Kamis, 15 Nov 2018
radarmojokerto
icon featured
Mojopedia
Kota Mojokerto Tempo Dulu

Sempat Kritis di Tahun 1927

Rabu, 02 Aug 2017 21:00 | editor : Mochamad Chariris

Salah satu sudut Kota Mojokerto tempo dulu.

Salah satu sudut Kota Mojokerto tempo dulu. (Dok Ist for Radar Mojokerto)

SEKITAR 90 tahun yang lalu, Kota Mojokerto yang masih berstatus gemeente (kotamadya) sempat mengalami masa kritis. Lantaran, muncul opsi pembubaran kota jika tak mencukupi ketentuan yang disyaratkan Komisi Pemerintah Gubernemen.

Pemerhati sejarah Mojokerto, Ayyuhanafiq, mengatakan, kondisi itu sempat terjadi pada tahun 1927. Status kota yang tersemat bagi Mojokerto nyaris saja dibubarkan atau dilenyapkan jika tidak memenuhi sejumlah ketentuan pemerintah pusat. ’’Itu terjadi tahun 1927. Ya sempat kritis. Karena kalau ketentuan tidak ditaati, gemeente alias kota bisa dibubarkan,’’ kata dia kepada Jawa Pos Radar Mojokerto.

Melalui sejumlah dokumen yang sempat dipelajari, ada ketentuan yang diluncurkan pemerintah Hindia Belanda melalui surat yang diteken Prof Stibbe. Ketentuan itu menetapkan sejumlah syarat penting bagi gemeente. Diantaranya, pemerintah kota bisa tetap berdiri jika sekurangnya memiliki 700 orang penduduk Eropa dan memiliki kemampuan anggaran/begrooting di atas angka f.200.000 gulden.

Ketentuan itu praktis memberatkan bagi Gemeente Mojokerto. Lantaran, pada tahun-tahun itu, jumlah penduduk utama kota praktis baru sebanyak 500-an. Sedang, kemampuan anggarannya berkisar f.150.000 gulden. ’’Tentu saat itu kondisinya tidak mengenakkan. Apalagi, kalau status gemeente dicabut. Imbasnya sangat besar,’’ lanjut Ayyuhan.

Bebernya, nota Stibbe itu dibuat seiring dengan rencana pemisahan wilayah antara pemerintah kota dengan wilayah kabupaten. Sebelumnya, memang tidak ada batas wilayah antara Gemeente dengan Kabupaten/Regentschap Mojokerto. Perbedaan keduanya ada pada bidang urusan administrasi kependudukan saja. Stibbe melihat bahwa jika tidak diberi limitasi maka gemeente kecil seperti Mojokerto yang rencananya memiliki luas 3,54 kilometer persegi itu hanya akan menjadi beban bagi gubernemen.

Dalam hitungannya, jika kurang dari jumlah minimal begrooting hanya bisa dipakai menggaji pegawai saja dan tidak memiliki kemampuan membangun wilayahnya. Hanya saja, pemerintah hindia belanda memberikan keleluasaan kepada gemeente untuk menentukan nasibnya. Memilih meneruskan berstatus kota, atau memilih membubarkan diri dan kemudian melebur ke Kadipaten Mojokerto.

’’Gemeente awalnya memilih untuk membubarkan diri karena perhitungan biaya yang tidak nututi. Tapi, belakangan muncul surat dari warga Eropa yang meminta agar gemeente tetap ada,’’ ungkap Ayyuhan. Ditambahkannya, hal itu seperti pula yang sempat dialami Sukabumi. Atas desakan warga Eropa yang tinggal di Gemeente Mojokerto, akhirnya tetap berdiri dan disahkan sebagai pemerintahan otonom sendiri.

Menurut Ayyuhan, awalnya Kota Mojokerto seluas 3,54 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 20.211 jiwa. Diantara penduduk itu ada 732 orang Eropa, 2.368 China dan 286 orang timur asing lainnya. Data itu tahun 1929 atau dua tahun setelah nota Stibbe. Tampaknya ada mobilisasi penduduk eropa untuk masuk ke wilayah kota. Sedangkan mengenai begrooting jawabannya mudah, tinggal menaikkan penerimaan pajak maka angka minimal akan didapatkan.

(mj/fen/ris/JPR)

 TOP

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia