Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

Video Kades Hadang Cawapres Sandiaga Uno Beredar di YouTube

30 November 2018, 17: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Penyerahan berkas perkara Satreskrim Polres ke Kejari Kabupaten Mojokerto.

Penyerahan berkas perkara Satreskrim Polres ke Kejari Kabupaten Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Kepala Desa Sampang Agung, Kutorejo, Suhartono, bakal kesulitan mengelak. Pasalnya, penuntut umum mengantongi sejumlah alat bukti yang cukup kuat.

Salah satunya, video peristiwa penghadangan saat Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno, melakukan safari politik ke kawasan Pacet, 21 Oktober lalu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto, Aris Fahrudin Asy’at, mengatakan, video itu ditemukan bawaslu di channel Youtube Toyek Production berdurasi 15.03 menit.

Video itu diunggah 22 Oktober atau sehari pasca kehadiran Sandiaga Uno. Toyek Production merupakan orang yang sama yang telah mengunggah video Kades Nono saat mandi uang beberapa waktu silam.

Selain video yang diserahkan Satreskrim Polres Mojokerto ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, alat bukti lainnya adalah sederet foto Kades Nono saat menyapa Sandiaga Uno. ’’Semua sudah lengkap,’’ terangnya.

Dalam video itu sangat jelas jika Nono telah melakukan penghadangan saat Sandiaga Uno melintas di kampungnya. Bersama puluhan warga, mereka yang berhasil menghentikan Sandiaga, lalu melakukan selfie di tepi jalan raya.

Hanya sekitar 10 menit, Sandiaga kembali melanjutkan perjalannya ke kawasan Pacet. Pelimpahan tahap dua yang dilakukan di kantor bawaslu kemarin, tanpa dihadiri tersangka.

Aris menjelaskan, ketidakhadiran Suhartono dengan alasan kuasa hukum yang tak bisa memberikan pendampingan. ’’Karena kuasa hukum tidak bisa hadir, maka yang bersangkutan juga tak hadir,’’ jelas Aris.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Ivan Yoko, menambahkan, pasca menerima pelimpahan berkas pemeriksaan, jaksa hanya memiliki waktu selama lima hari saja. ’’Maksimal Kamis depan sudah harus kami limpahkan ke pengadilan,’’ ungkap dia.

Tak hanya kejaksaan yang dibatasi waktu. Kata Yoko, pembatasan waktu juga terjadi di pengadilan. Majelis hakim yang menyidangkan kasus ini hanya diberikan waktu selama tujuh hari kerja saja.

’’Kalau pun divonis bersalah dan kita harus eksekusi, hanya diberikan waktu tiga hari saja,’’ paparnya. Sementara, ketidakhadiran tersangka dalam proses pelimpahan ini, dianggap dia tak menyalahi prosedur.

Karena, dalam pasal 27 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Gakkumdu dijelaskan, penyerahan berkas perkara bisa dilakukan tanpa kehadiran tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, dipanggil bawaslu. Pemanggilan ini menyusul dugaan keterlibatannya saat kedatangan Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno, Minggu (21/10).

Kades Sampangagung ini turut mengajak masyarakat setempat untuk mendatangi Sandiaga Uno jelang keberangkatannya ke Wisata Banyupanas, Pacet. Dengan menggunakan baju putih, kades bersama warga ini terus meneriakkan yel-yel khas paslon nomor 2. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia