Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Ada Indikasi Penyelewengan dan Mark-Up hingga Miliaran

05 Desember 2018, 11: 30: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Istimewa/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto diam-diam membidik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Maja Tirta Kota Mojokerto.

Korps Adhyaksa ini mencium terjadinya penyelewengan anggaran hingga miliaran rupiah di perusahaan pelat merah ini. Bahkan, sejak sebulan lalu, kasus ini sudah naik dari proses penyelidikan ke penyidikan.

Kajari Kota Mojokerto Halila Rama Purnama, SH, saat dikonfirmasi, mengatakan, kasus ini cukup lama ditelisik kejari. Bahkan, sejumlah orang telah dimintai keterangan. ’’Dari pemkot dan internal PDAM sudah banyak yang kami periksa,’’ ujarnya Selasa (4/12).

Dikatakan Halila, pasca pemeriksaan itu, penyidik menemukan sejumlah indikasi tindak pidana korupsi. Mulai dari penyelewengan anggaran hingga mark-up sejumlah pengadaan untuk memenuhi kebutuhan di PDAM.

’’Ada yang diselewengkan. Ada pula yang mark-up harga,’’ tambahnya. Namun sayangnya, Halila enggan menyebut secara rinci atas mark-up yang dilakukan sepanjang 4 tahun, periode 2013 hingga 2016 tersebut.

Indikasi penyelewengan menyusul banyaknya program yang tak sesuai dengan rencana bisnis (renbis), proposal, hingga rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP).

Atas temuan indikasi penyelewengan yang cukup kuat tersebut, membuat penyidik menaikkan status pada pertengahan Oktober lalu. Status dari yang semula penyelidikan menjadi penyidikan.

Halila menceritakan, terjunnya korps Adhyaksa dalam penanganan kasus ini bermula dari laporan atas banyaknya keluhan warga terhadap pelayanan PDAM. Sementara, buruknya kualitas air PDAM itu, tak mencerminkan besaran dana yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Di tahun 2013, Pemkot Mojokerto menggerojok PDAM Maja Tirta hingga Rp 5 miliar. Dana bertajuk pernyertaan modal ini terus diulang di tahun 2014 dengan besaran Rp 2 miliar, tahun 2015 senilai Rp 5 miliar, dan tahun 2016 sebesar Rp 5 miliar.

’’Pelayanannya buruk sekali,’’ tambah dia. Mantan Koordinator Bidang Pidana Khusus Kejati Jatim ini, menjelaskan, buruknya pelayanan sangat mencolok saat kejaksaan melakukan tes kualitas air produk PDAM.

Kadar bakteri ecoli yang terdapat di dalam air PDAM, melampaui ambang batas. Tingginya bakteri ini mengakibatkan air yang diproduksi perusahaan ini, tak layak konsumsi.

Meski kejari sudah menaikkan status ke penyidikan, namun Halila memastikan, penyidik belum melakukan penetapan tersangka. ’’Belum ada,’’ pungkasnya. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia