Jumat, 22 Mar 2019
radarmojokerto
icon featured
Sambel Wader

Unas yang Ompong

26 Desember 2018, 18: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Rizal Amrulloh, wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto.

Rizal Amrulloh, wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

PEMANFAATAN sarana informasi dan tekonologi (IT) di dunia pendidikan tergolong maju signifikan.

Baik di Kabupaten maupun Kota Mojokerto yang sama-sama mengejar target penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Seluruh SMPN di kabupaten telah menggelar UNBK 100 persen di tahun ajaran 2017/2018 lalu. Begitu juga dengan di kota yang sepenuhnya telah meninggalkan papper test.

Pasalnya, pada tahun ini pula sebanyak 52 SD sederajat untuk pertama kali menerapkan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) menggunakan sistem computer based test (CBT).

Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, biaya yang dikeluarkan juga tak murah. Tak kurang dari puluhan miliar bersumber dari APBD telah digelontorkan untuk belanja ratusan unit komputer beserta perangkat pendukung lainnya.

Kendati demikian, pemerintah mengklaim penerapan CBT bisa jauh lebih hemat biaya dibanding ujian kertas. Di samping efisensi biaya, penggunaan perangkat IT tersebut juga diakui mampu meningkatkan tingkat kejujuran siswa. Meski jika dilihat dari sisi hasil nilainya lebih merosot dibanding hasil ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).

Menurunnya nilai itu memang karena tidak ada kesempatan untuk berbuat curang atau kurang siapnya peserta didik menggunakan IT. Bahkan, setelah seluruh nilai rata-rata ujian nasional (unas) 2017-2018 resmi diumumkan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy pun bereaksi untuk melakukan evaluasi. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu menyebut faktor penyebabnya bukan karena semakin banyak yang menerapkan CBT.

Menurut Muhadjir unas seolah kehilangan satu taringnya setelah hasil nilai tidak lagi dijadikan syarat kelulusan siswa. Sehingga dia menduga ada kecenderungan siswa menjadi kurang termotivasi ketika menghadapi unas.

Dari situ tingkat belajarnya dan keseriusan mengerjakan soal menjadi menurun.Terlebih, penyusunan soal ujian telah diberlakukan instrumen yang bernalar tinggi atau high thinking order skill (HOTS).

Berkaca pada hasil tersebut, Mendikbud pun sempat mewacanakan untuk kembali mempersyaratkan sebagai penentu kelulusan. Meski rencana itu akhirnya urung terlaksana.

Penentuan kelulusan masih tetap berdasarkan hasil USBN. Namun, jika sebelumnya hanya mengujikan beberapa mata pelajaran (mepel), kali ini seluruh mapel ditetapkan sebagai mata ujian dalam format USBN 2018.

Sementara di satu sisi, hasil unas juga dipertahankan untuk dijadikan pertimbangan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meski demikian, hasil itu tidak menjadi satu-satunya jaminan.

Mengingat, penerimaan peserta didik baru (PPDB) dua tahun ke belakang telah menerapkan sistem zonasi. Artinya memprioritaskan menampung siswa yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah.

Di samping tujuan menjaring peserta didik di sekitar sekolah, kebijakan itu juga untuk pemerataan kualitas. Harapannya, sekolah berprestasi tidak hanya menumpuk di sekolah unggulan saja.

Sehingga perlahan akan mengikis label sekolah unggulan yang selama ini menerima siswa berprestasi dengan nilai unas tinggi. Sehingga terjadi ketimpangan yang cukup jauh dengan sekolah nonfavorit yang notabene berada di wilayah pinggiran.

Jangankan menerima siswa berprestasi, untuk memenuhi pagu saja harus membuka gelombang dua. Meski telah dua tahun berjalan, sistem zonasi masih belum terlihat perubahan signifikan.

Sejumlah siswa dengan nilai rata-rata tinggi masih menumpuk di sekolah-sekolah favorit. Di sisi lain, sekolah tidak memiliki label unggulan juga harus ngos-ngosan untuk memmenuhi pagu.

Khususnya di sekolah yang berada di wilayah perbatasan. Karena lembaga diberi batasan kuota untuk menerima siswa dari luar kota. Walhasil mereka pun menampung semua calon siswa yang mendaftar. Baik yang nilainya jeblok sekalipun.

Bahkan, akibat minimnya jumlah pendaftar, ada sekolah yang terpaksa memangkas jumlah rombongan belajarnya (rombel). Oleh karena itu, sebagaian pihak masih menilai penerapan zonasi masih setengah hati.

Sebab, selain radius tempat tinggal, sekolah juga mempertimbangkan hasil unas. Dengan demikian, meski calon siswa memiliki jarak yang lebih dekat dengan sekolah, bisa kandas dengan peserta didik yang memiliki nilai yang lebih tinggi.

Akan tetapi, tahun depan mencuat rencana untuk mengatasi problem tersebut. Ada evaluasi tentang sistem zonasi dalam PPDB 2019 mendatang. Jika tidak ada aral, pemerintah akan menerapkan zonasi murni.

Dengan kata lain, penerimaan siswa harus benar-benar berdasarkan domisili sesuai Kartu Keluarga (KK) tanpa memandang hasil unas atau UNBK. Meski belum sepenuhnya diputuskan, namun wacana tersebut dinilai dapat mengurai benang kusut sistem zonasi sebelumnya.

Namun, bagai dua sisi mata uang. Peran unas akan kembali kehilangan satu taring yang tersisa. Sebab, sudah tidak lagi digunakan sebagai pertimbangan penerimaan siswa. Berapapun nilai peserta didik, jarak yang terdekat ke sekolah-lah yang akan diprioritaskan.

Di mana letak peran unas ke depan? Tidak dijadikan penentu kelulusan saja dapat motivasi siswa menurun, apalagi jika kebijakan zonasi murni benar-benar diterapkan. Apakah hal itu tidak akan semakin melemahkan semangat belajar siswa.

Atau perannya memang sengaja dibuat ompong sebagai upaya memoratorium unas yang sempat diwacanakan Mendikbud tahun lalu? Yang jelas, kesakralan unas akan semakin hilang. Entahlah, kita tunggu saja.

*)Penulis adalah wartawan Jawa Pos Radar Mojokerto

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia