Rabu, 14 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Politik

Semua Caleg Wajib Laporkan Harta Kekayaan kepada KPK

Kamis, 12 Jul 2018 15:00 | editor : Mochamad Chariris

Warga yang berniat nyaleg mendatangi kantor KPU Kota untuk melengkapi persyaratan beberapa waktu lalu.

Warga yang berniat nyaleg mendatangi kantor KPU Kota untuk melengkapi persyaratan beberapa waktu lalu. (Fendy Hermansyah/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Seluruh calon legislatif (caleg) wajib menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN). Jika tidak, KPU tidak akan memasukkan nama caleg tersebut dalam pelantikan.

Imam Buchori, komisioner KPU Kota Mojokerto, mengatakan, pelaporan LKHPN bagi caleg bersifat wajib. Ketentuan itu diatur dalam PKPU yang berlaku bagi seluruh caleg. Baik caleg DPR RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. ’’Hal itu bersifat wajib,’’ ujarnya.

Dijelaskan Imam, aturan tersebut terbilang baru. Karena, pada penyelenggaran Pemilihan legislatif (Pileg) 2014 lalu, aturan tersebut tidak dipakai. Atau digunakan sebagai syarat bagi caleg terpilih untuk mengikuti pelantikan.

’’Setelah ditetapkan sebagai calon terpilih, yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),’’ jelas dia. Dituturkannya pula, laporan itu wajib dilakukan seluruh caleg terpilih.

Mereka wajib melaporkan seluruh kekayaan kepada KPK. Kemudian, tanda pelaporan itu diserahkan kepada KPU. ’’Maksimal tujuh hari setelah terbit keputusan KPU tentang Penetapan Caleg Terpilih, bukti pelaporan diberikan kepada KPU,’’ tutur Imam.

Jika laporan kekayaan caleg tidak dilaporkan, konsekuensinya terbilang berat. Berdasarkan PKPU yang berlaku, KPU berhak tidak mencantumkan caleg tersebut dalam daftar caleg yang dilantik. ’’Karena bersifat wajib, kalau tidak memenuhi, tidak dimasukkan dalam pelantikan,’’ sambung dia.

Penetapan para caleg terpilih sendiri mirip dengan prosedur penetapan kepala daerah terpilih. Itu dilakukan setelah KPU mendapatkan surat keterangan dari MK terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

Penerapan aturan pencalegan ini, menambah daftar panjang syarat formil dalam pemberkasan bacaleg. Sebelumnya, bacaleg juga wajib menyertakan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Juga, hasil tes psikologi dan tes kesehatan. Mereka juga wajib bersih dari catatan kriminal kasus bandar narkoba, kekerasan terhadap anak, hingga kasus korupsi.

Sementara itu, pantauan di KPU Kota Mojokerto sampai hari ke delapan pembukaan pendaftaran pencalegan, terbilang masih nihil pendaftar. Meski sejumlah bakal calon legislatif (bacaleg) terpantau banyak yang mengajukan surat keterangan (suket) masuk daftar pemilih.    

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia