radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader

Amputasi Wakil Rakyat

29 Desember 2018, 22: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Fendy Hermansyah

Fendy Hermansyah (Nadzir/Radar Mojokerto)

SENTILAN Gubernur Jatim Soekarwo soal absennya anggota DPRD Kota Mojokerto saat sertijab-paripurna penyampaian visi-misi wali kota agaknya jadi cerminan. Bagaimana para anggota dewan dalam menunaikan tugas sebagai wakil rakyat.

Pasca kejadian tersebut banyak spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut sorotan gubernur itu dipicu tindakan oknum anggota dewan yang mendadak keluar ruangan saat acara berlangsung. Secara etik dianggap melecehkan gubernur atau momen kehormatan tersebut.

Ada pula yang menyebutkan dewan yang absen berada pada satu barisan duduk sisi selatan. Sehingga, ketika absen semua, barisan tersebut tampak kosong melompong. Padahal posisi itu persis berada di depan mata gubernur sendiri.

Pakde Karwo tidak lagi menggunakan sindiran atau sanepan. Malahan menggunakan kalimat langsung. Langsung menyorot perilaku indisipliner. Dalihnya, gubernur adalah pengawas DPRD. Kemudian meninggalkan pesan. ’’Perilaku itu performance yang masyarakat bisa nilai dan catat,’’ ujarnya.

Gubernur tampaknya ingin kejadian tak mengenakkan itu menjadi memori kolektif. Karena, terjadi pada saat monumental yakni sertijab wali kota. Momen penting nan terhormat yang disaksikan ratusan orang baik dari pegawai pemkot, dewan kota, Forkopimda, dan unsur masyarakat lainnya.

Dengan begitu, hal itu menambah memori minor terkait performa dewan. Sebelumnya, dan tentu sudah banyak diketahui yakni rangkaian sengkarut peran dewan terkait OTT KPK tahun lalu. Dimana, mayoritas dewan agak-agaknya ikut terjebak dengan kasus yang menyeret pimpinan dewan sebelumnya.

Dan, yang paling urgen dengan memori itu adalah tingkat kepercayaaan terhadap para wakil rakyat. Yang mana, kepercayaan adalah modal penting bagi mereka. Lebih-lebih, para dewan incumben yang ingin nyaleg lagi di Pemilu 2019 mendatang. Memori minor dapat menggerus nilai kepercayaan wakil rakyat.

Lebih luas lagi, memori minor itu tentu membayangi. Terutama, saat wakil rakyat menjalankan fungsi-fungsinya. Oleh Gubernur, fungsi/peran dewan, saat itu, juga kian dipertegas. Yakni, dewan merupakan bagian pemerintah daerah. Bukan lagi, sisi luar pemerintahan yang melulu mengkritisi kinerja eksekutif.

Menurut aturan terbaru, dewan disebutkan bagian pemerintah daerah. Tiga tugasnya tetap, pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Fungsi pengawasan rasa-rasanya agak melemah. Terlebih, setelah mencuatnya OTT KPK dan dugaan kuat terangkutnya para anggota dewan.

Praktis, fungsi legislasilah yang terbilang menonjol. Maklum, dari sisi ini dewan dapat peluang berinisiatif mengusulkan rancangan peraturan daerah. Beberapa raperda inisiatif diusulkan dewan. Meski, kalau mau ditilik lebih detail lagi. Perlu dilakukan pengecekan atas perda-perda yang ada lantaran, perannya belum juga terasa.

Sedangkan, kini fungsi utama legislasi berada di tangan pemerintah kota. Dewan diposisikan sebagai pihak yang menyetujui atau tidak menyetujui usulan perda tersebut. Praktis, dewan menjadi lembaga yang memberikan legalisasi belaka.

Alhasil, pola hubungan dewan dengan eksekutif terbilang seperti kemitraan atau partnership. Padahal, banyak isu-isu perkotaan yang butuh pengawasan dan pengawalan dewan. Banyak pula tantangan ke depan bidang perekonomian, kependudukan, infrastruktur yang tak cukup dikawal dengan pola kemitraan. Akan tetapi, dengan pengawasan ketat hingga kritik tajam.

Meski demikian, untuk melakukan kritikan paripurna tentu tak semudah membalik tangan. Sekadar kritik tanpa dukungan data tentu mudah, ’’Ngomong gak atik kulakan’’. Sementara, untuk menghimpun data yang akurat juga butuh energi.

Dewan sebenarnya bisa menggunakan dukungan staf ahli. Terlebih, soal pengadaan staf ahli sudah ada dukungan anggarannya. Atau menjalin koneksi dengan LSM, komunitas kritis, hingga lembaga kebudayaan. Meski lembaga-lembaga itu sekarang ini jarang terdengar kiprahnya.

Pentingnya dukungan staf ahli yang mumpuni tak lepas kian cepatnya perkembangan birokrasi. Yang mana, tiap tahunnya, sudah menjadi pengetahuan umum, peraturan di dunia birokrasi selalu berubah-ubah. Belum lagi loncatan inovasi birokrasi akhir-akhir ini terus diwadahi pemerintah pusat.

Alhasil, kondisi dewan yang oleh Gubernur performanya perlu masyarakat nilai dan catat ini bak dua sisi mata uang. Sejumlah memori minor itu seolah-olah menjadikan fungsi dewan ibaratnya ’’diamputasi’’. Dengan jeratan dugaan kasus korupsi yang terkesan idle dan absen saat sertijab-paripurna wali kota.

Praktis, kini kerja-kerja dewan didominasi agenda rutinitas formal semata. Tentunya yang ’’produktif’’ semacam kunker dan legislasi. Mengingat, sekarang ini menjelang masa akhir periode dewan. Bulan April tahun 2019 mendatang, digelar pemilihan legislatif.

Kondisi demikian tentunya sedikit banyak ’’mengenakkan’’ eksekutif. Agenda eksekutif berjalan dengan lebih ’’nyaman’’. Karena, minimnya usik dan usil dari mitra sebelah kantor. Dominasi eksekutif pun tak terelakkan. A Blessing in Disguise.

Akan tetapi, memori minor absen saat sertijab tentunya juga diingat wali kota baru. Momen penting nan terhormat justru diwarnai kekecewaan gubernur selaku ’’pembaiat’’ wali kota lantaran absennya sejumlah dewan. Sehingga, apabila corak dewan hasil pileg mendatang tak lagi didominasi wajah lama, tentu bisa jadi lantaran terasa ’’sentuhan’’ eksekutif di dalamnya.

Dinamika politik dewan tersebut menghiasi rangkaian waktu tahun 2018 ini. Pekerjaan rumah tugas wakil rakyat masih menggunung. Peran wakil rakyat yang progresif, peka ekonomi kecil, sekaligus membumi sungguh amat ditunggu-tunggu.

*Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto.

(mj/fen/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia