radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

SPP Gratis Berlaku Bulan Juli, Sekolah Dilarang Menarik Lagi

22 Januari 2019, 14: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Wali murid dan siswa tingkat SMA/SMK sederajat harus bersabar untuk menunggu realisasi program sumbangan pembinaan (SPP) gratis.

Sebab, program tersebut baru akan terealisasi pada bulan Juli mendatang atau pasca pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak resmi dilantik.

”Program SPP gratis ini akan dilaksanakan nanti ketika Khofifah Indar Parawansa dilantik sebagai gubernur,’’ kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur (Jatim) di Mojokerto, Maryono.

Dia menegaskan, sesuai visi-misi sebelumnya, di era pemerintahan Jatim Khofifah-Emil, program SPP gratis tersebut sepenuhnya akan ditanggung pemprov melalui APBD. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran program yang menyasar semua siswa SMA/SMK negeri dan swasta ini tidak akan terealisasi.

”Programnya fixed ditanggung pemprov,” tandasnya. Dia menegaskan, sesuai informasi yang diterima cabang dinas, semua sekolah tingkat SMA/SMK memang akan menjadi sasaran program tersebut. ”Sekalipun sekolah tersebut belum terakreditasi, akan tetap dapat bantuan juga,’’ tambahnya.

Dia menjelaskan, untuk waktu tanggungan pembayaran SPP di tahun ini, sedianya akan diberikan selama enam bulan saja. Yakni, dari bulan Juli hingga Desember 2019 mendatang. Namun, pada tahun ajaran tahun 2-019/2020 dan seterusnya, cabang dinas hingga kini belum mengetahui kepastiannya.

”Sepertinya kebijakan itu setahu kami akan berlaku sampai masa jabatan gubenur habis. Tapi kebenarannya kami belum tahu pasti,’’ jelasnya.

Setelah program tersebut diterapkan, kata Maryono, dengan demikian sekolah dilarang keras untuk menarik SPP kembali. Dan besaran bantuan biaya yang akan dibayarkan pemprov nantinya akan sesuai SPP yang berlaku di setiap kabupaten/kota.

”Jadi, setiap kabupaten/kota di Jatim itu tidak sama,’’ ucapnya. Meski demikian, jika sekolah ingin menggalang dana untuk kegiatan ekstrakurikuler tetap diperkenankan. Dengan garis bawah, harus melalui persetujuan komite, dan wali murid. ”Dengan catatan, tidak membebani setiap orang tua,’’ pungkas Maryono. (ras)

(mj/ris/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia