radarmojokerto
icon featured
Politik

APK Pilpres Menempel di Angkot Dipreteli Bawaslu

27 Desember 2018, 17: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas Panwascam melepas APK Pilpres 2019 yang menempel di kaca belakang angkutan di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Petugas Panwascam melepas APK Pilpres 2019 yang menempel di kaca belakang angkutan di kawasan Pacet, Kabupaten Mojokerto. (Bawaslu for Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Tingkat kesadaran calon anggota legislatif (caleg) dalam memasang alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Mojokerto, masih sangat rendah. Deretan pelanggaran pun dilakukan para wakil rakyat itu.

Bawaslu Kabupaten Mojokerto mencatat, sudah melepas hingga 170 APK yang tak sesuai aturan. Bentuknya, mulai baliho, spanduk, hingga stiker yang menempel di angkutan umum.

’’Sejak awal masa kampanye, kita rutin melakukan pelepasan. Dan sekarang, sudah terkumpul sampai ratusan itu,’’ ungkap Komisioner Bawaslu Kabupaten Afidatusholikha. Sejumlah angkot yang dipasang stiker itu dilakukan sejumlah caleg DPRD Jatim dan DPR RI.

Angkutan ini banyak ditemukan di jurusan Mojokerto-Mojosari. Pelepasan stiker di angkot ini karena dianggap sudah tak sesuai aturan. Afidah menegaskan, larangan ini sudah diatur secara detail dan disosialisasikan ke masing-masing parpol.

Dia menambahkan, pelepasan atribut tersebut dipastikan belum tuntas. Karena, masih terdapat 51 lokasi alat peraga kampanye yang tak prosedural. ’’Baru saja ada laporan dari panwascam yang tersebar di seluruh kecamatan. Sudah banyak lagi yang bermunculan,’’ tambahnya.

Tak prosedurnya pemasangan APK itu, ditegaskan Afidah, karena dipaku di pohon, di tempel di tiang listrik, berada di dekat lembaga pendidikan, pemerintahan, tempat ibadah dan kesehatan.

Untuk APK jenis baliho, juga banyak yang ditemukan melintang di tengah jalan. ’’Padahal, lokasi itu sudah jelas-jelas dilarang. Ini yang harus ditegaskan bahwa caleg tidak bisa memasang APK seenaknya,’’ ungkap Afidah.

Langkah pembersihan APK nakal itu akan terus diintensifkan tiap Rabu, setiap dua pekan sekali. Proses pembersihan akan melibatkan satpol PP dan aparat kepolisian. 

(mj/ron/ris/JPR)

Jawa Pos Digital
E-Paper
 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia