Kamis, 25 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

KPK Giliran Periksa Kepala BPKAD, Dinas Sosial, dan Dinas PUPR

20 Maret 2019, 14: 47: 31 WIB | editor : Mochamad Chariris

Dinas PUPR Didik Pancaning Argo dimintai keterangan media usai memenuhi panggilan penyidik KPK di Mapolresta Mojokerto.

Dinas PUPR Didik Pancaning Argo dimintai keterangan media usai memenuhi panggilan penyidik KPK di Mapolresta Mojokerto. (Khudori Aliandu/radarmojokerto.id)

MOJOKERTO - Pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) senilai Rp 34 miliar kembali dilanjutkan Rabu (20/3).

Setelah sebelumnya memeriksa enam saksi dari jajaran staf OPD di lingkungan pemkab di hari pertama Selasa (19/3), kali ini, lembaga antirasuah itu giliran memeriksa sejumlah kepala OPD (organisasi perangkat daerah) Pemkab Mojokerto lainnya.

Pemeriksaan masih berlangsung di lantai dua Mapolresta Mojokerto, di Jalan Bhayangkara, Kota Mojokerto. Para pejabat eselon II nampak hadir memenuhi panggilan KPK. Di antaranya, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Luhtfi Ariyono, Kepala  Dinas Pendidikan (Dispendik) Zaenal Abidin, dan Dinas PUPR Didik Pancaning Argo. Serta bawahannya, Kabid PUPR Doddy Firmansyah, dan PPK Dinas PUPR Achmad Fatoni.

Selain itu, ada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mieke Juliastutik. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 11.00. Satu persatu pejabat di lingkungan pemkab ini datang ke mapolresta untuk memenuhi panggilan.

Ada yang membawa dokumen sebagai barang bukti pendukung perihal pemeriksaan. Namun, ada pula yang hanya sebatas mengonfirmasi undangan pemeriksaan yang kabarnya dilayangkan melalui pesan WhatsApp (WA).

Seperti yang diakui Kadis PUPR Didik Pancaning Argo. Seusai menemui penyidik KPK di aula Wira Pratama, ia mengaku hanya mengonfirmasi undangan yang dikirimkan lewat WA. "Saya tidak diperiksa hari ini. Tapi, besok (Kamis (21/3)," katanya seusai keluar ruangan pukul 13.30.

Dia menyebutkan, sedianya materi pemeriksaan dirinya sama seperti yang dilontarkan penyidik kepada saksi-saksi sebelumnya. Yakni, perihal kasus TPPU senilai Rp 34 miliar yang menjerat Bupati nonaktif Mustofa Kamal Pasa (MKP). "Iya sama soal TPPU," imbuhnya.

Didik mengaku memang ada sejumlah pejabat yang masih menjalani pemeriksaan penyidik lembaga antirasuah itu di dalam aula. "Beberapa orang yang saya kenal yang turut diperiksa, di antaranya Pak Luhtfi (Kadinsos), Zaenal (Kadispendik), Bu Mieke (Kepala BPKAD), serta Pak Toni (PPK PUPR)," tandasnya.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia