Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Kajaksaan Kawal Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu

29 November 2018, 15: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Kajari Kabupaten Mojokerto Rudi Hartono saat menyampaikan keterangan pers.

Kajari Kabupaten Mojokerto Rudi Hartono saat menyampaikan keterangan pers. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Berkas pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Kepala Desa Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, memasuki babak baru.

Rabu (28/11) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memastikan berkas kasus tersebut sudah lengkap (P21) dan segera dilanjutkan ke meja persidangan.

Kepastian itu diungkapkan langsung Kajari Kabupaten Mojokerto Rudi Hartono. Dia mengatakan, pasca menerima penyerahan data dari kepolisian, jaksa peneliti melakukan penelitian atas berkas tersebut.

’’Hari ini (kemarin, Red) Kejari Kabupaten Mojokerto sudah ambil sikap lengkap. Baik formil dan materiil dan menyatakan berkas sudah lengkap,’’ ungkapnya.

Dalam berkas yang diteliti selama tiga hari itu, ungkap Rudy, kades yang akrab disapa Nono ini, diduga kuat telah melanggar pasal 490 juncto pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. ’’Yang bersangkutan diduga kuat telah merugikan paslon lain,’’ jelasnya.

Meski berkas sudah dinyatakan P21, namun mantan Kajari Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah ini, memastikan tak akan melakukan penahanan terhadap kades yang sempat viral saat bermandikan uang tersebut.

Tidak ditahannya Nono karena ancaman hukuman dalam pasal tersebut di bawah empat tahun kurungan penjara. ’’Tidak akan ditahan. Tetapi nanti, maksimal 4 hari sejak putusan pengadilan, penuntut umum akan melakukan eksekusi jika memang diputus bersalah oleh pengadilan,’’ tambahnya.

Pagi ini, rencananya Polres Mojokerto melakukan tahap II atau pelimpahan dokumen pemeriksaan, barang bukti, hingga tersangka ke Kejari Kabupaten Mojokerto.

Berlokasi di kantor Bawaslu Kabupaten, Jalan RA Basuni, Sooko, Rudy menegaskan, ia akan turun langsung dalam mengawal kasus ini.

Keseriusan mengawal kasus ini, Rudy beralasan, karena kasus dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani, kali pertama terjadi selama tahapan pilpres berlangsung. ’’Di Indonesia, sepertinya ada dua kasus dugaan pelanggaran pemilu. Itu pun di luar daerah. Kasus ini sangat krusial,’’ alasan Rudy.

Untuk diketahui, Kades Sampang Agung, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Suhartono, dianggap telah melanggar Pasal 490 juncto 282 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan ancaman hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 12 juta.

Dugaan ini karena yang bersangkutan dianggap telah mengerahkan massa saat Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 2, Sandiaga Salahuddin Uno, berkunjung Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto 21 Oktober lalu. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia