Rabu, 14 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Butuh Anggaran Besar, Formasi CPNS Tak Terpenuhi

Kamis, 08 Nov 2018 18:00 | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (jawapos.com)

MOJOKERTO – Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terancam gagal terisi penuh menarik atensi dewan. Mereka menyebutkan hal itu berpotensi merugikan pemerintah daerah mengingat kebutuhan pengisian di tengah defisit pegawai.

’’Tentunya akan kita evaluasi. Karena ketentuan yang berlaku harus lulus dengan passing grade pada tiga tes yang ada,’’ ungkap Febriana Meldyawati, koordinator Komisi I Bidang Pemerintahan dan Kepegawaian DPRD Kota Mojokerto.

Ia mengatakan, berdasarkan pengamatannya, dari informasi hasil tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) banyak peserta pada formasi Kota Mojokerto yang gagal penuhi passing grade. Praktis, hanya segelintir saja yang berhasil penuhi nilai yang ditentukan.

’’Dan, ini juga menjadi kendala pada banyak daerah. Karena adanya syarat kelulusan ini,’’ terang dia. Perempuan yang juga Ketua DPRD Kota Mojokerto ini, tak menampik, tes SKD tersebut menjadi syarat yang wajib dipenuhi calon pegawai. Apabila lulus maka dapat memasuki dua tahap tes selanjutnya.

Pada tiga tahap tes tersebut wajib lulus dengan nilai di atas passing grade. ’’Jika memang banyak yang tidak lulus ini juga menjadi kerugian di daerah,’’ sebutnya pula. Hal itu disebabkan kondisi di daerah sendiri yang butuh tambahan pegawai.

Seperti di Kota Mojokerto yang mengalami defisit pegawai. Selain itu, untuk program seleksi CPNS ini juga dikeluarkan anggaran yang tak sedikit. ’’(Rugikan daerah) Karena anggaran yang dibutuhkan juga besar. Sedangkan daerah kekurangan pegawai,’’ tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mojokerto Riha Mustofa, mengatakan, memang kalau ingin mendapatkan pegawai negeri yang cerdas dan mumpuni wajib menggunakan seleksi yang ketat.

Sehingga, pegawai yang berhasil lulus tes merupakan pegawai yang terpilih dan pintar. Akan tetapi, jika melihat kebutuhan dan kuota terpenuhi, pihaknya mendorong pemerintah menurunkan grade nilai. ’’(Grade nilai) Disesuaikan dengan kebutuhan,’’ sebutnya.

Pihaknya mendorong kebijakan pemerintah harus disesuaikan. Dengan segeranya terpenuhi kuota yang ada, roda kinerja pemerintah bakal semakin berjalan baik. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat bisa jauh lebih maksimal.

Meski demikian, pihaknya menilai harus menunggu hasil seleksi hingga rampung terlebih dahulu. Mengingat, tes CPNS ini merupakan rangkaian seleksi yang dirumuskan pemerintah pusat.

’’Opsinya, pembukaan gelombang kedua atau grade target nilai diturunkan. Akan tetapi, lebih baik melihat hasil seleksi hingga rampung terlebih dahulu,’’ kata dia.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia