radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Bencana Alam Masih Menghantui Kabupaten Mojokerto

11 Januari 2019, 08: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kekeringan areal persawahan di Kawasan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto hampir terjadi setiap tahun.

Kekeringan areal persawahan di Kawasan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto hampir terjadi setiap tahun. (Sofan Kurniawan/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kabupaten Mojokerto sepertinya tak akan bisa lepas dari sejumlah ancaman bencana alam.

Bagaimana tidak, BPBD Kabupaten Mojokerto telah merilis hasil mitigasi tentang sejumlah kawasan yang terdampak paling tinggi atas potensi bencana yang mengancam. Di mana, enam jenis bencana menjadi persoalan serius yang harus dicegah pemkab bersama masyarakat demi terciptanya situasi aman dan nyaman.

Enam jenis bencana tersebut di antaranya adalah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan, hingga kebakaran hunian dan niaga. Dengan intensitas dan skala prioritas berbeda satu sama lain di 18  kecamatan dan 304 desa/kelurahan se-Kabupaten Mojokerto.

Dari enam potensi bencana tersebut, kebakaran hutan menjadi peristiwa bencana yang paling sering muncul selama setahun belakangan. Bahkan, peningkatannya cukup pesat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 77 kali di tahun 2018, sementara di tahun 2017 hanya 31 kali peristiwa.

Kemudian disusul kebakaran hunian, industri dan niaga juga mengalami peningkatan sebanyak 15 kali dari tahun 2017 sebanyak 42 kali. Sementara banjir dan angin puting beliung memiliki intensitas yang hampir sama. Yakni, 36 kali dan 38 kali.

Sedangkan tanah longsor dan kekeringan menjadi jenis bencana yang paling sedikit, hanya 8 kali di sepanjang tahun 2018. ’’Hasil mitigasi sudah kita sosialisasikan ke masyarakat. Terutama di kecamatan dan desa paling rawan,’’ tutur Mochamad Zaini, Kepala BPBD Kabupaten Mojokerto Kamis (10/1).

Namun, tingginya skala intensitas bukan berarti sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Ia lantas mencontohkan kekeringan dan tanah longsor yang memiliki intenitas paling kecil dibanding potensi bencana lainnya. Namun, dampak yang ditimbulkan justru lebih terasa.

Hal ini tak lepas dari indikator bencana yang langsung menyentuh aktivitas keseharian masyarakat. ’’Intinya, semua jenis bencana tetap berdampak besar terhadap kondisi masyarakat. Baik dari segi materiil maupun nonmateriil,’’ tambahnya.

Ia mengaku sudah memberikan wawasan terhadap masyarakat luas tentang jenis, bahaya, penanganan, hingga cara pencegahan bencana. Termasuk menginstruksikan kepada pemerintah desa, khususnya desa terdampak untuk bisa mengalokasikan anggaran demi pencegahan dan penanganan bencana.

Mulai dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), hingga bantuan keuangan (BK) desa sesuai Perbup No 16 Tahun 2017. Akan tetapi, upaya tersebut rupanya masih sulit diterapkan di tahun ini. Pasalnya, Zaini menilai masih banyak desa yang justru lebih mengalokasikan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur.

’’Perbup sudah mengatur itu. Misalnya, desa yang rawan kekeringan bisa mengalokasikan untuk pengadaan mobil tangki khusus untuk memuat bantuan air bersih,’’ pungkasnya. 

(mj/far/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia