Jumat, 19 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia
Lahirnya Sistem Demokrasi Pemilihan Kades

Calon Dilambangkan Tanaman, Suara Pakai Biting dan Bumbung

07 Maret 2019, 13: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Pemilihan kepala desa saat masih menggunakan bumbung dan biting pada zaman kolonial.

Pemilihan kepala desa saat masih menggunakan bumbung dan biting pada zaman kolonial. (Istimewa for radarmojokerto.id)

Sebelum pemilihan umum (Pemilu) digulirkan secara resmi di Indonesia, pesta demokrasi sudah lebih dulu lahir di pedesaan. Itu berlangsung ketika proses pemilihan kepala desa atau lurah. Pemilihan tersebut berjalan secara demokratis dengan memungut suara warga.

Hanya saja, pada masa pra kemerdekaan itu tidak dilakukan dengan cukup sederhana. Bukan dengan mencoblos atau mencontreng surat suara, melainkan menggunakan sarana biting dan bumbung bambu.

KURANG 41 hari lagi Indonesia akan memiliki gawe besar, yaitu pemilu serentak yang digelar 17 April 2019. Suara warga akan menentukan dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg). Namun, tahukah Anda jika sebelum sistem demokrasi sudah dikenal masyarakat sejak masa sebelum kemerdekaan. Embrio pemilihan melalui pemungutan suara itu berawal dari desa.

Sejarawan Mojokerto Auhanafiq, mengungkapkan, pemilihan secara demokratis itu muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Setidaknya, praktik pemungutan suara terjadi pada sistem pergantian kepemimpinan di desa. Sebelumnya, desa telah mengedepankan kearifan lokal untuk memilih pemimpin desa atau lurah.

Rata-rata desa di Jawa masih tetap menggunakan cara lama dengan mengangkat keturunan kepala desa lama menjadi pemimpin desa. ”Masa jabatan lurah berlangsung hingga meninggal atau berhenti atas permintaannya sendiri,” terangnya. Namun, cara itu perlahan mulai tergerus akibat penetrasi kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial.

Belanda berinisiatif membuat aturan pengangkatan pemimpin desa melalui pemilihan bebas tanpa mempertimbangkan trah atau keturunan. ”Proses pemilihan lurah itu merupakan cikal bakal demokrasi yang kita kenal saat ini,” paparnya. Sebagai landasannya, pada tahun 1925 Belanda secara resmi mengundangkan Indische Staatsregering atau peraturan dasar mengenai pemerintahan jajahan di Hindia Belanda.

Dalam salah satu pasal pada regulasi itu, menyatakan, wewenang desa untuk memilih sendiri kepala desa yang disukai sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Pria yang akrab disapa Yuhan ini, mengatakan, pada masa sebelum kemerdekaan itu pemilihan lurah berlangsung cukup sederhana. Pasalnya, pada saat itu belum ada surat suara sebagai media untuk memilih. Sehingga pembubuhan suara tidak dilakukan dengan mencoblos maupun mencontreng.

”Masing-masing orang diberi biting untuk memberikan suara,” terangnya. Dalam prosesnya, potongan kecil seukuran sapu lidi itu akan dimasukkan ke dalam bumbung dari bambu. Masing-masing bumbung telah ditandai dengan tanda atau lambang yang mewakili calon lurah. Biasanya, lambang yang digunakan adalah dari tanaman. Seperti padi, jagung, nanas, pisang, atau ketela.

Tidak jauh berbeda dengan sistem pemilihan yang berlaku saat ini. Pemenang ditentukan dengan jumlah suara terbanyak setelah penghitungan suara. Dengan demikian, bumbung dengan jumlah biting terbanyak akan ditetapkan menjadi lurah terpilih. ”Tapi, hak pilih tidak diberikan kepada semua warga, hanya bagi mereka yang bayar pajak saja,” tandasnya.

Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini, menambahkan, pemilihan lurah semacam itu masih terus berlangsung hingga setelah kemerdekaan. Menurutnya, pada 1960-an, pemilihan kepala desa di Mojokerto masih banyak yang menggunakan biting dan bumbung. Baru setelah memasuki era 1970-an, pemilihan kepala desa mulai menerapkan sistem pencoblosan menggunakan surat suara.

Hanya saja, surat belum dilengapi foto calon, melainkan tetap dicetak berupa lambang yang mewakili calon. Dikatakannya, cara itu mengadopsi gambar partai pada pemilu pertama Indonesia yang berlangsung tahun 1955.

Namun, jauh sebelum pemilu perdana tersebut, masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan sudah mengenal sistem demokrasi. Yaitu, melalui pemilihan kepala desa. ”Jadi, masyarakat desa-lah yang pertama kali mengenal sistem demokrasi” imbuhnya.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia