Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Ekonomi

Lho! Dana Petani Tebu Nyantol Rp 8,5 Miliar

19 Juli 2017, 13: 00: 03 WIB | editor : Mochamad Chariris

Buruh petani tebu di kawasan Jetis, Mojokerto mengangkut tebu tebang ke atas truk.

Buruh petani tebu di kawasan Jetis, Mojokerto mengangkut tebu tebang ke atas truk. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Urungnya beban atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, rupanya masih belum mampu membuat para petani tenang. Pasalnya, pajak yang sudah terbayarkan, hingga saat ini masih belum diterima oleh kalangan petani tebu.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Forum Petani Tebu (FPT) wilker PG Gempolkrep, Tasirin, kemarin. Dia mengatakan, sejumlah petani akan turun ke Jakarta pada Kamis nanti. Dengan harapan, mendapat surat resmi dan tak sekadar berupa keterangan lisan. ’’Jadi, yang ada saat ini hanya berupa keterangan saja. Sehingga tidak bisa menjadi acuan,’’ ujarnya.

Dampaknya, dana sekitar Rp 8,5 miliar masih nyantol di rekening bersama PG Gempolkrep dan Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR). ’’Mereka meminta surat resmi. Makanya, kita ke Jakarta untuk mendapatkan surat itu,’’ tandasnya. Besaran uang yang nyantol di rekening bersama itu, mendasar pada perhitungan kekuatan produksi PG yang berlangsung selama musim giling dengan besaran 650 ton per 10 hari.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Mojokerto ini, menegaskan, penerapan PPN 10 persen bagi petani tebu di bawah wilayah kerja (wilker) PTPN X Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto, sebenarnya sudah dimulai sejak tiga periode lelang penjualan gula. Padahal, aturan itu masih dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan turunnya ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Dirjen Pajak, Tasirin berharap mampu mendapat surat resmi. Sehingga, dana yang nyantol segera bisa dinikmati para petani.  Dikatakan Tasirin, keresahan petani karena dibayangi ulah broker pembeli gula. Jika petani menolak membayar PPN 10 persen, maka pengusaha tidak akan membeli gula dari petani tebu. Padahal, jika dipaksakan harus membayar pajak, maka petani akan bangkrut. ’’Tidak sebanding dengan proses produksi. Karena, untuk bercocok tanam, satu kilogram gula, membutuhkan biaya hingga Rp 10.600. Sedangkan, HET (harga eceran tertinggi) hanya Rp 12.500,’’ papar dia.

Sementara itu, Ketua DPD APTR Gempolrep Mubin, menegaskan, uang yang nyantol di rekening bersama itu, hanya untuk mengantisipasi keputusan MK. ’’Uang yang dititipkan di rekening bersama itu, akan dikembalikan ke masing-masing petani,’’ jelas dia.

Kata dia, sebenarnya sudah tak ada persoalan terkait dengan PPN 10 persen yang harus ditanggung petani. Karena, usai menggelar pertemuan dengan Dirjen Pajak dan Staf Kepresiden Teten Masduki, beban PPN itu hanya ditanggung pengusaha tebu. Itu pun dengan jika pengusaha berpendapatan mencapai Rp 4,8 miliar.

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia