Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Sidang Kasus Pidana Pemilu, Hakim-Jaksa Adu Argumen

06 Desember 2018, 11: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Sidang perdana kasus pelanggaran pemilu dengan terdakwa Kades Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, di PN Mojokerto.

Sidang perdana kasus pelanggaran pemilu dengan terdakwa Kades Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, di PN Mojokerto.

MOJOKERTO – Sidang perdana kasus dugaan pidana pemilu di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (5/12) diwarnai saling adu argumen antara majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Perdebatan ini dipicu mangkirnya terdakwa tunggal, Kepala Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono. JPU yang dipimpin langsung Kajari Kabupaten Mojokerto Rudy Hartono, mendesak majelis hakim melanjutkan persidangan tanpa dihadiri terdakwa.

Desakan mantan Kajari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat ini, merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal 482 ditegaskan, PN memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu, paling lama tujuh hari setelah pelimpahan berkas perkara, dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

’’Dalam pasal tersebut sudah sangat jelas yang mulia. Jadi, mohon diperkenankan untuk membacakan surat dakwaan,’’ tegasnya. Permintaan ini tak diamini ketua majelis hakim, Hendra Hutabarat, SH.

Ia memilih menunda persidangan dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk hadir di ruang sidang. ’’Kita berikan kesempatan bagi terdakwa untuk hadir. Nanti dipanggil lagi agar besok bisa hadir dalam sidang,’’ katanya.

Perdebatan tak terhenti di situ. Rudy terus meminta agar hakim melanjutkan proses persidangan. Selain disebabkan waktu yang sangat terbatas, yakni selama tujuh hari saja, JPU juga sudah menghadirkan lima saksi di ruang sidang.

Kelima saksi itu adalah tiga komisioner bawaslu, ketua panwascam dan panwasdes. Lagi-lagi, argumen itu diabaikan majelis hakim. Ia tetap ngotot dan meminta jaksa memanggil ulang Suhartono untuk memberikan kesempatan.

’’Biar terdakwa bisa menentukan sikap. Apakah pasca mendengar dakwaan, ada eksepsi atau tidak,’’ alasan Hendra. Terkait dengan waktu yang sangat terbatas, ketua majelis hakim mengaku sudah menyiapkan skema persidangan. Dalam sehari, bisa dilakukan sidang dengan berbagai agenda.

’’Bahkan, kalau sidangnya memang harus sampai malam hari, kami siap,’’ paparnya. Selain kajari, Kasi Pidana Umum (Pidum) Faiq Nur Sofa, juga membeber sejumlah alasan logis mangkirnya terdakwa.

Di antaranya, karena surat penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto baru diterima beberapa jam sebelum sidang berlangsung.

Alasan ini kembali ditolak majelis hakim. Dan hakim memutuskan agar sidang kembali ditunda pagi ini. Dan memerintahkan JPU memanggil ulang kades agar hadir di ruang sidang.

’’Majelis hakim memandang agar JPU memanggil tersangka serta menghadirkan saksi, barang bukti, dan alat bukti. Sidang kami tunda,’’ kata Hendra. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia