Jumat, 16 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Naik Rp 151 Ribu, UMK Kota Disepakati Rp 2 Juta

Jumat, 09 Nov 2018 21:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Ist/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Besaran upah minimum kota (UMK) Mojokerto tahun 2019 tinggal selangkah lagi ditetapkan. Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Mojokerto akhirnya menyepakati UMK tahun depan sebesar Rp 2.037.864 per bulan.

Angka tersebut naik dari UMK tahun berjalan ini sejumlah Rp 1.886.387 per bulan. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja (Diskumnaker) Kota Mojokerto Hariyanto mengungkapkan, munculnya nilai tersebut merupakan hasil penghitungan bersama dengan depeko.

Tim depeko terdiri atas asosiasi pengusaha, perwakilan buruh, serta akademisi itu sepakat menghitung usulan UMK dengan formula PP Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengupahan.

”Setelah dihitung akhirnya ketemu Rp 2.037.648,48. Dan kita lakukan pembulatan, disepakati Rp 2.037.900,” terangnya. Rumus penghitungan tersebut berdasarkan jumlah UMK tahun ini berjalan, dikalikan dengan data inflasi Nasional dan pertumbuhan ekonomi Nasional.

Sesuai dengan surat edaran (SE) gubernur Jatim nomor 560/17164/012/2018, tingkat inflasi Nasional tahun ini dipatok 2,88 persen. Sementara pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Nasional ditetapkan 5,51 persen.

”Sehingga persentase kenaikannya sebesar 8,03 persen,” papar Hariyanto. Dengan demikian, berdasarkan UMK Kota Mojokerto yang berlaku 2018 ini sebesar Rp 1.886.387, jika ditambah dengan kenaikan 8,03, maka ada kenaikan berkisar Rp 151.477.

Angka tersebut tak jauh berbeda dengan kenaikan UMP tahun sebelumnya yang sama-sama bertambah di kisaran Rp 151 ribu. Di samping itu, diskumnaker juga telah melakukan survei terhadap kebutuhan hidup layak (KLH) Kota Mojokerto.

Di sepanjang 2018 ini telah dilakukan sebanyak tiga kali pada masa puncak. Masing-masing 16 Mei atau menjelang Ramadan dengan perolehan hasil Rp 1.589.677. Kedua pada 15-16 Juli atau pasca Lebaran dengan hasil 1.581.345.

Dan terakhir sebelum penetapan UMK pada 11-12 Oktober lalu, senilai Rp 1.620.771.  Sehingga jika dilakukan rata-rata, maka KHL Kota Mojokerto sebesar Rp 1.597.264. ”KHL hanya sebagai pembanding saja. Karena KHL kita masih di bawah UMK,” tandasnya.

Hariyanto menegaskan, hasil dari kesepakatan depeko akan disorong untuk mendapat rekomendasi wawali Kota Mojokerto. Selanjutnya, pemkot akan mendorongnya ke meja gubernur Jatim sebagai usulan UMK Kota Mojokerto.

Menurut dia, ketetetapan akhir UMK akan digedok gubernur. ”Semua perusahaan harus mengacu sesuai UMK yang ditetapkan gubernur nanti,” pungkasnya. 

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia