radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

KUA Dituntut Lebih Serius Lakukan Pencegahan Perceraian

22 Januari 2019, 16: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas KUA menikahkan pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto September 2018 lalu.

Petugas KUA menikahkan pasangan pengantin di Kabupaten Mojokerto September 2018 lalu. (Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Dalam mencegah meningkatnya angka perceraian yang semakin meningkat di tahun 2018 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mojokerto, menyatakan, hal tersebut semestinya sudah dapat dicegah di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA).

Menyusul, selama ini, KUA di tingkat kecamatan bukan hanya sebagai proses pelayanan pernikahan secara negara dan agama. Namun, lebih dari itu. Yakni, berfungsi sebagai tempat solusi perihal masalah agama maupun pernikahan yang sedang dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah urusan keretakan rumah tangga.

Selebihnya, membantu bimbingan manasik haji, dan bimbingan sebelum menikah. ”Termasuk lebih-lebih soal masalah rumah tangga. Seharusnya sebelum ke Pengadilan Agama (PA) harus di KUA dulu,’’ kata Kasi Bimas Kemenag Kabupaten Mojokerto Abdul Aziz kemarin.

Menurutnya, jika dilihat penyebab perceraian di tahun 2018 lalu, penyebab tertinggi adalah karena faktor ekonomi. Dengan demikian, tentu masalah perceraian tidak bisa dibebankan kepada KUA. ”Faktor ekonomi di terhitung sebanyak 1.307 perceraian. Artinya, yang harus dipertanyakan pada pihak ekonomi di Mojokerto. Bagaimana solusinya,’’ tegasnya.

Namun, untuk masalah agama dalam keluarga hingga menyebabkan perceraian, yang seharusnya dipertanyakan adalah peran KUA setempat. ”Tapi, walapun masalah ekonomi, KUA juga harus memberikan solusi. Jangan sampai tidak berusaha,’’ tandasnya.

Untuk itu, Aziz meyakinakan, Kemenag akan terus mengimbau semua KUA di Kabupaten Mojokerto, agar lebih serius terhadap kasus perceraian. Di antaranya dengan melakukan mediasi, memberikan arahan dan pembinaan, serta mencegah agar tidak terjadi perceraian.

Dengan harapan agar kasus perceraian dari tahun ke tahun tidak semakin tinggi setiap tahunnya. ”Tentunya, KUA harus lebih sering melakukan sosialisasi pada masyarakat. Itu penting sekali,’’ ujarnya. Sebelumnya, diketahui, angka perceraian di Mojokerto mengalami kenaikan.

Tersebar di Kota dan Kabupaten Mojokerto. Hal itu terbukti dari data di Pengadilan Agama (PN) Mojokerto. Di mana, perceraian di tahun 2017 lalu mencapai 3.278 kasus. Sedangkan tahun 2018 naik menjadi 3.390 perkara. (ras)

(mj/ris/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia