Rabu, 24 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Hukum & Kriminal

Polisi Tutup Tiga Titik Galian C Diduga Bodong

21 September 2017, 20: 00: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Petugas gabungan melakukan pemasangan segel dan papan penutupan lokasi galian C diduga ilegal di Kab. Mojokerto.

Petugas gabungan melakukan pemasangan segel dan papan penutupan lokasi galian C diduga ilegal di Kab. Mojokerto. (Khudori Aliandu/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO - Masih menjamurnya galian C (sirtu) diduga ilegal kembali menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Apalagi, setelah sebelumnya galian di Desa Sumbertanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto menewaskan empat orang penambang.

Rabu (20/9), Polres Mojokerto bersama satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan DPRD setempat, diam-diam melakukan penyisiran dan ditutup dengan melakukan penutupan di tiga titik lokasi galian C. Penutupan ini, ketiga lokasi beroperasi dengan tidak mengantongi perizinan alias diduga ilegal.

Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Budi Santoso mengungkapkan, kasus longsornya tebing galian C manual di Desa Sumbertanggul menewaskan empat orang penambang sekaligus, Kamis (12/9), memang menjadi perhatian kepolisian bersama pihak terkait. Sehingga, untuk mencegah hal serupa terulang, bersama satpol PP, DLH dan Komisi C DPRD, pihaknya memutuskan melakukan penertiban tiga lokasi galian C sekaligus. ’’Dengan demikian, semua tambang ilegal kami pastikan sudah ditutup,’’ katanya.

Dia menyatakan, pertambangan ilegal seharusnya tidak boleh beroperasi dan harus ditutup. Selain melanggar UU Minerba, aktivitas penambangan bodong ini dapat mengancam kerusakan lingkungan dan keselamatan jiwa. ’’Utamanya, galian ilegal menggunakan alat tradisional,’’ tandasnya. Tiga lokasi galian resmi ditutup kemarin masing-masing di Desa Awang-Awang, Kecamatan Mojosari. Di dalamnya, diduga kuat terdapat galian liar menggunakan alat berat atau backhoe.

Selain itu, di Desa Karangdiyeng dan Desa Wonodari, Kecamatan Kutorejo. Di dua tempat ini, hasil laporan warga kepada petugas, memang tidak memiliki izin usaha pertambangan. ’’Namun, saat kami datangi, semunya melarikan diri. Dan tidak kami temukan satupun pekerja,’’ tandasnya. Penutupan dilakukan dengan memasang police line dan papan penutupan. ’’Otomatis, kalau sudah dipasang tulisan lokasi galian ini ditutup, tapi masih nekat beroperasi, sesuai aturan kami tindak,’’ tegasnya.

Budi menegaskan, penertiban pertambangan ilegal ini juga atas surat telegram Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud Arifin. Dalam surat tersebut, Machfud Arifin meminta Polres Mojokerto melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kepada semua usaha pertambangan yang tidak mengantongi izin. ’’Upaya ini untuk membuat masyarakat jera. Agar tidak ada lagi galian manual membahayakan penggali itu sendiri,’’ paparnya.

Sementara itu, Kapolres Mojokerto, AKBP Leonardus Simarmata sudah menyerukan satuannya melakukan tindakan tegas terhadap semua pelanggaran ilegal mining. ’’Kami tidak segan menindak dan menutup,’’ katanya. Namun, jika pasca dilakukan penertiban, masih ada yang beroperasi, polisi bakal langsung menerapkan UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Baik kepada pengusaha, pengelola maupun pekerja di dalamnya. ’’Ancaman hukumannya sudah jelas (10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar),’’ pungkasnya.

(mj/ori/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia