radarmojokerto
icon featured
Politik

Enggan Lepas Jabatan Anggota Dewan, Erma Ajukan Kasasi

05 Januari 2019, 13: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Erma Mua’arofah saat mengunjungi Situs Sambeng, Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.

Erma Mua’arofah saat mengunjungi Situs Sambeng, Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. (Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto Erma Mua’arofah, bakal melawan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto atas penolakan gugatannya terhadap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Jumat (4/1) Erma memastikan dirinya tak bergeming dan pengajuan kasasi atas putusan tersebut. Kuasa hukum Erma Mu’arofah, Dani Setiawan SH, mengatakan, pasca mendengar putusan hakim PN Mojokerto, ia langsung melakukan pertemuan dengan Erma.

Pertemuan khusus tersebut untuk membicarakan langkah hukum yang akan ditempuh. ’’Kami sudah ada pertemuan dan akan menempuh jalur hukum lanjutan,’’ ungkapnya, kemarin. Diterangkan dia, langkah hukum berbentuk pengajuan kasasi itu karena sejumlah alasan. Di antaranya, putusan tersebut belum memberikan rasa keadilan terhadap kliennya.

Dani menyebut, proses pemecatan Erma Mu’arofah oleh DPP PKB karena mengaca pada surat peringatan pertama hingga ketiga yang dikeluarkan DPC PKB Kabupaten Mojokerto. Sementara, proses tersebut dinilai tidak prosedural.

Rencana kasasi itu akan disampaikan dalam waktu dekat ke PN Mojokerto. Sementara, memori kasasi masih dirancang oleh tim penasihat hukumnya. Untuk memastikan kasasi ini, Dani mengaku, memiliki waktu yang cukup panjang.

Yakni, 14 hari pasca pembacaan putusan di PN Mojokerto, Kamis (3/1) lalu. ’’Proses kasasi sendiri akan dimulai 30 hari sejak tercatat di Mahkamah Agung. Itu aturannya,’’ tambahnya. Sementara, terkait batasan akhir hingga keluarnya kasasi, Dani melihat, semua itu tergantung hakim MA.

Langkah kasasi yang diajukan Erma ini, kian mempersempit peluang proses Pergantian Antarwaktu (PAW) di tubuh PKB. Karena, dalam aturan, proses PAW tak boleh dilakukan saat masa bakti anggota dewan, kurang dari 6 bulan. Saat ini, Erma masih aktif di berbagai kegiatan dewan.

Terpisah, turunnya putusan tersebut mendapat sambutan positif dari Ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh. Ia  mengatakan, majelis hakim PN Mojokerto sudah tepat dalam mengeluarkan putusan. Karena, persoalan tersebut mestinya diselesaikan melalui internal partai. Yaitu, melalui mahkamah partai. Bukan melalui pengadilan negeri.

’’Dalam persidangan, penggugat juga tidak dapat membuktikan fakta perbuatan melawan hukum atas proses pemecatan kader partai. Sebaliknya, justru dapat kita buktikan atas fakta-fakta yang mendasari atas pemecatan yang bersaangkutan dan hal tersebut tidak dapat dibantah,’’ jelasnya.

Ayni menambahkan, penolakan gugatan itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dan UU Parpol yang menyebutkan jika persoalan itu sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik, Putusan pengadilan negeri adalah tingkat pertama dan terakhir. ’’Harusnya ada kebijakan dan gubernur untuk segera melakukan PAW,’’ desaknya. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia