Minggu, 21 Apr 2019
radarmojokerto
icon featured
Mojokerto

Byuh, Naik Berlipat, Penghasilan Dewan Makin Nikmat

26 Agustus 2017, 23: 55: 59 WIB | editor : Mochamad Chariris

Ilustrasi

Ilustrasi (Jawapos.com)

MOJOKERTO - Kalangan dewan bakal merasakan kenaikan kelipatan penghasilan pasca pengesahan Perda Hak Keuangan Dewan dengan cara dirapel. Nikmat berlipat itu paling tidak diterimakan setelah pengesahan Perubahan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2017 sekitar Oktober mendatang.

Sekretaris DPRD Kota Mojokerto Mokhamad Efendi, mengatakan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA P-APBD) tahun anggaran 2017 sudah masuk ke dewan. Dalam waktu dekat segera dilakukan pembahasan antara eksekutif dengan legislatif.

Salah satu materi dalam KUA yang bakal dibahas yakni, terkait dengan kenaikan gaji dewan pasca pengesahan Perda Hak Keuangan dan Administrasi Dewan beberapa waktu lalu. ’’Setelah pembahasan KUA P-APBD 2017 nanti dilanjutkan dengan P-APBD itu sendiri,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Menurut Efendi, dalam rapat banmus lalu sudah disepakati penjadwalan pembahasan dokumen perencanaan terkait angaran tahunan tersebut. Pertengahan September mendatang, ditargetkan KUA P-APBD 2017 sudah rampung dibahas. ’’Nah, pembahasan P-APBD ini nanti akan dibahas bulan Oktober. Ada ketentuan minimal waktu pembahasan yakni 8 hari. Perkiraan kita pada pertengahan Oktober nanti harusnya sudah rampung untuk pembahasannya,’’ bebernya.

Disinggung soal implementasi perubahan penghasilan dewan pasca pengesahan perda, Efendi mengaku itu sudah menjadi ketentuan. Lebih-lebih, sudah diamanatkan dalam peraturan pemerintah (PP) dan perda. ’’Tentu nanti naik. Disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau efektif mulai kapan? Itu pasti setelah pengesahan P-APBD 2017,’’ terang Efendi.

Mantan Kadis PU ini juga mengatakan, sesuai kemampuan keuangan daerah, Kota Mojokerto terbilang mampu dalam menaikkan kelipatan penghasilan dewan. Untuk itu, pihaknya sudah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan Pemprov Jatim terkait pelaksanannya. ’’Sesuai hasil konsultasi nantinya diperkirakan diterimakan dengan cara dirapel mulai Agustus,’’ sebut dia.

Sementara, Ketua Bapemperda DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto mengatakan, hasil pengesahan perda nantinya diteruskan ke sekda. Aturan terkait hak keuangan dewan itu nantinya tetap harus menunggu turunnya Perwali. ’’Terkait dengan besaran tunjangan pengganti mobil operasional ini masih belum ditetapkan. Penghitungan tersebut dilakukan oleh eksekutif. Di mana, secara teknis penghitungannya menggunakan appraisal.

Hanya saja, yang jelas, karena Kota Mojokerto masuk kategori daerah sedang berdasar penghitungan pertambahan APBD dua tahun sebelum atau pada 2016 dan proyeksi anggaran 2018 maka itu nantinya yang menjadi dasar penghitungan tim appriisal. ’’Besaran tunjangan transport diatur kemudian oleh tim eksekutif. Intinya mereka survei biaya rental Toyota Inova perhari itu berapa yang akan dibayarkan,’’ tambahnya.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP
©2019 PT Jawa Pos Group Multimedia