Rabu, 20 Mar 2019
radarmojokerto
icon featured
Politik

Gugatan Ditolak, Erma Terancam Dipecat dari PKB

04 Januari 2019, 10: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Erma Mu’arofah saat mengunjungi Situs Sambeng, Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Desember 2018 lalu.

Erma Mu’arofah saat mengunjungi Situs Sambeng, Desa Belahantengah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Desember 2018 lalu. (Abe Arsyad/Jawa Pos Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Gugatan Erma Mu’arofah terhadap keputusan partainya, digagalkan hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Kamis  (3/1).

Kini, Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan (Kesra) DPRD Kabupaten Mojokerto ini pun terancam segera dilengserkan. Selain menolak gugatan Erma, Ketua Majelis Hakim Agus Waluyo Tjahjono, juga menghukum penggugat dengan membayar biaya sidang sebesar Rp 750 ribu.

Putusan hakim ini dilandasi atas data dan fakta selama persidangan berlangsung. Hakim menilai, kasus tersebut merupakan perselisihan di internal partai politik. Dan bukan termasuk perbuatan hukum.

Sementara itu, Erma Mu’arofah melalui kuasa hukumnya, Dani Setiawan SH, menilai, putusan hakim ini dianggap jauh dari rasa keadilan. Karena, gugatan yang dilayangkan ke PN Mojokerto bukan perselisihan partai politik.

Melainkan, sudah merupakan perbuatan melawan hukum. ’’Ada AD/ART Partai yang dilanggar. Makanya, kami menilai, ada perbuatan melawan hukum di kasus ini,’’ tegas Dani. Ditegaskan Dani, gugatan yang diajukan ke PN Mojokerto itu, difokuskan ke proses pemecatan yang dianggap tak prosedural.

Semisal, proses keluarnya surat peringatan pertama, hingga ketiga yang berujung pemecatan. Dani menambahkan, dengan surat peringatan partai yang tak prosedural, maka berimbas terhadap keluarnya surat pemecatan pada 7 September silam.

’’Karena, prosedur pemecatan terhadap keanggotaan, telah dilakukan tanpa mekanisme yang jelas,’’ ungkapnya. Ia mencontohkan, pengajuan pergantian antarwaktu (PAW) Erma Mu’arofah dilampirkan sejumlah bukti pendukung. Di antaranya, surat peringatan satu, peringatan dua, hingga berakhir ke SK pemecatan.

’’Nah, prosedur inilah yang kita persoalkan,’’ katanya. Atas putusan hakim PN itu, Erma Mu’arofah masih pikir-pikir untuk mengajukan langkah hukum ke tingkat kasasi. ’’Kami ada waktu sampai 14 hari. Tentunya, tim penasihat hukum akan melakukan koordinasi lebih dulu untuk menentukan langkah,’’ pungkas Dani.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemecatan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto Erma Mu’arofah oleh PKB dan dilanjutkan dengan PAW, berakhir di meja hijau. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia