itu karena telah melanggar Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 dan SK KPU Kota Mojokerto tahun 2018. ’’Mereka jelas-jelas memasang APK di tempat-tempat terlarang,’’ ungkap Ulil.

Ia mencontohkan, pemasangan APK paling banyak dilanggar ditemukan bawaslu di tiang listrik, pepohonan, hingga melintas di tengah jalan. Pemasangan tersebut dipastikan telah melanggar aturan yang telah ditetapkan.

Ulil mengaku prihatin dengan sikap parpol yang abai terhadap peraturan tersebut. Bahkan, rekomendasi pun tak dihiraukan. ’’Kalau sudah ada peringatan dan rekomedasi pelepasan tak dihiraukan, maka kita bersama satpol PP yang akan melepasnya,’’ pungkas dia. 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 04 Dec 2018 18:00:59 +0700
<![CDATA[Jadwal Pelantikan Wali Kota-Wawali Terpilih Maju-Mundur]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/04/106667/jadwal-pelantikan-wali-kota-wawali-terpilih-maju-mundur http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/04/106667/jadwal-pelantikan-wali-kota-wawali-terpilih-maju-mundur

Agenda paripurna pemaparan visi misi wali kota bakal digelar setelah pelantikan. Hingga Senin (3/12) Sekretaris DPRD Kota Mojokerto masih menunggu kepastian.]]>

MOJOKERTO – Agenda paripurna pemaparan visi misi wali kota bakal digelar setelah pelantikan. Hingga Senin (3/12) Sekretaris DPRD Kota Mojokerto masih menunggu kepastian jadwal melalui petunjuk Pemprov Jatim.

Sedianya, agenda sidang paripurna pemaparan visi misi dijadwalkan pada Senin (10/12) mendatang. Menyusul, rencana pelantikan pada Sabtu (8/12). Belakangan dikabarkan jadwal pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, Ika Puspitasari dan Ahmad Rizal Zakaria berubah tanggal.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Efendi, mengatakan, agenda sidang paripurna penyampaian visi misi wali kota bakal digelar pasca pelantikan. Tempatnya berada di GOR Seni Majapahit Kota Mojokerto. ’’Untuk paripurna penyampaian visi misi menunggu pemprov,’’ ujarnya.

Perubahan jadwal paripurna itu menyusul kabar berubahnya tanggal pelantikan wali kota terpilih. Yang sedianya digelar pada Sabtu (8/12), disebut-sebut akan digelar pada hari kerja. ’’Insya Allah tanggal 11 pelantikan,’’ sebut Efendi. Pelantikan bakal dilaksanakan di gedung Grahadi Surabaya.

Efendi juga mengatakan, pasca pelantikan bakal digelar paripurna penyampaian visi misi wali kota. Sedianya, paripurna itu bersamaan dengan agenda serah terima jabatan (sertijab) yang dihadiri pula Gubernur Jatim, Soekarwo.

Hal tersebut merupakan tahapan wajib. ’’Waktunya maksimal 14 hari setelah dilantik harus sudah paripurna dan sertijab,’’ kata dia. Masa pelantikan wali kota hasil Pilkada Serentak 2018 digelar secara bergelombang.

Sedianya, Kota Mojokerto masuk gelombang kedua, pada 20 Desember. Namun, jadwal pelantikan tersebut berubah. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jadwal pelantikan Wali Kota dan Wawali Kota Mojokerto Terpilih, Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria, dimajukan 12 hari lebih cepat dari sebelumnya.

Menyusul, terbitnya Surat Edaran (SE) Mendagri terbaru terkait jadwal pelantikan Kepala Daerah Kota Mojokerto hasil pilkada serentak 2018. Yakni, pada 8 Desember 2018 di Grahadi Surabaya.

Bersamaan dengan masa berakhirnya periode Wali Kota-Wawali, Mas’ud Yunus dan Suyitno, pada 8 Desember. Pelantikan kepala daerah itu sedianya dilakukan Gubernur Jatim Soekarwo. Dengan membacakan naskah pelantikan yang diteken Mendagri RI Tjahjo Kumolo. 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 04 Dec 2018 11:30:59 +0700
<![CDATA[Bawaslu Kota Temukan Puluhan Pemilih Ganda]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/01/106226/bawaslu-kota-temukan-puluhan-pemilih-ganda http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/12/01/106226/bawaslu-kota-temukan-puluhan-pemilih-ganda

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menemukan puluhan data pemilih ganda dalam pemilu 2019 nanti. KPU setempat diminta melakukan verifikasi faktual.]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Mojokerto menemukan puluhan data pemilih ganda dalam pemilu 2019 nanti.

Lembaga ini pun merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan verifikasi faktual atas temuan tersebut.

Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor, mengatakan, data pemilih ganda tersebut ditemukan setelah melakukan penelitian Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2). ’’Kami melakukan penelitian. Dan menemukan data itu,’’ katanya, kemarin.

Ulil merinci, sejumlah data ganda itu terlihat dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda antarkecamatan, ganda dalam kelurahan, NIK dan nama ganda antar kecamatan hingga NIK dan nama ganda dalam kelurahan. Total data ganda ini mencapai 32 pemilih.

Ditegaskan Ulil, selain banyaknya data pemilih ganda, bawaslu juga menemukan data yang invalid. Data pemilih ini mencapai  45 orang. Buramnya data itu terlihat dari data pemilih dengan NIK berkode luar daerah.

Mulai dari Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Jombang, hingga Surabaya. Rinciannya, NIK luar Kota Mojokerto 15 pemilih, NIK luar Provinsi Jawa Timur 1 pemilih, NKK invalid tidak 16 digit sebanyak 7 pemilih, NKK luar kota Mojokerto 20 pemilih.

’’Total untuk data invalid ini mencapai 45 pemilih,’’ tambah dia. Kasus DPT lainnya yang ditemukan bawaslu adalah banyaknya beda TPS dalam satu KK. Total temuan ini mencapai 1.550 pemilih.

Perbedaan KK ini seharusnya tak terjadi. Karena berpotensi menurunkan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu nanti. Ulil menjelaskan, temuan ini telah disorong ke KPU untuk segera memperbaiki data tersebut.

Paling lambat bisa diverifikasi sebelum 6 Desember. ’’Jangan sampai hingga batas akhir nanti, belum selesai. Karena soal DPT yang sedikit ini saja, sampai sekarang belum klir,’’ pungkasnya.

Temuan bawaslu ini cukup njomplang dengan data yang dikeluarkan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kota Mojokerto. Lembaga ini menemukan kesalahan dalam pemetaaan TPS tersebut mencapai 1.299 KK.

Sedangkan, DPT invalid mencapai 3.151  pemilih. Pencermatan ini diketahui dari data Nomor Induk Kependudukan (NIK). ’’Kami menemukan data pemilih dari Dawarblandong dan sebagainya.

Ini yang butuh pencermatan ulang oleh KPU,’’ jelas Ketua KIPP Kota Mojokerto Haris Saktiyanto. Terpisah, Komisioner KPU Kota Mojokerto Tri Widya, menegaskan, pihaknya sedang menganalisa data bawaslu tersebut.

Ia khawatir, data yang disorong bawaslu memiliki kesamaan dengan temuan KPU. ’’Kami telah melakukan self assessment. Itu sudah dilakukan internal kami,’’ katanya.

Self assessment tersebut telah diungkapkan saat rapat koordinasi yang digelar di sebuah rumah makan, di kawasan Jayanegara, Kabupaten Mojokerto. ’’Kami juga sudah menemukan data-data itu. Sekarang ini, kita proses penyempurnaan,’’ pungkas dia. 

 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 01 Dec 2018 10:00:59 +0700
<![CDATA[Video Kades Hadang Cawapres Sandiaga Uno Beredar di YouTube]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/30/106032/video-kades-hadang-cawapres-sandiaga-uno-beredar-di-youtube http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/30/106032/video-kades-hadang-cawapres-sandiaga-uno-beredar-di-youtube

Kepala Desa Sampang Agung, Kutorejo, Suhartono, bakal kesulitan mengelak. Pasalnya, penuntut umum mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat.]]>

MOJOKERTO – Kepala Desa Sampang Agung, Kutorejo, Suhartono, bakal kesulitan mengelak. Pasalnya, penuntut umum mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat.

Salah satunya, video peristiwa penghadangan saat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, melakukan safari politik ke kawasan Pacet, 21 Oktober lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, video itu ditemukan bawaslu di channel Youtube Toyek Production berdurasi 15.03 menit.

Video itu diunggah 22 Oktober atau sehari pasca kehadiran Sandiaga Uno. Toyek Production merupakan orang yang sama yang telah mengunggah video Kades Nono saat mandi uang beberapa waktu silam.

Selain video yang diserahkan Satreskrim Polres Mojokerto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, alat bukti lainnya adalah sederet foto Kades Nono saat menyapa Sandiaga Uno. ’’Semua sudah lengkap,’’ terangnya.

Dalam video itu sangat jelas jika Nono telah melakukan penghadangan saat Sandiaga Uno melintas di kampungnya. Bersama puluhan warga, mereka yang berhasil menghentikan Sandiaga, lalu melakukan selfie di tepi jalan raya.

Hanya sekitar 10 menit, Sandiaga kembali melanjutkan perjalannya ke kawasan Pacet. Pelimpahan tahap dua yang dilakukan di kantor bawaslu kemarin, tanpa dihadiri tersangka.

Aris menjelaskan, ketidakhadiran Suhartono dengan alasan kuasa hukum yang tak bisa memberikan pendampingan. ’’Karena kuasa hukum tidak bisa hadir, maka yang bersangkutan juga tak hadir,’’ jelas Aris.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Ivan Yoko, menambahkan, pasca menerima pelimpahan berkas pemeriksaan, jaksa hanya memiliki waktu selama lima hari saja. ’’Maksimal Kamis depan sudah harus kami limpahkan ke pengadilan,’’ ungkap dia.

Tak hanya kejaksaan yang dibatasi waktu. Kata Yoko, pembatasan waktu juga terjadi di pengadilan. Majelis hakim yang menyidangkan kasus ini hanya diberikan waktu selama tujuh hari kerja saja.

’’Kalau pun divonis bersalah dan kita harus eksekusi, hanya diberikan waktu tiga hari saja,’’ paparnya. Sementara, ketidakhadiran tersangka dalam proses pelimpahan ini, dianggap dia tak menyalahi prosedur.

Karena, dalam pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Gakkumdu dijelaskan, penyerahan berkas perkara bisa dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, dipanggil bawaslu. Pemanggilan ini menyusul dugaan keterlibatannya saat kedatangan Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno, Minggu (21/10).

Kades Sampangagung ini turut mengajak masyarakat setempat untuk mendatangi Sandiaga Uno jelang keberangkatannya ke Wisata Banyupanas, Pacet. Dengan menggunakan baju putih, kades bersama warga ini terus meneriakkan yel-yel khas paslon nomor 2. 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 30 Nov 2018 17:00:59 +0700
<![CDATA[Caleg PKB Disabet Pisau Tetangga Sendiri]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/30/106024/caleg-pkb-disabet-pisau-tetangga-sendiri http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/30/106024/caleg-pkb-disabet-pisau-tetangga-sendiri

Warga Dusun/Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dihebohkan dengan pembacokan calon legislatif (caleg) nomor 2 dari PKB oleh tetangganya.]]>

MOJOKERTO – Warga Dusun/Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, dihebohkan dengan pembacokan calon legislatif (caleg) nomor 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pitung Hariyono, Kamis (29/11).

Kades nonaktif Sambiroto ini disabet pisau oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), Mas’ud, 30, warga setempat. Pria yang memiliki tato di sekujur tubuhnya tak lain juga tetangga korban.

Pitung mengalami luka-luka di tangan sebelah kiri. Meski dalam kondisi mengalami luka, usai kejadian, Pitung lantas bergegas pulang dan memilih untuk beristirahat. Sedangkan pelaku diamankan petugas kesehatan, polisi dan TNI.

’’Bapaknya (Pitung, Red) baru saja tidur karena habis jatuh. Tangannya mengalami luka,’’ ungkap istri korban. Belum diketahui motif di balik pembacokan ini.

Namun, warga menyebut, belakangan Mas’ud memang diketahui mengalami gangguan jiwa sejak 10 tahun terakhir. Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto di lokasi, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 09.00.

Mulanya, petugas dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota dan Kabupaten Mojokerto melakukan praktik penanganan ODGJ di Desa Sambiroto. Praktik ini sekaligus sebagai implementasi pelatihan yang diadakan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim, di Surabaya.

’’Awalnya, diajak bicara dan wawancara baik dengan pelaku. Kenalan juga baik,’’ kata Petugas Latihan Kesehatan Jiwa (PLKJ), Dinkes Kota Mojokerto Nur Aini.

Namun, di tengah perbincangan, tiba-tiba ada Kepala Dusun (Kadus) Sambiroto, Nanang, datang sekaligus menyapa Mas’ud. ’’Ayo keluar kamu. Mandi,’’ ujar Nur Aini menirukan perintah Nanang.

Spontan, nada tinggi itu membuat Mas’ud terkejut. ’’Matanya langsung melotot. Mangkel (marah, Red) karena tersinggung mungkin ya,’’ tambahnya.

Agar situasi tidak semakin rumit. Pertugas meminta Nanang meninggalkan tempat untuk sementara. Sambil mereda emosi Mas’ud. Petugas juga memintanya mandi dengan nada lebih halus. Mendengar nasihat petugas Mas’ud lantas keluar.

’’Awalnya, kami mengira dia keluar untuk mandi. Ternyata tiba-tiba dia mengamuk dan mengambil pisau di dapur,’’ terangnya. Kondisi itu membuat petugas ketakutan dan berhamburan keluar. Mereka lari mencari lokasi aman untuk menghindari amukan Mas’ud.

Aksi kejar-kejaran antara petugas dan Mas’ud sempat terjadi. Nahas, di saat yang sama, Pitung datang ke lokasi. Namun, dia tidak mengetahui jika Mas’ud yang juga tetangganya sendiri itu mengamuk.

Dengan santai Pitung berusaha mendekat dengan maksud menenangkan. ’’Tak tahunya, pelan-pelan dia malah ambil pisau dan disabetkan ke Pak Lurah (nonaktif),’’ tandasnya.

’’Pak Lurah mengelak, tapi siku tangan kirinya kena sabetan,’’ tambahnya. Dibantu petugas kepolisian dan TNI, Mas’ud yang lari membawa pisau tak lama berakhir diamankan.  

Menggunakan mobil ambulans, dia akhirnya dievakuasi petugas ke RSJ Lawang, Malang. ’’Pasien (Mas’ud) selama ini memang belum pernah kena obat,’’ tambah petugas PLKJ, Nancye. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 30 Nov 2018 11:30:59 +0700
<![CDATA[Belum Ada Lembaga Pemantau Pemilu Mendaftar]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/28/105699/belum-ada-lembaga-pemantau-pemilu-mendaftar http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/28/105699/belum-ada-lembaga-pemantau-pemilu-mendaftar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mendorong seluruh komponen masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pemilu April 2019 mendatang.]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto mendorong seluruh komponen masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan pemilu, April mendatang.

Selain karena rumitnya perhelatan pemilu nanti, harapan bawaslu ini muncul lantaran keterbatasan personel yang menyebar di 18 kecamatan.

Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at. Dia merinci, selama proses pemilu kali ini, rakyat harus memilih wakil rakyat dari tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD tingkat II, DPD hingga Pilpres.

’’Banyak sekali agenda. Sehingga, butuh peran seluruh elemen masyarakat,’’ ungkapnya. Banyaknya agenda dalam pemilu nanti, ungkap Aris, membutuhkan peran pengawasan dari seluruh komponen masyarakat atau lembaga pemantau pemilu.

Pengawasan tak hanya difokuskan ke hari pencoblosan. Melainkan sudah terjadi sejak proses tahapan berlangsung. Tidak hanya memantau. Ia menerangkan, temuan dugaan pelanggaran bisa dilaporkan ke bawaslu sebagai lembaga resmi negara yang dipercaya melakukan pengawasan terhadap proses berjalannya pesta demokrasi nanti.

’’Tentunya, disertai bukti-bukti. Baru, kita akan menindaklanjutinya,’’ tegas dia. Aris menjelaskan, dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, maka potensi pelanggaran yang terjadi di masyarakat, kian menipis.

’’Dampaknya, kualitas pemilu nanti akan semakin tinggi,’’ ungkap Aris. Sejauh ini, Kabupaten Mojokerto sudah melakukan deteksi dini atas potensi pelanggaran selama kampanye berlangsung.

Di antara yang paling rawan adalah proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK). Di hari pencobolosan nanti, sejumlah potensi kerawanan pelanggaran juga sudah diperhitungkan.

’’Untuk itu, dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, maka proses pelanggaran bisa diminimalisir,’’ pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto lainnya, Ahmad Basori, menjelaskan, untuk lembaga pemantau, terbuka seluas-luasnya untuk setiap elemen masyarakat.

Adapun kriteria yang perlu dipenuhi lembaga pemantau yang akan mendaftar, antara lain adanya kepengurusan, berbentuk badan hukum, dan sumber dananya mandiri.

Basori mengatakan, semakin banyak pemantau pemilu, semakin baik pula kualitas pemilu. Apalagi, dengan banyaknya ruang yang diberikan UU Pemilu kepada bawaslu untuk melaksanakan fungsi peradilan atau ajudikasi.

Saat ini, di Kabupaten Mojokerto, belum satu pun Lembaga Pemantau Pemilu 2019 yang sudah mendaftar.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 28 Nov 2018 17:00:59 +0700
<![CDATA[Bawaslu Peringatkan Caleg Taati Area Pemasangan APK]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/23/104915/bawaslu-peringatkan-caleg-taati-area-pemasangan-apk http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/11/23/104915/bawaslu-peringatkan-caleg-taati-area-pemasangan-apk

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh parpol peserta pemilu mentaati batasan-batasan pemasangan alat peraga kampanye (APK).]]>

MOJOKERTO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto me-warning seluruh parpol peserta pemilu untuk mentaati batasan-batasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Peringatan ini menyusul banyak ditemukan pemasangan alat peraga yang melanggar aturan. Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, selama masa kampanye berlangsung, pihaknya banyak menemukan pemasangan APK di luar prosedur.

’’Pemasangan di pohon yang paling banyak kami temukan,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Kamis (22/11).

Ditegaskan dia, selain pemasangan yang menempel di pohon, bawaslu juga menemukan pemasangan alat peraga kampanye sejumlah caleg yang menempel di tiang listrik, tiang LPJU, tiang telepon, hingga area pendidikan dan menempel di tembok masjid.

Aris menjelaskan, sejumlah lokasi terlarang dilakukan pemasangan APK sudah tertuang tegas dalam Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam pasal 34 dijelaskan, terdapat empat lokasi yang dilarang.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit, tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. ’’APK ini bisa berupa baliho, billboard, videotron, spanduk, hingga umbul-umbul,’’ tambah dia.

Pun demikian dengan penempelan stiker. Aris menambahkan, untuk pemasangan stiker juga diatur secara rinci dalam pasal 31. Batasan penempelan stiker juga cukup rinci.

Yakni, tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan,  gedung atau fasilitas milik pemerintah, lembaga pendidikan, jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik dan taman serta pepohonan.

Bagi para caleg yang melakukan pemasangan di area terlarang tersebut, tegas Aris, sanksinya cukup tegas. Mulai dari peringatan, hingga pelepasan alat peraga. ’’Sanksinya administrasi,’’ pungas Aris.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Mojokerto lain, Ahmad Basori, menambahkan, pemasangan APK juga harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota.

Basori mencontohkan, pemasangan APK di sekitaran makam umum. Meski diakui tak disebut secara spesifik, namun lokasi itu dianggap sudah menyalahi aturan.

’’Unsur etika dan estetika sudah jelas melanggar. Makanya, area makam tetap dilarang untuk pemasangan APK,’’ tambahnya.

Basori mengharap, partai peserta pemilu dan para caleg agar taat dalam melakukan pemasangan APK. Harapan ini diungkapkan dengan harapan mampu meminimalisir pelepasan. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 23 Nov 2018 10:00:59 +0700
<![CDATA[Bawaslu Susun IKP 2019, Deteksi Awal Kerawanan Pemilu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/08/31/94152/bawaslu-susun-ikp-2019-deteksi-awal-kerawanan-pemilu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/08/31/94152/bawaslu-susun-ikp-2019-deteksi-awal-kerawanan-pemilu

Menghadapi perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.]]>

MOJOKERTO - Menghadapi perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019.

Penyusunan ini memiliki nilai strategis bagi penyelengaraan pemilu di Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pileg dan Pilpres akan diselenggarakan di tanggal, hari dan waktu yang sama.

"Dan dari aspek pengawasan pemilu, hal tersebut berkontribusi pada diketahuinya potensi kerawanan dalam penyelengaraan pemilu, khususnya di Kabupaten Mojokerto" ujar Afidatusholikha, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Kab. Mojokerto.

Penyusun IKP 2019 melibatkan jajaran stakeholder untuk dijadikan sebagai sumber data. Afida menyebutkan, sumber data dalam penyusunan tersebut di antaranya dari media, kepolisian, KPU, penyelenggara secara umum, dan data internal. 

Afidah juga mengurai sejumlah potensi kerawanan yang dapat timbul dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Mojokerto.

”Kabupaten Mojokerto pernah punya sejarah kurang bagus dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2010 lalu. Namun, hasil investigasi dalam pengumpulan IKP kemarin sudah ada perkembangan cukup bagus. Bahwa, pelaksanaan Pilkada 2015 sudah lebih tertib, meski ada sedikit dinamika yang saya pikir masih dalam batas kewajaran”, terang Afidah.

Misalnya, peristiwa berkaitan kekerasan fisik atau nonfisik yang pernah terjadi pada Pilkada 2010, tidak lagi terulang di Pilkada 2015. Namun, disamping itu, praktik politik uang juga pernah diberitakan terjadi di Kabupaten Mojokerto.

Dari situ, dapat dijadikan dasar pola pengawasan supaya memberi porsi lebih dalam pengawasan praktik politik uang. 

”Prinsipnya, IKP ini untuk deteksi awal ya, supaya menghadapai Pemilu 2019 yang sudah akan masuk tahapan kampanye sekitar tiga minggu lagi. Kita sudah punya dasar mana tahapan-tahapan yang kita anggap rawan dan perlu treatmen lebih”, pungkas alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya ini.

Mantan komisioner KPU Kabupaten Mojokerto ini menambahkan, hasil pemetaan IKP 2019 di Kabupaten Mojokerto ini sudah dikirim ke Bawaslu pusat secara online. Dan, Bawaslu pusat akan mempublikasikan hasil pemetaan tersebut ke publik. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 31 Aug 2018 18:34:30 +0700
<![CDATA[Hari Ini, KPU Tetapkan Pasangan Pilwali Terpilih, Ning Ita-Cak Rizal]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/24/89937/hari-ini-kpu-tetapkan-pasangan-pilwali-terpilih-ning-ita-cak-rizal http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/24/89937/hari-ini-kpu-tetapkan-pasangan-pilwali-terpilih-ning-ita-cak-rizal

Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto bakal menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) terpilih Pilwali 2018.]]>

MOJOKERTO – Hari ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto bakal menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon (paslon) terpilih Pilwali 2018.

Rapat itu bakal digelar di Ayola Hotel dengan undangan para paslon, parpol, pemda, hingga panwaslu. Tahapan penetapan paslon terpilih tersebut diputuskan digelar hari ini. Sedianya, KPU bakal menetapkan paslon terpilih dari hasil rekapitulasi perolehan suara terbanyak.

’’Dari hasil rekapitulasi perolehan suara terbanyak kita tetapkan sebagai paslon terpilih,’’ ujar Imam Buchori, komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Teknis. Ia mengatakan, penetapan itu bakal digelar melalui rapat pleno terbuka.

Sejumlah elemen diundang mulai kalangan parpol, paslon, pemda, hingga panwaslu Kota Mojokerto. Di samping itu, publik juga diperkenankan untuk mengikuti rapat tersebut lantaran bersifat terbuka. ’’Kita gelar di Ayola Hotel pukul 10.00,’’ sebut Imam.

Sebelumnya, KPU mendapat pemberitahuan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ada tidaknya perselisihan hasil pemilu (PHP). Surat yang ditembusi dari KPU RI itu menerangkan petunjuk penetapan calon Bupati-Wakil Bupati/Wali Kota-Wakil Wali Kota terpilih.

Berdasarkan petunjuk KPU RI, tanggal 23 Juli menjadi hari di mana kepaniteraan MK meregistrasi seluruh permohonan PHP ke dalam buku register perkara konstitusi (BRPK). Kemudian, atas dasar surat MK itu nantinya disampaikan kepada KPU RI bahwa permohonan PHP yang diajukan dengan rincian daerah.

Oleh KPU RI baru diteruskan kepada 31 KPU provinsi dan 154 KPU daerah. Dengan dasar surat MK tersebut Satker (KPU) yang tidak ada permohonan PHP ke MK, bisa menetapkan paslon terpilih. Kondisi itu disesuaikan dengan SE Mendagri terkait pengusulan, pengesahan, dan pelantikan kepala daerah terpilih.

Di mana, salah satu syarat mutlak digelarnya yakni surat keterangan tidak ada permohonan PHP di MK. ’’Ini didasarkan petunjuk KPU RI,’’ sebut dia. Sedianya, penetapan calon terpilih harus dilengkapi lampiran dari MK yaitu ada atau tidak ada gugatan dan MK akan memberi surat keterangan.

Tahapan menunggu surat dari MK itu terkait dengan rencana Mendagri yang ingin melantik secara serentak para kepala daerah terpilih. Pelantikan bisa dilakukan pada calon kepala daerah terpilih ketika tidak menyisakan perselisihan hasil pemilu di MK.

Sekadar diketahui pada pilwali 27 Juni lalu, pasangan Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota dengan perolehan suara terbanyak. Ika Puspitasari (Ning Ita) adalah adik dari Bupati Mojokerto nonaktif Mustofa Kamal Pasa.

Pasangan nomor urut 4 diusung Partai Golkar, Gerindra dan Nasdem ini mengungguli tiga paslon pesaing lainnya. Yakni, pasangan nomor urut 1 Akmal Boedianto-Rambu Garudo (Akrab), nomor urut 2 Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani (Asri) dan nomor urut 3 Warsito-Moeljadi (Wali). 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 24 Jul 2018 10:00:59 +0700
<![CDATA[Seluruh Bacaleg Kabupaten Mojokerto Belum Penuhi Syarat]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/23/89933/seluruh-bacaleg-kabupaten-mojokerto-belum-penuhi-syarat http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/23/89933/seluruh-bacaleg-kabupaten-mojokerto-belum-penuhi-syarat

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menyerahkan hasil penelitian berkas seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) di Mojonian Bistro.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto menyerahkan hasil penelitian berkas seluruh bakal calon legislatif (bacaleg) di Mojonian Bistro, Jalan Jayanegara, Sabtu malam.

Hasilnya, dari 547 bacaleg yang telah mendaftar, tak satu pun yang sudah memenuhi syarat kelengkapan.

Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto Achmad Arif, mengatakan, pasca ditutup proses pendaftaran 17 Juli lalu, KPU langsung melakukan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon.

’’Dan, banyak sekali yang tak memenuhi seluruh persyaratan,’’ ujarnya. Kelengkapan itu di antaranya dokumen hasil pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas narkoba, identitas yang berbeda antara ijazah dan KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang tak sesuai dengan standardisasi pencalonan, hingga usia yang belum mencukupi umur.

’’Seluruh hasil penelitian, masih ada tahapan. Yakni, KPU menyampaikan hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu,’’ papar Arif.

Meski tak memenuhi persyaratan secara keseluruhan, namun KPU masih memberikan toleransi kepada parpol dan bacaleg selama 10 hari ke depan, atau 31 Juli. ’’Jika tidak, maka bacaleg tidak akan kita masukkan dalam DCS (Daftar Calon Sementara),’’ tambah dia.

Toleransi selama 10 hari itu, ungkap Arif, sudah menjadi tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu. ’’Semuanya sudah diatur. Kalau memang tidak bisa memenuhi hingga 31 Juli, maka tidak akan masuk DCS,’’ pungkas dia.

Sebelumnya dikabarkan, dalam Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dipasang sejumlah syarat mutlak.

Di antaranya daftar riwayat hidup, usia bacaleg minimal berumur 21 tahun atau lebih sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), surat hasil pemeriksaan kesehatan yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang telah disepakati oleh KPU sebelumnya. Yakni, di RSUD Prof dr. Soekandar Mojosari dan RSUD R.A. Basoeni.

Yang cukup unik, banyak bacaleg yang melampirkan SKCK tak sesuai dengan standardisasi pencalonan. Dalam kesepakatan bersama, SKCK harus dikeluarkan polres. ’’Ini hasil koordinasi dan kepolisian dan seluruh parpol. Karena yang memiliki catatan lengkap, polres. Bukan polsek,’’ tutur Arif. 

]]>
Mochamad Chariris Mon, 23 Jul 2018 21:43:50 +0700
<![CDATA[Gagal di Pilwali, Putri Abdul Gani Nyaleg lewat Demokrat]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/18/88686/gagal-di-pilwali-putri-abdul-gani-nyaleg-lewat-demokrat http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/18/88686/gagal-di-pilwali-putri-abdul-gani-nyaleg-lewat-demokrat

Pasca gagal bertarung di Pilwali Kota Mojokerto, 27 Juni lalu, Ade Ria Suryani tak berhenti mencari peruntungan di dunia politik. Dia mendaftar sebagai caleg.]]>

MOJOKERTO- Pasca gagal bertarung di Pilwali Kota Mojokerto, 27 Juni lalu,  Ade Ria Suryani tak berhenti mencari peruntungan di dunia politik. Kemarin, dia mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) tahun 2019.

Diusung Partai Demokrat, putri sulung mantan Wali Kota Abdul Gani Soehartono ini mendaftar bersamaan dengan fungsionaris partai berlambang merci ini ke kantor KPU Kabupaten Mojokerto di Jalan RAAK Adinegoro, Desa/Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto Ayub Busono membenarkan adanya pencalonan Ade Ria dalam pencalegan kali ini. Menurutnya, Ade Ria memiliki potensi karena sudah cukup berpengalaman dalam pilwali. Ria tak sendirian. Kata Ayub, Demokrat mengusung 26 caleg perempuan dari total 50 bacaleg yang didaftarkan. ’’Dari keseluruhan bacaleg, keterwakilan perempuan mencapai 52 persen,’’ jelasnya.

Kualitas 50 orang itu, kata Ayub, juga tak diragukan. Mereka adalah kader partai yang sudah mumpuni dan berlabel sebagai petarung di dunia politik.  Sehingga dengan kualitas yang baik, jumlah anggota dewan yang saat ini sebanyak 6 kursi, ditargetkan naik menjadi  10 kursi. ’’Tiap dapil (daerah pemilihan), dua kursilah. Target ini sangat rasional,’’ sebutnya.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq membenarkan adanya bacaleg bernama Ade Ria Suryani. Dia diusung Demokrat dan berada di Dapil III dengan wilayah Kecamatan Trowulan, Sooko dan Puri. ’’Yang bersangkutan berada di nomor 4,’’ ungkapnya. Bertarung di dapil ini, Ade Ria akan bersaing dengan sejumlah incumben. Di antaranya, Aang Rusli Ubaidillah. Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ini berada di nomor urut 2. Sementara, Joko Amperanto yang berada di urutan pertama, dan Mamik Purwanti berada diurutan ke tiga.

Perlu diketahui, Ade Ria sebelumnya telah mengalami kekalahan dalam pilwali yang digelar 27 Juni lalu. Dia menjadi calon wakil walikota mendampingi Andy Soebjakto. Paslon bernomor urut 2 ini diusung PKB, Demokrat, dan PPP. 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 18 Jul 2018 19:30:59 +0700
<![CDATA[Semua Caleg Wajib Laporkan Harta Kekayaan kepada KPK]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/12/87373/semua-caleg-wajib-laporkan-harta-kekayaan-kepada-kpk http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/12/87373/semua-caleg-wajib-laporkan-harta-kekayaan-kepada-kpk

Seluruh calon legislatif (caleg) wajib menyerahkan LKHPN. Jika tidak, KPU Kota Mojokerto tidak akan memasukkan nama caleg tersebut dalam pelantikan.]]>

MOJOKERTO – Seluruh calon legislatif (caleg) wajib menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). Jika tidak, KPU tidak akan memasukkan nama caleg tersebut dalam pelantikan.

Imam Buchori, komisioner KPU Kota Mojokerto, mengatakan, pelaporan LKHPN bagi caleg bersifat wajib. Ketentuan itu diatur dalam PKPU yang berlaku bagi seluruh caleg. Baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. ’’Hal itu bersifat wajib,’’ ujarnya.

Dijelaskan Imam, aturan tersebut terbilang baru. Karena, pada penyelenggaran Pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu, aturan tersebut tidak dipakai. Atau digunakan sebagai syarat bagi caleg terpilih untuk mengikuti pelantikan.

’’Setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),’’ jelas dia. Dituturkannya pula, laporan itu wajib dilakukan seluruh caleg terpilih.

Mereka wajib melaporkan seluruh kekayaan kepada KPK. Kemudian, tanda pelaporan itu diserahkan kepada KPU. ’’Maksimal tujuh hari setelah terbit keputusan KPU tentang Penetapan Caleg Terpilih, bukti pelaporan diberikan kepada KPU,’’ tutur Imam.

Jika laporan kekayaan caleg tidak dilaporkan, konsekuensinya terbilang berat. Berdasarkan PKPU yang berlaku, KPU berhak tidak mencantumkan caleg tersebut dalam daftar caleg yang dilantik. ’’Karena bersifat wajib, kalau tidak memenuhi, tidak dimasukkan dalam pelantikan,’’ sambung dia.

Penetapan para caleg terpilih sendiri mirip dengan prosedur penetapan kepala daerah terpilih. Itu dilakukan setelah KPU mendapatkan surat keterangan dari MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Penerapan aturan pencalegan ini, menambah daftar panjang syarat formil dalam pemberkasan bacaleg. Sebelumnya, bacaleg juga wajib menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Juga, hasil tes psikologi dan tes kesehatan. Mereka juga wajib bersih dari catatan kriminal kasus bandar narkoba, kekerasan terhadap anak, hingga kasus korupsi.

Sementara itu, pantauan di KPU Kota Mojokerto sampai hari ke delapan pembukaan pendaftaran pencalegan, terbilang masih nihil pendaftar. Meski sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) terpantau banyak yang mengajukan surat keterangan (suket) masuk daftar pemilih.    

 

]]>
Mochamad Chariris Thu, 12 Jul 2018 15:00:59 +0700
<![CDATA[Minat Warga Kota Nyaleg Tinggi, Ramai-Ramai Urus Suket ke KPU]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/11/87362/minat-warga-kota-nyaleg-tinggi-ramai-ramai-urus-suket-ke-kpu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/11/87362/minat-warga-kota-nyaleg-tinggi-ramai-ramai-urus-suket-ke-kpu

Minat warga Kota Onde-Onde menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Mojokerto masihtinggi. Buktinya, sedikitnya 100 warga meminta surat keterangan (suket) ke KPU.]]>

MOJOKERTO – Minat warga Kota Onde-Onde menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Mojokerto masih tetap tinggi. Buktinya, sedikitnya 100 warga meminta surat keterangan (suket) ke KPU dalam rangka pengurusan berkas pencalegan.

Sejak dibuka masa pendaftaran pencalegan mulai 4 Juli lalu, sampai kini sudah banyak warga Kota yang berancang-ancang daftar caleg. Mereka mengurus surat keterangan daftar pilih yang dikeluarkan KPU Kota Mojokerto. Sebagai warga kota, mereka wajib mengantongi surat tersebut sebagai salah satu syarat pemberkasan pencalegan.

Mereka yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Mojokerto, ditunjukkan dengan suket dari KPU. Dengan begitu, secara administratif mereka berasal dan merupakan warga Kota Mojokerto. Suket tersebut wajib disertakan dalam syarat formil pendaftaran pencalegan. Nantinya, setiap caleg wajib menyertakan surat tersebut bersama berkas wajib lainnya.

Imam Buchori, komisioner KPU Kota Divisi Teknis, menyebutkan, hingga kemarin siang sudah 100-an warga kota yang mengajukan permintaan suket daftar pilih. Warga biasa dan juga warga yang kini duduk sebagai anggota dewan. ’’Sampai sekarang sudah 100-an yang ajukan suket. Karena surat ini salah satu syarat formil pendaftaran caleg,’’ ujarnya.

Dikatakannya, minat warga kota yang ingin daftar pencalegan terbilang tinggi. Itu diukur dari mereka yang ingin menggali informasi tata cara pendaftaran caleg. Kemudian, juga warga yang melengkapi syarat pendaftaran. ’’Untuk berkas pencalegan memang belum ada. Tapi, permintaan keterangan terdaftar sebagai pemilih ini yang banyak,’’ kata Imam.

Jumlah tersebut, belum lagi dari warga luar kota yang ingin mendaftar caleg di Kota Mojokerto. Syarat surat keterangan masuk daftar pilih juga tetap diminta. Hanya saja, suket itu dikeluarkan oleh masing-masing KPU di mana warga itu berdomisili. ’’Kalau yang luar kota juga ada,’’ sambung dia.

Tingginya minat warga kota mengikuti hajatan demokrasi pemilihan legislatif (pileg) ini masih di bawah kuota maksimal bakal calon legislatif yang bisa di kota. Karena, kuota maksimal yang bisa masuk sebagai bacaleg adalah sebanyak 400 orang.

Itu dihitung dari jumlah partai politik peserta pileg di Kota Mojokerto sebanyak 16 parpol. Kemudian, dikalikan dengan jumlah kursi DPRD Kota Mojokerto sebanyak 25 kursi.

Dalam sosialisasi pendaftaran pencalegan KPU Kota Mojokerto, setiap parpol berhak mengusulkan maksimal sebanyak jumlah kursi dewan di DPRD Kota. Di samping itu, mereka juga wajib mengisi bacaleg yang diusulkan dengan unsur keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

Di samping itu, syarat pencalegan pada PIleg 2019 ini ada yang berbeda dari sebelumnya. Seperti, syarat surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan rumah sakit pemerintah. Suket kesehatan itu terdiri dari hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh atau general checkup. Selain itu, wajib dilengkapi pula hasil pemeriksaan tes psikologi dan tes kejiwaan.

’’Syarat formil lain yang juga wajib dikantongi itu surat tidak pernah berpekara hukum dari Pengadilan Negeri (PN) setempat,’’ tambah Imam Buchori. Batas akhir pendaftaran pencalegan nantinya ditutup pada 17 Juli. Penyerahan berkas bacaleg dapat dilakukan melalui parpol maupun perantara parpol atau LO.

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 11 Jul 2018 23:00:59 +0700
<![CDATA[Suara Tidak Sah Pilgub Jatim di Mojokerto Tembus 23 Ribu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/06/86096/suara-tidak-sah-pilgub-jatim-di-mojokerto-tembus-23-ribu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/06/86096/suara-tidak-sah-pilgub-jatim-di-mojokerto-tembus-23-ribu

Suara tidak sah dalam Pilgub Jatim 27 Juni lalu, cukup tinggi. Di Kabupaten Mojokerto, dari jumlah partisipasi pemilih sebesar 574.953 orang.]]>

MOJOKERTO - Suara tidak sah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 27 Juni lalu, cukup tinggi. Di Kabupaten Mojokerto, dari jumlah partisipasi pemilih sebesar 574.953 orang, suara tidak sah mencapai 23.360 orang.

Besarnya jumlah suara tidak sah ini terlihat saat proses rekapitulasi yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto di GOR Dinas Pendidikan, Jalan RA Basuni, Sooko, kemarin siang. Dari angka partisipasi sebesar 70,67 persen atau 574.953 pemilih, angka suara tidak sah mencapai 23.360 atau 4,06 persen.

Besarnya suara tidak sah tersebut terlihat saat proses rekapitulasi yang berlangsung hingga lima jam. Seperti yang terjadi di Kecamatan Mojosari. Dari daftar pemilih tetap sebanyak 55.511 orang, sebanyak 1.824 pemilih tidak sah.

Kecamatan Jetis yang terdata sebagai DPT terbanyak se-Kabupaten Mojokerto sebesar 61.881, angka partisipasi 44.565 pemilih. Dari jumlah itu, surat suara yang digunakan 44.565 lembar, dan jumlah suara tidak sah sebesar 1.690 lembar.

Di Kecamatan Gedeg juga demikian. Dari DPT 42.243, pengguna hak pilih mencapai 29. 485 orang. Dan dari jumlah itu, jumlah suara tidak sah mencapai 1.410 suara.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, mengatakan, besarnya jumlah suara tidak sah di Kabupaten Mojokerto, sebagian besar disebabkan coblosan lebih dari dari satu paslon. ’’Sebagian besar karena dicoblos dua-duanya,’’ katanya.

Ada pula, kata Yuhan, surat suara tidak sah karena pemilih sekadar datang dan masuk ke bilik suara, namun tak melakukan apa pun. ’’Tidak ada yang dicoblos. Dibiarkan begitu saja lalu dimasukkan ke kotak suara,’’ tambahnya.

Meski terlihat sangat besar, namun persentase suara tidak sah dalam momen Pilgub 2018 di Kabupaten Mojokerto hanya 4,06 persen saja. Sementara, angka partisipasi mencapai 574.953 atau 70,67 persen dari DPT 813.629 pemilih.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, tingginya suara tidak sah dinilai karena lemahnya proses sosialisasi. ’’Saya melihat, ada proses sosialisasi yang minim,’’ tegasnya.

Bagi Aris, potensi itu sangat dimungkinkan lantaran pemilih yang datang ke TPS, tak memiliki tujuan yang jelas. ’’Ke depan, harus lebih baik,’’ tambah dia. Meski menilai KPU minim sosialisasi, namun Aris melihat, perhelatan Pilgub Jatim 27 Juni lalu, berlangsung sangat kondusif.

Lembaganya nyaris tak menemukan pelanggaran berat yang dilakukan kedua paslon. ’’Tidak ada money politic dan tidak ada pelanggaran yang mempengaruhi hasil pilgub. Saya melihat, semuanya nyaris sempurna,’’ pungkas pria yang akrab disapa Asep ini.

Sementara itu, di Kabupaten Mojokerto, pasangan nomor urut 1, Khofifah-Emil menang di 18 kecamatan. Dengan perolehan total suara 321.940 atau 55,99 persen. Sedangkan, Paslon nomor urut 2, Gus Ipul-Puti dengan perolehan  229.653 suara atau 39,9 persen.

Sedangkan, jumlah pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT sebanyak 1.758 orang. Yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 417 orang.


 

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 06 Jul 2018 21:15:59 +0700
<![CDATA[AKRAB Tolak Hasil Pilwali, Walk Out Rapat Pleno Rekapitulasi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/06/86082/akrab-tolak-hasil-pilwali-walk-out-rapat-pleno-rekapitulasi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/07/06/86082/akrab-tolak-hasil-pilwali-walk-out-rapat-pleno-rekapitulasi

Pasangan Akmal Boedianto-Rambo Garudo (AKRAB) melalui saksinya menolak hasil rekapitulasi perolehan suara pilwali yang digelar KPU Kota Mojokerto.]]>

MOJOKERTO – Pasangan cawali-cawawali, Akmal Boedianto-Rambo Garudo (AKRAB) melalui saksinya menolak hasil rekapitulasi perolehan suara Pilwali 2018 yang digelar KPU Kota Mojokerto.

Selain enggan menandatangani, mereka juga melakukan walk out dari rapat pleno rekapitulasi yang digelar di Hotel Raden Wijaya, Rabu (5/7).

Agus Jaya, saksi paslon AKRAB, menyatakan, saat rapat pleno tidak melihat nilai atau angka perolehan suara, secara prinsip tidak akan menerima hasil rapat rekapitulasi tingkat kota tersebut. Bentuknya, dengan tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat kota. ’’Prinsipnya kami tidak akan menerima,’’ kata dia.

Lanjut dia, penolakan tersebut terkait dengan indikasi kecurangan yang berkaitan dengan pelanggaran perundang-undangan yakni praktik money politic. ’’Kami diperintah untuk tidak terima (hasil rekapitulasi). Akan ditindaklanjuti tim hukum kami. Bahwasannya, AKRAB, hari ini menolak dan memohon maaf kepada KPU hari ini tidak patuh. Yaitu, tidak tanda tangani (hasil rekapitulasi),’’ lanjut Agus.

Ditambahkan pria yang juga politisi PDIP ini, pihaknya menilai demokrasi telah tercederai dengan praktik money politic tersebut. ’’Paslon AKRAB menolak dan tidak mengakui hasil pleno. Siapa pun yang terpilih. Pemimpin yang tidak korupsi dan tidak melanggar UU. Saya izin minta form keberatan,’’ tambah dia.

Penolakan paslon AKRAB tersebut sempat mendapat interupsi dari Panwaslu Kota. Ketua Panwaslu Elsa Fifajanti, sempat menceritakan adanya laporan dugaan praktik money politic di kawasan Magersari yang kemudian belakangan laporan itu dicabut sepihak oleh pelapor.

Hanya saja, saksi paslon AKRAB menyatakan tidak percaya dengan cerita panwaslu. ’’Kami tidak percaya. (Nanti) Diuji di pengadilan,’’ cetus Agus Jaya yang kemudian melakukan walk out dari rapat pleno rekapitulasi tersebut.

Sementara itu, sorotan terkait praktik money politic juga dilontarkan saksi dari paslon nomor urut 2 ASRI. Masduki mengatakan, kaget dengan paparan saksi paslon nomor 1 terkait praktik tersebut. Pihaknya mengatakan, berbicara proses demokrasi harusnya tak tercederai. ’’Harusnya pilkada steril dari money politic. Kami paslon 2 beri apresiasi Paslon no 1 untuk perbaiki proses pilkada,’’ ujarnya.

Saksi paslon 3 WALI, mengaku, menerima siapa pun yang menang dalam Pilwali 2018. Pihaknya juga menyatakan menerima kekalahan. ’’Catatan banyak pelanggaran di lapangan. Apa panwaslu hanya terima laporan saja atau bisa menangkap. Banyak laporan money politic tapi seakan tidak ada apa-apanya. Busung saja undang-undangnya,’’ kata dia.

Sementara, saksi paslon nomor 4 Ita-Rizal, Adam, mengapresiasi jajaran KPU. Karena, sudah melaksanakan tugas sebaik mungkin. Begitu juga kepada panwaslu karena sudah menyediakan pengawas hingga TPS. ’’Penyelenggaraan sangat jurdil. Hasil yang dipaparkan di depan (hasil rekapitulasi) sama yang dilaporkan saksi di kecamatan kemarin,’’ ujarnya.

]]>
Mochamad Chariris Fri, 06 Jul 2018 19:08:18 +0700
<![CDATA[Siap Belajar dari Kasus yang Ada, Minta ASN Bekerja Sesuai Aturan]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/29/83877/siap-belajar-dari-kasus-yang-ada-minta-asn-bekerja-sesuai-aturan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/29/83877/siap-belajar-dari-kasus-yang-ada-minta-asn-bekerja-sesuai-aturan

Pasangan calon nomor urut 4, Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, menyatakan kemenangannya dalam Pilwali Kota Mojokerto 2018.]]>

MOJOKERTO  - Pasangan calon nomor urut 4, Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria, menyatakan kemenangannya dalam Pilwali Kota Mojokerto 2018.

Ia pun mengajak semua lapisan masyarakat mendukung pemerintahannya demi pembangunan di Kota Mojokerto ke depan. Hal itu ditegaskan perempuan yang akrab disapa Ning Ita kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Menurut Ita, Kota Mojokerto masih menyimpan trauma yang mendalam akibat terjeratnya Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

’’Kita tahu, bahwa hari ini, kabupaten dan kota kondisinya seperti ini. Dan efek masih membekas sampai kapan pun. Pertama kali yang akan kami lakukan, meyakinkan seluruh ASN supaya mereka bekerja sesuai aturan,’’ ujarnya.

Ia berharap, terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Kota Mojokerto, tak menjadi hantu yang menakutkan bagi ASN. Sehingga, perjalanan pemerintahan bisa berlangsung lancar.

Pemerintahannya bersama Achmad Rizal Zakaria nanti, ujar Ita, akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. ’’Tentunya, saya akan belajar dari kasus-kasus yang ada. Seperti di kota dan kabupaten,’’ imbuh Ning Ita.

Soal pembangunan di Kota Mojokerto, juga demikian. Ning Ita menegaskan, agar pembangunan bisa sejajar dengan visi-misi yang diusungnya selama masa kampanye berlangsung. Bahkan, ia akan mencoba memasukkan pembahasan dalam APBD 2019.

Sementara itu, dari hasil real count versi tim pemenangan Ita-Rizal, paslon yang diusung Golkar-Gerindra ini menang mutlak di kawasan Magersari. Dari perolehan total sebanyak 31 persen, kecamatan yang berada di ujung timur Kota Mojokerto ini menyumbang hingga 13 persen.

Sedangkan, Kecamatan Prajurit Kulon, Ita-Rizal memperoleh 11 persen, dan di Kecamatan Kranggan 8 persen. ’’Data real count kami menunjukkan unggul 5 persen,’’ kata ketua tim pemenangan, Hidayat. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 29 Jun 2018 09:00:59 +0700
<![CDATA[Ning Ita Menang Real Count, PDIP Tunggu Penghitungan Resmi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/28/83803/ning-ita-menang-real-count-pdip-tunggu-penghitungan-resmi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/28/83803/ning-ita-menang-real-count-pdip-tunggu-penghitungan-resmi

Pilwali Kota Mojokerto, telah usai. Dari perhitungan sementara yang dilakukan dua tim, pasangan Cawali-Cawawali, Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria, unggul.]]>

MOJOKERTO – Pemungutan suara Pilwali Kota Mojokerto Rabu (27/6) kemarin berlangsung aman dan lancar. Dari perhitungan sementara yang dilakukan dua tim, pasangan Cawali-Cawawali, Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria, unggul.

Di antaranya diungkap Ketua Tim Pemenangan Ita-Rizal, Hidayat, di kediaman Ahmad Rizal, di lingkungan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Rabu malam.

Menurutnya, dari 219 TPS yang tersebar di Kota Mojokerto, tim pemenangan mampu melakukan rekapitukasi data sebanyak 183 TPS. Dari jumlah itu, paslon yang diusung Partai Golkar-Gerindra ini memperoleh 32 persen atau 20.604 suara.

Sementara, paslon ASRI memperoleh 16.976 atau 26 persen, AKRAB sebanyak 16.063 atau 25 persen, dan WALI dengan perolehan suara 7.382 atau 11 persen. ’’Dengan angka ini, kami yakin tidak banyak berubah,’’ ujar Hidayat.

Dikatakannya, keunggulan Ita-Rizal hampir menyeluruh di tiga kecamatan. ’’Menyeluruh dan merata,’’ ungkapnya. Dengan keunggulan ini, Hidayat mengaku, sangat berterima kasih kepada seluruh parpol pengusung, pendukung dan partisipan yang telah bekerja selama kampanye berlangsung hingga pengamanan dan pemungutan suara.

]]>
Mochamad Chariris Thu, 28 Jun 2018 18:31:17 +0700
<![CDATA[Logo Dicatut Rekapitulasi Pilwali, Ketua KPU: Kami Pastikan Itu Hoax]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83562/logo-dicatut-rekapitulasi-pilwali-ketua-kpu-kami-pastikan-itu-hoax http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83562/logo-dicatut-rekapitulasi-pilwali-ketua-kpu-kami-pastikan-itu-hoax

Di tengah penghitungan suara Pilwali Kota Mojokerto, ada saja oknum yang ingin mengacaukan situasi. Salah satunya menyebarkan update data penghitungan hoax.]]>

MOJOKERTO – Di tengah proses penghitungan perolehan suara Pilwali Kota Mojokerto, ada saja oknum tak bertanggungjawab yang ingin mengacaukan situasi. Salah satunya dengan menyebarkan updating data rekapitulasi penghitungan suara empat paslon hoax atau bohong.

Hingga malam ini, data berbentuk foto rekapitulasi program MS Excel dalam sebuah laptop tersebut bahkan sudah beredar di tengah masyarakat Kota Onde-Onde. Menyusul, pada gambar foto sisi atas kiri nampak terlihat separo logo KPU. Sehingga, jika tidak dicermati, hoax tersebut dapat dengan mudah dipercaya masyarakat sebagai pengguna media sosial (medsos).

”Malam ini, di Kota Mojokerto beredar screenshot laptop bergambar MS Excel tentang Hasil Pilwali Kota Mojokerto. Yang diberi keterangan, diisi berdasarkan formulir lampiran Model DI-KWK.KPU,” ujar Saiful Amin Solihin, Ketua KPU Kota Mojokerto, Rabu (27/6) malam.

Dia memastikan, selama tahapan penghitungan pilwali Kota Mojokerto maupun pilgub Jatim, KPU tidak pernah membuat rekapitulasi menggunakan model serupa. ”Dengan demikian, kami pastikan apa yang beredar adalah hoax,” tandas Amin.

Pantauan Jawa Pos Radar Mojokerto, foto tersebut sudah beredar di tengah masyarakat saat sedang menunggu kepastian hasil  perolehan suara pilwali. Belum diketahui asal muasal beredarnya foto ini. Namun, dengan waktu singkat, foto yang menjelaskan perolehan suara empat paslon itu beredar dengan cepat dari grup Whatsapp (WA) satu ke yang lainnya.

Empat paslon ini antara lain adalah pasangan nomor urut 1 Akmal Boedianto-Rambu Garudo (AKRAB), nomor urut 2 Andy Seobjakto-Ade Ria Suryani (ASRI), nomor urut 3 Warsita-Moeljadi (WALI), dan nomor urut 4 Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria (Ning Ita-Cak Rizal). Pelaku juga menjelaskan perolehan suara masing-masing paslon di tiga kecamatan.

Yakni, Kecamatan Magersari, Kranggan dan Prajurit Kulon. Dalam program MS Excel itu, AKRAB dalam jumlah akhirnya dicatat meraih 14.836 suara, ASRI 15.347 suara, WALI 7.167 suara dan Ning Ita-Cak Rizal mengantongi suara tertinggi dengan 17.708 suara.

”Bukan soal angkanya, tapi soal logo KPU dan seterusnya. Ini kan seolah kami yang membuat lalu datanya bocor ke publik,” pungkas Amin. Dia berharap, warga Kota Mojokerto yang menerima atau mengetahui kabar hoax tersebut segera mengabaikan. Sebaliknya, tidak menjadikan patokan atau jusru menyebarluaskan.

Dengan harapan, tidak terjadi kegaduhan atau justru menimbulkan masalah perihal perolehan suara. ”Tujuannya, bisa jadi membentuk opini publik sudah ada pemenang. Atau menunjukkan keberpihakan. Sebab, data rekap KPU bisa bocor. Padahal kami nggak bikin,” paparnya.

 

 

 

 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 23:25:44 +0700
<![CDATA[TPS Lapas sempat Alami Kekurangan Ratusan Surat Suara]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83457/tps-lapas-sempat-alami-kekurangan-ratusan-surat-suara http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83457/tps-lapas-sempat-alami-kekurangan-ratusan-surat-suara

Pemungutan suara pilkada di Kota Mojokerto sempat menuai. Salah satunya di TPS khusus Lapas Kelas II-B Mojokerto yang mengalami kekurangan surat suara.]]>

MOJOKERTO – Pemungutan suara pilkada di Kota Mojokerto sempat menuai. Salah satunya di TPS 04 khusus Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-B Mojokerto yang mengalami kekurangan sebanyak ratusan surat suara.

Kekurangan tersebut tak lepas dari penambahan secara mendadak sejumlah warga binaan dalam menggunakan hak pilihnya melalui form A5 atau pindah pilih. 

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Solihin mengatakan, kendala tersebut tak lepas dari proses pindah pilih sejumlah warga binaan yang berlangsung selang tiga hari sebelum pencoblosan.

Padahal, KPU bersama pihak lapas sudah berkoordinasi jauh hari untuk mendata sejumlah warga binaan untuk bisa ditetapkan sebagai DPT (daftar pemilih tetap). Yakni, sebanyak 243 orang.

Dengan rincian, 43 orang menggunakan hak pilih di pilwali Kota Mojokerto dan pilgub Jatim. Sementara 200 orang lainnya hanya menggunakan hak pilih di pilgub Jatim. 

''(Tadi) kami baru mendapat informasi dari pihak lapas sekitar tiga hari lalu. Bahwa ada tambahan pemilih baru yang menggunakan form A5,'' ungkapnya. Akibat penambahan itu, petugas KPPS di TPS khusus warga binaan itu mengalami kekurangan surat suara.

Yakni, sebanyak 378 surat suara untuk pilgub. Namun demikian, KPU mengupayakan untuk memenuhi kekurangan surat suara tersebut dengan mengambilkan sisa surat suara yang tidak terpakai dari TPS terdekat.

Yakni, dari 4 kelurahan di sekitar lapas. Seperti Kelurahan Purwotengah, Jagalan, Sentanan dan Magersari. Amin mengaku, KPU optimis upaya tersebut bisa dipenuhi hingga di batas waktu proses pemilihan usai.

''Kita (pemilihan di TPS) ini kan berbasis kelurahan. Jadi, masih ada kesempatan untuk menggeser sisa suara dari TPS terdekat. Di setiap TPS juga ada cadangan surat suara 2,5 persen,'' imbuhnya.

Sebelumnya, KPU telah mendata jumlah hak pilih yang berada di lapas untuk bisa digunakan dalam pesta demokrasi 5 tahunan itu. Akan tetapi, saat jelang pendataan berakhir, tiba-tiba ratusan warga binaan baru mengurus form A5 atau pindah pilih ke TPS Khusus lapas.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 18:18:13 +0700
<![CDATA[Pasangan Ning Ita-Cak Rizal Menang di Empat TPS]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83437/pasangan-ning-ita-cak-rizal-menang-di-empat-tps http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83437/pasangan-ning-ita-cak-rizal-menang-di-empat-tps

Perolehan suara paslon Pilwali Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria (Ning Ita-Cak Rizal) untuk sementara diketahui unggul di beberapa TPS.]]>

MOJOKERTO – Perolehan suara pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Mojokerto Ika Puspitasari-Achmad Rizal Zakaria (Ning Ita-Cak Rizal) untuk sementara diketahui menang di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hasil penghitungan petugas Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) di empat TPS, perolehan suara paslon nomor urut 4 ini nampak menggungguli tiga paslon lainnya. Yakni, nomor urut 1 Akmal Boedianto-Rambu Garudo (AKRAB), nomor urut 2 Andy Soebjakto Molanggato-Ade Ria Suryani (ASRI), dan nomor urut 3 Warsito-Moeljadi (WALI).

Data yang dihimpun Jawa Pos Radar Mojokerto, empat TPS tersebut di antaranya adalah TPS 10 Lingkungan Kedungkwali Gang 3, Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan. Pasangan AKRAB tercatat mendapat 130 suara, ASRI 65 suara, WALI mengantongi 18 suara, dan Ning Ita-Cak Rizal mendulang 140 suara.

Sedangkan di TPS 01 Kelurahan/Kecamatan Prajurit Kulon, pasangan AKRAB mendapat 91 suara, ASRI 26 suara, WALI 35 suara dan Ning Ita-Cak Rizal memperoleh 101 suara. Selain itu, di TPS 03 Kelurahan/Kecamatan Magersari, AKRAB mengantongi 94 suara, ASRI 69 suara, WALI 41 suara, dan Ning Ita-Cak Rizal mendapat 116 suara.

Di TPS 06 Lingkungan Pulowetan, Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon, paslon AKRAB meraih 26 suara, ASRI 133 suara, WALI 30 suara dan tertinggi Ning Ita-Cak Rizal dengan 226 suara. 

Sementara itu, di TPS 11 Kedungsari, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari, ASRI unggul dengan raihan 133 suara. Di bawahnya ada Ning Ita-Cak Rizal 96 suara, disusul AKRAB 63 suara, dan WALI 28 suara.

Di sisi lain, pasangan WALI dikabarkan unggul di TPS 10 Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon dengan catatan 107 suara. Disusul Ning Ita-Cak Rizal 99 suara, pasangan AKRAB 17 suara dan ASRI mendapat 25 suara.

”Syukur alhamdulillah kalau hasil di beberapa TPS sudah terlihat. Kami hanya bisa menyampaikan terima kasih kepada masyarakat atas kepercayaannya. Namun, secara prinsip, kita tetap menunggu penghitungan resmi KPU. Sebab, sampai sekarang tahapan penghitungan kan masih terus berjalan,” papar tim sukses (timses) Ning Ita-Cak Rizal, Miftah Amanu.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 16:27:32 +0700
<![CDATA[TPS Disapu Angin Puting Beliung, Petugas KPPS Tertimpa Genting]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83427/tps-disapu-angin-puting-beliung-petugas-kpps-tertimpa-genting http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83427/tps-disapu-angin-puting-beliung-petugas-kpps-tertimpa-genting

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto disapu angin puting beliung.]]>

MOJOKERTO – Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jatim di Dusun Balong, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto, diterjang angin puting beliung.

Kondisi itu lantas memporak-porandakan sebagian besar logistik yang ada di TPS 04 tersebut. Bahkan tenda sebagai tempat tunggu antrean pemilih tersapu angin hingga melayang ke atas genting balai dusun setempat.

Seorang petugas Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara (KPPS) juga tertimpa genting yang berjatuhan. ”Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.00,” ujar Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, Rabu (27/6) siang.

Laporan yang diterima dari petugas Panwascam Dawarblandong, insiden ini terjadi, saat petugas KPPS tengah melaksanakan tugasnya. Saat itu, mereka sedang melayani proses pemungutan suara. Mengiput data dan mendaftar kehadiran pemilih.

Namun, tak berselang lama, hembusan angin kencang datang di sekitar TPS yang memanfaatkan balai dusun setempat. Dalam waktu sekejap, angin kencang, menurut warga, terlihat memutar-mutar di angkasa dan langsung menerjang TPS.

Tenda TPS yang tidak mampu menahan kencangnya angin seketika melayang dan jatuh di atas genting di antara rumah warga dan balai dusun. ”Form C6 (undangan) dan kartu suara di lokasi juga berhamburan disapu angin,” tandas Asep begitu Aris Fahrudin Asy'at biasa disapa.

Selain itu, gemuruh angin juga menerjang atap balai dusun. Beberapa genting pun berjatuhan mendarat tepat di sekitar TPS. ”Penjaga kotak suara telinganya kejatuhan pecahan genteng. Tapi, Alhamdulilah tidak sampai cedera,” paparnya.

Atas peristiwa ini, aktivitas pemungutan suara terpaksa dihentikan untuk sementara. Menyusul, petugas KPSS dibantu warga harus menata kembali logistik yang berhamburan. Termasuk surat suara, form C6, kotak suara, meja, kursi akomodasi yang disapu angin.

”Namun, proses pencoblosan hingga penghitungan perolehan suara tetap dilanjutkan. Saat ini, semua difokuskan di dalam balai dusun,” pungkasnya.  

 

 

 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 14:51:11 +0700
<![CDATA[142 TPS Pilgub Jatim di Kabupaten Mojokerto Rawan]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83342/142-tps-pilgub-jatim-di-kabupaten-mojokerto-rawan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83342/142-tps-pilgub-jatim-di-kabupaten-mojokerto-rawan

Sebanyak 520 personel di Kabupaten Mojokerto diterjunkan untuk melakukan pengamanan seluruh rangkaian proses pilkada serentak yang berlangsung hari ini.]]>

MOJOKERTO - Sebanyak 520 personel diterjunkan untuk melakukan pengamanan seluruh rangkaian proses pilkada serentak yang berlangsung hari ini. Pernyataan itu diungkapkan Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata seusai memimpin gelar pasukan di mapolres.

Menurut Leonardus, ratusan personel terdiri dari polisi laki-laki (polki) dan polwan ini disebar di 14 kecamatan. ’’Dari hasil pemetaan ada 142 TPS yang rawan,’’ ungkap Leonardus. Dengan demikian, penebalan personel dan patroli secara mobile harus dilakukan di tengah berlangsungnya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim hingga tahap pungut dan hitung usai.

’’Pokoknya, kami siap pengawalan penuh untuk mewujudnya pilkada aman,’’ tambahnya. Dia menegaskan, kategori rawan tersebut bukan merupakan rawan keamanan maupun ketertiban masyarakat (kamtibmas), melainkan rawan secara geografis.

Dia mencontohkan, seperti di Desa Jembul, Kecamatan Jatirejo dan Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro. Dua desa yang letak geografisnya cukup jauh dari perkotaan membuat pendistribusian ke dua desa tersebut tergolong tak mudah.

Nah, dengan jarak tempuh yang jauh, tentu menjadikan wilayah tersebut berpotensi rawan. ’’Apalagi, jaringan dan aksesnya juga sulit,’’ tuturnya. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi persoalan serius bagi petugas kepolisian. Pasalnya, jauh-jauh hari kesiapan personel sudah dipersiapkan.

Baik fisik atau strategi pengamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Sehingga selain pemetaan lokasi, pendekatan dan sinergitas secara personel dengan pihak keamanan lainnya turut ditingkatkan. Demi untuk mengawal pesta demokrasi tetap kondusif.

 ’’Termasuk, personel harus tahu bagaimana komunikasi dengan linmas dan ketua PPS. Dari situ, begitu ada kejadian (kecurangan) bisa langsung ditangani sesuai prosedur,’’ paparnya. ’’Di luar itu kan juga ada panwaslu dan anggota (polisi) kita yang patroli secara mobile,’’ tandas Leonardus. 

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 10:10:59 +0700
<![CDATA[Polisi dan Panwaslu Awasi Potensi Politik Uang di Pilwali]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83340/polisi-dan-panwaslu-awasi-potensi-politik-uang-di-pilwali http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83340/polisi-dan-panwaslu-awasi-potensi-politik-uang-di-pilwali

Forkopimda Kota Mojokerto memeriksa seluruh TPS paslon Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Mojokerto. Empat TPS dicek keamanan hingga kesiapan logistik.]]>

MOJOKERTO – Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mojokerto memeriksa seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwali) Mojokerto, Selasa (26/6) kemarin.

Empat TPS dicek keamanan, kesiapan logistik, ketersediaan personel panitia, hingga kondisi tempatnya. TPS yang pertama diperiksa jajaran Forkopimda adalah TPS 12 Lingkungan Kedungsari RT 02 RW 09, Kelurahan Gunung Gedangan, Kecamatan Magersari. TPS berada persis di tengah jalan kampung bersebelahan dengan tempat pemakaman umum setempat.

Kapolresta AKBP Sigit Dany Setiyono, Kajari Kota Halila Rama Purnama, Plt Sekdakot Gentur Prihantono Sandjojo, Ketua PN Mojokerto, Ketua KPU Kota Saiful Amin Solihin, Ketua Panwaslu Elsa Fifajanti, dan pimpinan OPD Pemkot, mereka memeriksa kelengkapan TPS.

Tak hanya itu, juga mewawancarai petugas KPPS dan petugas keamanan, linmas serta personel kepolisian, yang di-poskan di area TPS tersebut. TPS tersebut sedianya tempat mencoblos, cawawali Ade Ria Suryani.

TPS kedua yang didatangi, TPS 02 Lingkungan Balongrawe RT 03 Balongrawe, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari. Di tempat tersebut, tempat nyoblos Cawawali Rambo Garudo. Jajaran Forkompimda dengan berjalan kaki memeriksa kelengkapan TPS yang bersebelahan dengan musala tersebut.

TPS ketiga yang didatangi adalah TPS 8 Griya Permata Meri RT 003 RW 004 Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan. Cawawali Moeljadi sedianya mencoblos di TPS tersebut. TPS yang juga bersebelahan dengan musala itu diperiksa kelengkapannya pula.

Yang terakhir, TPS 6 RT 3 RW 1 Lingkungan Pulowetan, Perumahan Harmoni Kelurahan Pulorejo, Kecamatan Prajurit Kulon. Itu sedianya TPS tempat nyoblos Cawawali Ahmad Rizal Zakariyah. TPS yang berada di area perumahan itu tengah bersiap. Petugas KPPS mendampingi Forkopimda di lokasi.

Plt Sekdakot Gentur Prihantono mengatakan, jajaran Forkopimda mendatangi beberapa TPS tersebut selepas rapat persiapan hari H pemungutan suara yang digelar di ruang Nusantara Pemkot.

Hal itu untuk memastikan kesiapan panitia pemungutan suara di lapangan dalam menyelenggarakan pemungutan suara. ’’Jadi, kami ingin melihat kesiapannya teman-teman di TPS. Dan ternyata dari dua TPS pertama yang didatangi sudah siap semua,’’ ujar dia.

Pihaknya juga menyatakan, bakal memantau penuh penyelenggaran pemungutan suara Pilkada Serentak. Tidak hanya hajatan pilwali, melainkan juga pilgub di Kota Mojokerto. Jajaran Forkopimda terus berkoordinasi agar Pilkada Serentak di Kota Mojokerto berjalan aman, lancar, dan kondusif.

’’Yang penting kesiapan petugas. Soal tempat seadanya saja karena dana terbatas. Tidak perlu AC. Intinya, masyarakat jangan sampai tidak tahu TPS-nya di mana, KPPS-nya di mana,’’ kata dia.

Ditambahkannya pula, pihaknya dengan Forkopimda bakal melanjutkan pemantauan pada hari H pemungutan suara. Itu dilakukan pada TPS-TPS yang belum dipantau kemarin. ’’Besok kita pantau lagi TPS yang belum didatangi. Pilkada Serentak ini merupakan bagian dari pada majunya demokrasi kita,’’ tambah pria yang juga Staf Ahli Gubernur Jatim Soekarwo ini.

Sementara itu, Kapolresta AKBP Sigit Dany Setyono menegaskan, pihaknya terus berupaya bersama seluruh pihak untuk pencegahan praktik pelanggaran pilkada seperti money politic. ’’Kita bekerja sama dengan panwaslu dalam sisi pencegahan. Juga kepada pihak yang berpotensi mengetahui apabila ada sisi money politic,’’ cetusnya. 

     

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 09:00:59 +0700
<![CDATA[FKUB Minta Pemilih Tidak Menjual Suara demi Uang]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83344/fkub-minta-pemilih-tidak-menjual-suara-demi-uang http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/27/83344/fkub-minta-pemilih-tidak-menjual-suara-demi-uang

Pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang berlangsung hari ini mendapat banyak perhatian dari semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali kalangan lintas agama.]]>

MOJOKERTO – Pelaksanaan pilkada serentak 2018 yang berlangsung hari ini mendapat banyak perhatian dari semua lapisan masyarakat. Tak terkecuali kalangan lintas agama di Kota Mojokerto.

Bagaimana tidak, upaya memecah keharmonisan lintas agama dan budaya lewat money politics bukan tidak mungkin terjadi di momentum pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Upaya itu yang kini diantisipasi para pegiat lintas agama melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk memerangi money politics sebagai kecurangan paling membahayakan.

Ketua FKUB Kota Mojokerto, KH. Faqih Usman mengatakan, upaya memerangi money politics memang cukup berat. Namun, bukan tidak mungkin bisa dilaksanakan. Asalkan ada kesepakatan dan pemahaman bersama tentang bahaya money politics sebagai budaya memecah belah persatuan lewat iming-iming materiil.

Pihaknya lantas mengandaikan iming-iming nominal uang Rp 100 ribu oleh oknum yang diberikan kepada setiap pemilih seperti dengan menggadaikan suara dengan murah. Di mana, uang Rp 100 ribu jika dibagi per tahun, per bulan, hingga per hari, maka nominalnya tak sampai Rp 100.

Nominal tersebut yang seharusnya dihindari masyarakat demi menyempurnakan pesta demokrasi dari hal-hal kotor. ’’Suara masyarakat sangat mahal, jangan mau dijual dengan harga murah. Apalagi, hanya untuk kepentingan segelintir orang demi meraup keuntungan,’’ tegasnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Quran (PPQ) Nurul Huda ini juga berpesan kepada semua lintas agama dan masyarakat luas untuk turut serta menyumbangkan suaranya sesuai hati nurani masing-masing. Bukan karena paksaan atau kepentingan sesaat.

Sebab, kekuatan bangsa menurutnya berasal dari bersatunya perbedaan satu sama lain. Yakni, dengan sikap toleran, adil dan berimbang. ’’Sikap tersebut bisa menghindarkan dari pengaruh radikalisme, intoleransi, jumud dan rasa paling benar,’’ pungkasnya. 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 27 Jun 2018 07:00:59 +0700
<![CDATA[Jelang Coblosan, Pengajuan E-KTP di Dispendukcapil Membeludak]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83026/jelang-coblosan-pengajuan-e-ktp-di-dispendukcapil-membeludak http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83026/jelang-coblosan-pengajuan-e-ktp-di-dispendukcapil-membeludak

Dua hari menjelang pilkada besok, pengajuan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto terus mengalami lonjakan.]]>

MOJOKERTO – Dua hari menjelang pilkada besok, pengajuan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Mojokerto terus mengalami lonjakan.

Seperti yang terpantau Senin (25/6) kemarin. Terjadi antrean panjang warga yang mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kantor yang berada di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko itu.

Kepala Dispendukcapil Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, mengungkapkan, peningkatan jumlah warga yang mengajukan pelayanan adminduk terjadi sejak hari aktif kerja pasca libur panjang Lebaran.

Pengajuan tersebut terdiri dari pengurusan e-KTP, akta kelahiran, maupun kartu keluarga (KK). ”Tapi, paling banyak warga yang mengurus e-KTP,” terangnya. Menurut Bambang, hal itu tak lepas dari momen pilkada serentak yang akan berlangsung Rabu (27/6) besok.

Oleh karena itu, sejak akhir pekan kemarin pihaknya telah melakukan antisipasi dengan membuka pelayanan khusus di hari libur. ”Sabtu-Minggu kemarin kita buka layanan khusus hanya untuk pencetakan dan perekaman e-KTP,” paparnya.

Kendati demikian, upaya itu rupanya belum mampu mengurangi volume warga yang datang ke kantor dispendukcapil. Tercatat, selama sepekan terakhir pihaknya disibukkan dengan melayani pencetakan dan perekaman e-KTP sebanyak 750 lembar per hari.

Dari jumlah tersebut, sekitar 100 orang di antaranya merupakan kategori usia wajib KTP baru. ”Hari ini (kemarin, Red) lonjakan masih tinggi. Ada sekitar seribu lebih warga mengurus e-KTP saja,” tandasnya.

Dia menegaskan, kondisi tersebut diperkirakan akan terus berlangsung hingga hari ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi pada hari H pencoblosan besok.

Untuk itu, pihaknya mengaku akan tetap membuka pelayanan khusus perekaman dan pencetakan e-KTP pada saat pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) Jatim 2018.

Selain itu, upaya tersebut juga untuk mengantisipasi apabila terjadi kendala terkait data adminduk selama proses pemilihan berlangsung.

Bambang mengatakan, apabila Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menemukan kesalahan atau meragukan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, maupun domisili pada data  pemilih, mereka bisa langsung berkoordinasi dengan KPU.

”Kita bersama-sama dengan KPU akan secepatnya menjawab pada saat itu juga jika ada masalah tentang kependudukan,” tandasnya.

Sebelumnya, dispenduk telah melakukan perekaman terhadap 22 warga kabupaten yang ada di Lapas Kelas II-B Mojokerto. Selain itu juga menyerahkan ratusan e-KTP pemilih pemula yang berulang tahun pada dua pekan hingga hari H pilkada serentak ke petugas KPPS.

”Mereka sudah terdata di DPS (daftar pemilih sementara). Sehingga satu minggu sebelum ulang tahun e-KTP-nya kita berikan, supaya bisa menyalurkan hak suaranya,” pungkasnya. 

 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 26 Jun 2018 14:25:59 +0700
<![CDATA[Distribusi Logistik Pilkada Serentak di Kota Cukup Sehari]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83016/distribusi-logistik-pilkada-serentak-di-kota-cukup-sehari http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83016/distribusi-logistik-pilkada-serentak-di-kota-cukup-sehari

Agenda suksesi kepemimpinan daerah melalui pilkada serentak bakal digelar besok. Distribusi logistik di Kota Mojokerto dilakukan hari ini.]]>

MOJOKERTO - Agenda suksesi kepemimpinan daerah melalui pilkada serentak bakal digelar besok. Distribusi logistik di Kota Mojokerto dilakukan hari ini.

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin, menyatakan, distribusi logistik untuk Pilkada Serentak bakal dipastikan rampung pada H-1 pemungutan suara, yakni tanggal 26 Juni 2018. Itu sesuai dengan jadwal yang dibuat KPU yang disaksikan sejumlah pihak terkait. ’’H-1 seluruh logistik didistribusikan ke TPS (Tempat Pemungutan Suara),’’ kata dia.

Kemarin, KPU Kota menggelar agenda check list dan packing kotak suara. Check list melibatkan kalangan PPS-PPK. Termasuk pula, agenda packing kotak suara yang dipungkasi dengan penyegelan. Kegiatan itu dipusatkan di gudang KPU Jalan Pahlawan dengan penjagaan dari personel kepolisian.

Hari ini sedianya, KPU memulai distribusi logistik Pilkada Serentak untuk wilayah Kota Mojokerto. Logistik berupa packing kotak suara dan bilik suara itu diangkut 2 armada truk terbuka. Pendistribusian diberangkatkan Forkopimda.

Sebelumnya, KPU menggelar kegiatan pemusnahan surat suara rusak pilgub serta pilwali. Jajaran Forkopimda, tim paslon pilgub dan pilwali serta PPK turut diundang menghadiri acara tersebut. ’’Estimasi kita distribusi logistik mencukupi dalam satu hari. Jadi dibawa langsung menuju PPS langsung,’’ ujar Idhom.

Pihaknya menyebutkan, estimasi jadwal distribusi itu sudah direncanakan sebelumnya. Dengan pertimbangan jumlah titik pemberhentian logistik, KPU yakin distribusi rampung pada H-1 pemungutan suara atau Selasa (26/6). ’’Ini juga efisiensi bagi tenaga keamanan juga. Di masing-masing titik berhentinya logistik,’’ sambung dia.

Distribusi logistik sedianya untuk memenuhi kebutuhan sebanyak 218 TPS, plus 1 TPS Lapas. Jumlah packing kotak suara yang didistribusikan sebanyak 219 kotak. Dilengkapi bilik suara untuk masing-masing TPS sebanyak 2 buah bilik. Sehingga, total untuk seluruh TPS, logistik yang didistribusikan sejumlah 438 kotak suara dan bilik.

Untuk diketahui, jumlah kebutuhan surat suara untuk Pilwali kota Mojokerto tahun 2018 sebanyak 98.425 surat suara. Dengan rincian, jumlah TPS 219. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 95.930 orang. Jumlah pemilih laki-laki 46.735 orang dan

]]>
Mochamad Chariris Tue, 26 Jun 2018 11:30:59 +0700
<![CDATA[Panwaslu Endus Ratusan TPS Rawan, Data Pemilih hingga Politik Uang]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83010/panwaslu-endus-ratusan-tps-rawan-data-pemilih-hingga-politik-uang http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/26/83010/panwaslu-endus-ratusan-tps-rawan-data-pemilih-hingga-politik-uang

Panwaslu Kabupaten Mojokerto mencium potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 27 Juni esok.]]>

MOJOKERTO - Panwaslu Kabupaten Mojokerto mencium potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 27 Juni esok.

Kerawanan itu disebabkan akurasi data pemilih, hilangnya hak pilih, hingga potensi terjadinya money politic.

Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fachrudin Asy’ad, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Menurutnya, terdapat ratusan titik TPS yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi. Aris mencontohkan, sebanyak 24 TPS di Kecamatan Mojosari. Di kecamatan ini, banyak ditemukan pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Sementara, tingkat kerawanan tertinggi kedua berada di Kecamatan Sooko yang tersebar di 4 TPS, Kecamatan Jetis 2 TPS, dan Trawas serta Pacet 1 TPS. ’’Ini menjadi salah satu potensi kerawanan,’’ ungkapnya.

Indikator kedua, ujar Aris, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namun terdaftar dalam DPT. Hal ini akan menimbulkan kerawanan karena berpotensi terjadinya penyalahgunaan surat suara. ’’Berdasarkan hasil pemetaan, pada indikator ini terbanyak di Kecamatan Sooko dengan 70 TPS, Kutorejo 55 TPS dan Mojosari 33 TPS,’’ tambah Aris.

Alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya ini, menilai, untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan ini, ia pun sudah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Mojokerto agar tak membagikan formulir C6.

Politik uang dalam Pilgub Jatim esok, juga masih berpotensi. Aris menjelaskan, dari hasil pemetaan yang dilakukan 10 hingga 22 Juni  dengan melibatkan 1.719 pengawas, ditemukan sejumlah TPS rawan money politic. Potensi ini sangat rawan terjadi di Mojoanyar dengan 18 TPS, Dawarblandong dengan 3 TPS, Mojosari dan Jetis dengan 1 TPS.

Tingkat kerawanan juga disebabkan oleh netralitas KPPS karena mendukung pasangan calon tertentu. ’’Kami menemukan hanya ada di Pungging. Itu pun hanya 1 TPS saja,’’ ungkap Aris.

TPS rawan yang telah dipetakan Panwaslu Kabupaten Mojokerto ini, dilakukan secara utuh di 304 desa dan kelurahan. Dengan melibatkan PPL dan Panwas Kecamatan. Pemetaan TPS rawan ini menggunakan 6 variabel dengan 15 indikator. 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 26 Jun 2018 09:00:59 +0700
<![CDATA[Rusak, Ratusan Lembar Surat Suara Pilgub Jatim Dibakar]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/25/83006/rusak-ratusan-lembar-surat-suara-pilgub-jatim-dibakar http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/06/25/83006/rusak-ratusan-lembar-surat-suara-pilgub-jatim-dibakar

Ratusan lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto.]]>

MOJOKERTO - Ratusan lembar surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim, dimusnahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto.

Pemusnahan dilakukan terhadap kertas suara yang sobek, berlubang, hingga degradasi warna. Hal itu ditegaskan Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Ayuhanafiq, saat pemusnahan surat suara rusak di depan GOR Diknas, RA Basuni, Sooko, Minggu (24/6) sore.

Terdapat 853 lembar yang dimusnakan dengan cara dibakar. ’’Pemusnahan ini sesuai dengan aturan yang ada,’’ ungkapnya. Yuhan merinci, dari 853 surat suara, 787 surat suara mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kurang sempurnanya percetakan.

Di antaranya, surat suara yang kusut karena packing yang tak sempurna, terdapat bercak tinta, hingga warna yang memudar. ’’Sedangkan, sisanya sebanyak 66 lembar adalah kertas yang tak terpakai,’’ tegas dia.

Prosesi pemusnahan surat suara ini disaksikan sejumlah pejabat. Di antaranya, Wakil Bupati Mojokerto Pungkasiadi, Komandan Kodim 0815 Mojokerto Letkol Kav Hermawan Weharima, Kapolres Mojokerto AKBP Leonardus Simarmata, Kapolres Mojokerto Kota AKBP Sigit Dany Setiyono, Ketua Panwaslu Aris Fachrudin Asy’ad, Ketua DPRD Ismail Pribadi, dan tim sukses kedua paslon.

Wabup Pungkasiadi dalam sambutannya menjelaskan, semua surat suara yang tak disistribusikan harus dimusnahkan. Karena, KPU dilarang menyimpan surat suara meskipun utuh dan bisa dipakai. ’’Pemusnahan karena mengikuti aturan. Dan KPU sebagai penyelenggara, harus menjalankan,’’ ungkapnya.

Usia melakukan pemusnahan, para pejabat ini juga menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) di depan kantor KPU di Jalan RAAK. Adinegoro, Sooko. APK berukuran 4 x 4 meter persegi itu harus dicongkel dengan linggis karena ditanam cukup  dalam.

Terpisah, Komisioner KPU Bidang Logistik Heru Effendi, mengatakan, pemilahan surat suara rusak sudah dilakukan cukup lama dan berakhir Jumat (22/6). ’’Setelah beres, baru kami lakukan packing surat suara, sampul, alat kelengkapan TPS, template dan formulir TPS ke kotak suara,’’ ujarnya.

 

]]>
Mochamad Chariris Mon, 25 Jun 2018 22:30:59 +0700
<![CDATA[Distribusi Surat Suara Pilgub Jatim Molor]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/31/77807/distribusi-surat-suara-pilgub-jatim-molor http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/31/77807/distribusi-surat-suara-pilgub-jatim-molor

Distribusi logistik Pilkada Serentak untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) mengalami revisi jadwal distribusi logistik berupa surat suara.]]>

MOJOKERTO – Distribusi logistik Pilkada Serentak untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur (Pilgub) mengalami revisi jadwal.

Kota Mojokerto menjadi salah satu dari beberapa kabupaten/kota yang mengalami revisi jadwal distribusi logistik berupa surat suara tersebut. Hal demikian dikatakan Rosyid Idhom Rosidi, komisioner KPU Kota Mojokerto.

’’Untuk Kota Mojokerto belum datang,’’ ujarnya ketika disinggung terkait logistik surat suara Pilgub Jatim untuk Kota Mojokerto. Ia menyampaikan, sedianya sesuai jadwal pertama, surat suara yang tengah dalam tahap pencetakan di percetakan itu datang pada tanggal 28 Mei 2018.

Namun demikian, sampai kini logistik yang tengah dicetak di Kudus itu tak kunjung datang. Setelah KPU Kota Mojokerto memeriksa ke KPU Jatim, ternyata terdapat pemberitahuan revisi jadwal distribusi. ’’Ada revisi jadwal. Ini tidak hanya untuk kota Mojokerto saja, tapi ada beberapa daerah lainnya,’’ kata Idhom.

Dalam revisi jadwal distribusi tersebut, diketahui KPU Kota Mojokerto bakal mendapat kiriman logistik surat suara pada tanggal 30 Mei 2018. Bersama Kota Mojokerto, terdapat daerah lain seperti Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk yang juga mengalami revisi jadwal distribusi.

’’Kota Mojokerto dari sebelumnya tanggal 28 Mei direvisi menjadi tanggal 30 Mei,’’ sambung Idhom. Logistik surat suara yang dipergunakan untuk Pilgub tersebut sedianya berjumlah 98.632 lembar surat suara. Total surat suara itu seberat 330 kilogram. Surat suara dibungkus dengan pembungkus kardus.

Sementara itu, kemarin dimulai penyortiran dan pelipatan surat suara pilwali oleh KPU Kota Mojokerto. Penyiapan logistik pemilu itu dilakukan oleh tenaga manusia. Pelipatan dimulai sekitar pukul 10.00. Minimal waktu yang dibutuhkan penyortiran dan pelipatan tiga hari.

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin, mengatakan, kegiatan itu disambung dengan pelipatan surat suara pilgub. Hanya saja, logistik pilgub belum juga datang. Meski secara jumlah surat suara pilgub lebih banyak dari surat suara pilwali.

’’Sampai sekarang belum datang. Secara jumlah, surat suara pilgub di kota lebih sedikit dibanding dari lain sehingga tidak ada kekhawatiran,’’ ungkapnya. Surat suara pilgub di Kota Mojokerto sejumlah 98.132 lembar.

]]>
Mochamad Chariris Thu, 31 May 2018 01:00:59 +0700
<![CDATA[Sebatas Cari Sensasi atau Penuhi Nazar? Ini Jawaban Andy Soebjakto]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/30/77548/sebatas-cari-sensasi-atau-penuhi-nazar-ini-jawaban-andy-soebjakto http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/30/77548/sebatas-cari-sensasi-atau-penuhi-nazar-ini-jawaban-andy-soebjakto

Aksi nyemplung Sungai Brantas dilakukan Calon Wali (Cawali) Kota Mojokerto, Andy Soebjakto, perlahan mengundang tanya warga Kota Onde-Onde.]]>

MOJOKERTO – Aksi nyemplung Sungai Brantas dilakukan Calon Wali (Cawali) Kota Mojokerto, Andy Soebjakto, perlahan mengundang tanya warga Kota Onde-Onde.

Apakah aksi nekat yang direkam kamera video berdurasi 1 menit 10 detik tersebut bagian dari nazar, mencari sensasi, atau sebatas olahraga semata. Sebab, bukan hanya nyeleneh dan terbilang nekat.

Namun, cara menceburkan diri ke dalam Sungai Brantas pada Minggu (27/5) sore di depan PDAM Kota Mojokerto Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, itu juga dapat mengancam keselamatan Andy.

Nah, untuk menjawab berbagai spekulasi tersebut, Andy berkesempatan menjelaskan maksud dan tujuannya berenang di tengah Sungai Brantas yang selama ini dikenal memiliki arus deras. Dan, itu dilakukan tanpa pelampung, pengamanan atau bantuan tim relawan.

Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, dia mengaku aksi nekatnya dengan hanya mengenakan kaus dan celana pendek hitam tersebut bagian dari menyampaikan keinginan sekaligus impian dalam membangun dan mengembangkan Brantas River Park.

Yakni, mengembangkan fasilitas sumber daya alam (SDA) air sungai sebagai salah satu ikon pariwisata Kota Mojokerto.

”Kawasan wisata air yang (ingin) dikembangkan. Jadi, bukan untuk mencari sensasi,” ujar Andy melalui Ketua Tim Pemenangan Andy Seobjakto-Ade Ria Suryani (ASRI), Imam Masduki.

Dia juga membantah, dalam aksi menceburkan diri ke dalam sungai sekadar meralisasikan nazar atau sebatas mencari perhatian publik semata di tengah tahapan Pilwali Kota Mojokerto.

Sehingga, akan mengundang perhatian banyak pihak. Apalagi dilakukan tanpa bantuan pelampung dan safety memadai. Sehingga, berpotensi mengundang risiko keselamatan jiwa. ”Renang ini bagian dari (menuju) Brantas River Park,” tandasnya.

Imam Masduki menambahkan, meski rentan terhadap keselamataan Andy, namun hal itu dianggap hal yang biasa. Sebab, lanjutnya, selama ini, cawali yang berpasangan dengan Ade Ria tersebut memang dikenal memiliki hobi berenang.

”Cuma cari inspirasi (untuk) menjadikan wisata sungai (Brantas) sebagai ikon Kota Mojokerto saja,” papar politisi PKB ini.

 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 30 May 2018 02:30:59 +0700
<![CDATA[Calon Wali Kota Mojokerto Nyemplung Sungai Brantas]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/29/77530/calon-wali-kota-mojokerto-nyemplung-sungai-brantas http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/29/77530/calon-wali-kota-mojokerto-nyemplung-sungai-brantas

Ada-ada saja yang dilakukan pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto jelang pencobloson 27 Juni mendatang.]]>

MOJOKERTO – Ada-ada saja yang dilakukan pasangan calon (paslon) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto jelang pencobloson 27 Juni mendatang.

Kegiatan unik dan tidak biasa ini salah satunya dilakukan Calon Wali (Cawali) Kota Andy Soebjakto. Kali ini, dia tidak melakukan kampanye atau bagi-bagi takjil sebagaimana umumnya paslon lain dalam memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan.

Cawali nomor urut 2 ini justru nekat menceburkan diri ke dalam Sungai Brantas. Ya, hal nekat itu dilakukan Andy seorang diri. Dengan hanya mengenakan kaus hitam dan celana pendek hitam, cawali yang bergandengan dengan Cawawali Kota Ade Ria Suryani itu terlihat menaklukkan sungai yang mengitari sebagian daerah Jawa Timur tersebut tanpa bantuan pelampung dan pengamanan khusus.

Belum diketahui kapan aksi menceburkan diri sekaligus berenang di Sungai Brantas tersebut dilakukan. Namun, bermunculan spekulasi hal aneh dilakukan Andy pada Minggu (27/5) sore itu sembari menunggu waktu berbuka alias ngabuburit di bibir sungai kawasan Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Tepatnya di depan PDAM Kota Mojokerto Jalan Mayjen Sungkono. 

Aksi tak biasa dilakukan oleh paslon peserta pilkada ini juga direkam pendukungnya. Rekaman video berdurasi selama 1 menit 10 detik tersebut bahkan sudah menyebar dan di-share di berbagai media sosial (medsos).

Dalam rekaman video ini, tidak nampak kekhawatiran maupun ketakutan dari sosok Andy saat menaklukkan Sungai Brantas. Usai menceburkan diri, bak perenang profesional, dia lantas menenggelamkan diri selama beberapa detik.

Tak lama berselang, dia kembali muncul ke permukaan lalu melakukan gerakan renang hingga kurang lebih sepanjang 20 meter. Meski posisi renang tidak jauh dari bibir sungai, namun Andy tidak menunjukkan tubuh kelelahan atau justru takut akan terbawa arus sungai Brantas yang selama ini dikenal cukup deras. Bahkan saat kembali ke permukaan, dia menyempatkan diri mengacungkan jempol. Tanda telah berhasil berenang di Sungai Brantas.

Ketua Tim Pemenangan Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani, Imam Masduki kepada Jawa Pos Radar Mojokerto membenarkan  aksi renang seorang diri di Sungai Brantas dilakukan Andy. Tanpa ada pengamanan khusus atau bantuan dari tim relawan. ”Iya, itu olahraga renang biasa. Dan itu biasa dilakukan Mas Andy,” ujarnya.

Sekadar diketahui, dalam kontestan Pilwali Kota Mojokerto 2018, pasangan Andy-Ade Ria diusung oleh tiga parpol. Yakni PPP, PKB, Partai Demokrat, serta satu partai pendukung, PKPI. Pasangan ini mendapat nomor urut 2.

Pada Pileg 2014, PPP dan Partai Demokrat masing-masing mendapatkan dua kursi, sedangkan PKB mengantongi tiga kursi di DPRD Kota Mojokerto. Jumlah kursi koalisi ketiga partai ini sudah melebihi syarat minimal lima kursi untuk mengusung calon kepala daerah (cakada). 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 29 May 2018 23:36:34 +0700
<![CDATA[KPU Cetak 100 Ribu Surat Suara Pilwali Kota Mojokerto]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/18/74540/kpu-cetak-100-ribu-surat-suara-pilwali-kota-mojokerto http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/18/74540/kpu-cetak-100-ribu-surat-suara-pilwali-kota-mojokerto

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencetak sebanyak 100 ribu lebih surat suara untuk Pilwali 2018. Surat suara itu nantinya digunakan saat hari H pemungutan suara pada 27 Juni mendatang.]]>

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencetak sebanyak 100 ribu lebih surat suara untuk Pilwali 2018. Surat suara itu nantinya digunakan saat hari H pemungutan suara pada 27 Juni mendatang.

Jumlah surat suara yang dicetak tersebut untuk memenuhi kebutuhan untuk Pilwali Mojokerto. Sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Mojokerto mencapai 95.930 pemilih. Dari jumlah itu, untuk kebutuhan surat suara diperlukan tambahan sesuai aturan mencapai 2,5 persen.

Sehingga, asumsi kebutuhan surat suara mencapai 98.425 surat suara. ’’Di luar itu, diperlukan surat suara untuk persediaan apabila ada pemungutan suara ulang,’’ ungkap Idhom Rosidi, komisioner KPU bidang logistik.

Untuk itu, asumsi kebutuhan total surat suara mencapai 98.425 ditambah 2.000 mencapai 100.425 surat suara. Sekarang ini, surat suara itu masih dalam proses penggandaan melalui perusahan percetakan di Solo.

Sejumlah tim mulai dari KPU, Kepolisian, Panwaslu, hingga tim paslon melakukan pengawalan proses pencetakan tersebut. Asumsi kebutuhan waktu untuk pencetakan kebutuhan surat suara mencapai 100 ribu lembar itu lima hari.

Kemudian, masih dibutuhkan waktu lagi untuk pengemasan. Setelah seluruhnya rampung, seluruh kebutuhan surat suara akan didistribusikan ke KPU Kota Mojokerto. Bulan ini menjadi waktu krusial untuk pengadaan logistik pemilu khususnya Pilwali Kota Mojokerto. Lantaran, waktu pemungutan suara tinggal sebulan lagi.

Sebelumnya, surat suara pilwali dibuat melalui tahapan tertentu. Yakni, awalnya berupa pembuatan specimen yang berisi gambar dan nomor urut paslon. Specimen itu dibuat didasarkan peraturan KPU. Surat suara itu kemudian dimintakan approval kepada seluruh paslon.

Surat suara yang melalui tahap approval pertama kemudian dibuatkan specimen versi percetakan. Lalu, kembali dimintakan approval kedua kepada seluruh paslon. Apabila disetujuti, surat suara itu kemudian digandakan melalui percetakan sesuai kebutuhan surat suara Pilwali.

’’Seluruh tim paslon hadir untuk mengawal proses pencetakan tapi minus paslon nomor urut empat,’’ sebut Idhom. Sebelumnya, selain surat suara, KPU juga menyiapkan kebutuhan kotak dan bilik suara.

Untuk kebutuhan pilwali dan pilgub yang digelar secara serentak, KPU menetapkan masih menggunakan kotak dan bilik suara lawas. Lantaran, keberadan logistik itu terbilang masih layak dan memadai dari segi jumlah. KPU hanya membutuhkan sebanyak 438 kotak suara untuk 218 TPS, plus satu TPS Lapas.

]]>
Mochamad Chariris Fri, 18 May 2018 23:00:59 +0700
<![CDATA[Emil Dardak Disambut Meriah dan Didoakan Menang Pilgub]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/15/73591/emil-dardak-disambut-meriah-dan-didoakan-menang-pilgub http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/15/73591/emil-dardak-disambut-meriah-dan-didoakan-menang-pilgub

Cawagub Jawa Timur nomor urut 1, Emil Elestianto Dardak, mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan buruh migran asal Indonesia khususnya Jawa Timur di Hong Kong.]]>

CAWAGUB Jawa Timur nomor urut 1, Emil Elestianto Dardak, mengadakan pertemuan dan silaturahmi dengan buruh migran asal Indonesia khususnya Jawa Timur di Hong Kong.

Emil dan istrinya, Arumi Bachsin mendapatkan sambutan meriah saat keduanya menyapa para buruh migran di Victoria Park, Hong Kong. Dalam silaturahmi tersebut, Emil mendapatkan banyak masukan dan keluh kesah dari para buruh migran selama bekerja di Hong Kong.

Tak lupa para buruh migran juga mendoakan agar Emil dan Cagub Khofifah Indar Parawansa memang di Pilgub Jawa Timur. ’’Kami doakan Mas Emil dan Bu Khofifah menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,’’ kata salah satu perwakilan buruh migran pada Emil di lokasi, Senin (14/5).

Tak lupa mereka menitipkan Emil pesan untuk lebih memperhatikan nasib para buruh migran dan keluarganya di Jawa Timur. Apalagi, kebanyakan buruh migran di Hong Kong merupakan warga dari beberapa wilayah di Jawa Timur.

’’Di Jawa Timur, paling besar buruh migrannya,’’ ujarnya. ’’Yang kami butuhkan adalah perumahan dan lapangan kerja (saat kembali ke Jawa Timur),’’ lanjutnya.

Emil yang mendapat pesan tersebut mengatakan, dirinya akan memperjuangkan nasib para buruh migran Jawa Timur saat kembali ke daerah asal mereka. Salah satunya dengan program UMKM agar para buruh migran bisa langsung bekerja saat pulang.

’’Kita akan buka kesempatan usaha bila panjenengan (kalian) pulang melalui program koperasi buruh migran. Jadi begitu panjenengan pulang, tidak mulai dari nol tapi sudah jalan (usahanya),’’ ucap Emil.

Terakhir, Emil meminta doa restu dari para buruh migran di Hong Kong agar bisa menang di Pilgub Jawa Timur. Dirinya berjanji akan memberikan pelayanan terbaik bagi para buruh migran saat kembali ke daerah asal mereka.

’’Saya datang ke sini memohon doa restunya. Bahwa langkah ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua,’’ tutupnya.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 15 May 2018 22:32:07 +0700
<![CDATA[Ribuan Pendukung Deklarasi Siap Menangkan ASRI]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/15/73578/ribuan-pendukung-deklarasi-siap-menangkan-asri http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/15/73578/ribuan-pendukung-deklarasi-siap-menangkan-asri

Pasangan Calon Wali Kota Mojokerto dan Calon Wali Kota Mojokerto nomor urut dua, Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani (ASRI), menggelar kampanye akbar di Lapangan Surodinawan, Minggu (13/5).]]>

MOJOKERTO – Pasangan Calon Wali Kota Mojokerto dan Calon Wali Kota Mojokerto nomor urut dua, Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani (ASRI), menggelar kampanye akbar di Lapangan Surodinawan, Minggu (13/5).

Ribuan pendukung dan simpatisan hadir dalam kampanye yang turut dihadiri sejumlah tokoh nasional tersebut. Kampanye yang berlangsung di bawah terik matahari itu, tak menyurutkan para pendukung dan simpatisan bertahan hingga di pengujung acara.

Mereka nampak menikmati berbagai hiburan yang disuguhkan. Di antaranya, lantunan dangdut Vita KDI, Iva Belian D’Terong, Maya Ernanda, dan Loviana AG artis SERA.

Dalam kampanyenya, Andy menegaskan sederet program yang diusungnya. Bertema ’’Kota Mojokerto Menuju Kota Mojokerto Asri’’ tersebut, ia membeber program pembangunan infrastruktur hingga pembangunan ekonomi kerakyatan.

Andy sempat mengusik soal Kota Mojokerto yang minim prestasi di tingkat nasional. Baik dunia pendidikan, budaya hingga olahraga. ’’Untuk itu, perlu pembangunan SDM yang lebih baik. Sehingga akan menjadikan Kota Mojokerto yang adil, sejahtera, ramah, dan indah,’’ paparnya.

Didampingi Cawali Ade Suryani, paslon yang diusung PKB, Demokrat, dan PPP ini juga menyingung penahanan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia pun meminta seluruh peserta kampanye membacakan doa agar wali kota tabah dalam menghadapi musibah tersebut.

Rampung dengan penyampaian program dan keprihatinan terhadap kasus yang membelit Mas’ud Yunus, diakhir kampanyenya, Andy juga mengecam aksi pengeboman yang terjadi di tiga gereja di Surabaya dan menewaskan sedikitnya 10 orang.

Menurut dia, setiap agama mengajarkan kebaikan. Dan tak ada agama mana pun yang menghalalkan aksi pengeboman. ’’Kita boleh berbeda pilihan, tapi soal NKRI, sudah final. Kami mengutuk peristiwa dan akan memerangi radikalisme,’’ pungkasnya.

Sementara itu, dalam rapat terbuka yang dilakukan paslon ASRI kali ini, sejumlah tokoh hadir. Di antaranya, mantan Wali Kota Mojokerto dua periode, Abdul Gani Soehartono. Ia merupakan ayah dari Ade Ria Suryani yang juga menjadi calon pendamping Andy, Ketua PKB Kota Mojokerto, Ketua DPC PPP Kota Mojokerto, Ketua DPC Demokrat Kota dan Kabupaten Mojokerto, Wasekjen PPP, hingga Ketua Hanura Jatim Kelana Aprilianto.

Meski tak tercatat sebagai parpol pengusung ASRI, namun Kelana mengimbau seluruh kader Hanura di Kota Mojokerto untuk mencoblos paslon nomor 2 ini.

Ketua Tim Pemenangan ASRI, Masduki, menerangkan, jumlah massa yang hadir dalam kampanye tersebut mencapai 3.500 orang. Mereka tak hanya dari parpol pengusung. Namun, simpatisan dari berbagai elemen juga hadir.

Di antaranya, Paguyuban Tukang Becak, Paguyuban Penggemar Burung Berkicau, Pencak Silat PD, Pegiat Seni dan Budaya, Paguyuban Ojek Online, Paguyuban PKL, Paguyuban Pedagang Jajan Pasar, Pengusaha Besi dan Logam, Pengusaha Alas Kaki, Komunitas Pancing Mojokerto, Pemuda Pancasila, Garda Bangsa, Perkumpulan Security Mojokerto, Pedagang Pasar Pralon, hingga Perempuan Bangsa.

’’Mereka melakukan deklarasi untuk memenangkan ASRI,’’ ujarnya. Deklarasi pemenangan juga dilakukan sejumlah alumni SDN Kranggan 1, alumnis SPMN 3, hingga SMAN 2 Kota Mojokerto.

 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 15 May 2018 21:59:31 +0700
<![CDATA[Dana Kampanye Empat Paslon Pilwali Mojokerto Tembus Rp 1 Miliar]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/01/69546/dana-kampanye-empat-paslon-pilwali-mojokerto-tembus-rp-1-miliar http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/05/01/69546/dana-kampanye-empat-paslon-pilwali-mojokerto-tembus-rp-1-miliar

Selama masa kampanye Pilkada Kota Mojokerto, para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto telah menghabiskan uang, barang dan jasa senilai hampir Rp 1 miliar.]]>

MOJOKERTO – Selama masa kampanye Pilkada Kota Mojokerto, para pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto telah menghabiskan uang, barang dan jasa senilai hampir Rp 1 miliar.

Hasil perhitungan ini berdasar Laporan Penerima Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diterima KPU Kota Mojokerto, pada 20 April 2018 lalu. Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin, mengatakan, secara keseluruhan jumlah uang, barang dan jasa yang dikeluarkan senilai total Rp 983.544.212.

’’Semuanya terlaporkan dengan baik. Sesuai dengan PKPU 5/2017. Dari jumlah yang ada, rata-rata dari pribadi paslon, selain sumbangan perseorangan yang nilainya sangat kecil,’’ kata dia. 

Berdasarkan data LPSDK yang diterima KPU Kota Mojokerto, paslon Akmal Budianto dan Rambo Garudo (Akrab) tercatat dengan nominal paling besar, yaitu Rp 436.457.500. Disusul paslon Ika Puspitasari dan Achmad Rizal (Ning Ita Cak Rizal) senilai Rp 361.586.712. Berikutnya pasangan Warsito dan Moeljadi (Wali) dengan nilai Rp 135 juta, dan paslon Andy Soebjakto dan Ade Ria Suryani (Asri) sejumlah Rp 50.500.000.

Mantan jurnalis televisi ini, menambahkan, setiap paslon boleh menerima dana kampanye dari parpol atau gabungan parpol paling banyak Rp 750 juta selama masa kampanye. Paslon juga boleh menerima sumbangan dari perseorangan paling banyak Rp 75 juta serta Rp 750 juta dari kelompok atau badan hukum swasta selama masa kampanye.

Menurut Amin, bila ada paslon, parpol atau gabungan parpol pengusung menerima dana lebih batas atas, maka dilarang menggunakan dana tadi serta wajib melaporkan pada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 hari setelah masa Kampanye berakhir. ’’Bila menggunakan dana sumbangan itu tapi tidak melapor ke KPU dan menyerahkan ke kas negara, maka pencalonannya dibatalkan,’’ kata Amin. 

Merujuk PKPU 1 Tahun 2017 dan PKPU 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, serta PKPU 5/2017 tentang Dana Kampanye, Amin menegaskan, agar para paslon, termasuk tim kampanye maupun parpol pengusul paslon memperhatikan tahapan penyerahan dana kampanye. Bila LPPDK terlambat diserahkan paling akhir 24 Juni 2018 pukul 18.00, maka bisa dikenakan sanksi pembatalan sebagai paslon. 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 01 May 2018 20:35:59 +0700
<![CDATA[PDIP: Jokowi 2 Periode, Coblos Gus Ipul-Mbak Puti]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/28/68853/pdip-jokowi-2-periode-coblos-gus-ipul-mbak-puti http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/28/68853/pdip-jokowi-2-periode-coblos-gus-ipul-mbak-puti

PDI Perjuangan (PDIP) menyatukan kampanye Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno dengan sosialisasi ’’Jokowi 2 Periode’’. Gebrakan itu dimulai dari Ngawi, kemarin.]]>

NGAWI - PDI Perjuangan (PDIP) menyatukan kampanye Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno dengan sosialisasi ’’Jokowi 2 Periode’’. Gebrakan itu dimulai dari Ngawi, kemarin.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, tampil bersama Bupati Budi ’’Kanang’’ Sulistiyo dan Cawagub Puti Guntur Soekarno. Mereka ikut senam pagi bersama ribuan warga Ngawi.

’’Salam dari Gus Ipul untuk ibu-ibu semua. Mohon maaf, Gus Ipul tidak bisa hadir karena ada kegiatan di daerah lain,’’ kata Bupati Kanang menyebut Gus Ipul.

Ribuan ibu-ibu berkumpul dari berbagai wilayah di Ngawi. Mereka mengenakan kaos bertuliskan ’’Gus Ipul-Mbak Puti Nomor 2’’. Mereka menjadi peserta lomba senam ’’Kabeh Sedulur, Kabeh Makmur’’.

’’Di sini juga hadir Sekjen PDI Perjuangan, Pak Hasto Kristiyanto,’’ kata Puti Guntur Soekarno. Yang menarik, Hasto juga membawa kaus branding, bertuliskan ’’Jadi Presiden itu berat. Biar Jokowi Saja’’. Kaus itu kemudian diberikan kepada peserta senam pagi.

’’Bapak, ibu dan saudara sekalian. Sampaikan salam dari Pak Jokowi pada keluarga di rumah. Sampaikan salam Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Jangan lupa, dalam Pilkada Jawa Timur, coblos nomor 2, Gus Ipul-Mbak Puti,’’ kata Hasto Kristiyanto.

Dalam Rapat Kerja Nasional III PDIP di Bali, 24 Februari 2018, Megawati telah memutuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Calon Presiden 2019. Karir politik Jokowi lahir dan tumbuh di PDI Perjuangan. Begitu pula Puti Guntur Soekarno, cucu Bung Karno, yang menjadi politisi PDIP.

Hari-hari ini, PDIP tengah gencar mengampanyekan kemenangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Selain PDIP, pasangan ini juga diusung oleh PKB, PKS dan Gerindra. Sementara, di tingkat nasional, PDIP juga tengah gencar menyosialisasikan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019.

Hasto menyebut, Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno merupakan perpaduan religius dan nasionalis di Jawa Timur. Gus Ipul adalah cucu (alm) KH Bisri Syansuri, ulama besar, salah seorang pendiri NU dan pernah menjadi Rais Aam PBNU.

’’Sedang Mbak Puti adalah cucu Bung Karno, sang Proklamator, bapak pendiri bangsa ini. Mbak Puti adalah putri tunggal Pak Guntur, putera sulung Bung Karno,’’ kata Hasto.

Ia menyebut Gus Ipul sebagai santri yang berjiwa nasionalis. Saat ini menjadi Ketua PBNU, Wakil Gubernur Jawa Timur selama 2 periode, mendampingi Gubernur Soekarwo. Sebagai Ketua PBNU, Gus Ipul mempunyai peran yang sangat penting dalam penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila oleh pemerintahan Presiden Jokowi.

’’Sementara Mbak Puti adalah pemimpin nasionalis yang berjiwa religius. Mbak Puti menaruh hormat kepada para ulama, para kiai dan bu nyai. Mbak Puti menaruh hormat kepada para santri,’’ kata Hasto.

Puti Guntur menyampaikan sejumlah pesan, diantaranya program pemerintahan yang berpihak pada kepentingan gender kaum perempuan. ’’Gus Ipul dan saya juga berkomitmen untuk menggratiskan biaya SMA/SMK Negeri. Ini menjamin hak pendidikan 12 tahun bagi anak-anak kita,’’ kata Puti.

Ketika menyebut ’’pendidikan gratis’’ itu, seketika tepuk tangan bergemuruh di kalangan ibu-ibu. ’’Pilih Gus Ipul-Mbak Puti. Coblos nomor 2,’’ kata ibu-ibu riuh.

Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno telah menyusun rencana kebijakan untuk menggratiskan SMA/SMK Negeri. Sedang untuk swasta, keduanya berencana untuk memberikan subsidi biaya pendidikan yang meringankan beban pengeluaran rumah tangga.

Puti Guntur juga menyampaikan, bahwa Gus Ipul dan dirinya telah berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan Presiden Jokowi di Jawa Timur. ’’Program-program kami bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat Pak Jokowi di Jawa Timur,’’ kata Puti.

Hasto mengatakan, seluruh pengurus, kader dan anggota PDI Perjuangan wajib untuk mengampanyekan ’’Jokowi 2 Periode’’ sekaligus satu paket dengan gerakan pemenangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno di Pilkada Jawa Timur.

’’Seluruh jajaran PDI Perjuangan wajib untuk memenangkan Gus Ipul-Mbak Puti, sekaligus sosialisi Pak Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Gerakan ini harus dilakukan di seluruh Jawa Timur,’’ kata Hasto.

]]>
Mochamad Chariris Sat, 28 Apr 2018 21:49:50 +0700
<![CDATA[Debat Pilwali, Empat Paslon Saling Lontarkan Maaf dan Pujian]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/27/68472/debat-pilwali-empat-paslon-saling-lontarkan-maaf-dan-pujian http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/27/68472/debat-pilwali-empat-paslon-saling-lontarkan-maaf-dan-pujian

Debat publik perdana pemilihan wali kota dan wakil walikota (pilwali) di Convention Hall Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto tadi malam berlangsung gayeng.]]>

MOJOKERTO - Debat publik perdana pemilihan wali kota dan wakil walikota (pilwali) di Convention Hall Hotel Raden Wijaya Kota Mojokerto tadi malam berlangsung gayeng.

Seluruh pasangan calon tampil tenang cenderung santai, bahkan beberapa kali muncul lemparan joke alias lelucon. Seluruh paslon tampil dengan segenap kemampuan.

Mereka terlihat sudah mempersiapkan diri. Itu tampak dari penampilan paslon yang banyak melempar ide dari visi-misi yang dibawa. Cara penyampaian pendapat pun disampaikan secara lancar dan sopan.

Penampilan paslon yang tenang cenderung sopan ini juga tampak ketika sesi adu tanya-jawab. Ketika mengajukan pertanyaan, bahkan terlebih dahulu paslon meminta izin, permohonan maaf hingga pujian. Pun begitu ketika menjawab pertanyaan paslon lain.

Puluhan pendukung masing-masing paslon yang hadir di lokasi juga memberikan dukungan maksimal. Mereka kerap melontarkan yel-yel hingga teriakan dukungan. Beberapa kali pemandu acara mengingatkan pendukung yang melontarkan teriakan ketika sesi debat berlangsung.

Sesi pernyataan penutup, masing-masing paslon menyelipkan pesan-pesan dukungan. Akmal Boedianto dari paslon nomor urut 1 menyatakan, mengedepankan integritas kebersamaan kedamaian. Suasana kondusif untuk Kota Mojokerto yang lebih baik. Dan, berharap dan memohon rakyat kota pada 27 Juni memberikan amanah kepada mereka agar menang.

Andy Soebjakto dari paslon nomor urut 2, mengajak untuk mencintai warga kota. Karena tidak ada warga kota yang senang ketika ada yang susah. Dia juga mengajak agar menjadikan pilwali proses menuju kedewasaan.

Bahwa pilwali adalah silaturahmi akbar agar lebih baik. Warsito dari paslon nomor urut 3 mengatakan, pilkada adalah agenda lima tahunan sekali. Sehingga berkewajiban untuk memperbaiki tujuan. Bukan lantas menjadi pimpinan yang serakah. Dia mengajak menyukseskan pilwali yang dicintai.

Ika Puspitasari dari paslon nomor urut 4 hadir dengan membawa konsep Kota Mojokerto yang kecil jadi maju dan indah. Dan, menjadikan warganya bahagia. Dia menyebutkan akan mengalokasikan 25 persen APBD untuk program pembangunan infrastruktur. Karena, itu pondasi warga agar dapat pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keagamaan yang baik.

Ketua KPU Kota Mojokerto, Saiful Amin Solihin, menegaskan, masih ada tiga sesi debat publik bagi paslon pilwali. Sesi kedua digelar tanggal 24 Mei mendatang. Sedangkan debat pamungkas pada tanggal 21 Juni.

"Formatnya sama. Hanya saja, untuk yang terakhir nanti digelar di Surabaya. Itu karena pertimbangan keamanan," kata dia. Dia menyebutkan, pelaksanaan debat publik yang perdana ini terbilang sukses. Antar paslon juga tampak guyub. "Hal itu lumrah. Semua paslon tampil tenang dan guyub. Saya kira itu baik," tandasnya. 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 27 Apr 2018 14:28:46 +0700
<![CDATA[Pemilih Milenial Diajak Sebarkan Tolak Pilih Golput di Pilkada]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/18/66122/pemilih-milenial-diajak-sebarkan-tolak-pilih-golput-di-pilkada http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/18/66122/pemilih-milenial-diajak-sebarkan-tolak-pilih-golput-di-pilkada

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Mojokerto yang dipandang masih rendah jadi atensi. KPU Kota Mojokerto getol kampanyekan ajakan untuk menolak memilih golongan putih (golput).]]>

MOJOKERTO - Tingkat partisipasi pemilih di Kota Mojokerto yang dipandang masih rendah jadi atensi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto getol kampanyekan ajakan untuk menolak memilih golongan putih (golput).

Sejak awal pekan ini, KPU menyabani sejumlah sekolah-sekolah yang merupakan kantong para pemilih pemula di Kota Onde-Onde. Instansi penyelenggara pemilihan umum itu menyosialisasikan hajatan pilkada serentak utamanya agenda pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwali) 27 Juni mendatang.

Di lingkungan pendidikan itu, KPU juga mengenalkan contoh kertas suara pada saat coblosan mendatang. Di mana, pada kertas suara itu terdapat jajaran para pasangan calon (paslon) pilwali yang terdaftar sebagai peserta pilkada.

Empat paslon di antaranya, nomor urut 1 Akmal Boedianto-Rambo Garudo, nomor urut 2 Andy Soebjakto-Ade Ria Suryani, nomor urut 3 Warsito-Moeljadi, nomor urut 4 Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria. ’’Kami terus berkegiatan ke sekolah-sekolah. Untuk menyosialisasikan pilkada serentak,’’ ungkap Saiful Amin, ketua KPU Kota Mojokerto.

Ia mengatakan, tidak hanya instansi sekolah dengan kalangan pelajar yang cukup umur untuk mencoblos yang disosialisasi. Kalangan masyarakat di tingkat RT hingga kelurahan pun disosialisasikan agenda pemilu tersebut. ’’Bahan sosialisasi juga dikirim ke semua RT (Rukun Tetangga),’’ tukas Saiful Amin.

Dilanjutkannya, sosialisasi pilkada serentak tersebut bertujuan mendongkrak partisipasi pemilih pada saat pencoblosan nantinya. Diharapkan, dengan mengenalkan sosok-sosok peserta pilkada, tata cara pencoblosan, dan pelaksanaannya para pemilih pemula itu memiliki informasi yang memadai tentang pilkada serentak.

Di samping itu, KPU juga menebarkan bahan sosialisasi pada instansi dan sekolah yang dituju. Di samping itu, tiap RT juga diberikan bahan sosialisasi hingga poster yang merupakan alat peraga sosialisasi (APS). ’’Poster tentang ajakan memilih menolak golput (golongan putih) juga kami sebarkan. Di samping juga profil seluruh paslon,’’ beber Amin.

Diakuinya, butuh upaya keras agar partisipasi pemilih saat pencoblosan nanti meningkat. Pihaknya sendiri menargetkan partisipasi pemilih lebih baik dibanding pilwali 2013 lalu. Tak kurang 90 persen dari daftar pemilih ditargetkan berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 18 Apr 2018 20:40:41 +0700
<![CDATA[Mendung Adem Payungi Kampanye Gus Ipul-Puti Guntur]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/16/65460/mendung-adem-payungi-kampanye-gus-ipul-puti-guntur http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/16/65460/mendung-adem-payungi-kampanye-gus-ipul-puti-guntur

Mendung adem mengayomi kampanye akbar ’’Mengetuk Pintu Langit’’ yang digelar Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno di Kampung Jackloth, Jember.]]>

JEMBER - Mendung adem mengayomi kampanye akbar ’’Mengetuk Pintu Langit’’ yang digelar Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno di Kampung Jackloth, Jember, kemarin.

Kampanye akbar kandidat nomor 2 Pilkada Jawa Timur itu dihadiri puluhan ribu pemilih dari kawasan Tapal Kuda, meliputi Jember, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso, dan daerah-daerah sekitar. Bahkan terdapat warga yang datang jauh dari kawasan Mataraman.

Kampanye akbar diubah dalam kegiatan Ngaji Bareng: 313 Khataman Qur’an dan Istighotsah Kubro. Kampanye itu dihadiri 99 Masayikh dan Bu Nyai se-Jawa Timur. Tema kegiatan: ’’Mengetuk Pintu Langit’’.

Di antara para ulama sepuh yang hadir KHR Kholil As’ad dari Situbondo, KH Anwar Iskandar dari Kediri, KH Miftahul Akhyar dari Kota Surabaya, KH Nawawi Abdul Jalil dari Sidogiri Pasuruan, KH Moh. Hasan Mutawakil Allalah dari Genggong Probolinggo dan KH Idris Hamid dari Pasuruan.

Hadir pula Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan pimpinan partai politik lain, koalisi pengusung Gus Ipul-Puti Guntur, yakni Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari Bisowarno, pimpinan PKS dan Gerindra.

’’Atas perintah kiai-kiai sepuh, kami mengubah kampanye terbuka menjadi doa akbar bersama. Kami mengetuk pintu langit, untuk mendapatkan ridha Allah SWT, atas semua perjuangan kami selama ini,’’ kata Gus Ipul.

Puluhan ribu warga tumplek-blek. Laki-laki, perempuan, tua-muda berkumpul. Lokasi acara penuh sesak. Itu ditambah ribuan warga yang berjalan mengular lebih dari 1 kilometer di sekitar lokasi.

Yang membuat takjub, menjelang siang, mendung adem mengayomi di atas lokasi acara. Sempat muncul gerimis hujan sebentar, yang menambah suasana makin sejuk dan adem. Cuaca alam yang mendung adem itu terus mengayomi sampai acara selesai, pukul 16.00 WIB.

’’Alhamdulilah, melalui khataman Alquran dan doa para kiai sepuh dan bu nyai, saat ini mendung adem melindungi kita semua. Sehingga kita semua tidak kepanasan. Semoga mendung yang melindungi kita menjadi pertanda ridha Allah SWT,’’ kata Cawagub Puti Guntur Soekarno, saat memberi sambutan.

Istighotsah Kubro itu didahului khataman Alquran, sejak selepas subuh, oleh ribuan hafiz atau penghafal Alquran. Mereka mengaji, khataman 313 Alquran, di lokasi acara hingga siang. ’’Ada 100 kelompok masing-masing mengatamkan tiga kali. Insya Allah khatam 313 kali,’’ ujar Muhlis Hasyim, salah satu hafiz.

Saat mewakili para kiai sepuh, KH Anwar Iskandar mengatakan, pasangan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno merupakan hasil ijtihad sebagian besar ulama. Tidak ada nama lain. ’’Gus Ipul dan Mbak Puti mencerminkan kekuatan agama dan nasionalis. Karena negara kuat, jika dijaga dua kekuatan itu,’’ kata Kiai Anwar.

Taat Perintah Kiai

Kiai Anwar menjelaskan, Gus Ipul adalah cicit (alm) KH Bisri Syansuri, salah seorang pendiri NU, ulama besar, mantan Rais Aam PBNU. Gus Ipul adalah santri, mantan Ketua Umum GP Ansor, dan sekarang Ketua PBNU.

Sedangkan Puti Guntur Soekarno adalah puteri Guntur Soekarno. Ia cucu Proklamator Kemerdekaan dan Presiden pertama, Bung Karno. Puti politisi PDI Perjuangan, mantan anggota DPR RI. ’’Pada diri Gus Ipul-Mbak Puti, kita melihat Mbah Bisri Syansuri dan Bung Karno,’’ kata Kiai Anwar.

Karena itu, kata dia, tugas para santri dan kaum nahdliyin pada umumnya adalah menjalankan perintah para kiai, yakni memenangkan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jawa Timur, 27 Juni 2018. ’’Beritahukan pada semua warga masyarakat. Ajaklah memilih Gus Ipul-Mbak Puti, nomor 2,’’ kata Kiai Anwar.

Ulama kharismatik Pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Situbondo, KHR Kholil As’ad, menguatkan pernyataan itu. Menurutnya, ulama dan umara tidak bisa dipisah. Kiai Kholil mengibaratkan, ulama adalah antena bagi masyarakat. ’’Agar manusia tahu, mana yang baik dan benar,’’ kata Kiai Kholil.

Dikatakan, Gus Ipul-Puti Guntur adalah hasil istikharah para kiai. ’’Gus Ipul adalah Gubernur Jawa Timur yang amanah. Jadi. para santri, warga NU, Muslimat, Fatayat, Ansor harus bersatu mendukung,’’ kata Kiai Kholil.

Puti Guntur Soekarno mengatakan, Gus Ipul dan dirinya punya mandat untuk merajut Merah-Putih, membawa spirit kebangsaan. ’’Kami berdua juga punya komitmen untuk memperluas kesejahteraan di Jawa Timur,’’ kata Puti.

Sebelumnya, Puti Guntur lebih dulu melantunkan salawat Ya Nabi Salam Alaika bersama para ibu nyai, dan puluhan ribu hadirin. Suasana jadi riuh. Sampai-sampai Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar berdiri dan melihat ke tempat duduk barisan perempuan, tempat Puti Guntur berdiri.

Gus Ipul tidak kalah memukau di depan puluhan ribu pemilihnya. ’’Pilih nomor berapa?’’ tanya Gus Ipul. ’’Dua!’’ teriak puluhan ribu warga sambil mengangkat 2 jari mereka, simbol nomor pilihan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. Berulang-ulang Gus Ipul menyampaikan dan menyemangati pengunjung kampanye.

Ia menyampaikan, dirinya dan Puti Guntur bisa maju dalam Pilkada Jawa Timur karena perintah, doa dan restu para kiai, serta dukungan para santri, kaum nahdliyin dan banyak masyarakat luas. ’’Taat perintah kiai ya?’’ tanya Gus Ipul.

Puluhan ribu pemilihnya menyanggupi dengan mengangkat 2 jari. Gus Ipul menegaskan, dirinya dan Puti Guntur ingin kesejahteraan semakin dirasakan semua warga masyarakat. ’’Warga yang petani, nelayan, pedagang, anak-anak muda, yang tinggal di desa, yang hidup di kepulauan dan daratan, semuanya... kita ingin merasakan persaudaraan dan kemakmuran,’’ kata Gus Ipul.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar mengutip nasihat pamannya, (alm) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). ’’Kata Gus Dur, kalau ingin hidup tenang, taatlah pada ulama dan kiai,’’ kata Muhaimin.

Ia menjelaskan, dirinya menerima ’’surat cinta’’ dari para ulama, para kiai sepuh, di Jawa Timur. Intinya, PKB diminta untuk mengajukan Gus Ipul sebagai Calon Gubernur. Inilah latarbelakang, mengapa PKB memutuskan Gus Ipul sebagai Calon Gubernur. ’’Karena PKB taat dengan kiai,’’ kata Muhaimin.

Ia bersyukur dukungan terhadap Gus Ipul-Puti Guntur semakin besar menuju. ’’Kepada Pak Presiden Jokowi, saya sampaikan, insya Allah Gus Ipul-Mbak Puti menang. PKB, NU, ulama, Fatayat dan Muslimat, holopis kuntul baris, bergerak bersama memenangkan nomor 2,’’ kata Muhaimin. 

 

]]>
Mochamad Chariris Mon, 16 Apr 2018 17:27:25 +0700
<![CDATA[Mas'ud Yunus: Pemkot Akan Tindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/13/64889/masud-yunus-pemkot-akan-tindaklanjuti-rekomendasi-panwaslu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/13/64889/masud-yunus-pemkot-akan-tindaklanjuti-rekomendasi-panwaslu

Wali Kota Mas’ud Yunus memberi atensi serius terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pelanggaran dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.]]>

MOJOKERTO – Wali Kota Mas’ud Yunus memberi atensi serius terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat pelanggaran dalam masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018.

Bahkan, pihaknya siap menindaklanjuti rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) terhadap salah satu pejabat yang dinyatakan terlibat kampanye salah satu pasangan calon (paslon).

Demikian itu diungkapkannya ketika merespons pertanyaan sejumlah awak media terkait netralitas ASN dalam acara Dialog Wali Kota Mojokerto Bersama Insan Pers bertemakan: Bersama Insan Pers yang Independen Kita Wujudkan Pilkada Serentak tahun 2018 yang Aman dan Kondusif.

Ia mengatakan, pihaknya bersiap menindaklanjuti rekomendasi panwaslu yang menyatakan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, terlibat kampanye paslon beberapa waktu lalu. ’’Rekomendasi panwas segera ditindak lanjuti,’’ cetus wali kota.

Ia mengatakan, dirinya dan sekdakot sudah berulang-ulang melakukan sosialisasi. Bahkan, sampai mengeluarkan surat edaran terkait posisi ASN dalam Pilkada Serentak, utamanya Pilwali Mojokerto 2018.

Dalam anjuran tersebut, Wali Kota Mas’ud Yunus menekankan agar ASN menjaga netralitas. Yang berarti tidak secara langsung terlibat aktif dalam kegiatan dukung mendukung paslon. ’’Sudah lama saya sosialisasikan dan keluarkan edaran agar ASN menjaga netralitas,’’ tekannya.

Dijelaskan orang nomor satu di lingkup pemkot ini, pegawai pemkot itu sebanyak 3.400-an. Dari ribuan pegawai itu tak dimungkiri dimungkinkan muncul satu-dua pegawai yang lengah menjaga netralitasnya. ’’Akan tetapi, rekom panwaslu tersebut akan ditindak lanjuti,’’ tandasnya.

Pihaknya menyatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai menjadi patokan kedisiplinan pegawai. Terkait netralitas pegawai, dirinya berulang-ulang mengimbau ketika rapat staf. ’’Saya juga tugaskan Inspektorat agar memberi atensi khusus terhadap ASN terkait netralitas selama pilkada ini,’’ sambungnya.

Pemantauan gerakan politik ASN, lanjut wali kota, terus dilakukan. Itu untuk menjaga netralitas ASN. Untuk itu, pihaknya juga meminta bantuan kalangan insan pers untuk melakukan pengawasan pula. ’’ASN itu dilarang ikut kampanye paslon,’’ tandas wali kota.

Kendati demikian, pihaknya mengakui, kalangan pegawai yang juga memiliki hak suara dalam Pemilu juga tak lepas dari kecenderungan pilihan. Terkait kecenderungan pilihan personal pegawai itu, wali kota mengakui, bisa saja terjadi.

’’Saya sendiri kader partai. Ketika partai menetapkan paslon. Ketika itu sudah jadi tugas partai, saya sebagai kader tentu mendukung,’’ tegasnya. Meski begitu, dirinya mengimbau agar pegawai tidak mengikuti pilihan politiknya tersebut.

Karena, pegawai memiliki aturan main tersendiri. ’’ASN tidak harus ikuti saya. (dia) Tidak akan disanksi. Itu baru netral. Yang penting. Tidak harus ikut saya. Semua tidak harus ikuti jejak saya,’’ tegas wali kota yang disambut tepukan hadirin.

Di tempat yang sama, Plt Sekdakot Gentur Prihantono, mengatakan, ajang pilkada merupakan momentum mencari pemimpin yang baik. Untuk itu, kalangan media juga wajib ikut menuntut para pasangan calon. Karena tuntutan kepada kepala daerah kian tahun kian meningkat.

’’Media juga harus ikut berperan. Media juga wajib ikut menuntut calon. Karena tiap tahun, tuntutan kepala daerah itu terus meningkat,’’ terang dia.

]]>
Mochamad Chariris Fri, 13 Apr 2018 21:00:59 +0700
<![CDATA[Temukan Unsur Pidana, Panwaslu Lempar Kasus Soermarjono ke Polisi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/12/64574/temukan-unsur-pidana-panwaslu-lempar-kasus-soermarjono-ke-polisi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/12/64574/temukan-unsur-pidana-panwaslu-lempar-kasus-soermarjono-ke-polisi

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto melempar kasus dugaan keterlibatan kampanye pilwali Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Mojokerto Soemarjono ke aparat kepolisian.]]>

MOJOKERTO – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto melempar kasus dugaan keterlibatan kampanye pilwali Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Kota Mojokerto Soemarjono ke aparat kepolisian.

Rekomendasi itu ditelurkan panwaslu setelah melakukan pemeriksaan terhadap tiga warga Kelurahan Wates, kemarin siang. Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti, mengatakan, terdapat dua rekomendasi yang dikeluarkan lembaganya menyikapi keterlibatan Soemarjono dalam kampanye.

Pertama, rekomendasi berupa sanksi administratif dan dilayangkan ke Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus. ’’Sedangkan kedua, kita rekomendasikan ke kepolisian,’’ ujarnya. Terkait rekomendasi ke kepolisian, ujar Elsa, karena panwaslu telah mengantongi sejumlah alat bukti.

Di antaranya, sejumlah foto momen kampanye yang berlangsung 3 Maret lalu, hingga keterangan saksi-saksi yang sangat menyudutkan. ’’Sudah total 5 saksi yang kita klarifikasi,’’ imbuh dia. Saksi-saksi yang telah dimintai keterangan itu di antaranya ketua RW, Soemarjono, dan terakhir tiga saksi dari warga setempat yang turut hadir dalam pertemuan itu.

’’Yang bersangkutan telah melakukan sambutan lebih lama dibanding oleh cawali yang hadir malam itu,’’ tegas Elsa. Dialihkannya kasus ini ke kepolisian, kata Elsa, karena Soemarjono telah diyakini melanggar pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Dalam pasal ini ditegaskan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI/Polri, dan Kades dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

Dengan unsur pelanggaran ini, Soemarjono terancam pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan penjara paling singkat 1 bulan penjara atau maksimal 6 bulan penjara, dan atau denda paling sedikit Rp 600 ribu dan maksimal Rp 6 juta.

Rekomendasi yang ditelurkan panwaslu kemarin hanya ditandatangani dua komisioner. Yakni Elsa Fifajanti dan Ulil Abshor. Sedangkan, Herono Handaru tengah menjalankan tugasnya di Jakarta. ’’Tidak masalah. Sudah kuorum. Dan pleno ini sudah bisa dikatakan sah,’’ pungkas Elsa.

Komiosioner yang lain, Ulil Abshor, menambahkan, penanganan kasus Soemarjono dilakukan sangat profesional. Panwaslu tak memiliki tendensi apa pun atas penanganan kasus ini. Siapa pun yang melakukan pelanggaran pilkada, pihaknya tak segan-segan menanganinya secara serius dan prosedural.

’’Kasus ini sudah sangat jelas. Sebagai bukti awal, ada keterangan saksi, surat laporan, dan foto-foto,’’ katanya singkat.

Terpisah, Kepala DPMPTSP Kota Mojokerto Soemarjono, saat dikonfirmasi atas rekomendasi ini, tak banyak berkomentar. ’’Saya yakin, jika hukum itu dipahami dengan nurani dan tidak ada keberpihakan, tentu malaikat akan memberi sanksi kepada pihak-pihak yang tidak menggunakan nurani,’’ katanya.

Soemarjono enggan mengomentari dua poin rekomendasi yang ditelurkan panwaslu. ’’Saya serahkan kepada malaikat dan teman-teman pers. Apakah layak atau tidak rekom itu?’’ ujar dia. Mantan Asisten Setdakot Mojokerto ini, hanya menegaskan, jika ia tegas menyatakan tidak pernah mengarahkan warga untuk mendukung salah satu paslon.

Namun, imbuh Soemarjono, agar warga memilah dan memilih dalam menentukan pilihan. ’’Jadilah pemilih yang cerdas dan memilih jangan karena amplop atau janji. Tapi karena program dan visi misinya yang baik bagi Kota Mojokerto ke depan. Karena pembangunan balai RW, masjid dan lain-lain ini bukan karena hasil kompensasi politik,’’ papar dia.

Terkait foto yang menjadi salah satu alat bukti panwaslu, pejabat yang akan mengakhiri masa pensiun Agustus ini menilai, penyelesaikan persoalan tak bisa hanya dilihat satu sisi saja.

’’Apalagi saya dikatakan foto bersama. Ya karena saya selaku penasihat RW yang diminta oleh RW duduk di depan bersama ketua RW dan lain-lain. Bukan berdua. Calon siapa pun datang ke lingkungan saya, dan kalau RW mengundang, saya akan datang dan akan memberi pengarahan sesuai ketentuan pemilu,’’ pungkas Soemarjono.

]]>
Mochamad Chariris Thu, 12 Apr 2018 17:08:57 +0700
<![CDATA[Langkah Panwaslu Kandas Lagi, Dugaan Money Politic Di-Stop]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/11/64398/langkah-panwaslu-kandas-lagi-dugaan-money-politic-di-stop http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/11/64398/langkah-panwaslu-kandas-lagi-dugaan-money-politic-di-stop

Langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto mengungkap dugaan pelanggaran kampanye kembali kandas di tengah jalan.]]>

MOJOKERTO – Langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto mengungkap dugaan pelanggaran kampanye kembali kandas di tengah jalan.

Kali ini, kasus dugaan permainan politik uang yang disinyalir dilakukan pasangan calon nomor tiga, akhirnya dihentikan.Pemberhentian itu dilakukan lantaran panwaslu tak menemukan unsur pelanggaran.

Dihentikannya pemeriksaan atas dugaan money politic tersebut setelah panwaslu melakukan rapat pleno atas sejumlah data yang keterangan saksi yang dikantongi. ’’Semua sudah tuntas. Dan, kasus dugaan money politic yang dilakukan tim kampanye paslon nomor urut tiga, kasusnya tidak bisa dilanjutkan,’’ kata Ketua Panwaslu Kota Mojokerto, Elsa Fifajanti, kemarin.

Dikatakan Elsa, dihentikannya kasus ini, setelah panwaslu melakukan penggalian data dan keterangan atas sejumlah saksi. Mereka yang telah dimintai keterangan di antaranya adalah Supi’i. Ia merupakan warga Balongcok, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, yang saat itu menjadi tuan rumah dalam kegiatan kampanye paslon berakronim WALI tersebut.

Selain itu, panwaslu juga  telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang warga Sumolepen, Kelurahan Kedundung, berinisial Mt. Ia diklarifikasi Kepolisian, Kejaksaan dan Panwaslu (Gakkumdu). Ia merupakan orang yang kali pertama disinyalir menyebar gambar suvenir serta berisi uang pecahan Rp 50 ribu.

’’Dan terakhir, kita melakukan pemeriksaan terhadap tim sukses WALI,’’ imbuh Elsa. Selama proses pemeriksaan dan pengumpulan, panwaslu mengaku, belum menemukan alat bukti yang cukup. Bahkan, bukti adanya suvernir tersebut, tak pernah ditemukan oleh petugas pengawasan di tingkat paling bawah.

Hal inilah yang akhirnya membuat panwaslu harus bersikap. ’’Kami akhirnya menggelar pleno. Dan, memutuskan jika kasus ini tidak bisa dilanjutkan,’’ papar dia.

Kandasnya penelusuran panwaslu terhadap kasus yang mewarnai kampanye Pilwali Kota Mojokerto, tak sekali saja terjadi. Sebelumnya, panwaslu juga menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye yang menimpa paslon nomor urut 4, Ning Ita-Cak Rizal.

Paslon ini melakukan kampanye di Balongcangkring, Mentikan, dan mengumbar janji akan memberikan mobil ambulans. Dikonfirmasi atas lemahnya panwaslu dalam penanganan kasus ini, Elsa mengaku, jika semua persoalan yang ditanganinya dilakukan secara profesional. ’’Kita tidak pernah main-main kalau soal aturan. Dan kita berjalan tetap prosedural,’’ tegas dia.

Terkait dengan kasusnya yang menyeret Ning Ita-Cak Rizal, diakui Elsa, memang banyak kalangan yang mendesak panwaslu melakukan pencoretan dalam pencalonan. ’’Tapi, perlu diingat. Kami prosedural dan akan berjalan sesuai koridor,’’ pungkas Elsa.

Seperti diketahui, isu money politic dalam momen pilwali Kota Mojokerto menimpa paslon WALI. Uang itu dikabarkan dibagi-bagikan ke jamaah pengajian, di kawasan Balongcok, Kelurahan Balongsari.

Uang senilai Rp 50 ribu itu dibagikan bersamaan dengan leaflet dan VCD yang berisi lagu-lagu ciptaan WALI. Uang tersebut rencananya untuk transportasi jelang pemberangkatan jamaah pengajian rekreasi ke Tulungagung.

Isu ini langsung dibantah Ketua tim pemenangan WALI, Agus Alam Jaya. Ia membantah jika telah membagi-bagikan uang itu. Menurut dia, pembagian uang itu merupakan sebuah fitnah yang dilayangkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab.

Timnya pun sedang memburu pelaku yang sengaja membangun isu yang money politic tersebut. ’’Tim kami masih mencari. Siapa yang melakukan semua ini,’’ katanya kala itu.

Agus mengaku, sudah mendapat gambar yang menyebar secara massif tersebut. Namun, saat ditelisik, agenda pemberangkatan warga Balongcok, Balongsari untuk berwisata, tak ditemukan.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 11 Apr 2018 21:54:35 +0700
<![CDATA[Penuhi Panggilan Panwaslu, Kadis Sebut Tak Menyalahi Aturan]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/10/63950/penuhi-panggilan-panwaslu-kadis-sebut-tak-menyalahi-aturan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/10/63950/penuhi-panggilan-panwaslu-kadis-sebut-tak-menyalahi-aturan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, tetap ngotot tak menyalahi aturan saat hadir dalam kampanye salah satu paslon di lingkungan rumahnya, di Kelurahan Wates, Magersari, Kota Mojokerto, akhir 3 April lalu.]]>

MOJOKERTO – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Soemarjono, tetap ngotot tak menyalahi aturan saat hadir dalam kampanye salah satu paslon di lingkungan rumahnya, di Kelurahan Wates, Magersari, akhir 3 April lalu.

Menurutnya, kehadirannya di pertemuan yang dihadiri salah satu cawali itu sebagai penasihat RW dan bukan sebagai ASN. Hal itu ditegaskan Soemarjono usai menjalani pemeriksaan di kantor Panwaslu Kota Mojokerto, kemarin sore.

Menurutnya, kehadirannya dalam proses kampanye salah satu paslon, sebagai bentuk mengedepankan etika. ’’Itu di lingkungan saya sendiri. Kalau di luar yang jauh dari rumah, itu baru pelanggaran,’’ paparnya.

Lalu bagaimana dengan tudingan panwaslu? Menurut Soemarjono, tidak ada bukti menguatkan tudingan itu. ’’Mana buktinya kalau saya kampanye?,’’ jelas dia.

Saat hadir dalam kampanye itu, Soemarjono mengaku, hanya memberikan sambutan dan pengarahan ke warga agar memilih calon wali kota yang memiliki visi dan misi yang jelas. Dan tidak mengarahkan warga untuk memilih kandidat tertentu.

Netralitas sebagai ASN, ujar dia, juga akan ditunjukkan ke paslon lain yang akan mengundangnya. ’’Jika memang calon lain mengundang, saya pasti hadir. Tapi sampai sekarang tidak ada yang mengundang,’’ jelas dia.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti, menuturkan, usai pemeriksaan yang juga disaksikan kepolisian dan kejaksaan tersebut, akan segera ditelurkan rekomendasi. ’’Kalau unsur pidana terpenuhi, akan kami sorong ke Kepolisian. Tapi, rekomendasi panwaslu juga akan ke wali kota,’’ ujarnya.

Elsa menerangkan, dugaan pelanggaran itu dilakukan Soemarjono lantaran datang dan memberikan sambutan saat terjadi proses kampanye cawali paslon nomor urut 1. Dalam pertemuan itu, pejabat berkumis tebal ini juga mengarahkan untuk memilih paslon tersebut dalam pencoblosan nanti.

Keterangan yang disampaikan Soemarjono dalam pemeriksaan, dinilai berbeda dengan keterangan yang petugas di lapangan. Kata Elsa, selama proses kampanye, Soemarjono juga mengarahkan warga dan meneyebut dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. ’’Dalam UU ASN itu, jangankan menghadiri dan memberi sambutan, foto bersama dengan kandidat juga tak diperbolehkan,’’ paparnya.

Bantahan yang dilontarkan Soemarjono dalam proses kampanye tersebut, dinilai tetap menjadi kajian panwaslu dan Gakkumdu. Akan tetapi, panwaslu sudah mengantongi alat bukti pendukung atas dugaan pelanggaran itu. ’’Bukti sudah lengkap. Dan nanti kita koordinasikan,’’ pungkas Elsa.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 10 Apr 2018 15:05:40 +0700
<![CDATA[Tak Temukan Bukti Pelanggaran Kampanye Ning Ita-Cak Rizal]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/09/63588/tak-temukan-bukti-pelanggaran-kampanye-ning-ita-cak-rizal http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/09/63588/tak-temukan-bukti-pelanggaran-kampanye-ning-ita-cak-rizal

Langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wali Kota (Cawali) Ika Puspitasari (Ning Ita), akhirnya kandas di tengah jalan.]]>

MOJOKERTO – Langkah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Mojokerto mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Calon Wali Kota (Cawali) Ika Puspitasari (Ning Ita), akhirnya kandas di tengah jalan.

Kasus ini dihentikan setelah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tak menemukan pelanggaran yang dilakukan paslon nomor urut 4 tersebut. Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti, mengatakan, Sentra Gakkumdu tak menemukan unsur pelanggaran pidana maupun administrasi dalam kampanye yang dilakukan Ning Ita-Cak Rizal, di lingkungan Balongcangkring, Mentikan, Prajurit Kulon, 26 Maret lalu.

’’Berdasarkan kajian Gakkumdu, kasus ini tidak bisa dilanjutkan,’’ ujarnya, kemarin. Dikatakan Elsa, terdapat sejumlah alasan atas keluarnya keputusan panwaslu tersebut. Di antaranya, janji yang dilontarkan Ning Ita akan memberikan satu unit mobil ambulans dalam kampanye tersebut tak masuk kategori terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

’’Sesuai Peraturan Bawaslu, bisa dijatuhi hukuman jika janji tersebut memenuhi salah satu unsur itu,’’ terang Elsa. Sementara, dari 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto, Ning Ita baru menebar janji di satu kelurahan saja. ’’Sehingga, unsur masif masih belum terpenuhi,’’ beber Elsa.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Ulil Abshor, menambahkan, proses kampanye yang dilakukan Ning Ita-Cak Rizal malam itu, juga tak memenuhi unsur pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Ulil menjelaskan, pasal itu bisa diterapkan jika janji pemberian satu unit ambulans bagi warga Balongcangkring tersebut direalisasikan. ’’Pemberian janji itu hanya sebatas menjawab keluhan tuan rumah yang mengeluhkan kesulitan akomodasi saat warga sakit,’’ katanya.

Dugaan pelanggaran ini baru bisa dilanjutkan ke proses penyidikan kepolisian hingga pengadilan, jika paslon Ning Ita-Cak Rizal sudah merealisasikan janji tersebut. ’’Janji itu tidak diteruskan sehingga tidak ada pemberian,’’ terang dia. 

Kepastian tidak direalisasikannya janji itu, Ulil menyebut, setelah panwaslu melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang. Mulai dari tim kampanye, Drajat Stariadji, hingga paslon.

Kasus ambulans ini juga mendapat perhatian serius Bawaslu Jatim. Rabu (4/4), komisioner Bawaslu turun dan melakukan supervisi atas kasus tersebut. ’’Panwaslu Kota Mojokerto tetap profesional dalam menjalankan tugas,’’ pungkas Elsa.

Sebelumnya diketahui, Ning Ita, calon Wali Kota Mojokerto yang diusung Golkar dan Gerindra, melakukan kampanye di Balongcangkring, Mentikan. Di depan sekitar 600-an warga, Ning Ita menjanjikan akan menyedekahkan satu unit mobil operasional untuk warga.

Mobil itu nantinya difungsikan sebagai pengantar warga ke rumah sakit. Namun sayang, janji yang belum direalisasikan itu mendadak dibatalkan lantaran dianggap melanggar aturan kampanye. 

]]>
Mochamad Chariris Mon, 09 Apr 2018 13:23:45 +0700
<![CDATA[Ngaku Terbawa Suasana Kampanye, Ning Ita Minta Maaf]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62291/ngaku-terbawa-suasana-kampanye-ning-ita-minta-maaf http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62291/ngaku-terbawa-suasana-kampanye-ning-ita-minta-maaf

Pemeriksaan yang dilakukan panwaslu terhadap paslon nomor 4, berlangsung hampir dua jam. Ning Ita, mengaku, dicecar dengan berbagai pertanyaan atas kampanye yang telah dilakukan.]]>

MOJOKERTO - Pemeriksaan yang dilakukan panwaslu terhadap paslon nomor 4, berlangsung hampir dua jam. Ning Ita, mengaku, dicecar dengan berbagai pertanyaan atas kampanye yang telah dilakukan.

Di antaranya, tentang janji yang ditebar di depan ratusan warga Balongcangkring. ’’Saat itu, saya memang terbawa suasana. Karena, pesertanya membeludak,’’ ujarnya usai pemeriksaan.

Biasanya, imbuh Ning Ita, kampanye yang sudah dilakukan di 80 titik, hanya dihadiri sekitar 100-an orang. Akan tetapi, saat melakukan kampanye di Balongcangkring, antusiasme warga mencapai sekitar 600 orang. ’’Jadi terbawa suasana saja,’’ imbuhnya.

Ning Ita juga menegaskan, memberikan janji ke warga saat melakukan kampanye diperbolehkan. Dengan catatan, janji itu telah masuk dalam visi-misi paslon. ’’Menjanjikan itu boleh saja. Ketika masuk di visi-misi paslon.  Kebetulan di detail, tidak masuk. Kita hanya memuat tentang peningkatan fasilitas kesehatan saja,’’ tutur dia.

Sejauh ini, Ning Ita menilai, sektor kesehatan masih membutuhkan penanganan serius. Semisal dengan dukungan sarana transportasi. ’’Dengan luas wilayah 16 km persegi, jumlah 7 puskesmas sudah memenuhi untuk pelayanan kesehatan. Hanya saja, fasilitas layanan kesehatan yang kurang. Sehingga, warga yang mengalami sakit sudah terlayani di puskesmas harus dirujuk ke rumah sakit,’’ bebernya.

Dengan fasilitas ambulans, kata dia, warga akan lebih terlayani. Lantaran dianggap melanggar, Ning Ita pun mengaku telah meminta maaf kepada Gakkumdu. ’’Kami kurang paham secara detail. Kami merasa khilaf dan kami menyampaikan permohonan maaf kalau memang spontanitas itu dianggap sebagai pelanggaran,’’ pungkasnya.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Ning Ita-Cak Rizal, Hidayat, mengatakan, janji yang ditebar Ning Ita dalam kampanye itu, dianggap bukan sebagai pelanggaran. Karena, pelayanan kesehatan sudah masuk dalam visi-misi kampanye. 

 

]]>
Mochamad Chariris Tue, 03 Apr 2018 22:01:45 +0700
<![CDATA[Soal Ning Ita-Cak Rizal, Tunggu Keputusan Gakumdu]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62282/soal-ning-ita-cak-rizal-tunggu-keputusan-gakumdu http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62282/soal-ning-ita-cak-rizal-tunggu-keputusan-gakumdu

Dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4, Ning Ita-Cak Rizal, bakal ditentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).]]>

MOJOKERTO – Dugaan pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 4, Ning Ita-Cak Rizal, bakal ditentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).

Kini, lembaga yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan Negeri, dan Panwaslu itu, tengah melakukan kajian atas dugaan pelanggaran yang telah dilakukan.

Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifjanti, mengatakan, pemeriksaan terhadap Ika Puspitasari dan Achmad Rizal menjadi target terakhir dari proses klarifikasi atas kampanye yang telah dilakukan di kawasan Balongcangkring, Prajurit Kulom, 26 Maret lalu.

’’Sudah selesai semua. Dan sekarang hanya tinggal menunggu hasil kajian Gakumdu,’’ ujarnya usai melakukan pemeriksaan terhadap Ning Ita, Senin (2/4). Dikatakan Elsa, ketiga lembaga, yakni Polres Mojokerto Kota, Kejari dan Panwaslu, tengah melakukan kajian atas dugaan menebar janji pemberian ambulans saat melakukan kampanye di kawasan Balongcangkring.

’’Jika memang ada dugaan pelanggaran pidana, maka akan disidangkan ke pengadilan,’’ paparnya. Berbeda jika pelanggaran yang dilakukan berupa administrasi. Kata Elsa, panwaslu Kota Mojokerto akan mengeluarkan rekomendasi ke KPU Kota Mojokerto.

’’Tentunya, kita tidak bisa berandai-andai. Kita tunggu saja hasil kajian dari Gakumdu,’’ tegas dia. Kajian yang dilakukan Gakkumdu dipastikan berlangsung cepat. Karena, sesuai aturan, kepolisian hanya memiliki waktu 2 pekan sejak terjadinya pelanggaran.

’’Semuanya sudah diatur. Bahkan, ketika harus sampai ke pengadilan pun, sudah ada batas waktu selama 7 hari saja,’’ imbuh dia.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 03 Apr 2018 21:35:40 +0700
<![CDATA[AHY Tegaskan Demokrat Bangun Koalisi di Pilpres 2019]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62270/ahy-tegaskan-demokrat-bangun-koalisi-di-pilpres-2019 http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/04/03/62270/ahy-tegaskan-demokrat-bangun-koalisi-di-pilpres-2019

Safari politik pimpinan Partai Demokrat ke Jatim dalam sepekan ini rupanya belum mampu membuka arah skenario politik partai berlambang mercy ini untuk Pilpres 2019.]]>

MOJOKERTO - Safari politik pimpinan Partai Demokrat ke Jatim dalam sepekan ini rupanya belum mampu membuka arah skenario politik partai berlambang mercy ini untuk Pilpres 2019.

Sampai detik ini, Demokrat masih terus menjalin komunikasi dan kerja politik bersama pimpinan parpol lain dalam membangun dan membuka peluang koalisi. Bagi Demokrat, koalisi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan.

Koalisi itu tak lepas dari terbatasnya jumlah kursi Demokrat dalam parlemen dari ambang batas pencalonan presiden (presidential thresshold) sebesar 20 persen. Sebagai syarat pencalonan Presiden sesuai amanat pasal 222 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Pernyataan tersebut disampaikan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat, Agus Harmurti Yudhoyono (AHY) disela napak tilas dan ziarah ke petilasan raja dan ratu Majapahit di Trowulan, Mojokerto, Senin (2/4).

AHY menegaskan, bahwa peluang Demokrat dalam berkoalisi bersama 14 partai lain masih sangat terbuka lebar. Demokrat tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja politik dengan partai lain dalam memenangi kontestasi Pilpres 2019 nanti.

’’Yang perlu dipahami adalah Partai Demokrat dalam konteks Pilpres 2019, tentu tidak bisa berdiri sendiri. Karena prasyaratan pilpres harus memiliki presidential trheshold 20 persen. Sedangkan tiket Partai Demokrat hanya sepuluh koma sekian. Artinya, membangun sebuah koalisi adalah keniscayaan,’’ ungkapnya.

Namun, saat ditanya partai mana yang siap menjadi partner, putra sulung SBY ini belum ingin membuka dalam waktu dekat. Sebab, masa persiapan pilpres terhitung masih cukup lama. Sehingga, semua kemungkinan masih bisa terjadi.

Artinya, komunikasi bersama partai peserta pemilu tidak hanya berlangsung sekejap. Butuh chemistry yang terbangun dari kebiasaan yang sesuai dengan visi dan misi masing-masing parpol.

’’Tentunya itu membutuhkan kerja dan komunikasi politik yang cair. Termasuk untuk membangun chemistry, saling percaya dan terus mencari kesamaan program ataupun platform yang menjadi basis dari koalisi partai tersebut,’’ tambahnya.

Pun demikian saat ditanya soal kemungkinan membuka koalisi poros baru, AHY juga belum menampakkan tanda-tanda arah partainya. Dia hanya berkata bahwa Demokrat cukup terbuka dalam membangun koalisi dengan partai manapun. Meski beberapa partai mulai menampakkan, Demokrat tetap berpedoman untuk belum membuka ke media dalam waktu dekat.

’’Dengan partai manapun saya tidak bisa memberitahunya sekarang. Karena kami masih terus bekerja, tidak semuanya harus tampil di media. Tetapi ya Insya Allah pada saatnya juga Demokrat akan menentukan sikap dan memberikan penjelasan kepada publik dengan siapa partai Demokrat akan berkoalisi,’’ pungkasnya.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 03 Apr 2018 21:01:00 +0700
<![CDATA[Belajar Ajaran Soekarno dari Keluarga]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/28/60803/belajar-ajaran-soekarno-dari-keluarga http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/28/60803/belajar-ajaran-soekarno-dari-keluarga

’’SAYA bukan hanya keturunan biologis Bung Karno. Lebih penting lagi, saya adalah keturunan ideologis Bung Karno.’’ Pernyataan itu disampaikan Puti Guntur Soekarno, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, nomor 2.]]>

’’SAYA bukan hanya keturunan biologis Bung Karno. Lebih penting lagi, saya adalah keturunan ideologis Bung Karno.’’ Pernyataan itu disampaikan Puti Guntur Soekarno, Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, nomor 2.

Di banyak kesempatan Puti menegaskan itu. Dan, di Jawa Timur, dia menemukan saudara dan teman se-ideologis, kaum marhaenis, pencinta Soekarno, kaum nasionalis.

Pertanyaannya, dari mana Puti Guntur mempelajari pikiran-pikiran mendiang kakeknya, Bung Karno, juga segenap kiprah perjuangannya?

Tahap awal, guru pertama tentu ayahnya, Guntur Soekarno. Dialah orang yang memperkenalkan. ’’Karena saya tidak pernah menjumpai sendiri Eyang Karno,’’ kata Puti.

Narasumber lain Ibu Fatmawati, istri Bung Karno, nenek Puti, di mana hubungan dirinya begitu dekat. Begitu pula putera-puteri Bung Karno yang lain, yang menjadi bulik dan paklik atau tante dan om, turut memperkaya khazanah pengetahuannya tentang Bung Karno.

’’Bu Fatmawati adalah juga sahabat Bung Karno, yang masih hidup saat saya masih kecil. Bu Fat adalah figur yang menemani Bung Karno di semua gerak perjuangan, sejak menikah 1 Juni 1943,’’ kata Puti.

Karena itu, Bu Fat menjadi ’’sumber hidup’’ yang penting bagi Puti untuk mengenali gelora perjuangan Bangsa Indonesia menjelang kemerdekaan, saat proklamasi, dan menjaga kemerdekaan.

Bu Fat pula yang menceritakan betapa dalam dan sangat sentralnya peran sang kakek, Bung Karno, dalam perjalanan Bangsa Indonesia.

Dari Bu Fat, Puti mendengar langsung bagaimana sejarah Bendera Merah Putih dijahit tangan. Asalnya dari dua lembar kain, merah dan putih, pemberian perwira Jepang yang simpati dengan perjuangan Bangsa Indonesia.

’’Ketika itu, Ibu Fat mengandung ayah saya, Guntur Soekarno (putera sulung Bung Karno). Karena mendampingi Bung Karno dalam pergerakan, dan karena jiwa progresif beliau sebagai perempuan, dua lembar kain itu dijahit tangan, disatukan, menjadi Bendera Merah Putih,’’ ujar Puti.

Puti menceritakan, di Kota Madiun, ketika Rapat Kerja PDI Perjuangan, 5 Februari 2018. Hari itu, tepat 95 tahun kelahiran Bu Fatmawati. Suara Puti bergetar. ’’Seolah-olah beliau hadir di sini,’’ kata Puti saat itu.

’’Ibu Fat bercerita, Puti... insya Allah, nanti bendera ini akan dikibarkan ketika suamiku, Bung Karno, memproklamirkan kemerdekaan. Dan, itulah yang terjadi,’’ kenang Puti menirukan neneknya.

Kemudian, Puti Guntur merenungkan kisah penyatuan Merah Putih oleh Bu Fat dengan penugasan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada dirinya, untuk menjadi Calon Wakil Gubernur, mendampingi Gus Ipul, kader NU.

’’Tugasmu tidak main-main, yaitu merajut Merah Putih. Agar dari Jawa Timur bisa dirajut Merah Putih untuk Indonesia. Inilah tugas kebangsaan kita bersama,’’ kata Megawati pada Puti.

Di tahap awal, keluarga memang menjadi narasumber pengetahuan bagi Puti Guntur, yang penting, dan hidup, tentang segala hal menyangkut figur Bung Karno dan ajaran-ajarannya. Dari keluarga pula, jiwa kebangsaan Puti tumbuh dan mekar.

Tahap berikut adalah memperkaya referensi, memperkuat sumber-sumber dari keluarga, atau memperbandingkan berbagai informasi tentang Bung Karno. Terutama saat mahasiswa FISIP UI, Puti, berkesempatan menyelami lebih dalam lagi kakeknya.

Ia selami tulisan-tulisan Bung Karno yang tersusun dalam buku ’’Di Bawah Bendera Revolusi’’, yang begitu tebal. Bagi mahasiswa Sospol, buku itu bacaan wajib untuk mengenali gagasan-gagasan penting yang membentuk Indonesia.

Surat-Surat Merah Guntur

Proses pengayaan pengetahuan itu terus dilakukan tanpa henti. Ia juga terlibat diskusi dengan berbagai pihak. Tentu ayahnya, Guntur Soekarno, menjadi teman diskusi yang baik.

’’Saya banyak belajar mendapatkan dari buku dan cerita. Dari youtube, dari film-film. Yayasan Bung Karno banyak film-film, termasuk dokumenter,’’ kata Puti.

Ayahnya, Guntur Soekarno, sering membuat tulisan-tulisan, kemudian dimasukkan dalam map merah. Surat-surat itu diberikan pada Puti. ’’Kebiasaan itu terus berlangsung sampai kini,’’ kata Puti Guntur.

Surat-surat ini, berisi pandangan dan pemikiran politik Guntur atas momen-momen sosial politik penting di Tanah Air. ’’Saya beri nama Surat Merah. Karena ditulis bertahun-tahun, sekarang numpuk. Map merah tempat menyimpan surat-surat itu pun sudah penuh,’’ tutur Puti.

Meski tidak terjun ke politik praktis, Guntur Soekarno adalah juga seorang politisi. Ia aktif mengamati setiap kejadian sosial politik di negeri ini. Semula, ia diperkirakan menggantikan Soekarno, ayahnya. Kemunculan Guntur sempat menghebohkan ketika menjadi juru kampanye PNI di Jawa Timur, pada Pemilu 1971.

Orang-orang tua di Jawa Timur masih banyak ingat, betapa gaya pidato Guntur menggelegar seperti bapaknya. Namun, di tahun-tahun itu, rezim militer Orde Baru memberi tekanan keras, intimidasi, dan menghalang-halangi Guntur tampil.

Kampanye PNI sering tidak terlaksana. Sejak itu, Guntur Soekarno jarang muncul di publik. Ia memutuskan tidak tampil di panggung politik. Sampai sekarang. November 2012, Guntur Soekarno meluncurkan buku berjudul ’’Bung Karno: Bapakku, Kawanku, Guruku’’ berisi 26 kisah dia bersama ayahanda, Soekarno.

Yang menerbitkan buku itu adalah Puti Guntur Soekarno. ’’Dikemas dalam bahasa segar, ringan, juga diselingi canda dan tawa,’’ kata Puti

Dari pendalamannya yang panjang, Puti Guntur tentu menyelami Marhaenisme, ideologi dasar yang diletakkan Bung Karno semasa muda. Ajaran ini menjadi pisau analisis atas jutaan nasib rakyat kecil, wong cilik, yang memiliki alat produksi seadanya. Mereka menjadi korban ketidakadilan dari struktur politik, sosial dan budaya di atasnya.

Marhaenisme juga menjadi landasan politik bagi para pengikut Bung Karno untuk melakukan pergerakan, perjuangan dan pembelaan terhadap wong cilik. ’’Itulah yang membuat Bung Karno dekat rakyat kecil. Itu yang saya kagumi dari beliau,’’ kata dia.

Puti juga menyelami cita-cita politik Bung Karno yang nasionalistik, tentang negara besar bernama Indonesia Raya. Ia juga memahami, seluruh cita-cita negara besar itu secara dasar dirumuskan dalam Pancasila, yang digali kakeknya.

Di negara besar itu terdapat banyak ragam lapisan masyarakat yang harus dilindungi dan dimajukan negara. ’’Maka, perlindungan terhadap keragaman masyarakat menjadi  penting. Bhinneka Tunggal Ika adalah bagian penting dari dari Pancasila,’’ kata dia.

“Yang juga saya suka dari sosok Bung Karno, dalam pikirannya, mempunyai jiwa nasionalis,” kata dia. Ia juga mengenali kakeknya punya keberpihakan jelas pada rakyat kecil, dengan rekam jejak perjuangan yang panjang dan nyata.

Ia menyebut tulisan penting Bung Karno Indonesia Menggugat yang disusun di bawah tahanan pemerintah kolonial Belanda di Bandung.

Ia melihat kakeknya telah bisa memprediksi, bahwa sistem kapitalisme bisa menjerat suatu bangsa. ’’Prediksi itu sudah ditulis di Indonesia Menggugat yang menjadi  pidato pembelaan beliau dalam persidangan Landraad (pengadilan negeri) Bandung, tahun 1930,’’ kata Puti.

Semakin dalam menyelami Bung Karno, ia sampai pada kesimpulan, kakeknya adalah seorang ideolog. ’’Bung Karno bisa menyaring semua yang ada di bumi Indonesia, dijadikan satu dalam idelogi, dan dasar kita bermasyarakat, berazas dan dasar negara,’’ kata Puti. 

]]>
Mochamad Chariris Wed, 28 Mar 2018 22:55:34 +0700
<![CDATA[Gaya Pidatonya Membuat Hati Kiai Sepuh Tersentuh]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60394/gaya-pidatonya-membuat-hati-kiai-sepuh-tersentuh http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60394/gaya-pidatonya-membuat-hati-kiai-sepuh-tersentuh

Seperti kakeknya, Bung Karno, Puti Guntur sangat menghormati para ulama, kiai dan bu nyai. Dia juga menaruh hormat pada pemimpin agama lain. Setiap kali ke daerah, Puti kerap menyempatkan diri sowan kiai dan bu nyai.]]>

SEPERTI kakeknya, Bung Karno, Puti Guntur sangat menghormati para ulama, kiai dan bu nyai. Dia juga menaruh hormat pada pemimpin agama lain. Setiap kali ke daerah, Puti kerap menyempatkan diri sowan kiai dan bu nyai. 

 

Saat safari kali pertama di Jawa Timur, 20 Januari 2018, Puti mulai dari Bangkalan, Madura. Dia ditemani Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul), pasangannya. Tempat pertama yang dituju adalah Pondok Pesantren Syaichona Cholil, yang berusia sangat tua, didirikan 1861.

Puti juga berziarah ke Makam Syaichona Mohammad Cholil, ulama yang dikenal sebagai guru para ulama utama tersebut. ’’Alhamdulillah, saya bisa berziarah di Makam Syaichona Cholil. Saya berdoa dan merenungkan keteladanan beliau. Ayah saya, Pak Guntur, berpesan agar saya berziarah ke sini,’’ kata Puti.

Puti mengatakan, Syaichona Cholil adalah ulama yang rela berkorban untuk umat dan bangsa. ’’Dari didikan beliau, lahir banyak ulama dan pejuang Indonesia,’’ kata dia. Berkat Syaichona Cholil, muncul ulama utama seperti KH Hasyim Asyari dan KH Abdul Wahab Chasbullah, yang di kemudian hari mendirikan NU. 

Ia diterima Pengasuh Pondok Pesantren KH Fahrillah Aschal. Setelah itu, bersama Gus Ipul, Puti juga sowan dan memohon doa restu pada cucu Syaichona Cholil, yakni KH Zubair Muntashor di Pondok Pesantren Nurul Cholil. ’’Kakekmu, Bung Karno, pernah ke sini untuk mencari obat bagi orang tuanya yang sakit,’’ kisah Kiai Zubair.

Esok harinya, Minggu 21 Januari 2018, Puti bergerak ke Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia silaturahmi dengan KH Sholahudin Wahid. Gus Sholah dan Guntur Soekarno, ayahnya, bersahabat baik. ’’Saya menyampaikan pesan dan salam dari ayah saya pada Gus Sholah. Salam solidaritas ITB. Beliau berdua sama-sama kuliah di ITB,’’ kata Puti.

Selesai sowan Gus Solah, Puti kemudian ziarah ke Makam KH Hasyim Asyari, KH Wahid Hasyim dan Makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang letaknya di kompleks Ponpes Tebu Ireng. Ia berdoa khusyuk di makam tokoh-tokoh besar NU tersebut.

’’Saya terkenang persahabatan Bung Karno dengan ulama. Saat beliau mau memproklamasikan kemerdekaan, Bung Karno meminta nasihat dari para ulama,’’ kata Puti. 

 

Dukungan Kiai Sepuh

Di Kediri, bersama Gus Ipul, Puti Guntur berkunjung ke Pondok Pesantren Lirboyo. Ia menghadiri pertemuan dengan kiai-kiai sepuh. Keduanya mendapatkan doa dan restu dari para kiai sepuh. Doa khusus dipimpin KH Anwar Manshur dari Lirboyo.

’’Kami bersama para kiai telah sepakat untuk memberikan amanah kepada Gus Ipul-Mbak Puti maju di Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Timur. Kesepakatan ini bulat. Tidak ada yang lonjong,’’ ujar KH Anwar Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri, sebagai juru bicara forum.

Di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Gus Ipul dan Puti Guntur Soekarno disambut meriah oleh ribuan santri. Para santriwati bahkan menyambut dengan memakai jilbab merah, warna khas kerudung Puti. 

Sambutan meriah juga diberikan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolingggo, yang dipimpin ulama sepuh, KH. Moh. Hasan Mutawakkil 'Alallah. ’’Ponpes Zainul Hasan Genggong tidak pernah berpolitik. Tapi dalam Pilkada Jawa Timur 2018, kami wajibkan untuk memilih Gus Ipul-Mbak Puti,’’ kata KH Hasan Syaiful Islam, salah seorang pengasuh pondok.

Di Lamongan, Puti Guntur dikukuhkan sebagai bagian dari keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran. ’’Gus Ipul cicit salah seorang pendiri NU (KH Bisri Syansuri). Dan, Mbak Puti adalah cucu pendiri republik ini. Ini pasangan yang cocok,’’ kata KH Abdul Ghofur, pengasuh Ponpes Sunan Drajat.

Puti Guntur Soekarno tidak hanya santun dan hormat dengan ulama. Ia juga pandai membawa diri. Saat tampil kali pertama di Jawa Timur, 10 Januari 2018 malam, sebelum mendaftar ke KPU Jawa Timur, pidato Puti Guntur telah membuat air mata kiai-kiai sepuh meleleh.

Ia menyebut, ’’perjodohannya’’ dengan Gus Ipul sebagai pengulangan sejarah masa lalu, di mana Bung Karno bersama KH Hasyim Asyari dan KH Wachid Hasyim saling bahu-membahu dalam merajut kemerdekaan Indonesia.

’’Majunya Gus Ipul dan saya tidak hanya untuk kemakmuran dan pengabdian. Tetapi dari Jawa Timur ini, kita tunjukkan kebersamaan sebagai Bangsa Indonesia, yang nasionalis dan religius, bisa membangun lebih maju,’’ kata kader PDI Perjuangan itu.

Saat menyampaikan itu, sejumlah kiai yang sejak awal terharu, menjadi tak kuasa menahan air matanya jatuh. Seperti KH Zainuddin Jazuli, Pengasuh Pondok Pesantren Ploso Kediri. Air mata juga menetes dari KH Anwar Iskandar, Pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Kediri. ’’Gaya pidato Bung Karno yang tidak ada lawannya, seperti dititiskan pada diri Mbak Puti,’’ kata KH Zainuddin Djazuli. 

Wakil Bupati Trenggalek Mohammad Nur Arifin, juga mengatakan sama. ’’Pada diri Mbak Puti mewarisi darah Bung Karno. Kami berharap untuk membumikan ajaran Bung Karno,’’ kata Nur Arifin.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 27 Mar 2018 17:05:59 +0700
<![CDATA[Pilox Kamera, Pelaku Perusak ATM Bank Mandiri Terekam CCTV]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60401/pilox-kamera-pelaku-perusak-atm-bank-mandiri-terekam-cctv http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60401/pilox-kamera-pelaku-perusak-atm-bank-mandiri-terekam-cctv

Sebuah benda mirip alat skimer ditemukan di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri di kompleks Rumah Sakit Gatoel, Kota Mojokerto, Senin (26/3).]]>

MOJOKERTO - Sebuah benda mirip alat skimer ditemukan di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Mandiri di kompleks Rumah Sakit Gatoel, Kota Mojokerto, Senin (26/3).

Alat tersebut terpasang tepat di slot kartu hingga membuat nasabah sempat kebingungan lantaran kartu ATM-nya tertelan mesin ATM. Tidak hanya alat, peristiwa tersebut juga menemukan identitas seseorang yang diduga sebagai pelaku skimming.

Hal ini setelah terdapat video pelaku yang terekam kamera CCTV (closed circuit television) sesaat sebelum melancarkan aksinya. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu (24/4) pukul 15.38. Dalam video dan foto yang viral tersebar di sosial media (sosmed) facebook (FB), terlihat jelas wajah pelaku yang berkumis tebal memakai kaus berkerah dengan topi.

Sebelumnya, ia terlihat keluar dari minibus warna silver bernopol AG. Dalam video berdurasi 35 detik itu, terlihat pula pelaku langsung menyemprot kamera CCTV dengan cat warna hitam setelah masuk ke dalam ruang ATM hingga tak terlihat aktivitasnya.

”Iya kemarin (Sabtu, Red) itu ada nasabah yang laporan kartu ATM-nya tertelan. Dan ternyata ada mesin yang tertancap di slot kartu. Setelah itu kami telpon ke customer service-nya bank tersebut,'' ungkap Deni Hardianto, security RS Gatoel. (far/ris)

]]>
Mochamad Chariris Tue, 27 Mar 2018 16:39:47 +0700
<![CDATA[Gelar Ekspedisi Selingkar Wilis Bersama Komunitas Jeep]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60385/gelar-ekspedisi-selingkar-wilis-bersama-komunitas-jeep http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60385/gelar-ekspedisi-selingkar-wilis-bersama-komunitas-jeep

Totalitas Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk membangun Jawa Timur benar-benar luar biasa. Minggu (25/3), bersama komunitas Jeep, Emil Dardak melakukan ekspedisi menyusuri 6 daerah yang berada di sekitaran Argo Wilis.]]>

Totalitas Calon Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak untuk membangun Jawa Timur benar-benar luar biasa.  Minggu (25/3), bersama komunitas Jeep, Emil Dardak melakukan ekspedisi menyusuri 6 daerah yang berada di sekitaran Argo Wilis.

Perjalanan ini dilakukan Emil terkait visinya m enjadikan daerah-daerah di seputar Lingkar Wilis tersebut menjadi pusat ekonomi baru yang terkoneksi secara baik. Ekspedisi Lingkar Wilis yang bertajuk, ’’Tunggal Rogo Mandiri Bersatu’’ yang memiliki arti Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun dan Kediri Bersatu diikuti oleh ratusan mobil Jeep dari berbagai kota di Jawa Timur.

Doktor pakar tata kota lulusan Jepang ini, meyakini potensi ekonomi yang ada di daerah yang tersebar mulai dari Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Madiun, sampai Ponorogo tersebut akan menjadi sumber kemajuan yang dapat dinikmati secara bersama.

Apalagi nantinya akan terdapat bandara di Kabupaten Kediri yang tentunya akan memperkuat potensi tersebut. Targetnya tahun 2022 konektivitas daerah-daerah yang telah berlangsung di selingkaran Wilis akan mulai mendorong dampak ekonomi yang kuat.

Emil yang juga Bupati Trenggalek ini, mengawali ekspedisi dari Kabupaten Kediri menuju Tulungagung. Kemudian juga dari Bendungan Trenggalek dilanjutkan ke Kabupaten Ponorogo. Pada jalur-jalur ini masih membutuhkan banyak pembangunan jalan, meskipun transportasi perintis dari Ponorogo Trenggalek dan ke  Tulungagung sudah ada.

Di Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Wakil Ketua Umum APKASI itu singgah di Desa Mulyosari dan berdialog dengan BUMDes yang telah berhasil mengembangkan unit bisnisnya berbasis peternakan dan susu sapi. Emil menilai nantinya dengan konektivitas antardaerah yang terbangun maka konektivitas potensi ekonomi di sekitaran Wilis akan pula berdampak positif para masyarakat setempat.

’’Target kita tahun 2022 Selingkar Wilis ini bisa diselesaikan. Semua anggaran kita ukur, misalnya menggunakan anggaran DAK. Pihak Provinsi juga ikut mendanai dan Kabupaten yang terkait juga ikut memikirkan. Kita targetkan tahun 2022 bisa tuntas dan ini menjadi komitmen bersama,’’ tambah Emil.

Sektor yang akan sangat berdampak khususnya adalah sektor pariwisata. Posisi bandara yang dibangun di Kediri akan membuka kawasan ini. Selain itu, keberadaan jalan tol dari Kertosono ke Kediri juga direncanakan dapat dilanjutkan ke Tulungagung.

’’Inilah wujud rasa cinta kita bersama sama komunitas Jeep untuk benar-benar bisa mengangkat potensi-potensi yang ada di Selingkar Wilis dan pentingnya cita-cita tahun 2022 terkoneksi ini benar-benar bisa terwujud,’’ tandas Emil.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 27 Mar 2018 16:09:57 +0700
<![CDATA[Belajar Ngaji ke Bu Fat, Ikuti Jalan Politik Bung Karno]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60375/belajar-ngaji-ke-bu-fat-ikuti-jalan-politik-bung-karno http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60375/belajar-ngaji-ke-bu-fat-ikuti-jalan-politik-bung-karno

Namanya panjang. Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri. Lahir di Jakarta 26 Juni 1971. Satu tahun setelah kakeknya, Bung Karno, sang Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, meninggal dunia 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar.]]>

NAMANYA panjang. Puti Pramathana Puspa Seruni Paundrianagari Guntur Soekarno Putri. Lahir di Jakarta 26 Juni 1971. Satu tahun setelah kakeknya, Bung Karno, sang Proklamator dan Presiden Pertama Republik Indonesia, meninggal dunia 21 Juni 1970 dan dimakamkan di Kota Blitar.

Ia anak tunggal, putri semata wayang, Guntur Soekarnoputera. Guntur adalah putra sulung Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Ibunda Puti berasal dari Pasundan Henny Emilia Hendayani.

’’Atas nama yang panjang, saya minta putusan pengadilan untuk menetapkan menjadi Puti Guntur Soekarno,’’ kata Puti. Nama itu pula yang dipakai resmi sebagai Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, dalam Pilkada 2018, mendampingi Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Mengutip kamus Wikipedia Indonesia, arti kata ’’Puti’’ adalah nama kecil atau gelar bangsawan perempuan Minangkabau, baik raja maupun datuk. Kakek buyutnya memang berasal dari Minangkabau. 

Puti kecil tumbuh, diasuh dan mengenal sang nenek, Hj Fatmawati. Bu Fat berasal dari Bengkulu. Ia putri Datuk Hasan Din, pengusaha asal Minangkabau yang menjadi tokoh Muhammadiyah Bengkulu. 

Ibunda Bu Fat, bernama Siti Chadijah, keturunan Kerajaan Inderapura di pesisir selatan Sumatera Barat. Saat remaja, Bu Fat pernah aktif di Nasyiatul Aisyiyah, organisasi pandu putri Muhammadiyah.

Berkat Bu Fatmawati, dua kain merah dan putih pemberian perwira Jepang, kemudian dijahit tangan menjadi bendera Merah Putih. Inilah bendera pusaka yang dikibarkan saat Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, oleh Bung Karno dan Bung Hatta. 

Kenangan masa kecil bersama sang nenek sangat membekas pada diri Puti. Ia memanggil Bu Fat dengan sebutan khusus. ’’Saya memanggilnya ’’Mbu’’. Dari bahasa Bangka, artinya Eyang,’’ kata Puti.

Rumah tinggal sang nenek di kawasan Cilandak, Jakarta. ’’Saya suka bermain di rumah Mbu. Suka tidur bareng beliau. Saya juga belajar mengaji sama Mbu,’’ cerita Puti.

Masih kuat ingatan Puti, ketika itu, menjelang Magrib atau Isya, neneknya mengaji. ’’Lantunan suara Bu Fat lembut dan merdu,’’ katanya. Di saat seperti itu, Puti datang mendekat, duduk di samping neneknya yang mengaji Alquran.

Dari Bu Fat, Puti mendapat pelajaran agama Islam, tentang kesederhanaan dan pentingnya rasa syukur. Juga tentang hidup yang harus dijalani dengan optimisme. Bu Fatmawati juga mengajarkan kepribadian perempuan Indonesia. 

Terjun Ke Dunia Politik

Dekade 1970-an, Puti Guntur Soekarno tumbuh di tengah kuatnya represi rezim Orde Baru. Terlebih, pemerintahan Presiden Soeharto saat itu berupaya untuk mengerdilkan kekuatan politik Orde Lama, termasuk Partai Nasionalis Indonesia (PNI), yang didirikan Bung Karno tahun 1927.

Tidak ada sisa-sisa kebesaran keluarga Presiden Pertama yang diberikan rezim Soeharto. Sepanjang Orde Baru sering disebut sebagai era deSoekarnoisasi. Selain kekuatan politik warisan Soekarno dikerdilkan, pikiran dan ajaran yang diwariskan juga tidak diberi tempat untuk tumbuh pada generasi penerus.

Puti masih ingat, ketika Bu Fatmawati sesekali menjemput dia pulang sekolah dengan naik bajaj. ’’Saat itu tidak ada mobil,’’ kata Puti.

Selain mengaji, Fatmawati merupakan orang yang berjasa mengenalkannya pada buku. ’’Kalau dulu suka ada yang jual buku-buku loakan, diikat di kain, terus dipanggul? Dulu Mbu suka sekali membelikan buku dari situ,’’ kata Puti.

Buku yang dibelikan seringnya berupa komik-komik cerita rakyat Indonesia. Seperti wayang, atau sejarah zaman dulu. Pengetahuan Puti tentang budaya dan kesenian sangat terpengaruh dari lingkungan keluarganya. ’’Saya agak tergila-gila sama Mahabharata, Baratayuda, atau kisah Rama Sinta, karena dulu suka baca buku-buku. Saya suka cerita wayang,’’ jelasnya.

Selain dari ayahnya, Guntur Soekarno, Puti juga mendapat banyak cerita dari Bu Fat tentang sejarah, kiprah perjuangan dan pikiran-pikiran Bung Karno. Dari Bu Fat pula ia mendengar banyak cerita tentang sulitnya perjuangan Bangsa Indonesia di masa sebelum dan setelah kemerdekaan.

’’Semua itu menjadi bekal saya, ketika menapaki masa dewasa. Memengaruhi pikiran-pikiran saya. Keputusan saya untuk meniti karir di bidang politik, juga tidak terlepas dari pengaruh pewarisan sejarah dari keluarga,’’ kata Puti.

Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Begitu kata pepatah. Puti kuliah dan lulus dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia. Ia terjun menjadi politisi di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Partai politik yang melanjutkan dan mewarisi ajaran-ajaran Bung Karno. Puti mengikuti jalan hidup kakeknya.

Sebelum menjadi Calon Wakil Gubernur Jawa Timur, Puti Guntur 2 kali menjadi anggota DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Bagi Puti Guntur, politik harus dijalankan dengan martabat, penuh keadaban, dan etika moral. ’’Politik harus dijalankan dengan jiwa kebudayaan. Dengan kepribadian kita, anak Indonesia,’’ kata dia.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 27 Mar 2018 15:57:21 +0700
<![CDATA[Mayoritas Warga NU, PKB, dan Loyalis Jokowi Pilih Khofifah-Emil]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60369/mayoritas-warga-nu-pkb-dan-loyalis-jokowi-pilih-khofifah-emil http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/27/60369/mayoritas-warga-nu-pkb-dan-loyalis-jokowi-pilih-khofifah-emil

Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018 menghadirkan dua kader Nahdlatul Ulama (NU), yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf Kendati demikian, hasil Survei menunjukkan mayoritas jamaah Nahdlatul Ulama memilih Khofifah yang berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Emil]]>

Pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Pilkada Serentak 2018 menghadirkan dua kader Nahdlatul Ulama (NU), yakni Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf Kendati demikian, hasil Survei menunjukkan  mayoritas jamaah Nahdlatul Ulama memilih Khofifah yang berpasangan dengan Bupati Trenggalek, Emil Elistianto Dardak.

Hal tersebut dibuktikan berdasarkan survei terbaru Pilgub Jawa Timur 2018 yang dilakukan Lembaga Survei Poltracking pada 6-11 Maret 2018. Survei membuktikan mayoritas warga NU memilih pasangan Khofifah-Emil dengan persentase sebesar 45,3 persen. Sementara Ipul-Puti hanya 37,7 persen warga NU.

Survei yang dilakukan Poltracking Indonesia menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden 1.200 dan margin of error 2.83 persen serta tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan di 29 kabupaten dan 9 kota di Jawa Timur pada 6-11 Maret 2018.

Peneliti Associate Poltracking Arya Budi, menjelaskan, sosok Khofifah sudah begitu mengakar di benak warga sebagai tokoh wanita NU. Selain itu, Khofifah adalah satu-satunya figur wanita NU yang memiliki massa besar sehingga memiliki dukungan dari banyak kalangan.

’’Khofifah identik sebagai orang struktural di organisasi Nahdliyyin. Dia juga mempunyai basis kultural yang sangat kuat. Khofifah ini mempunyai keistimewaan mempunyai basis kultural yang sangat kuat sebagai warga Nahdliyyin. Dia memegang sangat kuat terutama perempuan-perempuan Nahdliyyin dan Nahdliyyin satu-satunya basis terkuat di Jawa Timur. Sehingga itu yang membuat Khofifah sangat kuat di situ,’’ jelas Arya di Surabaya, Sabtu (24/3).

Kemudian, Khofifah memiliki dukungan kuat dari tokoh-tokok besar, kiai-kiai kultural Nahdlatul Ulama. Sebut saja KH Salahuddin Wahid (Gus Solah) yang menjadi Tim 9 Khofifah-Emil, hingga salah satu Tokoh PKB KH Robbach Ma'sum yang setia mengawal Khofifah di Pilgub Jatim 2018.

Faktor banyaknya warga NU yang memilih, berdampak pada banyaknya kader PKB lebih memilih Khofifah-Emil. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang sebenarnya partai pengusung utama pasangan Ipul-Puti, justru lebih banyak memberikan Suara kepada pasangan nomor satu Khofifah-Emil.

Survei menyebutkan 50,5 persen kader PKB memilih pasangan Khofifah-Emil. Sementara sedikitnya hanya 42,0 persen kader PKB yang mau memilih pasangan Ipul-Puti di Pilgub Jatim 2018 ini. ’’Khofifah didukung kiai-kiai tradisional maupun kiai-kiai modern dalam NU. Bahkan, dalam seleksi cawagub yang akhirnya Emil Dardak itu juga proses dari para kiai,’’ tuturnya.

Seperti diketahui, pasangan Khofifah-Emil diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Partai Nasdem, Hanura, dan PAN. Sementara pasangan nomor dua diusung partai yang sebelumnya kerap bersebrangan yakni, Gerindra, PDIP, PKB, PKS.

Dukungan untuk pasangan nomor satu ini semakin kuat dengan bergabung mayoritas pemilih presiden Joko Widodo. Hasil survei membuktikan mayoritas 48,8 persen pemilih Jokowi memberikan dukungan untuk Khofifah-Emil. Sedangkan Ipul Puti hanya dipilih 38 persen.

Arya menilai banyaknya pemilih Jokowi yang memberikan dukungan karena faktor kedekatan Khofifah dan Jokowi. Selain itu kiprah Khofifah yang selalu bersama Jokowi sejak Pilpres dan lamanya Kofifah sebagai Menteri Sosial menjadi faktor penarik suara.

’’Itu yang banyak menjelaskan bahwa orang-orang yang mengidentikkan Khofifah ini bagian representasi dari visi-misi, ide Jokowi. Misalnya metrokratik sistem, program kerja yang kerakyatan bahkan ceruk pemilih yang cenderung Nahdliyyin tapi nasionalis abangan juga membayangkan Khofifah sebagai orang yang tidak jauh dari Jokowi dibanding Gus Ipul yang hanya memimpin suatu daerah,’’ jelasnya. 

Dukungan Loyalis Jokowi Bara JP

Hasil survei tersebut juga diamini bergabungnya loyalis pendukung Joko Widodo, Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) ke barisan pendukung pasangan Khofifah-Emil. Deklarasi dukungan tersebut secara resmi disampaikan DPD Bara JP Jawa Timur di Kota Batu, Minggu (4/3) lalu.

’’Secara DPD Jawa Timur kami menyatakan secara tersirat, kami mendukung Ibu Khofifah. Kami sudah menyatakan sikap untuk mendukung Bu Khofifah. Bentuk dukungannya akan banyak yang kita lakukan. Kami akan road show dan konsolidasi ke daerah-daerah untuk menggalang dukungan untuk Bu Khofifah,’’ kata Ketua Bara JP Jawa Timur, Giyanto Wijaya.

Selain itu di sela-sela blusukan, tampak personel Bara JP setia menemani Khofifah ke berbagai tempat. Dari mulai ketika Khofifah blusukan di Tuban hingga Pronorogo. Kemesraan Bara JP dan Khofifah pun semakin lekat ketika menggelar makan malam bersama dan temu kangen silaturahmi di Hotel Majapahit, Surabaya Jumat malam (23/3) .

Sekretaris Jenderal Bara JP Pusat, Utje Gustaaf Patty, menegaskan, loyalis Jokowi setia bergerak bersama Khofifah. Utje menuturkan, Khofifah dan Bara JP tidak bisa dipisahkan karena memiliki visi-misi dan nilai yang sama. ’’Kami setia pada pak Jokowi dan setia pada nilai-nilai pak Jokowi yang ada pada bu Khofifah. Beliau adalah bagian dari keluarga besar Bara JP,’’ kata Utje di acara Makan Malam dan Silaturahmi bersama Khofifah di Hotel Majapahit.

Memilih Khofifah, dinilai Utje, adalah pilihan logis dan ideal untuk masyarakat Jawa Timur. Khofifah dinilai sudah membuktikan kontribusinya untuk negara sehingga layak untuk memimpin Jawa Timur.

’’Bagi kami, ada orang kami mau maju, beliau ini orang baik. Sudah terbukti bekerja dan menjadi orang yang bekerja total untuk pak Jokowi. Itu menjadi pilihan logis,’’ ucapnya. ’’Ini adalah pilihan ideologis. Itu tidak harus  berdasarkan keturunan tapi nilai-nilai apa yang mereka lakukan. Yang Bu Khoffiah lakukan betul-betul menjadi supporting Pak Jokowi,’’ lanjutnya.

Utje juga menilai tidak layak jika ada kandidat yang mengklaim adanya dukungan presiden. Sebab, hal tersebut dinilai mencederai posisi presiden sebagai kepala negara. ’’Biarkan presiden itu berada pada tempatnya sebagai kepala negara. Jangan mendegradasi beliau,’’ tegasnya.

Kemudian, kembalinya Khofifah ke Jawa Timur disebut kepanjangan tangan dari Jokowi di Jawa Timur. Hal tersebut juga bukti pelaksanaan Nawa Cita Jokowi-JK untuk membangun negara dari pinggiran. ’’Ibu Khofifah mau membangun Jawa Timur. Itu bukti Bu Khofifah menjalankan butir ketiga Nawa Cita pak Jokowi, membangun negara dari pinggiran. Sudah saatnya beliau membangun daerah,’’ pungkasnya.

Dukungan Khofifah pun semakin solid dari kalangan masyarakat. Dari sejumlah subkultur, Khofifah-Emil dipilih masyarakat dari empat wilayah. Dari Madura, Mataraman Pesisir, Mataraman, hingga Arek. Sebab, Khofifah dinilai pemimpin yang cerdas dan memiliki kompetensi tinggi untuk memimpin Jawa Timur.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 27 Mar 2018 15:48:56 +0700
<![CDATA[Punya Karakter Antikorupsi, Islami dan Mengayomi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/24/59557/punya-karakter-antikorupsi-islami-dan-mengayomi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/24/59557/punya-karakter-antikorupsi-islami-dan-mengayomi

Selain Charta Politika, lembaga survei PolMark juga mengumumkan hasil risetnya atas Pilkada Jawa Timur 2018. Data dari PolMark, Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)- Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) dipilih 42,7 persen masyarakat.]]>

SURABAYA – Selain Charta Politika, lembaga survei PolMark juga mengumumkan hasil risetnya atas Pilkada Jawa Timur 2018. Data dari PolMark, Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)- Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno (Mbak Puti) dipilih 42,7 persen masyarakat.

Sedangkan Khofifah-Emil mendapat 27,2 persen. Pengumuman survei dilakukan di Kota Surabaya, 14 Maret 2018. Sementara, responden yang belum memilih 30,1 persen. ’’Selisihnya cukup jauh, sebesar 15,5 persen,’’ ujar Direktur Riset Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro.

Yang menarik, PolMark juga membandingkan dua kandidat Pilkada Jawa Timur itu dalam sejumlah isu penting. Pertama, komitmen kuat untuk memberantas korupsi. Sebanyak 40,5 warga masyarakat percaya Gus Ipul-Mbak Puti punya karakter antikorupsi.

Pasangan nomor 2 ini dipercaya memilki komitmen tinggi untuk mengelola pemerintahan Jawa Timur yang transparan, bersih dan baik. Sementara, Khofifah-Emil mendapat 22,9 persen kepercayaan dari responden. Kedua, mewakili masyarakat Jawa Timur yang beragam atau majemuk.

Survei PolMark menunjukkan, Gus Ipul-Mbak Puti mendapat kepercayaan 44,9 persen dari masyarakat. Keduanya dinilai mewakili masyarakat Jawa Timur yang beragam. Sedang Khofifah-Emil mendapat kepercayaan 24,5 persen.

Ketiga, apakah kandidat Pilkada Jawa Timur dipercaya mewakili dan membawa aspirasi umat Islam? Atas pertanyaan itu, sebanyak 46,9 masyarakat meyakini pasangan Gus Ipul-MbakPuti mampu mengemban aspirasi umat Islam. Sedangkan Khofifah-Emil mendapat kepercayaan 24,8 persen.

Keempat, apakah kandidat Pilkada Jawa Timur bisa mempersatukan semua kelompok, golongan dan agama? Menurut Polmark, mayoritas warga masyarakat di Jawa Timur percaya Gus Ipul-Mbak Puti mempunyai daya pemersatu. Tingkat kepercayaan mencapai 46,2 persen. Sedang Khofifah-Emil dipercayai 22,8 persen.

’’Secara keseluruhan, pasangan Gus Ipul-Mbak Puti dipercaya antikorupsi, mampu menjaga keberagaman di Jawa Timur, mampu mengemban aspirasi umat Islam, serta menjadi figur pemimpin yang mengayomi dan mempersatukan semua,’’ kata Eko Bambang Subiantoro.

Pasangan Merah Putih

Sejak pendaftaran ke KPU Jawa Timur, 10 Januari 2018 malam, Gus Ipul-Mbak Puti memang membawa spirit Merah Putih. Gus Ipul selalu memakai baju takwa warna putih. Ini selaras dengan latar belakang dirinya sebagai santri, dari keluarga Nahdliyin, bahkan cicit dari jalur keturunan KH Bisri Syansuri, pendiri NU dan mantan Rais Aam PBNU.

Sementara Puti Guntur Soekarno tampil sebagai pemimpin yang mewakili kaum nasionalis yang religius. Ia mengenakan kerudung merah. Puti adalah cucu Bung Karno, sang Proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia.

’’Alhamdullilah, Gus Ipul mendapatkan pasangan Mbak Puti, cucu pendiri Negara ini. Cucu Bung Karno. Sudah saatnya Jawa Timur dipimpin Gubernur dari NU, santri pandai mengaji dari keluarga NU, bahkan cicit pendiri NU. Ini namanya notonegoro (menatanegara),” kata KH Abdul Ghofur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Drajat, Paciran, Lamongan.

Sebagai figur pemimpin yang lahir dari rahim kaum nasionalis, Puti Guntur bergerak aktif menemui masyarakat Jawa Timur dari berbagai golongan dan lapisan. Di setiap daerah, Puti selalu menyempatkan diri sowan para kiai atau bu nyai. Ia juga akrab bertemu para santri dan santriwati. Sambutan terhadap Puti luar biasa.

Misalkan, kemeriahan sambutan ribuan santri di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, dan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo, beberapa waktu lalu. Para santri menyambut dengan gegap-gempita. ’’Terima kasih saya telah diterima menjadi bagian dari keluarga besar pesantren di Jawa Timur,’’ kata Puti saat menghadiri pertemuan para ulama di Pondok Pesantren Lirboyo.

Ia juga menemui penganut aliran kepercayaan di Banyuwangi dan Tulungagung. Puti juga mengunjungi pemimpin Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Mgr. Vincentius Sutikno Wisaksono dan Uskup Keuskupan Malang Mgr. Henricus Pidyarto Gunawan, O.Carm.

’’Saya menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri (Ketum DPP PDIP). Beliau berpesan untuk teguh menjaga Pancasila dan Kebhinekaan,’’ kata Puti kepada Uskup Henricus Pidyarto di Malang.Puti Guntur juga aktif bertemu dengan kaum nasionalis, marhaenis, Soekarnois.

Ia juga bertemu para petani, nelayan, ibu-ibu rumah tangga, para perempuan penggiat pengajian, majelis taklim, menemui pimpinan Aisyiyah Muhammadiyah Jawa Timur, turun menemui para pedagang di pasar-pasar, juga menemui pekerja-pekerja di banyak pabrik. ’’Saya juga bertemu anak-anak milenial, anak-anak muda yang kelak mewarisi bangsa ini,’’ kata Puti Guntur.

]]>
Mochamad Chariris Sat, 24 Mar 2018 11:00:59 +0700
<![CDATA[Mayoritas Pemilih Jokowi Coblos Gus Ipul-Mbak Puti]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/23/59539/mayoritas-pemilih-jokowi-coblos-gus-ipul-mbak-puti http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/23/59539/mayoritas-pemilih-jokowi-coblos-gus-ipul-mbak-puti

Hasil survei lembaga Charta Politika mengungkap sisi lain di balik keunggulan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno.]]>

SURABAYA – Hasil survei lembaga Charta Politika mengungkap sisi lain di balik keunggulan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno.

Sisi lain itu, pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Jawa Timur mayoritas memberi dukungan pada kandidat nomor 2 itu. Total angkanya bahkan jomplang dari pasangan Khofifah-Emil Dardak.

’’Survei kami, awal Maret lalu, suara Jokowi di Jawa Timur untuk Pilpres 2019 mencapai 58,7 persen,’’ kata Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Charta Politika, di Surabaya, Kamis (22/3).

Dari jumlah itu, kata dia, sebanyak 51,3 persen pemilih Jokowi di Jawa Timur memilih Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. Sebaliknya, Khofifah-Emil Dardak dipilih 35,9 persen oleh pemilih Jokowi.

Selisih keduanya mencapai 15,4 persen. Sementara, masih 12,8 persen pemilih Jokowi yang belum memutuskan pilihan di Pilkada Jawa Timur. ’’Terlihat jelas, pemilih Jokowi jauh lebih sreg mencoblos Gus Ipu-Mbak Puti, dibanding Khofifah-Emil,’’ ujar Yunarto Wijaya.

Mengapa muncul hasil seperti di atas? Ada sejumlah hal yang menyebabkan. Pertama, dukungan Jokowi pribadi kepada cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno. Sikap Jokowi ini diumumkan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah beberapa waktu lalu.

’’Sebagai kader PDI Perjuangan, Pak Jokowi mendukung Mbak Puti. Apalagi Mbak Puti adalah cucu Bung Karno, Sang Proklamator, yang sangat dihormati Pak Jokowi,’’ kata Basarah.

Rupanya, pesan ini ditangkap jelas oleh warga Jawa Timur. Pesan ini memandu pemilih Jokowi untuk mencoblos Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. ’’Faktor kedua, adalah program Gus Ipul-Puti yang memperkuat program Nawacita milik Presiden Jokowi,’’ ujar Yunarto.

Program Gus Ipul-Puti Guntur yang punya efek jelas adalah pendidikan gratis untuk SMA/SMK, kebijakan anggaran Madin Plus, pengembangan infrastruktur, dan tambahan Rp 1 triliun untuk Pulau Madura. Gus Ipul dan Mbak Puti juga akan mengembangkan kawasan Selatan, dari Pacitan sampai Banyuwangi.

Pasangan religius dan nasionalis itu juga memberi perhatian terhadap ekonomi kreatif, anak-anak muda milenial, pengembangan perdesaan, hingga pemberdayaan perempuan. Semua itu wujud penguatan Nawacita Jokowi.

’’Jadi, pemilih Jokowi dan Gus Ipul-Mbak Puti rasional. Mereka memilih berdasar pertimbangan yang jelas,’’ kata Yunarto. Faktor ketiga adalah kedekatan partai politik pengusung.

Dalam Rakernas Ke-3 lalu, PDI Perjuangan telah menetapkan Jokowi sebagai Calon Presiden 2019. Dalam Pilkada Jawa Timur, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencalonkan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno. ’’Masyarakat menangkap pesan jelas dan tegas, bahwa terdapat garis lurus antara Jokowi dan Gus Ipul-Mbak Puti,’’ kata Yunarto.

Dukungan Relawan Jokowi

Relawan Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Tuban memutuskan dukungan untuk Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno,  Rabu (21/3/2018) malam. Acara itu dihadiri ratusan relawan Projo.

Terlihat pula Ketua DPD Projo Jawa Timur Ir. Suhandoyo. ’’Kita percaya, kalau Mbak Puti nanti terpilih sebagai wakil gubernur, akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Jawa Timur,’’ kata Suhandoyo.

Ia berpesan, seluruh keluarga Relawan Jokowi di Tuban untuk bersatu memenangkan Pilkada Jawa Timur 27 Juni 2018 bagi pasangan Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Calon Wakil Gubernur Puti Guntur Soekarno.

’’Gus Ipul-Mbak Puti, nomor 2. Sampaikan pada tetangga, keluarga, sanak-saudara, teman dan siapa saja, untuk mencoblos nomor 2,’’ kata Suhandoyo. Ia menargetkan di Jawa Timur, Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno dapat menang 60 persen. ’’Kalau di Tuban, mestinya bisa 70 persen,’’ kata anggota DPRD Jawa Timur.

Dukungan Relawan Jokowi terus mengalir. Kamis siang kemarin, di Kota Surabaya, giliran Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mendeklarasikan suara untuk Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno.

Ini ditegaskan Ketua Seknas Jokowi Jawa Timur, Sapto Raharjanto. Deklarasi juga dihadiri elemen-elemen lain, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Relawan Jokowi Jawa Timur.

Menurut Sapto, program-program Nawacita Presiden Jokowi beriringan dengan program Gus Ipul-Puti Guntur. ’’Itulah dasar sikap kami untuk Gus Ipul-Mbak Puti,’’ kata Sapto.

Deklarasi tersebut dihadiri oleh Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Ia memastikan akan mengawal Nawacita Presiden Jokowi di Jawa Timur. ’’Salah satu pesan Nawacita adalah membangun dari pinggiran. Intinya untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan. Ini pekerjaan rumah kita di Jawa Timur, dan harus diselesaikan,’’ kata Gus Ipul.

]]>
Mochamad Chariris Fri, 23 Mar 2018 23:51:23 +0700
<![CDATA[Kerap Bersua, Paslon Pilwali pun Gemar Wefie]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/23/59225/kerap-bersua-paslon-pilwali-pun-gemar-wefie http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/23/59225/kerap-bersua-paslon-pilwali-pun-gemar-wefie

Pasangan calon (paslon) Pilwali Mojokerto 2018 sering dipertemukan dalam aneka acara. Empat paslon bertemu seperti saat memenuhi undangan acara Musrenbang Kota Mojokerto di Hotel Ayola Sunrise Mall, Rabu (21/3).]]>

Pasangan calon (paslon) Pilwali Mojokerto 2018 sering dipertemukan dalam aneka acara. Empat paslon bertemu seperti saat memenuhi undangan acara Musrenbang Kota Mojokerto di Hotel Ayola Sunrise Mall, Rabu (21/3).

Tak jarang, mereka melakukan swafoto bersama-sam alias wefie. Hal serupa juga kerap terjadi ketika mereka blusukan di kampung-kampung. Dan, melakukan foto bersama dengan warga.

 

]]>
Mochamad Chariris Fri, 23 Mar 2018 23:00:59 +0700
<![CDATA[MUI Keluarkan Fatwa Haram Golput, Serukan Wajib Memilih]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/15/57520/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-serukan-wajib-memilih http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/03/15/57520/mui-keluarkan-fatwa-haram-golput-serukan-wajib-memilih

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto menyerukan umat Islam dalam kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).]]>

MOJOKERTO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mojokerto menyerukan umat Islam dalam kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

Seruan tersebut dalam rangka menegakkan kepemimpinan. Sebaliknya, MUI juga mengeluarkan fatwa haram jika tidak memilih atau golput. Ketua Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-undangan MUI Kabupaten Mojokerto, KH Saifuddin Zuhri, menjelaskan, dalam rangka menegakkan pemerintah yang sah adalah hukumnya wajib.

Sedangkan, satu-satunya cara agar warga berpartisipasi langsung untuk memilih pemerintahan yang sah adalah dengan pilkada. ’’Dalam hukum Islam, menegakkan sistem pemerintahan yang sah itu wajib,’’ terangnya.

Untuk itu, MUI Kabupetan mengeluarkan tiga butir seruan dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi pilkada serentak yang dilaksanakan pada Juni mendatang, khususnya di pilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2018.

Pertama adalah seruan untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, jika di antara para calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) ada yang memenuhi syarat, maka umat Islam wajib hukumnya untuk memilih. ’’Sehingga, menggunakan hak pilih itu wajib. Otomatis kita memilihnya dengan akal sehat,’’ paparnya.

Saifuddin Zuhri menyatakan, siapa calon pemimpin yang dipilih diserahkan sesuai hati nurani masing-masing. Dengan catatan, perbedaan pilihan tidak menjadikan faktor pemicu pecahnya kesatuan dan persatuan. Untuk itu, seruan berikutnya adalah pesta demokrasi tidak boleh mencederai ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniah.

’’Tidak ada satu dalil pun yang memperbolehkan beda pilihan dalam demokrasi lantas boleh merobek ukhuwah Islamiyah, apalagi ukhuwah wathoniyah. Karena semuanya masih dalam koridor menegakkan kepemimpinan,’’ terangnya.

Faktor keamanan juga menjadi kunci suksesnya gelaran pilkada. Seruan yang ketiga yang dikeluarkan MUI adalah untuk menjaga situasi dan kondisi agar tetap kondusif. Pasalnya, kata Zuhri, menegakkan stabilitas keamanan juga hukumnya wajib bagi umat Islam.

’’Tidak hanya petugas kepolisian, tetapi juga kita bersama sebagai pelaku demokrasi,’’ tandasnya. Tiga poin tersebut berdasarkan hasil rapat komisi fatwa, hukum dan perundang-undangan dan rapat pleno MUI Kabupaten Mojokerto tentang kewajiban menegakkan pemerintahan yang sah, adil, jujur, dan amanah.

Menurutnya, seruan tersebut sudah disebarluaskan kepada seluruh masyarakat muslim di Kabupaten Mojokerto. ’’Sudah bekerja sama untuk diberitahukan ke kepolisian, KPU, dan ke lembaga lain yang ada hubungannya dengan pilkada,” imbuhnya.

Sebaliknya, tegas Zuhri, jika seruan ini diabaikan, maka konsekuensi hukumnya juga berbalik. Dengan kata lain, mengabaikan perkara wajib maka hukum terbailknya adalah haram. ’’Kalau tidak menggunakan hak pilih dan cenderung mengabaikan, bisa jadi pemimpin dikuasai oleh orang-orang zalim. Maka golput itu hukumnya haram,’’ pungkasnya. Mengingat, siapa pun orang yang terpilih sebagai pemimpin, dalam Islam juga wajib menaatinya.

]]>
Mochamad Chariris Thu, 15 Mar 2018 23:00:59 +0700
<![CDATA[dr Rambo Garudo, Arek Mojokerto yang Ingin Mengabdi]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/06/46921/dr-rambo-garudo-arek-mojokerto-yang-ingin-mengabdi http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/06/46921/dr-rambo-garudo-arek-mojokerto-yang-ingin-mengabdi

Sosok bakal calon wakil wali kota (bacawawali) satu ini adalah dr Rambo Garudo. Sehari-hari, menjadi Direktur RS Kamar Medika di Jalan Empu Nala Kota Mojokerto.]]>

SOSOK bakal calon wakil wali kota (bacawawali) satu ini adalah dr Rambo Garudo. Sehari-hari, dia menjadi Direktur RS Kamar Medika di Jalan Empu Nala Kota Mojokerto.

Pria berkacamata ini usianya masih 33 tahun. Tujuh tahun lalu, ketika masih 26 tahun, dia dipercaya memimpin RS Kamar Medika. Rumah sakit swasta milik keluarganya. Tempat tinggalnya persis di seberang jalan depan rumah sakit.

dr Rambo dilahirkan dari keluarga asli Kota Mojokerto. Kakeknya, alm Kamari Jaya tinggal di Jalan Empu Nala. Rumah kakeknya kini menjadi RS Kamar Medika. Kakeknya seorang tukang cukur yang biasa mangkal di bawah pohon depan Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto.

Ayahnya, Komjen Pol Purn Anang Iskandar adalah mantan Kepala Badan Narkotika Nasional dan mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri. ’’Latar belakang saya ini asli Kota Mojokerto mulai dari kakek, ayah, sampai saya,’’ ungkap dr Rambo kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Makan dan minum air Mojokerto membuatnya mengenal betul Kota Onde-Onde ini. Terlebih di bidang kesehatan, di mana dia menyandang profesi seorang dokter. Kemajuan RS Kamar Medika tak lepas dari kerja kerasnya. ’’Kepada orang-orang saya selalu berpesan, Jaga kesehatan demi orang yang Anda sayangi,’’ ujarnya.

Sebagai arek Mojokerto, dirinya merasa terpanggil terjun pada Pilwali 2018 ini. dr Rambo mengaku ingin mengabdi kepada kota yang dicintainya. Profesi dokter yang dijabatnya diakuinya adalah profesi yang baik dan mulia. ’’Dengan maju sebagai Bacawawali Kota Mojokerto, saya ingin mengabdi lebih luas lagi. Kalau sebelumnya hanya sebatas RS Kamar Medika, saya ingin mengabdi kepada Kota Mojokerto,’’ bebernya.

Memasuki ranah politik, dr Rambo maju bersama Akmal Boedianto yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Bersama pasangannya itu, dr Rambo bersepakat untuk melanjutkan program-program yang telah disusun dan dilaksanakan petahana.

Pasangan dengan tagline AKRAB ini, ingin menyempurnakan program yang telah diusung petahana. Program pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat (kesra), pangan, hingga pemberdayaan masyarakat kecil menjadi prioritas.

’’Saya ini dokter yang ingin membangun Kota Mojokerto yang sehat dan cerdas. Kalau di RS Kamar Medika, dalam sehari saya bisa bantu 20 orang, kalau mengabdi di Kota Mojokerto bisa bantu orang lebih luas lagi,’’ ungkapnya.

Sebagai sosok muda, dr Rambo sadar betul dirinya merupakan perwakilan anak muda di zamannya. Untuk itu, maju dalam Pilwali Mojokerto 2018 dia mengusung program-program yang berpihak terhadap kalangan muda. Terutama, anak muda yang dekat dengan perkembangan teknologi.

’’Kami ingin yang muda saling terkoneksi. Kami juga mendukung perkembangan teknologi yang berujung pada pertumbuhan ekonomi kreatif,’’ tandas dr Rambo. Untuk itu, konsep smartcity yang kini banyak berkembang di Indonesia, harapannya bisa diadopsi di Kota Mojokerto. ’’Di samping itu juga mendorong perkembangan seni dan budaya serta olahraga Kota Mojokerto,’’ tambahnya.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 06 Feb 2018 22:22:53 +0700
<![CDATA[5.596 Pemilih Pilkada Serentak Tak Memenuhi Syarat]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/05/46574/5596-pemilih-pilkada-serentak-tak-memenuhi-syarat http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/05/46574/5596-pemilih-pilkada-serentak-tak-memenuhi-syarat

Masa coklit pemilih Pilkada Serentak 2018 masih berlangsung. Selama 10 hari masa coklit berlangsung ditemukan sebanyak 5.596 pemilih tidak memenuhi syarat.]]>

MOJOKERTO – Masa pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih Pilkada Serentak 2018 masih berlangsung. Selama 10 hari masa coklit berlangsung ditemukan sebanyak 5.596 pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS).

Menurut informasi yang dihimpun, total sebanyak 102.424 pemilih yang bakal di-coklit. Mereka ini tersebar di seluruh penjuru Kota Mojokerto. Selama 10 hari pertama coklit yang digelar sejak 20 Januari 2018, sebanyak 63.096 pemilih yang sudah didatangi.

Rinciannya, sebanyak 51.679 pemilih cocok. Kemudian, 2.512 pemilih alami ubah data. Ditambah pula dengan 3.309 pemilih baru. ’’Sedang, pemilih yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.596 jiwa,’’ ungkap Tri Widya, komisioner Divisi Data KPU Kota Mojokerto, kemarin.

Ia mengatakan, sudah sebanyak 60 persen pemilih yang telah di-coklit. Masih ada waktu untuk menuntaskan seluruh data pemilih yang masuk sebanyak 102.424 pemilih. ’’Pemilih ini dari data pemilih yang dibawa PPDP di formulir model A.KWK,’’ sambungnya.

Di antaranya, diketahui tidak memenuhi syarat setelah di-coklit petugas. Status TMS itu diketahui setelah mereka masuk dalam data pemilih. Namun, setelah di-coklit, ternyata meninggal atau alasan lain.

Tidak memenuhi syarat itu disebabkan banyak faktor. Seperti, meninggal dunia, ganda, di bawah umur dan belum menikah, pindah domisili, tidak dikenal, TNI/Polri, hilang ingatan, hak pilih dicabut, dan bukan penduduk. ’’Dari 10 kategori tersebut, yang paling banyak bukan penduduk, pindah domisili, dan meninggal,’’ tandasnya.

Kegiatan pemutakhiran data pemiolih tersebut dilakukan mulai 20 Januari 2018. Dan masih akan terus berlangsung hingga 18 Februari 2018. Setelah itu, KPU bakal menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

]]>
Mochamad Chariris Mon, 05 Feb 2018 23:50:59 +0700
<![CDATA[Pengawal Bakal Paslon Kontestan Pilwali Dibekali Senjata]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/03/45987/pengawal-bakal-paslon-kontestan-pilwali-dibekali-senjata http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/03/45987/pengawal-bakal-paslon-kontestan-pilwali-dibekali-senjata

Penjagaan ketat dalam pengamanan proses Pilwali Kota Mojokerto terus diupayakan Polresta Mojokerto. Salah satunya adalah pengawalan melekat bagi bakal paslon.]]>

MOJOKERTO – Penjagaan ketat dalam pengamanan proses Pilwali Kota Mojokerto terus diupayakan Polresta Mojokerto. Salah satunya adalah pengawalan melekat personel terhadap pasangan calon (paslon) selama proses tahapan pilwali bergulir.

Kali ini, polresta kembali memilih personelnya yang terbaik dari 69 orang yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan pengawal pribadi (walpri). Tak tanggung-tanggung, korps berseragam cokelat ini bakal memberikan jatah kepada masing-masing paslon yang ditetapkan sebanyak delapan walpri.

Meski dinilai terlalu banyak, namun jumlah tersebut diakui polresta untuk memberikan jaminan keamanan agar proses pilwali berjalan lancar dan damai. Sebelumnya, 69 personel dari satuan intelkam, reskrim, sabhara yang terpilih telah melakoni proses pendidikan khusus walpri sejak 10 Januari lalu.

Pendidikan mereka jalani di dua tempat, yakni SPN (Sekolah Polisi Negara) Bangsal Mojokerto serta Pusdik Gasum Porong Sidoarjo. Dalam proses pendidikan itu, 69 personel dibekali sejumlah materi penting tentang pengawalan, meliputi psikologi, komunikasi, bela diri, serta menembak.

Dari 69 personel itu, semuanya telah dinyatakan lulus dan siap mengawal setiap paslon yang ditetapkan. Hanya saja, tidak semua dari jumlah itu diminta menjaga ketat paslon. Polresta ternyata masih akan memilih kembali dari 69 personel yang memiliki nilai terbaik.

Dari perkiraan sementara, kebutuhan walpri setiap paslon nanti sebanyak delapan orang. Dengan asumsi masing-masing empat personel untuk bakal paslon wali kota dan wakil walikota. ’’Masih kita perhitungkan untuk jumlah pastinya. Namun, kemungkinan satu orang baik sebagai wali kota maupun wakilnya bisa dikawal empat anggota kita,’’ ungkap AKBP Puji Hendro Wibowo, Kapolresta Mojokerto.

Dalam pengawalan nanti, personel walpri ini bakal bertugas mengawal dan bertanggung jawab terhadap keamanan setiap calon. Pengawalan berlaku sampai 24 jam penuh, bahkan sampai ke rumah paslon. Penjagaan dilakukan secara bergiliran hingga nanti berakhir di proses pelantikan.

’’Mereka nanti akan pegang senjata dan mengawal seharian penuh. Pengawalan nanti akan berlangsung setelah penetapan dan pengundian nomor urut sampai pelantikan,’’ imbuhnya.

Untuk diketahui, terdapat empat bakal pasangan calon yang mendaftar Pilwali Kota Mojokerto. Keempatnya adalah Warsito-Moeljadi (didukung koalisi PAN dan PKS), Akmal Budianto-Rambo Garudo (PDIP), Andi Soebjakto-Ade Ria Suryani (Demokrat,  PKB, PPP) dan Ika Puspitasari-Ahmad Rizal Zakaria (Golkar-Gerindra). 

]]>
Mochamad Chariris Sat, 03 Feb 2018 15:50:59 +0700
<![CDATA[Mas'ud Yunus Serukan Netralitas ASN di Pilwali]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/02/45827/masud-yunus-serukan-netralitas-asn-di-pilwali http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/02/02/45827/masud-yunus-serukan-netralitas-asn-di-pilwali

Pemkot Mojokerto mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang diselenggarakan 27 Juni mendatang. Yaitu Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jatim.]]>

MOJOKERTO – Pemkot Mojokerto mendukung penuh pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan 27 Juni mendatang. Persiapan dan kesiapan telah dilakukan pemkot menjelang agenda besar yaitu Pilwali Mojokerto dan Pilgub Jawa Timur.

Sejumlah anggaran dialokasikan kepada penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu. Sebagaimana tertuang dalam NPHD tertanggal 11 Juli 2017 yaitu sebesar Rp 13,9 miliar dialokasikan untuk KPU Kota Mojokerto. Sedangkan Panwaslu Kota Mojokerto dialokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar sebagaimana tertuang dalam NPHD tertanggal 19 Oktober 2017.

Pemkot Mojokerto juga telah menganggarkan dana hibah kepada TNI (Kodim 0815 Mojokerto) dan POLRI (Polres Mojokerto Kota) yang diperuntukkan untuk membiayai pengamanan pelaksanaan pilkada tahun 2018.

Desk Pilkada Kota Mojokerto yang diketuai Sekretaris Daerah Kota Mojokerto juga dibentuk sebagaimana tertuang dalam SK Wali Kota No: 188.45/1050/417.111/2017. Desk pilkada ini merupakan bentuk dukungan Pemkot Mojokerto yang berfungsi sebagai sekretariat yang mendukung proses inventarisasi, pengolahan/analisis dan pemutakiran data serta informasi terkait pelaksanaan pilkada.

Bakesbangpol Kota Mojokerto juga telah menganggarkan program dan kegiatan meliputi sosialisasi pemilih pemula pilkada, memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai media informasi hingga memfasilitasi pelaksanaan pilkada.

Netralitas ASN selalu ditekankan Wali Kota Mojokerto Mas’ud Yunus dalam setiap kesempatan. Wali kota meminta agar ASN bersikap netral dan profesional. ’’Kita harus terus konsentrasi pada kerja dan pelayanan masyarakat, pada tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Kita harus terus berkarya dan melayani masyarakat. Dalam pilkada serentak, kita harus netral, karena ada sanksi bagi ASN yang tidak netral,” pesannya.

Memasuki bulan Februari ini, tahapan pilkada serentak masuk pada penetapan pasangan calon pada 12 Februari mendatang dan pengundian nomor urut pada 13 Februari. Sedangkan masa kampanye berlangsung pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018. Dilanjutkan masa tenang pada 24 hingga 26 Juni 2018. Dan pemungutan suara pada 27 Juni 2018. Rekapitulasi suara berlangsung 28 Juni hingga 9 Juli 2018.

]]>
Mochamad Chariris Fri, 02 Feb 2018 22:45:59 +0700
<![CDATA[Bacawali Kota Mojokerto, Akmal Boedianto, Birokrat yang Aktivis]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/29/44665/bacawali-kota-mojokerto-akmal-boedianto-birokrat-yang-aktivis http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/29/44665/bacawali-kota-mojokerto-akmal-boedianto-birokrat-yang-aktivis

Akmal Boedianto, bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Memiliki pengalaman di pemerintahan selama 32 tahun.]]>

MOJOKERTO - Akmal Boedianto, bakal Calon Wali Kota Mojokerto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Calon peserta pilwali dengan pengalaman di pemerintahan selama 32 tahun.

Ditemui di Posko Pemenangan Akmal Boedianto-Rambo Garudo Jalan Prajurit Kulon no 22, Akmal tengah bersantai di ruang tengah, Minggu (28/1). Pria kelahiran Jember ini baru saja mengunjungi sekolah binaan Taman Siswa.

Ia mengatakan, biasanya sejenak istirahat di posko setelah mengikuti kegiatan atau bersilaturahmi dengan warga Kota Mojokerto. Setelah wawancara, dia berencana melanjutkan kegiatan silaturahmi ke beberapa tokoh masyarakat.

Kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, ia menceritakan pengalamannya sebagai birokrat. Ia memulai karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkab Bojonegoro tahun 1985. Praktis sudah 32 tahun dia mengabdi kepada Negara dan masyarakat. Setelah pensiun, dia masih tercatat sebagai pengajar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bandiklat Pemprov Jatim.

Pengalaman panjang sebagai birokrat, membuatnya yakin untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Mojokerto. Dia merasa memiliki kemampuan untuk membangun birokrasi dari pengalaman yang didapatkan. ’’Ini bentuk komitmen kepada masyarakat Kota Mojokerto. Termasuk, komitmen untuk melanjutkan dari pemerintahan yang sekarang ini,’’ ujar dia. 

Lebih lanjut, komitmen melanjutkan tongkat estafet pemerintahan itu nantinya diwujudkan dalam visi-misi. Di mana, sebagian besar visi-misi tersebut berupa kebijakan lanjutan dari yang sekarang ini ada. Dengan menekankan program pelayanan dasar plus program tambahan yang berasal dari masukan masyarakat.

’’Saya punya motivasi untuk memberikan manfaat. Menggunakan apa yang diberikan Tuhan untuk kepentingan umat,’’ terang mantan Kepala Bandiklat Jatim ini. Diusung PDIP, Akmal mengaku bersyukur. Dia mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang kemudian menjadi birokrat dipercaya untuk diusung PDIP pada Pilwali 2018. ’’Saya yang berlatar agamis digandeng partai yang berlatar belakang Nasionalis,’’ sambung dia.

Akmal menuturkan, dirinya bersama Rambo Garudo diusung satu partai secara mandiri. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dan soliditas. ’’Itu sebagai modal yang berharga,’’ tuturnya. Kalau dipercaya memimpin Kota Mojokerto, Akmal yakin modal itu bisa mewujudkan stabilitas dalam pemerintahan. Dan, kalangan birokrasi menjadi kompak.

Mantan Pj Bupati Gresik ini, juga menceritakan, jajaran Forpimda akan diajak bekerja bersama-sama. Sehingga, Kota Mojokerto menjadi nyaman dan tentram. ’’Intinya kami akan melanjutkan program kerja Kiai Ud. Ditambah program sentuhan baru yang belum sempat diakomodir,’’ cerita dia.

Program pelayanan dasar dan program dari aspirasi masyarakat bakal ditampungnya. Seperti, pembangunan GOR, Sport Center, hingga Pasar Modern.

Dalam penyelenggaraan Pilwali 2018 ini, Akmal berharap menjadi pesta demokrasi yang berlangsung aman, tentram, dan terjalin rasa persaudaraan. Bisa mengedepankan integritas, etika, kekeluargaan, dan keguyuban. ’’Saya juga mengajak paslon untuk menjaga integritas dan etika,’’ harapnya.

Kemudian, siapa pun yang bakal menang, dirinya bakal menerima sekaligus mendukung. Bersama-sama berniat mengemban amanah. Sehingga, nantinya ketika kampanye, yang muncul adalah semangat adu program dan pendekatan. ’’Dan saya percaya calon-calon lain punya iktikad yang sama dengan saya,’’ pungkas Akmal.

]]>
Mochamad Chariris Mon, 29 Jan 2018 23:02:28 +0700
<![CDATA[Sepakat Saling Dukung dan Berbagi Informasi Pilkada]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/27/44128/sepakat-saling-dukung-dan-berbagi-informasi-pilkada http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/27/44128/sepakat-saling-dukung-dan-berbagi-informasi-pilkada

Sejumlah instansi terkait dalam pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwali) gelar rapat koordinasi.]]>

MOJOKERTO – Sejumlah instansi terkait dalam pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur (pilgub) dan pemilihan wali kota-wakil wali kota (pilwali) menggelar rapat koordinasi di Markas Polres Mojokerto Kota, Jumat (26/1).

Mereka bersepakat untuk saling mendukung dan saling berbagi informasi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 ini. Kapolres Mojokerto Kota AKBP Puji Hendro Wibowo, mengatakan, seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak bertemu untuk menyamakan visi dan misi.

Harapannya, dengan adanya saling kesepahaman ini wilayah Kota Mojokerto kondusif. ’’Harapannya agar Kota Mojokerto tetap kondusif. Meskipun siapa pun yang akan terpilih. Kepolisian akan selalu mendukung,’’ ujarnya.

Dikatakannya pula, potensi kerawanan konflik dalam penyelenggaraan pilkada terbilang telah diidentifikasi dan dipetakan. Hal itu terjadi di seluruh daerah yang digelar pilkada serentak. Oleh sebab itu, perlu dukungan seluruh pihak agar tercipta kondisi daerah yang aman dan kondusif. ’’Ini merupakan lanjutan dari rakor di polda beberapa waktu lalu. Polri berharap agar penyelenggaraan pilkada serentak aman dan kondusif,’’ terangnya.

Dandim 0815 Letkol Kav Hermawan Weharima, berharap kesamaan visi dan misi ini bisa menjalar hingga ke tingkat bawah. Sehingga penyelenggaraan Pilkada serentak berlangsung kondusif. ’’Perlu dukungan seluruh pihak agar harapan ini bisa benar-benar terwujud,’’ tandasnya. Selain itu, dandim juga mendorong agar setiap pihak saling memberikan informasi guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ketua KPU Kota Mojokerto Saiful Amin Solihin, mengatakan, seluruh pihak berupaya mewujudkan penyelenggaraan pilkada serentak yang aman dan kondusif. Di samping itu, juga saling berbagi informasi dan saling mendukung satu sama lain. ’’Tadi juga dibuat komitmen bersama saling mendukung, saling berbagi informasi setiap tahapan dan sejenisnya,’’ ungkap Saiful.

Pertemuan yang digelar di Aula Prabu Hayam Wuruk tersebut, diikuti sejumlah instansi. Mulai Kodim O815, Pemkot dan Pemkab Mojokerto, Ketua Panwas Kota dan Ketua Panwas Kabupaten Mojokerto, Ketua FKUB Kota Mojokerto, Danramil, Camat, hingga Kapolsek. Serta, Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan Pengadilan Negeri Mojokerto. Di akhir pertemuan, seluruh pihak meneken nota kesepahaman bersama.

]]>
Mochamad Chariris Sat, 27 Jan 2018 22:40:59 +0700
<![CDATA[APK Paslon Pilwali Dipreteli, Pepohonan Dilarang Ditempeli]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/24/43302/apk-paslon-pilwali-dipreteli-pepohonan-dilarang-ditempeli http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/24/43302/apk-paslon-pilwali-dipreteli-pepohonan-dilarang-ditempeli

Pepohonan di area Kota Onde-Onde dilarang ditempeli alat peraga kampanye (APK). Sejumlah wilayah jalan protokol juga wajib bebas dari bahan-bahan kampanye.]]>

MOJOKERTO - Pepohonan di area Kota Onde-Onde dilarang ditempeli Alat Peraga Kampanye (APK). Di samping itu, sejumlah wilayah jalan protokol juga wajib bebas dari bahan-bahan kampanye.

Sekarang ini, pemetaan wilayah terlarang bagi penempatan alat peraga kampanye tengah dilangsungkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU), panwaslu, hingga pemkot, tengah koordinasi terkait area, tempat, dan wilayah terlarang bagi bahan kamapanye pasangan calon.

Salah satu tempat terlarang yaitu pepohonan. Baik yang berdiri di pinggir jalan maupun di tempat lain. Itu diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan.

Dalam pasal 14 ayat 2 (b) disebutkan, maka setiap orang yang berada di tempat umum, jalan-jalan umum dan ruang terbuka hijau, dilarang memotong, mematikan, merusak, dan memaku atau menempelkan sesuatu di pohon atau tanaman lindung, hias yang berada di tepi jalan, tempat umum dan ruang terbuka hijau yang sengaja ditanam.

’’(Pemasangan APK di pepohonan) itu jelas dilarang,’’ ungkap Amin Wachid, kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto. Pihaknya menjelaskan, termasuk kegiatan memasang, menempelkan, menggantung hingga mendirikan benda di pepohonan pinggir jalan dilarang.

Terlebih, yang mengganggu keindahan di ruang terbuka. Kecuali, mendapatkan izin dari wali kota atau pejabat lain yang ditunjuk. ’’Yang jelas penempatan spanduk atau banner di pohon sangat terlarang. Apalagi, sampai memaku ke badan pohon,’’ jelas dia.

Sementara itu, Ketua KPU Saiful Amin Solihin, menyatakan, pihaknya tengah memetakan wilayah yang bisa ditempati alat peraga dan bahan kampanye. Itu membutuhkan koordinasi dengan pemkot. Sebab, terkait wilayah-wilayah yang bisa digunakan untuk kampanye dan mana yang bukan. ’’Itu nanti merujuk pada perwali, KPU akan membuat surat keputusan,’’ kata dia.

Diterangkannya, area yang terlarang penempatan alat peraga dan bahan kampanye salah satunya kawasan jalan protokol. Kemudian, area pepohonan juga terlarang bagi pemasangan alat tersebut. ’’Bila merujuk Perwali Mojokerto Nomor 19 Tahun 2013 tentang pemasangan alat peraga kampanye dan penetapan lokasi kampanye, pepohonan sangat dilarang digunakan sebagai tempat APK,’’ pungkasnya.

]]>
Mochamad Chariris Wed, 24 Jan 2018 22:45:59 +0700
<![CDATA[Alat Peraga Bernada Satir Bermunculan di Perkampungan]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/23/42897/alat-peraga-bernada-satir-bermunculan-di-perkampungan http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/23/42897/alat-peraga-bernada-satir-bermunculan-di-perkampungan

Dua ratusan umbul-umbul yang tersebar di sejumlah lokasi dicopot Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. Alat peraga itu memuat kalimat satir.]]>

MOJOKERTO – Dua ratusan umbul-umbul yang tersebar di sejumlah lokasi dicopot Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mojokerto. Selain tak jelas pelaku pemasangan, alat peraga itu juga memuat kalimat bernada satir atau sindiran.

Di antaranya bertuliskan: Banjir?, Lingkungan Kotor?, dan Lowongan Pekerjaan?. Kata-kata itu ditulis di kain warna putih dan menggunakan cat warna hijau dan tanda tanya besar dengan warna merah.

Pemasangan dilakukan di sejumlah titik. Mulai dari kawasan perumahan Griya Permata Meri (GBM) Kelurahan Meri, perumahan Magersari, hingga Gunung Gedangan, terdapat ratusan umbul-umbul yang cukup unik. ’’Memang kita lepas. Karena tidak sesuai dengan aturan,’’ terang Kasatpol PP Kota Mojokerto, Mashudi.

Dikatakan dia, pemasangan umbul-umbul tersebut menempel di pepohonan dan tak sedikit yang nyantol di rambu-rambu lalu lintas. ’’Kita tidak tahu siapa yang memasang itu. Karena, memang tidak ada identitasnya,’’ tegas mantan sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mojokerto ini.

Mashudi menambahkan, pencopotan alat peraga itu tak hanya sekali saja. Satpol PP sebelumnya sudah melepas dan di hari berikutnya kembali bermunculan. ’’Di lokasi yang sama. Setelah kita lepas, ternyata dipasang lagi. Sekarang, ada sekitar 200 an umbul-umbul,’’ terangnya.

Meski dilakukan penyitaan, hingga kemarin petugas satpol PP belum mendapat komplain dari bakal paslon Pilwali Kota Mojokerto. ’’Makanya, kita tidak tahu. Siapa dan tujuannya apa pemasangan umbul-umbul itu,’’ tegas Mashudi.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Mojokerto Elsa Fifajanti menegaskan, pemasangan alat peraga yang dilakukan oleh bakal paslon, bukan wewenang panwaslu. Pasalnya, hingga kemarin, pijakan aturan pemasangan alat peraga kampanye belum diatur.

Sehingga, imbuh Elsa, pemasangan alat peraga masih mengacu pada aturan daerah. Yakni, tentang perda ketertiban umum. ’’Besok pagi (hari ini), kami akan kirim surat ke satpol PP agar melepas seluruh alat peraga yang tidak sesuai dengan aturan perda,’’ paparnya.

Penanganan akan berbeda jika panwas sudah memiliki pijakan hukum. Elsa menyebutkan, paslon akan mendapat jatah pemasangan alat peraga di lokasi yang sudah ditentukan. ’’Karena aturan belum ada, tentunya kita belum punya kewenangan,’’ tutur Elsa.

Terkait dengan alat peraga yang dicopot satpol PP, imbuh Elsa, sudah tepat. Karena, alat peraga tersebut tak beridentitas serta tak mengantongi izin pemasangan.

]]>
Mochamad Chariris Tue, 23 Jan 2018 22:20:59 +0700
<![CDATA[Andy Soebjakto dan Jejak Burdah Abah Yat]]> http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/21/42075/andy-soebjakto-dan-jejak-burdah-abah-yat http://radarmojokerto.jawapos.com/read/2018/01/21/42075/andy-soebjakto-dan-jejak-burdah-abah-yat

Yâ robbi bi al-Mushthofâ balligh maqôshidanâ Waghfir lanâ mâmadlô yâ wâsi’al karomi... Petikan burdah karya Imam Busyiri tersebut seperti menu wajib Nahdliyin.]]>

Yâ robbi bi al-Mushthofâ balligh maqôshidanâ Waghfir lanâ mâmadlô yâ wâsi’al karomi...

Petikan burdah karya Imam Busyiri tersebut seperti menu wajib di setiap sudut perkampungan nahdliyyin, termasuk di Kota Mojokerto. Isinya adalah syair shalawat mengharubiru, memohon syafaat dari Kanjeng Nabi.

Bagi anak-anak dan remaja Kota Mojokerto era 80an, qasidah burdah terpahat dalam di benak dan hati mereka, apalagi dilantunkan dengan getaran khas yang memukau oleh KH Achyat Chalimy (Abah Yat).

Andy Soebjakto adalah salah satu di antara yang terpukau oleh keindahannya saat dilantunkan di pengajian ba’da subuh Abah Yat, sebelum ia berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit.

Abdul Khafid Busyri,  Ketua majelis alumni IPNU/IPPNU Kota Mojokerto, mengenang masa-masa pertengahan 80an ketika ia “menemukan” Andy Soebjakto, saat itu ketua OSIS SMAN 2 Mojokerto, untuk menggerakkan IPNU di kalangan siswa SMAN 2.

Andy Soebjakto melaksanakan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Berkat keterampilan dan pengalamannya berorganisasi, IPNU untuk pertama kalinya berhasil membangun basis di sekolah umum. Kiprah Andy Soebjakto masih diingat bukan hanya oleh seniornya di IPNU seperti Gus Khafid Busyri, tetapi juga generasi pertama IPNU sekolahan umum yang direkrutnya. Masa muda yang berharga.

Pengalaman menjadi perintis semasa di IPNU menorehkan jejak yang mewarnai kiprah Andy Soebjakto selanjutnya. Ia tumbuh menjadi figur yang tangguh, tak ragu berjuang walau sendirian dan tak kenal lelah menembusi batas-batas yang dianggap tak mungkin bagi orang lain.

Ketika memegang tampuk pimpinan di Senat Mahasiswa Unibraw Malang, Andy Soebjakto berkenalan dengan HA. Helmy Faishal Zaini, Ketua Senat Mahasiswa Universitas Darul Ulum Jombang, yang saat ini menjabat Sektetaris Jenderal PB NU.

”Mas Andy itu komitmennya pada sahabat tak pernah goyang, ia percaya dan setia pada komitmen itu, saya mengamatinya dari dulu hingga sekarang” kenang Helmy Faishal Zaini saat diminta pendapatnya tentang Andy Soebjakto.

Barangkali kepercayaan itulah yang mendorong Helmy Faishal Zaini mengajak Andy Soebjakto masuk ke PKB dan mengenalkannya kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tahun 2005.  Kepandaiannya membawa diri dan ketulusannya membantu teman membuat Cak Imin langsung terpikat dan menempatkannya pada posisi strategis, ketua litbang DPP PKB.

Menjelang Pilkada DKI tahun 2007, Cak Imin memberi tugas khusus kepada Andy Soebjakto untuk memimpin tim strategis PKB dalam pemenangan Pilkada DKI. Hal ini dikarenakan kecakapan dan keluwesan Andy berinteraksi dengan aktivis, penggerak sosial, dan public figure ibukota.

“Mas Andy itu senior yang memiliki potensi langka yang sangat berguna bagi nahdliyyin, figurnya sangat kuat tapi sekaligus juga luwes dalam lingkungan eksternal manapun”, ujar Hadison Usmar, Sekretaris Umum Pengurus Pusat IPNU masa khidmat 2015-2018.

Bagi Andy sendiri, semua karunia yang diperolehnya hanyalah alat dan kesempatan untuk berbuat sebaik mungkin dan bekerja segiat mungkin untuk semua orang yang dicintainya. Dan senyatanya ia berusaha mencintai semua orang.

Ia berpegang teguh pada keyakinan bahwa setiap manusia pasti membutuhkan pertolongan, dan pertolongan terbaik kelak adalah syafaat dari Kanjeng nabi. Maka Ia tak pernah berhenti mengagumi qasidah burdah.

Huwal habîbulladzî turjâ syafâ’atuhu likulli haulin minal ahwâli muqtahami... (SJA)

]]>
Mochamad Chariris Sun, 21 Jan 2018 00:38:01 +0700