Rabu, 20 Mar 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Penasihat Hukum : Terdakwa MKP Harus Dibebaskan

10 Januari 2019, 12: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Bupati MKP (tengah) menemui koleganya usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Selasa (9/1).

Bupati MKP (tengah) menemui koleganya usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya di Sidoarjo, Selasa (9/1). (Imron Arlado/Jawa Pos Radar Mojokerto)

SIDOARJO – Bupati  Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) meminta agar segera dibebaskan dari balik jeruji besi. Ia mengaku tak salah atas semua tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan itu diungkapkan MKP melalui penasihat hukumnya saat sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, di Jalan Juanda Sidoarjo, kemarin siang. ’’Dakwaan ke satu penuntut umum tidak terbukti secara sah. Oleh sebab itu, terdakwa harus dibebaskan demi hukum,’’ tegas Ketua Tim Penasihat Hukum Maryam Fatimah.

Dakwaan primer pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dinilai Maryam tak mampu dibuktikan jaksa penuntut KPK selama proses persidangan berlangsung.

Dengan tak terbuktinya dakwaan pasal primer, Maryam menilai, dakwaan subsider pasal 11 juga tak bisa dibuktikan jaksa. Alasannya, jaksa dianggap tak pernah mampu membuktikan secara fisik dan yuridis atas penerimaan hadiah dari dua perusahaan tower. ’’Cara menerima hadiah juga tak bisa dibuktikan,’’ ungkap perempuan berjilbab ini.

Pun demikian dengan proses aliran dana dengan total sebesar Rp 2,75 miliar. Maryam menjelaskkan, KPK juga tidak pernah membuktikan adanya perintah dari MKP agar sejumlah orang menerima aliran dana itu.

’’Jaksa tidak pernah membuktikan adanya perintah dari terdakwa agar Agus Suhariyanto, Ali Kuncoro, Nono, Lutfi Arif Muttaqin, untuk menerima uang tersebut. Karena fakta tak ada peran terdakwa dan berbuat apa pun dalam perkara tersebut. Banyak mata rantai yang tak bisa dibuktikan penuntut umum,’’ tambahnya.

Dengan dalil itu, Maryam pun menilai jaksa over acting dengan tuntutan hukuman yang sangat berat. Yakni, penjara selama 12 tahun, pengembalian kerugian negara sebesar Rp 2,75 miliar dan denda Rp 750 juta. ’’Negara tidak dirugikan. Justru negara diuntungkan karena masuknya retribusi yang besar ke daerah,’’ tuturnya.

Idealnya, bukan MKP yang masuk penjara. Melainkan pihak PT Tower Bersama Group dan PT Protelindo. Karena, dua perusahaan ini telah mengoperasikan tower ilegal selama tiga hingga lima tahun.

’’Karena tak terbukti, kami memohon agar hakim mengadili dengan membebaskan terdakwa dan merehabilitasi nama baiknya. Serta biaya perkara ditanggung negara,’’ pungkas Maryam.

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia