radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Memprihatinkan, 365 Ribu Warga Mojokerto Belum Ter-Cover JKN-KIS

08 Januari 2019, 12: 12: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Sejumlah warga melakukan pendaftaran JKN-KIS mandiri di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto.

Sejumlah warga melakukan pendaftaran JKN-KIS mandiri di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto. (Rizal Amrulloh/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Masih banyak penduduk di Kabupaten dan Kota Mojokerto yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Tak tanggung-tanggung, jumlah yang belum ter-cover program Jaminan Ksehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) mencapai 365 ribu jiwa.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto per 31 Desember 2018 lalu, jumlah warga terbanyak yang belum terdaftar JKN-KIS berasal dari warga Kabupaten Mojokerto. Dari jumlah penduduk di 18 kecamatan sebanyak 1.147.666 jiwa, jumlah warga yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan baru tercatat 788.242 jiwa.

”Di kabupaten sudah mencakup 68,68 persen,” ungkap Humas BPJS Kesehatan Cabang Mojokerto Budi Setiyawati kemarin. Dengan demikian, masih kurang 31,32 persen atau sejumlah 359.424 orang yang belum terdaftar peserta BPJS Kesehatan.

Kendati begitu, angka tersebut telah naik signifikan dibanding tahun lalu. Sebab, tahun ini Pemkab Mojokerto menambah jumlah peserta penerima bantuan iuran (PBI) daerah. ”Tahun lalu peserta PBI hanya 5 ribu peserta, kini menjadi 42 ribu peserta,” tandasnya.

Sementara itu, di Kota Mojokerto masih mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan persentase cakupan 95,89 persen. Rinciannya, dari total 143.515 jiwa jumlah penduduk di Kota Onde-Onde, 137.623 warga telah ter-cover BPJS Kesehatan.

Dari jumlah tersebut, 53 ribu warga di antaranya merupakan peserta PBI daerah yang iuranya ditanggung Pemkot Mojokerto. Dengan demikian, masih tersisa 5.892 warga yang belum ter-cover. Atik –sapaan Budi Setiyawati- mengatakan, sebagaian besar warga yang belum mendaftar JKN-KIS merupakan warga yang masuk dalam kategori ekonomi mampu.

Meski penerapan sanksi adminstratif masih belum dilakukan, namun warga didorong untuk segera mendaftar sebagai peserta mandiri. ”Masih belum ada sanksi pelayanan publik. Nanti akan ada koordinasi lagi dengan pihak terkait,” ulasnya.

Sanksi bagi warga yang belum mendaftar tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan pemerintah (PP) No 86 Tahun 2013, yakni berupa sanksi administratif, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Di antaranya pengurusan sertifikat tanah, surat izin mengemudi (SIM), paspor, dan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Tidak hanya berlaku bagi masyarakat umum, perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta penerima upah (PPU) juga bakal diterapkan sanksi pelayanan publik. Meliputi izin mendirikan bangunan (IMB), izin dalam mengikuti tender proyek, serta perizinan terkait usaha lainnya.

”Kalau sampai penutupan perusahaan belum. Yang jelas kita sudah kerja sama dengan dinas tenaga kerja (Disnaker), dinas perizinan, dan Kejaksaan Negeri (Kejari), terkait tindaklanjutnya nanti sesuai dengan aturan itu,” tandasnya.

Sementara khusus bagi warga tidak mampu, akan di-cover melalui PBI. Tidak hanya dari pemerintah daerah, tahun ini APBN juga digelontorkan untuk menanggung pembayaran iuran warga miskin. Tercatat, sebanyak 391 ribu warga kabupatan dan 29 ribu warga kota yang ditanggung pemerintah pusat. 

(mj/ram/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia