Minggu, 16 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Banyak Pernikahan Siri di Mojokerto Yang Tak Tercatat

20 November 2018, 17: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Seorang warna menunjukkan buku nikah lama. Kemenag akan mengganti buku nikah tersebut dengan kartu nikah dan simkah.

Seorang warna menunjukkan buku nikah lama. Kemenag akan mengganti buku nikah tersebut dengan kartu nikah dan simkah. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Peluncuran sistem informasi manajemen nikah (Simkah) dan kartu nikah oleh Kemenag pusat rupanya belum cukup teruji kontribusinya dalam mengatasi perkara pernikahan di Kabupaten Mojokerto.

Sebagai bukti, angka perceraian yang mencapai 2 ribu lebih selalu hadir di meja Pengadilan Agama (PA) Mojokerto setiap tahunnya. Jumlah tersebut terus bertambah seiring angka pernikahan yang juga naik setiap tahun.

Situasi ini yang masih menjadi PR (pekerjaan rumah) besar Kemenag bersama PA dalam mengefektifkan inovasi demi memberantas perzinahan di Kabupaten Mojokerto.

Catatan Seksi Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kabupaten Mojokerto menyebutkan, setidaknya ada 9 sampai 11 ribu pernikahan tercatat di 18 kantor KUA setiap tahun.

Namun, jumlah itu belum mencakup pernikahan siri yang banyak tak didaftarkan. Sehingga tak teregistrasi dalam simkah. Kondisi itupun yang membuat Kemenag selalu menyediakan lebih dari 11 ribu buku nikah setiap tahunnya.

’’Kisarannya ada di angka itu. Setiap tahun selalu kita estimasikan blangko dan buku nikah lebih dari catatan sebelumnya. Kira-kira pertumbuhan peristiwa pernikahan sudah sejak lima tahun atau sejak 2013,’’ ungkap Barozi, Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto.

Namun upaya pencatatan peristiwa nikah yang resmi dan diakui negara rupanya tak sejalan dengan tujuannya. Menekan angka perceraian yang ternyata justru ikut naik setiap tahun.

Bahkan di pertengahan tahun 2018 kemarin, tercatat sudah 1.786 perkara mampir di meja hakim PA. Dengan 1.275 perkara cerai. Di antaranya diajukan oleh pihak istri alias cerai gugat.

Jumlah tersebut masih berpeluang bertambah. Mengingat pengujung tahun 2018 kurang dua bulan lagi. Ditanya soal itu, Barozi mengaku belum bisa menjelaskan tentang efektivitas kartu nikah dalam meminimalisir perkara pernikahan.

Sebab, sampai saat ini program tersebut belum sepenuhnya tersosialisasikan secara menyeluruh di daerah. ’’Kalau program simkahnya sudah aktif sejak tahun 2013. Tapi, kalau kartu nikahnya yang belum ada sosialisasi. Mungkin masih di tingkat Kanwil Jatim. Kita di daerah masih menunggu,’’ imbuhnya.

Mantan Kepala Kemenag Jombang dan Nganjuk ini mengaku jika peluncuruan kartu nikah nanti hanya sebatas inovasi untuk mengetahui secara jelas status pernikahan seseorang.

Meski dipercaya mampu meminimalisir perbuatan perzinahan, namun hal itu belum sepenuhnya terbukti secara nyata. Sebab, masalah perceraian dan perzinahan tidak hanya menjadi urusan Kemenag saja.

Tapi juga stakeholder lain. Seperti PA, pihak keamanan hingga pemerintah yang diwakili Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBPP).

’’Ya memang spiritnya untuk mengurangi perbuatan zina dan perceraian. Karena dengan status yang melekat, maka orang akan sungkan untuk berbuat yang tidak-tidak. Tapi, sementara ini belum ada peristiwa yang dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan program kartu nikah,’’ pungkasnya. 

(mj/far/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia