Rabu, 19 Dec 2018
radarmojokerto
icon featured
Ekonomi

Petani Tebu Akhirnya Selamat dari PPN

18 Juli 2017, 11: 00: 03 WIB | editor : Mochamad Chariris

Buruh lepas menebang tebu di lahan pertanian tebu di kawasan Jetis, Mojokerto.

Buruh lepas menebang tebu di lahan pertanian tebu di kawasan Jetis, Mojokerto. (Sofan Kurniawan/Radar Mojokerto)

MOJOKERTO – Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen bagi petani tebu dan pengusaha gula, membuat Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR) Mojokerto resah. Mereka khawatir, pemerintah akan menerapkan hal yang sama dengan hasil pertanian yang lain.

Hal itu diungkapkan Ketua DPC APTR Mojokerto Pungkasiadi, kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. Dia menjelaskan, penerapan aturan itu sempat membuat kalangan petani tebu kesal. ’’Bisa-bisa hasil pertanian yang lain seperti singkong dan sebagainya juga akan kena pajak,’’ terangnya Senin (17/7).

Padahal, kata Pung, penerapan PPN terhadap petani tebu sebenarnya sudah keluar dari aturan. Yakni, melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ’’Di sini, hasil tani tidak kena pajak,’’ imbuh dia.

Pengusaha tebu yang kini menjabat Wakil Bupati Mojokerto ini, menerangkan, keresahan ini akhirnya membuat pengurus APTRI beranjak ke kantor pusat Direktorat Jendral Pajak (DJP), di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Kamis (13/7) lalu.

Kata Pung, dalam pertemuan itu, dijelaskan secara rinci atas landasan hukum penerapan PPN terhadap petani tebu. Dan, DJP pun akhirnya menyetujui jika petani tebu harus lolos dari PPN. ’’Sekarang sudah bebas. Tidak ada PPN untuk petani tebu,’’ kata dia.

Jika petani tebu dibebaskan dari PPN, berbeda dengan pengusaha tebu. Mereka tetap dikenakan pajak 10 persen. Pung menjelaskan, saat ini pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Itu pun dibatasi dengan pendapatan bruto melebihi Rp 4,8 miliar. ’’Kalau PKP, tetap kena pajak. Itu rasional,’’ pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rencana Kemenkeu menerapkan PPN 10 persen bagi petani tebu dan pengusaha gula mulai dirasakan petani tebu di bawah wilayah kerja (wilker) PTPN X Pabrik Gula (PG) Gempolkrep, Gedeg, Mojokerto.

Keresahan ini bahkan telah membayangi dalam tiga periode terakhir lelang penjualan gula. Petani menerima pembayaran hasil pembelian gula secara tak utuh. Hal itu disebabkan oleh bayang-bayang broker pembeli gula, manakala petani menolak membayar PPN 10 persen gula pasca proses giling. Maka, pengusaha tidak akan membeli gula dari petani tebu. 

(mj/ron/ris/JPR)

 TOP
Artikel Lainya
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia