Kamis, 25 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

KPU Coret Partai Garuda dari Perhelatan Pemilu

02 Februari 2019, 15: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa for radarmojokerto.id)

MOJOKERTO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto mencoret Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) dalam perhelatan Pemilu, April nanti. Meski begitu, nomor dan logo partai ini akan tetap terpampang di surat suara.

Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu karena Partai Garuda tak memasukkan Laporan Dana Awal Kampanye (LDAK) yang diwajibkan bagi seluruh parpol peserta pemilu. ’’Sehingga, ketika tidak melaporkan LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye), kami tidak mencatatkan sebagai temuan dan mengajukan pelaporan ke Bawaslu Jatim,’’ tegas Ketua Bawaslu Kota Mojokerto Ulil Absor.

Ulil beralasan, Bawaslu Kota Mojokerto yang bersikap diam bukan berarti lalai dan mengabaikan kenakalan partai besutan mantan Menteri Penerangan era Soeharto, Harmoko tersebut. Akan tetapi, karena parpol tersebut sudah tak memenuhi syarat formil mengikuti pemilu. 

Selain itu, kepengurusan parpol ini di Kota Mojokerto, juga mengalami kevakuman cukup lama. Sejumlah pengurus inti dari partai ini sudah menyatakan mundur dari struktur. ’’Syarat ini sangat penting. Sehingga, kalau tetap dilaporkan, tidak akan memenuhi syarat,’’ ungkap Ulil.

Lalu bagaimana jika muncul suara dalam Pileg nanti? Mantan aktivis mahasiswa ini, menjelaskan, munculnya suara nyasar dalam pileg nanti sangat berpotensi. Namun, panitia pemungutan akan mengambil sikap tegas berupa penganuliran. ’’Akan dianggap tidak sah,’’ paparnya.

Selain di Kota, Partai Garuda juga bermasalah di Kabupaten Mojokerto. dalam putusan sidang ajudikasi di Bawaslu Jatim, partai ini diberikan toleransi selama tujuh hari untuk mengirim LDAK ke KPU. Namun, hingga batas akhir pengiriman, parpol tersebut mengabaikannya.

Perlu diketahui, Partai Garuda merupakan satu-satunya parpol peserta pemilu yang tak melaporkan dana kampanye ke KPU. Padahal, syarat ini mutlak harus dilakukan parpol di setiap jenjang kepengurusan. (ron/abi)

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia