Kamis, 15 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia

Tahun 1947, Terjadi Dualisme Pemerintahan Pasca Kemerdekaan

Rabu, 08 Nov 2017 21:43 | editor : Mochamad Chariris

Soekandar (kiri berkopiah) saat dipanggil menghadap Presiden di Istana Negara, di Jogjakarta.

Soekandar (kiri berkopiah) saat dipanggil menghadap Presiden di Istana Negara, di Jogjakarta. (Koleksi Perpusnas for Radar Mojokerto)

PASCA kemerdekaan, pemerintahan Republik Indonesia (RI) masih terus dilanda konflik. Tak terkecuali di lingkup Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto, yang pernah terpecah menjadi dualisme kepemimpinan. Tepatnya pada tahun 1947.

Pemkab Mojokerto memiliki dua bupati, yakni dr Soekandar dan M. Pamoedji selaku bupati bentukan dari Nederlandsch Indie Civil Administratie (NICA).

Catatan sejarah itu disampaikan sejarawan, Ayuhanafiq. Peristiwa itu bermula ketika awal April 1947, dr Soekandar saat itu menjabat sebagai Bupati Mojokerto pertama setelah kemerdekaan dipanggil Presiden Soekarno ke Istana Negara.

Tujuannya untuk memberikan laporan tentang kondisi daerah Mojokerto pasca penyerbuan oleh serdadu Marinir KL Belanda. Kala itu, pemerintahan RI masih berpusat di Jogjakarta.

Setelah melakukan pertemuan tersebut, Soekandar berjalan keluar pintu istana beriringan dengan Panglima Tentara RI, Letjen Soedirman. ”Mereka berdua memberi penjelasan tentang situasi pemerintahan dan militer di wilayah sengketa,” paparnya.

Sebab, penyerbuan Belanda pada wilayah republik itu memengaruhi hasil perundingan Linggarjati yang sudah diparaf oleh kedua belah pihak yang bertikai. Keluarnya Soekandar dari istana ditunggu oleh para pewarta berita. Para wartawan dalam dan luar negeri memang menaruh perhatian terhadap peristiwa di Mojokerto.

Pria yang akrab disapa Yuhan ini menceritakan, Pemerintah RI memprotes keras tindakan militer Belanda tersebut. Sementara, Belanda berdalih bahwa mereka hanya berniat mengamankan pintu air di Mojokerto agar tidak disalahgunakan.

Dihadapan wartawan, Soekandar menjelaskan bahwa antara pemerintah RI dengan militer Belanda telah ada beberapa kesepakatan tentang kedudukan Mojokerto. Kesepakatan itu antara lain bahwa Mojokerto akan dibebaskan dari personel militer.

Baik militer RI maupun Belanda harus ditarik pada luar wilayah Mojokerto sesuai yang telah disepakati. ”Yaitu, Belanda mundur sampai Balongbendo sedang RI sampai di Trowulan,” terang Ketua KPU Kabupaten Mojokerto ini.

Sementara itu, dalam rangka menjalankan fungsi keamanan, dibentuk polisi bersama atau Gandermarie. Kesepakatan selanjutnya adalah masalah pemerintahan, yakni Belanda mengakui bahwa hanya pemerintahan di bawah kepemimpinan Soekandar yang sah.

Akan tetapi, sebelum berangkat memenuhi panggilan ke istana, Soekandar mengeluarkan surat perintah agar para pegawai negeri yang sebelumnya telah mengungsi atkibat serbuan marinir KL Belanda untuk kembali masuk ke Mojokerto.

Jika tidak, kedudukannya akan digantikan oleh personel lainnya dan yang bersangkutan diberhentikan. Yuhan melanjutkan, surat itu, sesuai dengan instruksi Residen Surabaya, Soedirman, selaku ketua Dewan Pertahanan Daerah Surabaya (DPDS).

Setelah memberi laporan pada Presiden, Soekandar bergegas kembali ke Mojokerto. Namun, ketika sampai di daerahnya, dia terkejut karena situasinya berbeda dengan apa yang telah disampaikan pada Presiden Soekarno.

Belanda ternyata mengingkari kesepakatan yang dibuatnya. ”Soekandar tidak bisa masuk ke pendapa kabupaten, karena di sana telah ada bupati baru yang diangkat oleh Belanda,” paparnya.

Rupanya, ketika Soekandar meninggalkan Mojokerto, diam-diam Belanda memilih M. Pamoedji sebagai Bupati Mojokerto. Yuhan menceritakan, M. Pamoedji sebelumnya adalah seorang pegawai pada Jawatan Penerangan Mojokerto.

Pamoeji juga sempat menduduki kursi anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Mojokerto. Yaitu, lembaga legislasi pada masa revolusi. Pengangkatannya berdasarkan suara aklamasi dari para lurah (hofd-dessa) yang dikumpulkan oleh Belanda. Selanjutnya dikukuhkan menjadi Bupati Mojokerto, dengan surat keputusan pemerintah sipil Belanda di Indonesia atau NICA.

Kesepakatan lain yang dilanggar adalah masalah demiliterisasi. Belanda bukannya menarik kekuatan pasukannya, justru dia menambah jumlah tentara dan juga peralatan miiternya. Di Alun-Alun Mojokerto, telah dipasang beberapa buah meriam berat. Senjata itu bisa melontarkan bom hingga puluhan kilometer. Meriam tersebut mampu menjangkau posisi para pejuang republik yang ada di seputaran kota Mojokerto.

(mj/ram/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia