radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader

Warisan Dosa

01 Januari 2019, 22: 45: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Imron Arlado

Imron Arlado (Nadzir/Radar Mojokerto)

KABUPATEN Mojokerto sedang tersambar petir. Petir yang datang tanpa didahului dengan kilatan cahaya. Menyambar-nyambar di tengah pemerintahan dengan 18 kecamatan ini.

Semua berlangsung mendadak. Tanpa ada prediksi dari siapapun. Akhir April itu, mengubah semua cerita. Mengubah semua rencana panjang di Kabupaten Mojokerto. Berbagai wacana yang didengungkan, kini nyaris tak terdengar lagi.

Di bulan empat itu, Bupati Mustofa Kamal Pasa (MKP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan tuduhan telah menerima suap atas perizinan menara telekomunikasi. Bupati sang koboi ini pun berada di balik jeruji besi.

Label koboi ini diberikan karena ia kerap memiliki program yang berseberangan aturan. Yang paling mencolok, sederet pegawai negeri di Kabupaten Mojokerto mendadak dinonjobkan. Mereka yang berseberangan, langsung dicopot dari jabatannya.

Kebijakan ini hanya jadi rasan-rasan di warung kopi. Dan, MKP dengan otoritasnya, tak menggubrisnya. Keputusan salah itu tetap berjalan. Puluhan pejabat, kian banyak yang mendadak menjadi staf biasa.

Dan, semakin banyak seorang ’’jenderal” yang dipimpin ”kopral’’. Selama tujuh tahun menduduki kursi bupati, puluhan mutasi dilakukan. Dan puluhan pejabat pula yang dinonjobkan. Penonjoban selalu dikaitkan dengan kapasitas dan kualitas pejabat.

Di balik ini, MKP rupanya memainkan skenario. ”Transaksi hitam” dijalankan. Mereka yang deal dengan tarif yang dipasang akan dikembalikan. Kembali memegang label pejabat. Belakangan, keputusan ini tercium Komisi ASN.

Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemerintahan, akhirnya mengeluarkan rekomendasi. Yakni, mengembalikan sejumlah pejabat yang telah dicopot MKP. Rekomendasi itu baru mencuat pasca MKP tak lagi berkuasa. Mereka melakukan protes dan mendapat back-up dari DPRD.

Akan tetapi, penggantinya, Pungkasiadi, tak menggubrisnya. Alasannya, ia masih menjadi wakil bupati dan hanya menjalankan tugas bupati. ”Warisan dosa” itu belum diselesaikan sampai saat ini.

Sikap mengabaikan rekomendasi KASN itu, juga didengar Ombudsman Jatim. Lembaga yang memelototi maladministrasi di pemerintahan ini juga menelurkan teguran keras ke Pemkab Mojokerto.

Beban Pungkasiadi memang cukup berat. Karena, ia harus menstabilkan roda pemerintahan yang baru saja terombang-ambing. Pemerintahan yang shock dengan kehadiran lembaga antirasuah.

Dan yang lebih berat, sampai saat ini, statusnya tak kunjung berubah. Sebagai wabup tapi menjalankan tugas bupati. Dan, ia harus berkoordinasi dan melapor setiap menentukan kebijakan.

Banyak yang berharap, kepemimpinan Pung nanti mampu mengembalikan citra bumi Majapahit. Tak otoriter, berjalan sesuai rel pemerintahan, serta menghapus ”dosa-dosa warisan”. (*)

*)Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto.

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia